image jamkrindo umkm
Login / Sign Up

Omnibus Law Ketenagakerjaan, KSPI: Jangan Jadi Drakula, Ngisep

Maidian Reviani

Masa Depan Buruh

Image

Massa dari berbagai alinasi buruh saat melakukan aksi untuk memperingati hari Buruh Internasional di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (1/5/2019). Dalam peringatan hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada 1 Mei 2019, para buruh menuntut berbagai hal diantaranya penghapusan Peraturan Pemerintah (PP) No 78/2015, khususnya tentang pengupahan lalu penghapusan pemagangan dan sistem outsorching, penurunan tarif dasar listrik serta perbaikan sistem BPJS Kesehatan. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, * KSPI mengkhawatirkan dampak omnibus law klaster ketenagakerjaan terhadap kesejahteraan pekerja.
* Pasal lain yang dikhawatirkan KSPI bakal makin merugikan pekerja Indonesia adalah soal masuknya tenaga kerja asing masuk ke Indonesia.
* Ketentuan lainnya lagi dalam omnibus law yang menjadi kontroversi yaitu rencana perubahan skema upah bulanan menjadi upah dihitung per jam. 

***

Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang terdiri dari sebelas klaster sedang dimatangkan pemerintah dan akan disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat pada pertengahan bulan ini.

baca juga:

Sebelas klaster tersebut yaitu penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah, dan Kawasan Ekonomi Khusus.

Khususnya klaster ketenagakerjaan, hal ini mengusik perhatian serikat pekerja, di antaranya yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia.

KSPI mengkhawatirkan dampak omnibus law klaster ketenagakerjaan terhadap kesejahteraan pekerja yang berkaitan dengan upah, pesangon, tenaga kerja asing, jam kerja, outsourcing, jaminan sosial.

"Isi omnibus law tersebut sangat merugikan buruh. Antara lain pengurangan nilai pesangon, pembebasan TKA buruh kasar, penggunaan outsourcing yang masif, jam kerja yang fleksibel, termasuk upah bulanan diubah menjadi upah per jam," kata Presiden KSPI Said Iqbal.

Presiden KSPI Said Iqbal. AKURAT.CO/Maidian Reviani

Pasal menyangkut pesangon merupakan pasal esensial bagi kaum pekerja. Menurut Iqbal, apabila angka pesangon selama ini dianggap terlalu besar atau dianggap sebagai penghambat investasi, itu sama sekali tak betul.

“Saya kan pengurus ILO, nggak ada literatur ILO yang mengatakan pesangon menghambat investasi atau daftar negatif investasi, nggak ada,” kata dia.

Iqbal bilang untuk menilai pesangon mesti dikaitkan dengan sistem jaminan nasional, yakni jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan pengangguran.

Itungan pesangon di negeri ini, kata dia, nilainya memang lebih besar kalau dibandingkan dengan negara tetangga, sebut saja Malaysia. Pesangon di Indonesia totalnya bisa 17 bulan upah kerja, sedangkan kalau di Malaysia cuma lima bulan upah kerja.

Tapi, di Malaysia, menurut Iqbal, masa pensiun dan hari tua para pekerjanya dijamin perusahaan sebesar 23 persen. Sedangkan di Indonesia, ketika pensiun, para pekerja hanya dibayarkan tiga persen dan jaminan hari tua 8,7 persen.

“Saya bilang sama presiden, boleh kurangi pesangon, tapi naikin jaminan. Pesangon itu daya tahan para pekerja, kamu juga buruh, kita nih buruh, siapapun yang menerima upah itu adalah buruh, itu definisi buruh. Anda menjadi bagian jadi tanggung jawab ini, tolong bantu kita, kita berjuang sama-sama,” kata Iqbal.

Sama halnya dengan Vietnam. Di negeri itu, kata Iqbal, para pengusaha hanya memberikan uang pesangon 14-15 bulan gaji, tetapi mereka menjamin masa pensiun dan hari tua pekerja dengan membayar hampir 20 persen.

“Saya sih sederhana, boleh kurangi asal naikin jaminan pensiun, mau nggak pengusaha (di Indonesia)? Kan nggak mau. Coba tanya pemilik-pemilik TV, mau nggak naikin jaminan pensiun buat kontri, buat jurnalis, buat orang-orang yang pada level manager ke bawah? Kan nggak mau. Itu yang jadi persoalan,” katanya.

Pasal lain yang dikhawatirkan KSPI bakal makin merugikan pekerja Indonesia adalah soal masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia.

Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing.

Dalam peraturan tersebut, Kementerian Tenaga Kerja memutuskan ada 18 bidang usaha yang dapat diisi oleh tenaga kerja asing yakni (1) konstruksi, (2) real estate, (3) pendidikan, (4) industri pengolahan, (5) pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi, (6) pengangkutan dan pergudangan, (7) kesenian, hiburan, dan rekreasi, (8) penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, (9) pertanian, kehutanan dan perikanan.

Kemudian, (10) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya, (11) aktivitas keuangan dan asuransi, (12) aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial, (13) informasi dan telekomunikasi, (14) pertambangan dan penggalian, (15) pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, (16) perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, (17) aktivitas jasa lainnya, (18) aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis.

Menurut Iqbal, dengan adanya peraturan menteri itu saja sudah mempersulit pencari kerja lokal, apalagi jika nanti omnibus law yang dianggap makin memudahkan tenaga kerja asing cari kerja di Indonesia disahkan.

“Sekali lagi bukan kita menolak investasi, posisi serikat buruh, KSPI khususnya, mendukung program Presiden Jokowi untuk mengundang investasi sebagai salah satu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, setuju, yang kita tidak setuju investasi masuk mengancam kesejahteraan dan masa depan para pekerja, mau BUMN, swasta, maupun kerja-kerja yang sifatnya part time,” kata dia.

Ketentuan lainnya lagi dalam omnibus law yang menjadi kontroversi yaitu rencana perubahan skema upah bulanan menjadi upah dihitung per jam. Rencana penerapan upah per jam ditolak mentah-mentah serikat pekerja karena dianggap akan membuat buruh menerima upah bulanan di bawah upah minimum.

Akri buruh. AKURAT.CO/Sopian

"Berapa jam sih buruh dapat bekerja dalam seminggu itu tidak dijelaskan dalam omnibus law, sehingga upah minimum akan tereduksi dengan sendirinya. Maka kenapa upah kerja per jam kita tolak karena tidak mau upah minimum itu dihilangkan," kata Iqbal.

Menurut Iqbal, dalam omnibus law klaster ketenagakerjaan tidak disebutkan jumlah jam pekerja dapat bekerja dalam sepekan, sementara di negara lain yang menerapkan -- seperti Jepang – menyebutkan dalam peraturan mereka.

Upah per jam, kata Iqbal, memang sudah diberlakukan di beberapa negara lain, tetapi perekonomian negara-negara tersebut sudah baik, berbeda dengan kondisi di Indonesia.

Negara maju bisa menerapkan sistem upah per jam karena pasokan dan permintaan tenaga kerja di sana sudah stabil sehingga memiliki titik keseimbangan jumlah tenaga kerja dan lowongan pekerjaan yang tersedia.

Misalnya seseorang bekerja selama tiga jam sebagai pencuci piring di sebuah restoran. Selepas itu, dia pulang ke rumah untuk beristirahat selama dua jam. Pada sore harinya, dia bisa kembali bekerja di tempat lain, misalnya menjaga toko selama tiga jam.

“Begitu, karena gampang nyari kerja. Kontributor (media) aja lu ambil 10 berita belum tentu diterima. Kan saya nanya sama temen-temen kontri, ‘wah udah keluar uang bang, ongkos, makan, dibayar juga kagak’. Jadi per jamnya nol. Itu yang nggak masuk akal. Saya yakin Menteri (Tenaga Kerja) nggak ngerti, hanya jadi corongnya pengusaha,” katanya.

Dalam RUU, kata Iqbal, cuma menyebut upah dihitung per jam, tetapi tidak menjelaskan upah minimum per jam. Sedangkan di negara-negara maju, ada upah minimum per jam.

“Maka kalau di atas upah minimum per jam itu baru negosiasi produktivitas, misalnya di sektor otomotif berapa, sektor jurnalistik berapa, sektor pariwisata berapa, kan kita hanya bilang upah per jam dalam undang-undangnya," kata Iqbal.

Menurut Iqbal, jika dihitung dari sisi produktivitas nasional atau pendapatan perkapita, sistem upah per jam bisa diterapkan di Indonesia. Tetapi, masalahnya perhitungan tersebut tidak mencerminkan produktivitas setiap per satu orang buruh. Menurut Iqbal, negara-negara maju sudah ada mekanisme penghitungannya, tapi di Indonesia belum ada.

“Jadi kalau ngukur misal kayak menteri tenaga kerja bilang upah per jam yang 35 jam ke bawah, sektor apa yang mau disasar upah per jam itu? Kan nggak jelas,” ujarnya.

Itu sebabnya, sebelum ketentuan upah per jam disahkan, Iqbal meminta Kementerian Ketenagakerjaan menjelaskan secara detail mengenai sektor mana yang akan memakai sistem upah per jam dan bagaimana mekanisme penghitungannya.

“Jadi sektor mana yang mau disasar ini? Menteri ini paham nggak? Ini siapa yang ingin memasukkan kepentingannya itu upah per jam. Mengukur angka produktivitas per satu orang buruh aja kita nggak bisa, bagaimana kita bisa menghitung seorang jurnalis per jamnya sekian, seorang house keeping sekian, seorang operator mesin sekian, dari mana hitungnya? Mau seenak-enaknya? Kacau, ini negara pengusaha kalau gitu. Super drakula. Nggak boleh dong ini negara jadi negara pengusaha begitu berkuasa. Nggak bisa,” katanya.

Tetapi jika dasar perhitungan upah per jam menggunakan upah minimum per daerah, menurut Iqbal, akan sangat tidak manusiawi karena setiap daerah memiliki ukuran masing-masing.

“Misalnya di Boyolali Rp1,8 juta dibagi 30 hari, berarti sekitar 60 ribu perhari. 60 per hari dibagi 8 jam, berarti kira-kira berapa? 8 ribu perak. Lu dinilai 8 ribu perak per jam, gila loh, ke WC aja sudah 3 ribu sekarang,” kata dia.

Kalau itu sampai terjadi, menurut dia, buruh Indonesia akan semakin dimiskinkan.

“Kamu tahu nggak sih kita secara struktur kita lagi dimiskinin. Kalau kamu nggak bantu kita, kita susah. Apalagi kalau kita nanti mau aksi, pendekatan keamanan, mana polisi-polisi juga sama nanti, upah per jam. PNS juga upah per jam, nggak ada dong diskriminasi. Bayangkan nanti PNS upah per jam. Orang disuruh masuk jam 8 pagi sampai jam 10 pagi, dua jam kan? Dua jam kali 8 ribu, 16 ribu upahnya,” ujarnya.

Buruh Tuntut penghapusan PP No 78/2015. AKURAT.CO/Sopian

Kekhawatiran berikutnya mengenai ketentuan cuti kerja karena akan terkait dengan skema upah per jam.

Jika upah per jam diterapkan, buruh akan kehilangan upah ketika mengambil cuti kerja. Padahal, kata Iqbal, cuti kerja merupakan hak yang dilindungi oleh UU.

“Dalam sistem negara harus ada dimana kalau buruh tidak bekerja, maka dia tetap menerima upah. Atas perintah konstitusi. Apa misal? Cuti. Cuti kan perintah UU, setelah 12 bulan bekerja, maka para pekerja, buruh, karyawan, dia boleh mengambil cuti. Karena itu perintah istirahat, maka upahnya tidak dipotong. Nah kalau upah per jam bisa bayangin bisa dipotong. Apalagi perintah konstitusi? Kamu melahirkan, para wanita, diskriminasi dong, masa karena kita melahirkan upahnya dipotong per jam,” katanya.

Tetapi Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menegaskan skema upah dihitung per jam tidak diterapkan pada semua sektor industri. Untuk sektor industri, kata dia, akan tetap mengikuti pola gaji minimum bulanan.

Sedangkan sektor penunjang industri, seperti sektor jasa dan perdagangan dapat memanfaatkan penerapan upah per jam.

“Jadi, penerapan gaji per jam ini untuk pekerja jasa dan pekerja paruh waktu. Misalnya konsultan. Skema pengupahan per jam sebenarnya sudah lumrah dilakukan di negara-negara maju,” kata Agus dalam situs Kementerian Perindustrian.

Agus juga menekankan skema pembayaran dihitung per jam akan membuka kesempatan bagi perusahaan dalam memberikan fleksibilitas untuk menerapkan pengupahannya.

“Sebenarnya ini adalah opsi perusahaan maupun pekerja untuk menentukan cara kerja yang paling tepat untuk mereka,” kata dia.

Saat ini, dengan skema gaji tetap, pekerja yang masuk dengan jumlah hari yang berbeda tetap mendapatkan gaji yang sama. Sementara upah per jam, upah yang diterima pekerja sesuai dengan jam kerjanya. “Oleh karena itu, diharapkan bisa meningkatkan produktivitas pekerja kita,” ujar Agus. (Keterangan Agus selengkapnya di link ini

Kendati demikian, sebelum semua aspek menjadi pertimbangan, Iqbal mendesak pemerintah untuk menghentikan pembahasan RUU. Jika tetap dilanjutkan dan hanya untuk memenuhi keinginan dunia usaha, serikat pekerja akan menempuh jalur hukum.

“Kalau ini tidak dipertimbangkan ya kita akan melakukan berbagai upaya, satu kita siapkan gugatan warga negara, karena sebagai warga negara kita dirugikan. Hukum yang lain begitu dibawa ya kita persiapkan untuk uji materi di MK,” kata dia.

KSPI berencana menggalang buruh untuk melakukan demonstrasi secara besar-besaran di seluruh Indonesia – di Jakarta dipusatkan di depan DPR -- untuk menyikapi omnibus law pada 16 Januari 2020.

“Hampir 100 ribu buruh akan aksi, saya jamin seluruh Indonesia di 20 provinsi, lebih dari 200 kabupaten/kota dan pusatnya di DPR sekitar 20-30 ribu orang. Kita akan aksi. Mungkin nggak mogok nasional? (Kalau) mogok nasional kita akan ajak mahasiswa, karena yang paling penting kan mahasiswa itu masuk ke dunia kerja,” katanya.

Langkah lain yang akan ditempuh KSPI beserta serikat pekerja-serikat pekerja jika omnibus law yang merugikan kesejahteraan buruh tetap disahkan DPR, terutama penerapan skema upah per jam, yaitu melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

***

Bagi buruh, upah merupakan hal yang penting. Iqbal mengatakan upah menjadi salah satu instrumen untuk mengukur daya beli masyarakat.

Lantas dia membandingkan kebijakan pemerintahan (mantan) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo.

Di era Yudhoyono, disebutkan konsumsi rumah tangga menyumbang angka pertumbuhan ekonomi sebesar 56 persen. Tetapi dalam periode pertama pemerintahan Jokowi, menurut Iqbal, persentase konsumsi rumah tangga menurun sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi tidak mencapai target.

“Pertumbuhan ekonomi tak tercapai itu coba digenjot melalui investasi, tapi faktanya pun 2019 tidak beranjak dari target, bahkan tidak sesuai dengan target 5,1 persen, pertumbuhan ekonomi ternyata hanya mencapai 5,0 sekian persen,” kata Iqbal.

Hal itu, menurut Iqbal, menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh tingkat konsumsi masyarakat, bukan investasi.

Iqbal menyontohkan lagi perekonomian era Orde Baru. Ketika itu, penyumbang angka pertumbuhan ekonomi pertama adalah konsumsi rumah tangga.

Iqbal memprediksi jika pemerintahan Jokowi periode kedua meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menggenjot investasi, tidak akan berhasil.

Longmarch di Hari Buruh Internasional. AKURAT.CO/Sopian

“Yang terjadi adalah konsumsi turun, menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun. Dengan demikian pesan kepada Presiden Jokowi dan pemerintah dari kaum buruh, jangan memberikan karpet merah yang berlebihan pada pengusaha,” kata dia.

Pengusaha (yang tidak benar-benar peduli nasib buruh), Iqbal terminologikan memiliki sifat mirip drakula. Drakula, kata dia, suka menghisap darah tanpa peduli dengan orang yang dihisapnya nanti mati atau tidak.

“Yang penting dia kenyang. Sekali lagi ini sifat. Tidak menunjuk pada satu atau dua pengusaha atau beberapa pengusaha,” ujarnya.

“Pesannya ini penting, karena kalau pesan ini nggak sampai ke pengusaha, dia merasa kalau dia berusaha atas segala sesuatunya dengan dalih investasi. Kalau presiden mengutamakan tadi investasi dibandingkan konsumsi, maka tanda petik ya, sifat pengusaha ini menjadi drakula, ngisep,” Iqbal menambahkan.

Iqbal menilai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan sampai sekarang masih jadi persoalan. Lalu sekarang, kata dia, pengusaha datang dengan jargon investasi yang ujung-ujungnya merugikan posisi buruh.

“Karena yang diambil atau yang dirombak atau yang diubah dalam omnibus law klaster ketenagakerjaan itu adalah kesejahteraan. Tidak ada yang lain-lain, adanya kesejahteraan,” tuturnya.

Iqbal berharap kepada kalangan pengusaha untuk tidak terus menerus membuat buruh semakin lemah.

“Seperti drakula, kalau dia drakula ya kita akan lawan. Karena mau ngambil semua dan menghisap,” kata dia.

Dia mengingatkan kesejahteraan buruh merupakan bagian dari perjalanan menuju masa depan.

Omnibus law klaster ketenagekerjaan, kata Iqbal, juga mengancam kesejahteraan jurnalis.

“Anda mau kerja di perusahaan-perusahaan raksasa jurnalis juga pasti terganggu. Hitung-hitungan jam itu bahaya sekali tuh, terus TKA bisa masuk, jurnalis asing kan bisa masuk, itu sudah terjadi di beberapa BUMN. Karena kan dibebaskan,” katanya.

KSPI, kata Iqbal, tak menentang kebijakan mengundang investasi sebesar-besarnya ke Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi, dia minta pemerintah memperhatikan tingkat daya beli masyarakat karena juga menjadi instrumen penting.

“Dan daya beli salah satu instrumen pentingnya adalah upah. Kita bukan pada posisi nolak investasi, yang kita tolak adalah kedatangan investasi kok mengancam masa depan kita kaum buruh, pekerja, pegawai, karyawan, itu diancam. Itu jadi persoalan. Itu yang pertama,” kata Iqbal.

Yang kedua, kata Iqbal, proses penyusunan omnibus law ketenagakerjaan dinilai tidak melibatkan serikat buruh. Karena merasa tak dilibatkan, Iqbal pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya ditakutkan pemerintah dan pengusaha sehingga tidak mau sekali mengajak serikat kerja berdialog.

“Saya ditanya oleh beberapa kawan wartawan ‘Ada nggak dilibatkan?’ tidak ada. Tapi kalau anda tanya ke Menteri Ketenagakerjaan atau Menko Perekonomian, mereka akan bilang dilibatkan, ya dilibatkan cuma dipanggil doang, dicatat, bukan dilibatkan dalam artian kita diskusi, kita dialog,” kata dia.

Padahal, kata Iqbal, ketika bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, pada 2 Oktober 2019, Jokowi menginginkan proses penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja melibatkan seluruh stakeholders: pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh.

“Kalau dia tidak dilibatkan ada apa? Di seluruh dunia setiap perubahan UU yang hajat hidup orang banyak, itu pasti melibatkan stakeholders, public hearing aja nggak ada. Kalau di Eropa bahkan ada public hearing, apa dengar pendapat. Nah ini, jangankan public hearing, melakukan dialog dan diskusi saja dengan serikat buruh tidak,” kata Iqbal.

Itu sebabnya, Iqbal menganggap omnibus law merupakan RUU bercita rasa pengusaha.

“Dengan demikian, mayoritas bahkan kalau saya klaim 99 persen serikat buruh menolak. Karena apa? Karena tidak melibatkan serikat buruh tadi. Jadi omnibus law ini bercita rasa pengusaha, UU yang bercita rasa pengusaha dengan dalih investasi,” ujarnya.

Itulah sebabnya, ketiga, KSPI meminta Dewan Perwakilan Rakyat menghapus klaster ketenagakerjaan di dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

“Jadi omnibus law bukan total ditolak, mungkin ada pasal-pasal yang memang bagi kawan-kawan investor atau pengusaha menguntungkan, tapi klaster ketenagakerjaannya kami meminta DPR untuk men-drop, menghapus, klaster ketenagakerjaan, dengan pertimbangan tadi tidak mengajak proses serikat buruh, kemudian juga merugikan,” kata dia. []

Baca juga:

Tulisan 1: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Pesan Jokowi: Tak Boleh Ada Tumpangan Pasal Titipan

Tulisan 3: Tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Serikat Pekerja Merasa Tak Diajak Bicara

Tulisan 4: Skema Upah Dihitung Per Jam Rugikan Pekerja

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

Masa Depan Buruh

Skema Upah Dihitung Per Jam Rugikan Pekerja

Image

News

Masa Depan Buruh

Tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Serikat Pekerja Merasa Tak Diajak Bicara

Image

News

Masa Depan Buruh

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Pesan Jokowi: Tak Boleh Ada Tumpangan Pasal Titipan

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

MA: Larangan Foto dan Rekam saat Sidang Demi Lancarnya Persidangan

"Sidang itu sakral, tidak boleh mengganggu jalannya persidangan,"

Image
News

KPK Geledah Rumah Adik Ipar dan Ibu Mertua Buronan Nurhadi di Jawa Timur

dari hasil penggeledahan di kediaman mertua Nurhadi tersebut, KPK mengamankan sejumlah dokumen dan bukti elektronik.

Image
News

Polisi Selidiki Mayat Laki-Laki di Hotel Tokyo Banjarmasin

"Korban ditemukan sudah meninggal dunia saat berada di kamar nomor 334 Hotel Tokyo,"

Image
News

Polri Akan Tindak Tegas Anggota Yang Tidak Jaga Netralitas di Pilkada 2020

"Pak Kapolri pernah bilang netralitas adalah sebuah dan menjadi kewajiban anggota polri

Image
News

Dapat Ikut Pilkada 2020, Mabes Polri Klaim Mantan Pati Polri Tak Dapat Intervensi Kepolisian Lagi

mantan perwira tinggi (Pati) Polri dapat mengikuti dan menjadi kandidat dalam Pilkada Serentak 2020.

Image
News

Anggota DPR Minta GAPKI Maksimalkan Pemanfaatan Biodisel untuk Dalam Negeri

Ridwan menolak energi biodisel yang dihasilkan di Indonesia diekspor ke luar. Sebab tiap tahun pemerintah mensubsidi Rp120 Triliun

Image
News

Lokasi Observasi 188 ABK Kapal Pesiar World Dream: Pulau Sebaru Ini Rumah, Jadi Ada Kamar-kamarmya Bagus

“BNPB siap mendukung opsi pemulangan WNI baik melalui laut maupun udara, sesuai keputusan yang akan dipilih Presiden Joko Widodo.”

Image
News

UPDATE: Dampak Banjir di Jabodetabek dan Karawang

Masyarakat yang membutuhkan evakuasi hewan peliharannya dapat menghubungi 112.

Image
News

Video Kekerasan Terhadap Muslim di New Delhi Viral, Tagar #ShameOnYouIndia Trending di Twitter

Beberapa video masih perlu diverifikasi kebenarannya

Image
News

Remaja 17 Tahun Kepergok Curi Uang Kotak Amal Masjid

"Pelaku kami bawa ke Mapolsek sehingga tidak dihakimi massa yang sudah berkerumun," kata Kapolres Cirebon.

terpopuler

  1. Masa Jabatan Hakim MA dan MK Beda, Saldi Isra: Politik Hukum Apa Yang Sedang Dibangun Pemerintah?

  2. Raja Arab Saudi Jamu Pendeta Yahudi dari Israel untuk Pertama Kalinya dalam Sejarah

  3. Bantah Terima Rp7,5 M, Rano Karno: Seluruh Lalu Lintas Keuangan Diatur oleh Agus Uban

  4. Kasus Makin Meroket, Wakil Menteri Kesehatan Iran Positif Terjangkit Virus Corona

  5. Rumah Langganan Terendam Air, Deretan Artis Ungkapkan Kekecewaan Hadapi Banjir Jakarta

  6. Chef Rendy Berikan Tips Bikin Nasi Goreng yang Lezat di Rumah

  7. Persebaya Bakal Turunkan Empat Pemain Asing di Laga Pembuka

  8. Bagus Kahfi Hattrick, Garuda Select Tekuk Preston North End

  9. 5 Artis yang Pernah Boyong Pegawainya Berangkat Umrah

  10. Jokowi: Ini Sudah Menjalar ke Banyak Negara, Tiongkok, Korsel,  Jepang, Iran, Italia, Semua Keputusan Harus Hati-hati

fokus

Hutan Kecil Terarium
Target SDGs
Catatan 100 hari Jokowi-Ma'ruf Amin

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Memimpin Tanpa Menyalahkan

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Banjir Jakarta Menghanyutkan Elektabilitas Anies Baswedan?

Image
Achmad Fachrudin

Politik Dinasti, Oligarki dan Anomali Demokrasi

Image
Ujang Komarudin

Agama dan Pancasila

Wawancara

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kala Buku, Akses dan Minat Baca Orang Indonesia Belum Sinkron

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kepala Perpusnas: Budaya Baca Bangsa Indonesia Tidak Rendah

Image
Gaya Hidup

Literasi

Rakornas Perpusnas, Penguatan Budaya Literasi Wajib untuk SDM Indonesia Unggul

Sosok

Image
News

5 Fakta Penting Maruli Simanjuntak, Komandan Paspampres Menantu Luhut Pandjaitan

Image
News

5 Fakta Karier Rian Ernest, Politisi Muda PSI yang Maju di Pilkada Batam 2020

Image
News

Tewas Saat Luncurkan Roket Buatannya, Ini 6 Fakta Menarik Penganut Bumi Datar Mike 'Mad' Hughes