image jamkrindo umkm
Login / Sign Up

Gugatan Ike Jadi Sejarah Baru Perjanjian Perkawinan

Maidian Reviani

Perjanjian Perkawinan

Image

Ilustrasi - Cokelat dan Cinta Valentine | AKURAT.CO/Candra Nawa

AKURAT.CO, Laporan kali ini mengangkat salah isu yang terjadi dalam perkawinan lintas negara. Yakni, menyangkut hak memiliki properti di Indonesia.

Penerapan Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, kemudian Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) serta Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjadi hambatan pelaku perkawinan campuran untuk mendapatkan hak mereka.

Gugatan terhadap pasal-pasal itu pun diajukan ke Mahkamah Konstitusi, tetapi hakim konstitusi kemudian hanya mengabulkan gugatan pada Pasal 29.

baca juga:

Seperti apa diskriminasi yang dirasakan oleh pelaku perkawinan campuran, apa yang berubah setelah MK mengabulkan gugatan, hingga mengapa putusan MK tidak masuk dalam revisi UU Perkawinan yang baru, akan diulas dalam beberapa bagian tulisan edisi kali ini.

***

* Gugatan yang dilakukan oleh Ike menjadi harapan bagi ribuan pelaku perkawinan campuran.
* Ketika itu, mereka berharap MK membuat keputusan yang adil bagi pelaku perkawinan campuran yang selama ini terdiskriminasi karena tidak diizinkan memiliki hak milik atas tanah dan bangunan, tapi hanya sebatas hak pakai.
* Masyarakat Perkawinan Campuran menganggap putusan MK yang melonggarkan waktu pembuatan Perjanjian Perkawinan, sebagai sebuah solusi bagi ribuan WNI yang melakukan perkawinan campuran yang selama ini terzolimi.

***

Tahun 1995, Ike Farida, menikah dengan warga berkebangsaan Jepang. Ketika itu, perempuan yang juga berprofesi sebagai pengacara itu tidak membuat perjanjian kawin pisah harta, dan tetap berkewarganegaraan Indonesia serta sekeluarga menetap di Indonesia.

Sejak dulu, Ike Farida berkeinginan untuk memiliki apartemen di Jakarta. Baru pada 2012, cita-cita itu direalisasikan, dengan membeli apartemen di Kawasan Jakarta Selatan. Pembelian itu dilakukan dengan metode cash bertahap. Namun, setelah pembayaran lunas, pengembang tak segera menyerahkan unit apartemen. Bahkan yang mengejutkan, perjanjian pembelian dibatalkan secara sepihak oleh pengembang dengan dalih suami Ike Farida berkewarganegaraan asing, dan Ike Farida tidak memiliki perjanjian kawin untuk pemisahan harta.

Dalam surat tertanggal 8 Oktober 2014, pengembang menyatakan (dikutip dari salinan amar putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015):

Bahwa sesuai Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, seorang perempuan yang kawin dengan WNA dilarang untuk membeli tanah dan atau bangunan dengan status Hak Guna Bangunan. Itu sebabnya, pengembang memutuskan untuk tidak melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli ataupun Akta Jual Beli dengan pemohon, karena hal itu akan melanggar Pasal 36 ayat (1) UUPA.

Dalam surat pengembang tanggal 17 September 2012, antara lain menyatakan:

"Bahwa menurut... Berdasarkan Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur sebagai berikut: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama."

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat kami simpulkan bahwa apabila seorang suami atau istri membeli benda tidak bergerak (dalam hal ini rumah susun/apartemen) sepanjang perkawinan maka apartemen tersebut akan menjadi harta bersama atau gono gini suami istri yang bersangkutan. Termasuk juga jika perkawinan tersebut adalah perkawinan campuran (perkawinan antara seorang WNI dengan seorang WNA) yang dilangsungkan tanpa membuat perjanjian kawin harta terpisah, maka demi hukum apartemen yang dibeli seorang suami/istri WNI dengan sendirinya menjadi milik istri/suami yang WNA juga.

Kasus penolakan pembelian apartemen tersebut kemudian bergulir ke pengadilan.

“Tentu berat bagi Ibu Ike Farida, karena pembayaran apartemen sudah lunas dengan jumlah yang sangat besar, namun unit apartemen miliknya tidak kunjung diserahkan,” tutur  Ketua Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia Juliani W. Luthan mengenang kasus yang membelit WNI pelaku kawin campur.

"Intinya kami pelaku kawin campur ini statusnya tetap WNI, artinya kami memiliki hak yang sama dengan WNI lain, yakni memiliki Hak Milik atau Hak Guna Bangunan dalam kepemilikan properti. Kecuali bila telah mengubah status kewarganegaraan kita menjadi WNA, itu perkara lain,” Juliani menambahkan.

Belum sembuh luka hati Ike Farida karena merasa hak asasinya untuk memiliki apartemen dirampas, dia dikejutkan lagi oleh adanya keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 12 November 2014 yang menguatkan penolakan pengembang apartemen.

Hak Ike Farida untuk memiliki apartemen musnah oleh pemberlakuan Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain pasal-pasal itu, Pasal 21 ayat (1), ayat (3) UUPA dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU Perkawinan juga dianggap sangat berpotensi merugikan hak konstitusional Ike Farida karena dapat menghilangkan dan merampas haknya untuk dapat mempunyai Hak Milik dan Hak Guna Bangunan.

Itu sebabnya, pada tanggal 11 Mei 2015, Ike Farida mengajukan uji materiil terhadap pasal-pasal itu UU Pokok Agraria dan UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Substansi pasal-pasal dari dua UU yang diuji Ike Farida adalah menyangkut hak WNI yang kawin dengan WNA yang tidak memiliki perjanjian pisah harta untuk mempunyai Hak Milik dan Hak Guna Bangunan atas tanah.

Mahkamah Konstitusi. AKURAT.CO/Sopian

Kasus yang lain juga menimpa Septalita Andini, yang mendapatkan diskriminasi dengan pemberlakuan pasal-pasal itu.

Pada 2008, ketika masih lajang, Septalita memesan satu unit apartemen di Tebet, Jakarta Selatan dan langsung membayarkan uang tanda jadi sebesar Rp10 juta. Dia memilih sistem pembayaran cicilan yang akan lunas pada Juli 2011. Dua bulan setelah pemesanan, Septalita dan pengembang meneken Perjanjian Pengikatan Jual Beli.

Pada 3 Juli 2010, Septalita menikah dengan lelaki asal Pakistan. Sebelum menikah, dia bertanya kepada pihak legal soal apakah ada dokumen atau hal lain yang harus disiapkan terkait dengan pembelian apartemen karena Septalita akan kawin dengan WNA.

Legal dari pengembang pada waktu itu menjawab tidak perlu karena Septalita membeli apartemen sebelum melakukan pernikahan.

"Akhirnya Bu Septalita mengikuti saran tersebut, dan tidak membuat perjanjian pra-nikah pisah harta dengan calon suaminya, sebagaimana saran dari pihak pengembang dan melangsungkan pernikahan tanpa membuat perjanjian kawin,” ujar Juliani.

Pada April 2011, pembayaran cicilan apartemen lunas. Tiga bulan kemudian (Juli), Septalita dihubungi developer untuk memproses akta jual beli dan sertifikat hak milik. Mereka menginformasikan jenis dokumen apa saja yang mesti dibawa untuk pengurusan Akta Jual Beli.

Setelah diperiksa, KTP dan Kartu Keluarga Septalita yang sudah berubah status menjadi kawin. Lantas, legal apartemen meminta juga dokumen identitas suami.

Setelah mengetahui suami Septalita seorang WNA, petugas legal meminta surat Perjanjian Perkawinan. Septalita mengatakan tidak memiliki Perjanjian Perkawinan karena dulu ketika Septalita menanyakan soal itu, developer bilang tidak tak perlu. Tetapi, Akta Jual Beli tetap tidak bisa diproses karena WNI yang menikah dengan WNA tanpa memiliki Perjanjian Perkawinan tidak dapat membeli Hak Guna Bangunan.

Pihak developer beralasan bagian legal yang dulu (yang pertama kali ditanyai oleh Septalita) sudah resign.

Legal apartemen kemudian menyarankan Septalita untuk melakukan perjanjian nominee. Nominee adalah mengalihkan kepemilikan kepada saudara atau orang tua dengan cara pinjam nama. Selain biaya tambahan untuk peralihan hak ke pihak ketiga (saudara atau orang tua), opsi tersebut sangat berisiko menjadi konflik ahli waris, misalnya setelah pihak ketiga (misalnya orang tua) meninggal dunia.

"Risiko pemakaian Nominee sangatlah besar, karena ada akibat hukumnya. Bila kita memakai orang tua menjadi Nominee dari properti tersebut, apabila orang tua meninggal, maka properti tersebut jatuh menjadi warisan. Dan warisan adalah menjadi hak pasangan dan anak-anak dari orang tua yang wafat. Karena hak perdata tertinggi dari suatu properti adalah bagi nama yang tercantum di surat kepemilikan. Metode pemakaian nominee ini sebenarnya dianggap sebagai penyelundupan hukum. Dari 10 kasus nominee yang masuk ke pengadilan, sembilan diantaranya biasanya mengalami kekalahan, dan properti tersebut akan jatuh ke pihak lain,” kata Juliani saat membahas kasus Septalita.

Sejak saat itu, Septalita selalu dikejar oleh legal pengembang untuk segera mengurus AJB serta HGB dengan cara peralihan nama ke saudara atau orang tua. Pengembang mengatakan jika Septalita dalam waktu satu tahun tidak mengurus perpindahan nama, maka unit apartemen bakal diambil alih oleh negara dan pengembang tidak akan bertanggungjawab.

Walaupun tertekan, Septalita ketika itu tetap tidak mau melakukan peralihan hak.

"Septalita saat itu sungguh dirundung kekhawatiran, dan dia bertanya kepada pihak lain, bagaimana risiko pemakaian nominee. Bilamana diletakkan ke saudara kandung, misalnya. Tentu hak itu kemudian juga menjadi hak pasangan (suami atau istri) dan anak-anaknya. Metode ini memang berisiko tinggi, walaupun ada perjanjian-perjanjian tambahan yang mengikutinya. Kemungkinan kalah di pengadilan sangat besar, dan akhirnya hak kepemilikan terhadap properti itu akan hilang,” kata Juliani.

Septalita kemudian menjadi salah satu saksi ketika Ike Farida melakukan gugatan ke MK.

***

Masalah lainnya bagi pelaku perkawinan campuran terkait pembuatan perjanjian kawin adalah mendapatkan pinjaman dari perbankan. Saat itu penolakan sering disampaikan pihak perbankan, karena adanya “flight risk” atau risiko nasabah melarikan diri dari kewajibannya membayar cicilan ke bank, karena punya pasangan berkewarganegaraan asing, dan tidak punya perjanjian kawin.

“Namun di lain pihak, perjanjian kawin sendiri bukan merupakan kewajiban yang diberlakukan pada pasangan perkawinan campuran (antara WNI-WNA). Saat kami hendak melakukan pernikahan di Indonesia, mengikuti ketentuan hukum disini, petugas pencatat perkawinan tidak menekankan atau mengingatkan perlunya dibuat perjanjian pra-nikah (pre nuptial agreement), sebagaimana yang tertera dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Apalagi dalam budaya Timur, biasanya tabu untuk mebicarakan masalah harta di awal perkawinan,” kata Juliani.

Ketua PerCa Indonesia Juliani W. Luthan. AKURAT.CO/Maidian Reviani

Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat secara sukarela oleh kedua belah pihak, dalam hal ini suami dan istri. Artinya memang bukan merupakan suatu kewajiban,” ujarnya

“Kecuali kedua pasangan memang berasal dari keluarga berada, dimana dipandang penting untuk melakukan pisah harta dalam perkawinan, sehingga bila perkawinan putus (karena perceraian, misalnya) maka harta keluarga tidak akan tercampur dalam masalah pembagian harta gono-gini atau harta bersama dalam perkawinan,” tambahnya lagi.

Gugatan yang dilakukan oleh Ike Farida menjadi harapan dan solusi bagi ribuan pelaku perkawinan campuran.

Mereka berharap MK membuat keputusan yang adil bagi pelaku perkawinan campuran yang selama ini terdiskriminasi karena tidak diizinkan memiliki hak milik atas tanah dan bangunan, tapi hanya sebatas hak pakai.

Pasal-pasal yang digugat oleh Ike Farida dinilai telah merampas hak konstitusional untuk memiliki hak milik dan hak guna bangunan untuk seumur hidup.

Selama ini, Pasal 29 UU 1 Tahun 1974 mengatur perjanjian harus diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus diletakkan dalam suatu akta notaris. Perjanjian Perkawinan mulai berlaku antara suami dan istri sejak perkawinan dilangsung.

Ketentuan yang ada selama ini hanya mengatur Perjanjian Perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, padahal kenyataannya banyak sekali fenomena suami istri yang karena alasan tertentu, baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat perjanjinan perkawinan selama dalam ikatan perkawinan.

Satu setengah tahun kemudian (setelah Ike Farida mendaftarkan gugatan), tepatnya Kamis, 27 Oktober 2016, Majelis Hakim Konstitusi membacakan amar putusannya.

Ilustrasi hukum. AKURAT.CO/Candra Nawa

Walaupun hakim hanya mengabulkan permohonan Ike untuk sebagian, yakni Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), hal itu sudah menjadi kabar gembira bagi para pelaku perkawinan campuran.

Sementara, permohonan uji atas Pasal 21 ayat 1, 3, dan Pasal 36 ayat 1 UU Pokok Agraria ditolak karena alasan nasionalisme Indonesia harus tetap dipertahankan.

"Sebab, Pasal 21 ayat 1 (UU Pokok Agraria) jelas mengatakan WNI berhak mempunyai hak milik atas tanah. Dan pasal 21 ayat 3, itu subyeknya orang asing atau WNA. Karena memang spiritnya UU Pokok Agraria itu nasionalisme. Jadi nasionalitas itulah yang tetap dipertahankan sebagai jiwa dari UU Pokok Agraria,” tutur Juliani.

Putusan MK memberi tafsir baru terhadap Pasal 29 ayat 1, 3, dan 4 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Artinya, keputusan itu memperluas makna perjanjian kawin yang pembuatannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pasangan.

“Dimaknai secara lebih dalam, dimana poinnya adalah dalam perkawinan, suami dan istri boleh melakukan perjanjian kawin. Dan perjanjian kawin tersebut bisa dibuat sebelum atau sepanjang perkawinan. Dan perjanjian tersebut itu harus dicatatkan kepada notaris dan pegawai pencatatan perkawinan (Dinas Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama atau KUA). Dan ditegaskan juga bahwasannya perjanjian kawin itu tidak boleh merugikan pihak ketiga,” kata Juliani.

“Jadi pada detik ini pasangan mau mengubah, misalnya tanah itu atau apartemen itu milik pasangan WNI, hal tersebut bisa diatur atau dipisahkan. Sehingga dengan demikian, WNI pelaku PerCa (perkawinan antara WNI-WNA), bisa memulihkan hak konstitusional mereka, walaupun transaksi pembelian sudah terjadi pada masa lampau,” Juliani menambahkan.

Putusan MK tidak hanya berlaku bagi pelaku kawin campuran, melainkan juga perkawinan sesama warga Indonesia. Semua orang bisa membuat Perjanjian Perkawinan.

Keputusan MK juga memberikan kepastian hukum bagi pasangan WNA-WNI yang ingin meminjam uang ke bank.

“Sudah banyak juga teman-teman PerCa yang dengan perjanjian kawin, kemudian membeli properti melalui pinjaman KPR atau KPA, itu sudah tidak masalah lagi. Tentu pihak perbankan juga memiliki kriteria dan syarat-syarat untuk menjadi debitur, namun dengan adanya perjanjian kawin ini, lebih memiliki kekuatan hukum,” kata Juliani.

Masyarakat Perkawinan Campuran menganggap putusan MK yang melonggarkan waktu pembuatan Perjanjian Perkawinan, sebagai sebuah solusi bagi ribuan WNI yang melakukan perkawinan campuran yang selama ini terzolimi.

"Putusan MK ini juga telah memberikan kesetaraan hak dan kepastian hukum bagi WNI pelaku PerCa dalam kepemilikan properti tersebut," ujar Juliani. []

Baca juga:

Tulisan 1: Gugatan Ike Jadi Sejarah Baru Perjanjian Perkawinan

Tulisan 2: Perubahan UU Perkawinan Setelah Sekian Lama Ditunggu, Praktisi Hukum: Pasal Tujuh Doang, Ya Allah

Tulisan 3: Mengapa DPR Tak Masukkan Perubahan Perjanjian Perkawinan dalam UU?

Tulisan 4: Perjanjian Perkawinan Bisa Dibuat Selama Masih Terikat Perkawinan: Putusan MK Otomatis Berlaku

Tulisan 5: Perkawinan Campuran, Petunjuk-petunjuk Pembuatan Perjanjian Perkawinan untuk Pemisahan Harta

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

Perjanjian Perkawinan

Perkawinan Campuran, Petunjuk-petunjuk Pembuatan Perjanjian Perkawinan untuk Pemisahan Harta

Image

News

Perjanjian Perkawinan

Perjanjian Perkawinan Bisa Dibuat Selama Masih Terikat Perkawinan: Putusan MK Otomatis Berlaku

Image

News

Perjanjian Perkawinan

Mengapa DPR Tak Masukkan Perubahan Perjanjian Perkawinan dalam UU?

Image

News

Perjanjian Perkawinan

Perubahan UU Perkawinan Setelah Sekian Lama Ditunggu, Praktisi Hukum: Pasal Tujuh Doang, Ya Allah

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Standar 'Kecantikan' Berubah, Miss Germany 2020 Dimenangkan Seorang Ibu 35 Tahun

Ia mengalahkan 15 kontestan lainnya

Image
News

Ribuan Orang Ambil Bagian dalam Perayaan Festival Telanjang di Jepang

Festival telanjang serupa diadakan di seluruh Jepang setiap tahun

Image
News

Berinteraksi dengan Kapal-kapal Asing, Begini Cara IPCC Cegah Bahaya Virus Corona

Oleh karena itu, kegiatan operasional perseroan berinteraksi langsung dengan kapal-kapal asing.

Image
News

Politisi Demokrat: Sekian Banyak Survei Indo Barometer, Satu-satunya yang Gue Percaya Cuma Survei terkait Anies

Hasil survei lainnya meragukan.

Image
News

Soal Isu Dana Pensiun ASN Rp1 Miliar, Dasco: Saya Sih Setuju, Kalau Uangnya Ada...

Ia hanya berharap, iuran tabungan ASN itu dikelola dengan baik oleh PT Taspen.

Image
News

Mabuk Berat, Manong dan Thole Tega Tebas Rekannya Gara-gara Suara Telepon Tak Jelas

Image
News

Ayah Julian Assange Khawatir Putranya Mati Bila Diekstradisi ke AS

Image
News

Truk Bermuatan Oli Terperosok ke Jurang di Jalan Raya Nagreg

Truk berwarna merah tersebut dalam terguling dalam posisi menyamping. Kaca depan pecah berantakan dan beberapa bagian truk tersebut penyok.

Image
News

PDIP akan Umumkan 48 Paslon untuk Pilkada Serentak 2020

Hasil rapat DPP yang dipimpin Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Senin (17/2/2020) kemarin.

Image
News

Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan Masih Diteliti Jaksa

Polisi telah menetapkan dua tersangka.

terpopuler

  1. Kisah Musa Samiri, Pencipta Patung Anak Sapi yang Membuat Kaum Bani Israil Sesat

  2. Kisah Inspiratif Suciati Saliman, Berawal dari Jualan Ayam Kampung hingga Sukses Membangun Masjid Menyerupai Nabawi

  3. Geng Motor Beraksi di Cempaka Putih, Pedagang Pecel Lele Tewas dengan Luka Tusukan

  4. Jadi Sorotan, 6 Artis Bollywood Ini Disebut Berpenampilan Terbaik di Filmfare Awards 2020

  5. Jasa Marga Dinilai Melanggar UU, Lantaran Banyak Jalan Tol Berlubang

  6. Tengah Hamil Muda, Ini 10 Potret Baby Bump Vanessa Angel yang Memesona

  7. Kisah Ketika Mbah Maimoen Zubair Rembang dapat Melipat Waktu

  8. Washington jadi Kota Pertama yang Legalkan Pengomposan Manusia

  9. 5 Fakta Menarik Simeone Inzaghi, Fanatik Pola 3-5-2 dan Kini Lebih Tenar dari Kakaknya Pippo Inzaghi

  10. Khawatir Terinfeksi Virus Corona, Warga India Hingga Arab Saudi Nekat Lakukan Bunuh Diri

fokus

Hutan Kecil Terarium
Target SDGs
Catatan 100 hari Jokowi-Ma'ruf Amin

kolom

Image
Abdul Aziz SR

Menanti Kebangkitan PPP

Image
Achmad Fachrudin

Paska Penolakan Pemulangan Mantan ISIS

Image
Hasan Aoni

PETIR

Image
Ujang Komarudin

Formula E yang Jadi Rame

Wawancara

Image
Gaya Hidup

Bintangi Get Married Series, Prilly Latuconsina Ragu Tak Bisa Seperti Nirina Zubir

Image
Gaya Hidup

Literasi

Rakerpus Perpusnas: Penguatan Indeks Literasi untuk SDM Indonesia Unggul

Image
Video

VIDEO Jejak Sepotong Roti Jakarta

Sosok

Image
News

Angkat BTP Jadi Bos Pertamina hingga Pecat Dirut Garuda, 5 Kinerja Erick Thohir Ini Sukses Curi Perhatian

Image
News

Korea Hingga Kanada, 10 Potret Hangat Sekretaris Kabinet Pramono Anung Jamu Dubes dari Negara Sahabat

Image
News

10 Potret Putri Ketum PAN Zita Anjani dan Suami, Romantis di Berbagai Kesempatan