image jamkrindo umkm
Login / Sign Up

Perubahan UU Perkawinan Setelah Sekian Lama Ditunggu, Praktisi Hukum: Pasal Tujuh Doang, Ya Allah

Maidian Reviani

Perjanjian Perkawinan

Image

Ilustrasi - Hakim | AKURAT.CO/Candra Nawa

AKURAT.CO, * Setelah ada putusan MK, Perjanjian Perkawinan dapat dibuat sebelum atau setelah perkawinan selama masih dalam ikatan perkawinan.
* Nikah tanpa perjanjian kawin untuk pemisahan harta yang diperoleh selama perkawinan, maka harta mereka akan menjadi harta bersama. Karena harta bercampur, istri atau suami WNI bisa kehilangan setengah harta karena dimiliki pasangannya yang WNA.
* Saharudin kecewa karena setelah 45 tahun usia UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baru sekali dilakukan revisi dan perubahannya pun terbatas.

***

Praktisi hukum Saharudin Daming menilai putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan yang diajukan Ike Farida menjadi terobosan baru.

baca juga:

Karena haknya untuk memiliki apartemen musnah oleh pemberlakuan Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, kemudian Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) serta Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Ike mengajukan judicial review.

Meskipun hakim hanya mengabulkan sebagian permohonan, yakni terkait perluasan pelaksanaan pembuatan Perjanjian Perkawinan pada Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974, menurut Saharudin, sudah memberikan titik cerah.

“Kita beruntung ada Ibu Farida yang melakukan suatu terobosan sehingga perjanjian kawin tidak harus sebelum dan pada saat (dilangsungkan perkawinan), tapi selama masa perkawinan. Kalau masa perkawinan bapak ibu sudah 70 tahun, boleh ujung-ujungnya dipakai itu (Perjanjian Perkawinan),” kata Saharudin.

Saharudin Daming. AKURAT.CO/Maidian Reviani

Tegasnya, sebelum ada putusan MK, Perjanjian Perkawinan untuk pemisahan harta bersama dibuat sebelum dan pada waktu pernikahan dilangsungkan. Padahal dalam realitanya ada suami istri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat Perjanjian Perkawinan setelah pernikahan.

Setelah ada putusan MK, Perjanjian Perkawinan dapat dibuat sebelum atau setelah perkawinan selama masih dalam ikatan perkawinan.

Ketentuan tentang pembuatan Perjanjian Perkawinan untuk pemisahan harta bersama, kata Saharudin, dulu tidak banyak diketahui oleh pelaku perkawinan campuran.

Menurut Saharudin putusan MK atas uji materi yang diajukan Ike memunculkan norma-norma baru yang sifatnya prinsipil.

Sedangkan terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang ditolak MK, menurut Saharudin, dasar penolakannya karena hakim mempertimbangkan prinsip utama pembentukan UU Nomor 5 adalah asas nasionalitas atau kebangsaan sehingga harus tetap dipertahankan.

Saharudin menjelaskan ketika suami istri menikah tanpa perjanjian kawin untuk pemisahan harta yang diperoleh selama perkawinan, maka harta mereka akan menjadi harta bersama. Karena harta bercampur, istri atau suami WNI bisa kehilangan setengah harta karena dimiliki pasangannya yang WNA.

“Karena percampuran itu dianggap pertama, suami yang WNI atau yang mana yang WNI memperoleh hak setengahnya, setengahnya yang lain itu menjadi milik WNA sebagai pasangan. Nah WNA yang inilah yang berisiko kemudian hilang, sesuai dengan ketentuan UU Nomor 5 tahun 1960,” ujar dia.

***

Roh utama UU Pokok Agraria adalah nasionalitas sehingga pelaku perkawinan campuran tidak bisa memiliki hak atas tanah karena nanti bisa bercampur atau menjadi harta bersama.

Tetapi, penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia, memberikan solusi supaya WNI yang kawin campur dengan WNA tetap dapat memiliki properti, tentu saja dengan batas-batas tertentu atau tetap mengedepankan asas nasionalitas.

“Jadi sebetulnya udah diperlonggar, itu banyak aturan-aturan yang lahir kemudian dan memungkinkan bapak ibu yang tadi pasangan beda negara udah amanlah,” kata Saharudin.

Ilustrasi. AKURAT.CO/Candra Nawa

Persoalan lain lagi yang dihadapi pasangan WNI dan WNA yang melakukan perkawinan campur yaitu tidak bisa mengajukan pinjaman uang atau kredit ke bank selama tidak dapat menyerahkan Perjanjian Perkawinan.

Kasus semacam itu, antara lain disampaikan oleh saksi pemohon yang diajukan oleh Ike Farida ke Mahkamah Konstitusi pada 2016 lalu. Ketika itu, saksi hendak menggunakan fasilitas kredit perumahan rakyat untuk membeli ruko, bank baru akan mengabulkan permohonan itu jika saksi menunjukkan adanya Perjanjian Perkawinan.

Saharudin mengatakan dulu ada Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/3/PBI/2001 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank yang menyediakan kemungkinan bagi berbagai transaksi untuk kepentingan pembiayaan yang bermanfaat bagi perekonomian domestik. Tetapi kemudian pada 14 Juli 2005, PBI Nomor 3 dicabut dan diganti dengan PBI Nomor 7/14/PBI/2005.

Mengacu pada ketentuan Pasal 3 PBI Nomor 7 Tahun 2005, bank dilarang memberikan kredit, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing kepada pihak asing. Pihak asing yang dimaksud, antara lain WNA, begitu juga WNI yang kawin dengan WNA tanpa Perjanjian Perkawinan untuk pemisahan harta bersama.

Atas dasar itulah, mengapa bank kerap menolak permohonan pengajuan pinjaman kredit perumahan rakyat.

“Itu sebetulnya konsekuensinitas lahirnya PBI Nomor 7 tahun 2005. Katakanlah properti dijadikan sebagai jaminan di bank tanpa dengan suatu jaminan kepastian, maka bank pasti menolak. Inilah yang masih masalah,” ujarnya.

Tetapi, jika peraturan tersebut dianggap tidak adil bagi pasangan yang melakukan perkawinan campur, kata Saharudin, mereka dapat melakukan gugatan ke MK.

“Sepanjang memang di MK itu hakim-hakim agungnya adalah yang independen, melihat ke depan,” kata Saharudin.

Saharudin optimistis semua langkah hukum dapat berbuah manis bilamana UU Perkawinan memasukkan putusan MK.

“Sepanjang reformasi total di UU Perkawinan belum terjadi, ya kita masih menolak, sehingga hakim-hakim agung itu sulit untuk melakukan pengabulan, karena landasan normatifnya belum ada. Nah itu makanya saya selalu mengatakan bahwa muara biang kerok daripada problem ini bisa jadi adalah UU Nomor 1 Tahun 1974,” ujarnya.

UU Nomor 1 Tahun 1974, menurut Saharudin, harus bisa lebih prospektif, futuristik, dan dapat mengadopsi permasalahan-permasalahan sehingga menjadi solusi ketika bicara mengenai hak-hak, khususnya pelaku perkawinan campur.

“Karena kalau hak-hak itu kita perjuangkan, tapi normanya belum ada, itu juga menimbulkan masalah. Sehingga desakan kita untuk kesekian kalinya adalah agar Bu Diah setelah kembali ke DPR, menyampaikan aspirasi kita bahwa keluarga besar Perkawinan Campur menuntut supaya UU Nomor 1 Tahun 74 diganti total dengan mengakomodasi semua aspirasi terutama hak-hak yang dijamin perlindungannya,” kata dia.

Saharudin menekankan pentingnya merevisi UU Perkawinan karena sekarang ini terjadi perubahan paradigma seiring dengan perkembangan zaman.

“Biasanya kan UU dimulai dengan definisi, asas-asas, tujuan, dan seterusnya. Jadi menurut saya, cara berpikir teman-teman di DPR ketika mengolah ini ya tanggung sekali. Padahal disupervisi oleh begitu banyak lembaga eksternal DPR. Tapi ya kita belum tahu apa sih sebetulnya politik hukum yang berlangsung di DPR ketika itu (sebelum pengesahan UU Perkawinan yang baru) sehingga perubahan secara tanggung hanya pada satu pasal,” katanya.

***

Pada 16 September 2019 lalu, DPR mengetuk palu persetujuan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi UU.

Tapi Saharudin menyayangkan hanya satu pasal yaitu tentang batas minimal usia perkawinan yang direvisi. Bahkan, setelah revisi itu, Saharudin menyebutnya sebagai kecelakaan.

"Kenapa kecelakaan? Masa persoalan perkawinan begitu banyak sekali, tapi perubahannya (revisi) hanya satu pasal, pasal tujuh, tentang umur pernikahan," kata dia.

Ilustrasi sidang di DPR. AKURAT.CO/Sopian

Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang baru menyebutkan, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.” Terjadi kenaikan batas minimal usia perkawinan pada perempuan untuk mencegah pernikahan dibawah umur dan hubungan intim di luar perkawinan. Revisi ini dilakukan untuk mengakomodasi amar putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 bahwa batas usia nikah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi lelaki adalah diskriminasi.

Saharudin kecewa karena setelah 45 tahun usia UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baru sekali dilakukan revisi dan perubahannya pun terbatas. Di antara persoalan perkawinan yang penting untuk segera mendapatkan solusi sebagaimana yang disebutkan Saharudin, antara lain pengajuan pembatalan pernikahan.

“Saya pengajar mengenai hukum perkawinan, pertanyaan mahasiswa itu tidak terjawab hari ini karena menunggu hasil penyempurnaan yang diprakarsai oleh Komisi VIII, ternyata begitu keluar, subhanallah pula, hanya ada satu pasal yang keluar, pasal tujuh doang, ya Allah,” ujarnya.

Putusan MK yang tidak masuk dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain putusan tahun 2016 atas permohonan yang diajukan oleh Ike. Putusan itu memperluas periode pembuatan Perjanjian Perkawinan campur, baik sebelum maupun selama suami istri masih dalam ikatan pernikahan dengan catatan membuat perjanjian di notaris.

Sebelumnya, pembuatan perjanjian pernikahan ditentukan sebelum atau ketika pernikahan berlangsung.

Walaupun putusan MK yang mengabulkan permohonan uji materi terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku mengikat setelah diucapkan hakim, menurut Saharudin, seandainya putusan dimuat dalam revisi (sekarang jadi UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019) akan lebih lengkap serta membawa ketenangan.

“Misalnya Profesor Jimmly (ketua MK ketika itu, Jimly Asshiddiqie) menjelaskan bahwa putusan MK itu berukuran sama dengan UU, ya betul, tapi putusannya tidak rinci, tidak detil, dia hanya merupakan norma-norma yang bersifat asas-asas umum. Cuma kalau itu dimasukkan ke dalam UU baru, mungkin bapak ibu dan ribuan pasangan WNI-WNA di luar sana sudah bernafas lega,” kata Saharudin.

Tetapi Saharudin tetap berharap anggota DPR periode 2019-2024 memiliki komitmen untuk melakukan perubahan baru lagi, di antaranya dengan memuat putusan MK serta mempertimbangkan persoalan-persoalan yang terjadi pada masa kini.

"Sebetulnya kalau saya bukan perubahan, kalau saya orang revolusioner, saya ingin itu bukan perubahan. Jadi bukan lagi direvisi kayak sekarang. Karena akan tumpang tindih, tapi diubah, diganti dengan yang baru. Kalau kesulitan kami siap jadi tim ahli," kata dia. []

Baca juga:

Tulisan 1: Gugatan Ike Jadi Sejarah Baru Perjanjian Perkawinan

Tulisan 3: Mengapa DPR Tak Masukkan Perubahan Perjanjian Perkawinan dalam UU?

Tulisan 4: Perjanjian Perkawinan Bisa Dibuat Selama Masih Terikat Perkawinan: Putusan MK Otomatis Berlaku

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

Perjanjian Perkawinan

Perkawinan Campuran, Petunjuk-petunjuk Pembuatan Perjanjian Perkawinan untuk Pemisahan Harta

Image

News

Perjanjian Perkawinan

Perjanjian Perkawinan Bisa Dibuat Selama Masih Terikat Perkawinan: Putusan MK Otomatis Berlaku

Image

News

Perjanjian Perkawinan

Mengapa DPR Tak Masukkan Perubahan Perjanjian Perkawinan dalam UU?

Image

News

Perjanjian Perkawinan

Gugatan Ike Jadi Sejarah Baru Perjanjian Perkawinan

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Viral Video Kebut-kebutan Mobil Diduga di Underpass YIA, Ini Penjelasan Polisi

"Bukan balap liar, (tapi) bikin film tapi tidak izin."

Image
News
Pilkada 2020

Hadapi Pilkada Serentak 2020, PDIP Konsolidasikan Struktur Pengurus Daerah

"Sebab sembari menunggu semua rekomendasi kepala daerah, wajib buat kita menyiapkan perencanaan"

Image
News

Polisi Masih Kembangkan Kasus Kawin Kontrak di Puncak Bogor

Negara perlu hadir untuk melindungi korban kejahatan dan penegakan hukum kepada para pelakunya

Image
News

Puluhan Orang Tewas di Nigeria Saat Antre Bantuan

Image
News

Standar 'Kecantikan' Berubah, Miss Germany 2020 Dimenangkan Seorang Ibu 35 Tahun

Ia mengalahkan 15 kontestan lainnya

Image
News

PP Bisa Cabut UU di RUU Ciptaker, MPR: Kok yang Prioritas Salah Ketik?

Yang bisa gugurkan hanya Perppu.

Image
News

Ribuan Orang Ambil Bagian dalam Perayaan Festival Telanjang di Jepang

Festival telanjang serupa diadakan di seluruh Jepang setiap tahun

Image
News

Berinteraksi dengan Kapal-kapal Asing, Begini Cara IPCC Cegah Bahaya Virus Corona

Oleh karena itu, kegiatan operasional perseroan berinteraksi langsung dengan kapal-kapal asing.

Image
News

Politisi Demokrat: Sekian Banyak Survei Indo Barometer, Satu-satunya yang Gue Percaya Cuma Survei terkait Anies

Hasil survei lainnya meragukan.

Image
News

Soal Isu Dana Pensiun ASN Rp1 Miliar, Dasco: Saya Sih Setuju, Kalau Uangnya Ada...

Ia hanya berharap, iuran tabungan ASN itu dikelola dengan baik oleh PT Taspen.

terpopuler

  1. Geng Motor Beraksi di Cempaka Putih, Pedagang Pecel Lele Tewas dengan Luka Tusukan

  2. Jadi Sorotan, 6 Artis Bollywood Ini Disebut Berpenampilan Terbaik di Filmfare Awards 2020

  3. Tengah Hamil Muda, Ini 10 Potret Baby Bump Vanessa Angel yang Memesona

  4. Jasa Marga Dinilai Melanggar UU, Lantaran Banyak Jalan Tol Berlubang

  5. Kisah Ketika Mbah Maimoen Zubair Rembang dapat Melipat Waktu

  6. Washington jadi Kota Pertama yang Legalkan Pengomposan Manusia

  7. 5 Fakta Menarik Simeone Inzaghi, Fanatik Pola 3-5-2 dan Kini Lebih Tenar dari Kakaknya Pippo Inzaghi

  8. Beranjak Remaja, 10 Potret Cantik Asila Maisa Putri Ramzi yang Pandai Modeling

  9. Hanya Seorang Diri Bermodalkan Borgol, Brigadir Kepala Asep Somantri Berhasil Bekuk Pelaku Curanmor

  10. Khawatir Terinfeksi Virus Corona, Warga India Hingga Arab Saudi Nekat Lakukan Bunuh Diri

fokus

Hutan Kecil Terarium
Target SDGs
Catatan 100 hari Jokowi-Ma'ruf Amin

kolom

Image
Abdul Aziz SR

Menanti Kebangkitan PPP

Image
Achmad Fachrudin

Paska Penolakan Pemulangan Mantan ISIS

Image
Hasan Aoni

PETIR

Image
Ujang Komarudin

Formula E yang Jadi Rame

Wawancara

Image
Gaya Hidup

Bintangi Get Married Series, Prilly Latuconsina Ragu Tak Bisa Seperti Nirina Zubir

Image
Gaya Hidup

Literasi

Rakerpus Perpusnas: Penguatan Indeks Literasi untuk SDM Indonesia Unggul

Image
Video

VIDEO Jejak Sepotong Roti Jakarta

Sosok

Image
News

Angkat BTP Jadi Bos Pertamina hingga Pecat Dirut Garuda, 5 Kinerja Erick Thohir Ini Sukses Curi Perhatian

Image
News

Korea Hingga Kanada, 10 Potret Hangat Sekretaris Kabinet Pramono Anung Jamu Dubes dari Negara Sahabat

Image
News

10 Potret Putri Ketum PAN Zita Anjani dan Suami, Romantis di Berbagai Kesempatan