image jamkrindo umkm
Login / Sign Up

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Pesan Jokowi: Tak Boleh Ada Tumpangan Pasal Titipan

Maidian Reviani

Masa Depan Buruh

Image

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati (kedua kiri), Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kanan) saat peresmian implementasi program Biodiesel 30 persen (B30) di SPBU Pertamina MT Haryono, Jakarta Selatan, Senin (23/12/2019). Peresmian SPBU ini merupakan implementasi program campuran minyak sawit mentah sebanyak 30 persen ke dalam bahan bakar minyak jenis solar (Biodiesel 30 persen). Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Selain itu, menurut Presiden Jokowi, program B30 akan melepaskan ketergantungan Indonesia untuk impor bahan bakar minyak, khususnya solar. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Pemerintahan Presiden Joko Widodo sedang menyiapkan rancangan undang-undang omnibus law. Omnibus law dibuat untuk menyederhanakan sejumlah peraturan hukum yang selama ini dianggap berbelit-belit dan tumpang tindih satu sama lainnya. 

Menurut versi pemerintah, penerapan omnibus law mempunyai tiga manfaat. Pertama, menghindari tumpang tindih regulasi. Kedua, efisiensi perubahan atau pencabutan peraturan. Ketiga, menghilangkan ego sektoral yang termuat dalam sejumlah regulasi.

Selain itu, menurut pemerintah, tujuan akhir omnibus law untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

baca juga:

Dalam waktu dekat, eksekutif akan menyodorkan RUU Omnibus Law ke legislatif. Omnibus law menyasar UU perpajakan, cipta lapangan kerja, dan pemberdayaan usaha usaha mikro, kecil, dan menengah. Melalui rancangan itu, pemerintah merevisi 82 UU (1.194 pasal).

Dari 11 klaster, sudah 10 klaster yang selesai dilakukan pembahasan. Satu klaster yang belum rampung pembahasannya yaitu klaster ketenagakerjaan.

Khusus klaster ketenagakerjaan, beberapa waktu yang lalu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan klaster ketenagakerjaan membahas izin tenaga kerja, definisi jam kerja, pekerjaan dengan jam kerja fleksibel, sampai masalah pengupahan.

Klaster ketenagakerjaan rupanya menuai kontroversi. Klaster ini mendapat tentangan keras dari serikat pekerja karena dikhawatirkan semakin membuat tingkat kesejahteraan buruh makin melemah, terutama rencana pemberlakuan skema upah bulanan menjadi upah dihitung per jam hingga karpet merah untuk tenaga kerja asing.

Laporan kali ini akan mengulas persoalan itu, baik dari perspektif pemerintah, perspektif serikat pekerja sebagai yang bakal terdampak langsung, juga melihat seperti apa sudut pandang calon pencari kerja.

***

* Draf RUU Omnibus Law untuk Cipta Lapangan Kerja rencananya akan disampaikan pemerintah kepada DPR pada pertengahan Januari 2020.
* RUU mencakup sebelas klaster yang melibatkan 30 kementerian dan lembaga.
* Setelah tanggal 10 Januari 2020, Jokowi meminta para menteri menyiapkan regulasi turunan dari RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja karena pemerintah ingin kerja cepat.

***

Di pekan terakhir bulan Desember tahun 2019, Airlangga Hartarto bicara kepada jurnalis mengenai skema baru yang disiapkan pemerintah di bidang ketenagakerjaan dalam draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Yang disampaikan Airlangga khususnya menyangkut unemployment benefit. Unemployment benefit yaitu fasilitas untuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja ataupun keluar dari job market.

Ada dua hal yang disiapkan pemerintah untuk unemployment benefit.

Pertama, untuk cipta lapangan kerja dalam wujud fasilitas jaminan kehilangan pekerjaan. Hal ini, katanya, sudah masuk dalam fasilitas BPJS Ketenagakerjaan.

“Artinya, bagi mereka yang dari sistem ketenagakerjaan kehilangan pekerjaan apabila perusahaan itu tutup atau tidak bisa bersaing, maka jaminan dari tenaga kerja ini, dari Jamsostek akan melakukan cash benefit. Jadi mendapatkan upah lanjutan enam bulan, kemudian akan ada pelatihan, kemudian ada job placement, penempatan lapangan kerja kembali,” kata Airlangga usai Rapat Terbatas tentang Perkembangan Penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat 27 Desember 2019, pagi (dokumentasi Sekretariat Kabinet).

Pameran IIMS 2019. AKURAT.CO/Sopian

Tetapi Airlangga mengingatkan, hal itu hanya bisa dilakukan apabila Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial direvisi. Itulah sebabnya, direvisi melalui omnibus law.

“Jadi ada fasilitas baru untuk ketenagakerjaan,” ujarnya.

Ke depan, beberapa inisiatif pemerintah, termasuk Kartu Prakerja, akan disiapkan untuk ikut diluncurkan. Sebab, satu: di UU Omnibus Law disiapkan untuk jaminan kerja yang terkait dengan kehilangan pekerjaan, untuk melengkapi jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan kesehatan yang lain.

Kedua, menurut Airlangga, terkait dengan bagaimana bisa meningkatkan lapangan pekerjaan, terkait juga dengan masuknya investasi agar pertumbuhan perekonomian bisa meningkat.

Kemudian juga terkait dengan simplifikasi dari ekosistem untuk perizinan dan kemudahan bagi usaha menengah, mikro, dan kecil. Untuk usaha mikro dan kecil akan diperkenalkan yang namanya PT sendiri.

Selama ini, kata dia, usaha mikro kecil namanya saling berkelompok dalam bentuk kelompok usaha bersama sehingga kelompok usaha bersama ini diberikan entitas hukumnya dalam bentuk perseroan terbatas yang disimplifikasi cara membuatnya, yaitu melalui online dari Kementerian Hukum dan HAM.

Tetapi praktiknya nanti, kata Airlangga, bisa dilakukan oleh, baik koperasi, kementerian terkait, BUMN, melalui program (misalnya) Program Mekaar.

Selama ini, usaha-usaha mikro kecil dengan investasi di bawah Rp3 juta atau dengan bantuan kredit di bawah Rp5 juta, mereka bisa dibantu untuk pendirian badan hukum berupa pendaftaran secara online.

“Nah, pendaftaran secara online ini difasilitasi, sehingga masing-masing individu ini bisa mempunyai badan hukum yang mengamankan mereka terhadap risiko-risiko berusaha. Karena yang namanya berisiko, kan usaha itu ada risiko, sehingga risiko usaha itu terbatas kepada persekutuan modal atau modal yang mereka tanamkan di dalam usaha,” kata Airlangga.

Airlangga menjelaskan salah satu hal yang didorong melalui Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja agar usaha menengah dan kecil yang selama ini di jalur informal bisa masuk ke jalur formal sehingga pembinaan oleh pemerintah melalui kementerian atau lembaga bisa berjalan secara baik.

Kemudian menyangkut hukum, Airlangga menegaskan hukum yang terkait dengan pidana tetap berlaku KUHP atau rasuah tetap berlaku tindak pidana korupsi.

“Namun kalau untuk usaha tentu yang terkait denda itu secara administrative law, tetapi kalau dia eksesif bisa diambil pencabutan terhadap izin usaha,” kata Airlangga.

RUU Omnibus Law akan dibahas dengan DPR dalam masa sidang baru, termasuk pengesahan Prolegnas prioritas tahun 2020. Sesudah masa sidang pertama berjalan dan omnibus law, baik itu cipta lapangan pekerjaan maupun perpajakan, diketuk, maka surat presiden akan segera dimasukkan oleh pemerintah untuk kedua UU itu.

***

Draf RUU Omnibus Law untuk Cipta Lapangan Kerja rencananya akan disampaikan pemerintah kepada DPR pada pertengahan Januari 2020.

RUU mencakup sebelas klaster yang melibatkan 30 kementerian dan lembaga.

Ketika memberi pengantar pada Rapat Terbatas tentang Perkembangan Penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di Istana Kepresidenan Bogor, pagi itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan supaya visi besar dan framework-nya harus memiliki fokus yang jelas. Jokowi minta agar konsistensinya dijaga dan harus betul-betul terpadu.

“Saya tidak ingin RUU ini hanya menjadi tempat menampung keinginan-keinginan kementerian dan lembaga, ndak. Jangan sampai hanya menampung, menampung, menampung keinginan, tetapi tidak masuk kepada visi besar yang sudah bolak-balik saya sampaikan,” Jokowi menegaskan.

Joko Widodo. AKURAT.CO/Kumoro Damarjati

Dalam Situs Sekretariat Kabinet disebutkan, rapat terbatas pagi hari itu dihadiri oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menkopolhukam Mahfud MD, Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Mendagri Tito Karnavian.

Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menkominfo Johny G. Plate, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil. Selain itu juga hadir Mendikbud Nadhiem Makarim, Menkes Terawan Agus Putranto, Mentan Syahrul Yasin Limpo, Menparekraf Wishnutama, Menhub Budi K. Sumadi, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menaker Ida Fauziah, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menag Fahrul Razi, Mendag Agus Suparmanto, Menkop dan UKM Teten Masduki, Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro, Kapolri Jenderal Idham Azis, dan Kepala BIN Budi Gunawan.

Dengan mimik serius, Jokowi kembali mengingatkan agar RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja betul-betul dicek. Dia tidak ingin rancangan dimanfaatkan untuk tumpangan pasal-pasal titipan yang tidak relevan.

Untuk memastikannya, Jokowi minta setelah rapat terbatas, Airlangga memimpin rapat pendalaman rancangan bersama Yasonna, Pratikno, dan Pramono sebelum disampaikan kepada DPR.

“Karena kita sampaikan ke DPR sekitar itu mungkin mungkin setelah tanggal 10 Januari mungkin,” kata Jokowi.

Presiden Jokowi juga meminta Jaksa Agung, Polri, BIN, untuk melihat dampak-dampak ikutan dari omnibus law.

“Dilihat, jangan sampai menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan sehingga tolong agar dikomunikasikan dengan yang terkait, dengan yang ada di dalam omnibus law,” kata Jokowi.

Dalam rapat terbatas itu, Jokowi juga meminta kepada seluruh menteri untuk mengomunikasikan dan mengkonsultasikan hal-hal terkait dengan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dengan seluruh pemangku kepentingan.

Setelah tanggal 10 Januari 2020, Jokowi meminta para menteri menyiapkan regulasi turunan dari RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja karena pemerintah ingin kerja cepat.

“Regulasi turunan dari Omnibus Law, baik dalam bentuk Rancangan PP (Rancangan Peraturan Pemerintah), revisi PP, maupun Rancangan Perpres (Peraturan Presiden)-nya,” kata Jokowi.

Regulasi turunan harus dikerjakan secara paralel bukan hanya untuk menjadikan RUU dan regulasi pelaksananya sebagai sebuah regulasi yang solid, tapi juga memudahkan para pemangku kepentingan untuk memahami arsitektur besar dari omnibus law yang dikerjakan.

“Ini akan mempercepat proses eksekusinya di lapangan, setelah rancangan ini disetujui oleh DPR,” tutur Presiden.

Kepada Airlangga, Mahfud, dan Pratikno, diminta Jokowi agar mengekspose RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ke publik dulu sehingga kalau ada hal-hal yang perlu diakomodir masih bisa ditindaklanjuti.

“Artinya ini sebuah proses keterbukaan yang kita inginkan,” kata Jokowi. []

Baca juga:

Tulisan 1: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Pesan Jokowi: Tak Boleh Ada Tumpangan Pasal Titipan

Tulisan 2: Omnibus Law Ketenagakerjaan, KSPI: Jangan Jadi Drakula, Ngisep

Tulisan 3: Tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Serikat Pekerja Merasa Tak Diajak Bicara

Tulisan 4: Skema Upah Dihitung Per Jam Rugikan Pekerja

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

Masa Depan Buruh

Skema Upah Dihitung Per Jam Rugikan Pekerja

Image

News

Masa Depan Buruh

Tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Serikat Pekerja Merasa Tak Diajak Bicara

Image

News

Masa Depan Buruh

Omnibus Law Ketenagakerjaan, KSPI: Jangan Jadi Drakula, Ngisep

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Polri Akan Tindak Tegas Anggota Yang Tidak Jaga Netralitas di Pilkada 2020

"Pak Kapolri pernah bilang netralitas adalah sebuah dan menjadi kewajiban anggota polri

Image
News

Dapat Ikut Pilkada 2020, Mabes Polri Klaim Mantan Pati Polri Tak Dapat Intervensi Kepolisian Lagi

mantan perwira tinggi (Pati) Polri dapat mengikuti dan menjadi kandidat dalam Pilkada Serentak 2020.

Image
News

Anggota DPR Minta GAPKI Maksimalkan Pemanfaatan Biodisel untuk Dalam Negeri

Ridwan menolak energi biodisel yang dihasilkan di Indonesia diekspor ke luar. Sebab tiap tahun pemerintah mensubsidi Rp120 Triliun

Image
News

Lokasi Observasi 188 ABK Kapal Pesiar World Dream: Pulau Sebaru Ini Rumah, Jadi Ada Kamar-kamarmya Bagus

“BNPB siap mendukung opsi pemulangan WNI baik melalui laut maupun udara, sesuai keputusan yang akan dipilih Presiden Joko Widodo.”

Image
News

UPDATE: Dampak Banjir di Jabodetabek dan Karawang

Masyarakat yang membutuhkan evakuasi hewan peliharannya dapat menghubungi 112.

Image
News

Video Kekerasan Terhadap Muslim di New Delhi Viral, Tagar #ShameOnYouIndia Trending di Twitter

Beberapa video masih perlu diverifikasi kebenarannya

Image
News

Remaja 17 Tahun Kepergok Curi Uang Kotak Amal Masjid

"Pelaku kami bawa ke Mapolsek sehingga tidak dihakimi massa yang sudah berkerumun," kata Kapolres Cirebon.

Image
News

Anies Baswedan: Alhamdulillah Sore Ini 100 Persen Sudah Surut

"Pembahasan mengenai banjir dan lain-lain kita lakukan sesudah warga bisa kembali lagi ke rumah masing-masing," kata Anies.

Image
News

Pelaku Sudah Diamankan, Begini Kronologis Sopir Ambulans Dipukul Saat Bawa Jenazah

Selain jenazah, ambulans juga membawa pihak keluarga yang menyaksikan arogansi si supir mobil pribadi.

Image
News

Gusar, Jansen Sitindaon: Saya Blok Akun Twitter yang Sebut Saya Caleg Gagal

Jansen menyinggung pernyataan Jokowi yang diucap pada 2014.

terpopuler

  1. Masa Jabatan Hakim MA dan MK Beda, Saldi Isra: Politik Hukum Apa Yang Sedang Dibangun Pemerintah?

  2. Bantah Terima Rp7,5 M, Rano Karno: Seluruh Lalu Lintas Keuangan Diatur oleh Agus Uban

  3. Rumah Langganan Terendam Air, Deretan Artis Ungkapkan Kekecewaan Hadapi Banjir Jakarta

  4. Chef Rendy Berikan Tips Bikin Nasi Goreng yang Lezat di Rumah

  5. Hadapi Juventus, Kiper Lyon Soroti Ketajaman Ronaldo

  6. 5 Artis yang Pernah Boyong Pegawainya Berangkat Umrah

  7. Jokowi: Ini Sudah Menjalar ke Banyak Negara, Tiongkok, Korsel,  Jepang, Iran, Italia, Semua Keputusan Harus Hati-hati

  8. Sempat Kooperatif Saat Jadi Saksi, KPK Diminta Buktikan Peran DPO Nurhadi Sebagai Tersangka Suap

  9. Selidiki Kerusakan Lingkungan yang Dilakukan Anies, Komrah Kerahkan Ahli Kumpulkan Sampel di Monas

  10. Jakarta Dikepung Banjir, Tengku Zulkarnain: Baru di Era Anies, Gubernurnya Dibully Habis-habisan

fokus

Hutan Kecil Terarium
Target SDGs
Catatan 100 hari Jokowi-Ma'ruf Amin

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Memimpin Tanpa Menyalahkan

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Banjir Jakarta Menghanyutkan Elektabilitas Anies Baswedan?

Image
Achmad Fachrudin

Politik Dinasti, Oligarki dan Anomali Demokrasi

Image
Ujang Komarudin

Agama dan Pancasila

Wawancara

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kala Buku, Akses dan Minat Baca Orang Indonesia Belum Sinkron

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kepala Perpusnas: Budaya Baca Bangsa Indonesia Tidak Rendah

Image
Gaya Hidup

Literasi

Rakornas Perpusnas, Penguatan Budaya Literasi Wajib untuk SDM Indonesia Unggul

Sosok

Image
News

5 Fakta Penting Maruli Simanjuntak, Komandan Paspampres Menantu Luhut Pandjaitan

Image
News

5 Fakta Karier Rian Ernest, Politisi Muda PSI yang Maju di Pilkada Batam 2020

Image
News

Tewas Saat Luncurkan Roket Buatannya, Ini 6 Fakta Menarik Penganut Bumi Datar Mike 'Mad' Hughes