image
Login / Sign Up

PR Jokowi Periode Pertama yang Belum Kelar

Maidian Reviani

Menagih Janji

Image

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat pengenalan para wakil menteri di dalam Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (25/10/2019). Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memilih 12 wakil menteri untuk membantu tugasnya. Jokowi memperkenalkan mereka dengan cara yang sama seperti mengumumkan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu lesehan di tangga. Pengenalan para wakil menteri ini dilakukan di tangga bagian dalam Istana Merdeka. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO* Jokowi memiliki beban untuk mempertanggungjawabkan setiap janji politik, ucapan, keputusan dan tindakan yang ia lakukan sepanjang masa pemerintahannya.
* Kontras membenturkan janji-janji Jokowi dalam Nawacita dengan fakta yang mereka temukan di lapangan.
* Semua pekerjaan rumah yang belum kelar itu dinilai penting untuk dijadikan acuan dalam menjalankan roda pemerintahan demi adanya pengakuan, penghormatan, dan pemenuhan HAM yang merupakan salah satu ciri utama negara yang demokratis.

 ***

baca juga:

Pidato Presiden Jokowi pada acara pelantikan yang berlangsung di Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat menarik perhatian banyak kalangan, terutama Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, karena tidak secara eksplisit memasukkan penegakan hak asasi manusia dalam prioritas pemerintah lima tahun ke depan.

Kontras merupakan lembaga rutin mengawal proses penegakan HAM di Indonesia. Di antaranya, mereka terus-menerus menagih janji-janji politik pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla mengenai penegakan HAM sebagaimana yang ada dalam dokumen Nawacita dan risalah Universal Periodic Review.

Kontras membenturkan janji-janji Jokowi dalam Nawacita dengan fakta yang mereka temukan di lapangan.

“Jokowi memiliki beban untuk mempertanggungjawabkan setiap janji politik, ucapan, keputusan dan tindakan yang ia lakukan sepanjang masa pemerintahannya,” kata Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Kontras Dimas Bagus Arya ketika saya temui di Jakarta Pusat, sehari setelah pelantikan Jokowi dan Ma’ruf Amin.  

Kontras menagih janji pemerintah untuk mengambil langkah pengungkapan kebenaran peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu. Yakni, kasus tragedi Semanggi I, Semanggi II, penghilangan paksa 1997-1998, tragedi Talangsari Lampung, Tanjung Priok, dan tragedi 65.

Dari keenam kasus itu, sama sekali selama lima tahun pembinaan Pak Jokowi, itu tidak ada satupun langkah-langkah konkrit dalam mewujudkan ataupun mengimplementasikan janji politiknya tersebut,” kata Dimas.

Menurut Dimas, lima tahun belakangan ini kebijakan-kebijakan untuk kasus pelanggaran HAM berat masa lalu cenderung tidak berkeadilan. Dia tidak melihat inisiasi dan konsep yang matang untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.

Dimas Bagus Arya. AKURAT.CO/Maidian Reviani

Konsep keadilan yang tertulis dalam Nawacita dinilai hanya sebatas interpretasi subyektif yang tidak berpihak kepada korban. Hal itu, katanya, tercermin dalam setiap kebijakan maupun pernyataan yang dikeluarkan jajaran menteri dan pejabat publik dalam Kabinet Indonesia Kerja jilid pertama yang memiliki tupoksi dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM.

Dimas menyontohkan pada 2015, Nawacita diterjemahkan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno untuk membuat tim rekonsiliasi nasional.

Tim tersebut sejatinya dibentuk untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu melalui pendekatan non yudisial atau tidak melegitimasi hasil penyelidikan Komnas HAM.

Lalu tahun berikutnya, ketika Menkopolhukam dipegang oleh Luhut Binsar, ada satu simposium nasional untuk kasus 65 yang kami lihat sama sekali tidak berperspektif dengan korban, malah justru melegitimasi kekerasan-kekerasan terhadap korban yang dicap sebagai PKI atau korban 65 yang selama ini mendapatkan stigmatisasi. Hal itu justru bertolak belakang dengan cita-cita untuk mewujudkan keadilan untuk kasus 65 seperti ditulis dalam Nawacita,” ujar Dimas.

Setelah Luhut digeser ke Kementerian Koordinator Kemaritiman, posisinya digantikan Wiranto pada Juli 2016. Wiranto segera membentuk Dewan Kerukunan Nasional. Dewan Kerukunan Nasional menitikberatkan pada prosesi non yudisial dan rekonsiliasi.

“Kita bisa sama-sama analisa bahwasanya rekonsiliasi ini tidak lebih merupakan sinonim atau kalimat lain dari cuci tangan. Kenapa? Karena kita tidak melihat adanya ruang partisipasi, ruang kontribusi dari beberapa korban pelanggaran HAM berat masa lalu untuk merumuskan kebijakan-kebijakan, untuk merumuskan apa yang harusnya dilakukan pemerintah untuk melakukan pemulihan kepada korban-korban maupun keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu,” kata Dimas.

Selama periode pemerintahan Jokowi, terjadi tiga kali pergantian posisi menteri Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Dari ketiga menteri, menurut Dimas, kebijakan Wiranto yang paling buruk dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Menurut Dimas, Dewan Kerukunan Nasional menggunakan perumpamaan kerukanan untuk melegitimasi dan menunjukkan seakan-akan pemerintah ramah terhadap penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu.

“Namun sejatinya itu hanyalah sebuah pengalihan distraksi untuk mencuci beberapa dosa-dosa dari terduga pelaku yang menempati jabatan publik,” tutur dia.  

Konsep serupa namun dengan nomenklatur yang berbeda, kata Dimas, juga hadir di awal 2019.  

Dimas mengatakan seolah tidak belajar dari kesalahan dan tidak mau mendengar aspirasi keluarga korban, ketika itu, Wiranto membentuk Tim Terpadu Penanganan Pelanggaran HAM Berat.

“Tim ini bersama dengan otoritas daerah melakukan klaim sepihak di atas kertas untuk menyelesaikan kasus Talangsari Lampung tanpa adanya pelibatan dari korban dan keluarga korban sebelumnya,” ujar dia.

Menurut Dimas, cara rekonsiliasi yang dilakukan pemerintah patut diwaspadai. Hal ini untuk menjamin bahwa kewajiban pemerintah untuk melakukan penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat tidak ditunggangi oleh kepentingan pelaku dan tetap mengedepankan perlindungan terhadap korban.

Selain menguji kebijakan pelanggaran berat HAM masa lalu, Kontras juga menolak ukuran kebijakan dari Universal Periodic Review bahwa ada kewajiban negara melakukan ratifikasi, salah satunya konvensi anti perlindungan semua orang dari penghilangan paksa.

Dimas mengatakan janji politik itu disampaikan Jokowi ketika dilantik pada periode pertama dan kemudian dirumuskan dalam rencana HAM tahun 2018.

Tapi lagi-lagi realisasi dari ratifikasi itu jauh dari harapan, tidak ada sama sekali konkretisasi untuk melakukan ratifikasi konvensi tersebut hingga pelantikan presiden dan wakil presiden 2019-2024,” kata dia.

Jadi kita bisa sama-sama highlight, bahwasannya kebijakan dalam menuntaskan pelanggaran berat HAM masa lalu, dengan cap atau frasa berkeadilan, seperti yang tertulis dalam Nawacita itu gagal dipenuhi oleh rezim pemerintahan Jokowi-JK,” Dimas menambahkan.

***

Dalam agenda penghapusan impunitas dan revisi UU peradilan militer, Kontras menilai belum ada upaya dari pemerintah untuk menuntaskan reformasi peradilan militer.

UU Peradilan Militer tidak kunjung direvisi. Kontras menilai buruknya sistem peradilan militer terus berdampak pada hilangnya pencapaian keadilan bagi korban secara khusus dan masyarakat pada umumnya.

Kontras melakukan pemantauan terhadap kasus-kasus yang diadili di peradilan militer selama rentang 2014 – 2019. Mereka menemukan khusus kasus kekerasan terdapat 82 kasus yang diadili di pengadilan militer (dengan vonis hukuman lebih rendah dari vonis tindak serupa di peradilan umum).

Ketika ditemui siang itu, Kepala Biro Riset dan Dokumentasi Kontras Rivanlee Anandar mengatakan angka itu masih jauh dari angka kasus kekerasan oleh militer yang ditemukan Kontras, yakni 112 kasus.

“Tapi kami cukup kesulitan untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut apakah pelaku ini dihukum secara setimpal terus vonisnya berapa dan hukumannya seperi apa, itu kami mengalami kesulitan karena terbatasnya akses informasi yang ada di web-web mahkamah peradilan militer tersebut,” kata Rivanlee.

Menurut dia pentingnya mereformasi peradilan militer karena masih terdapat permasalahan, khususnya pada praktik fair trial, akuntabilitas, dan independensi peradilan.

“Dan penyelesaian kasus di peradilan militer cenderung tertutup dan tidak ada sanksi berat bagi oknum militer,” katanya.

Penyelesaian yang bersifat tertutup dan tidak ada sanksi berat, katanya, seperti pada kasus La Gode di Pulau Taliabu, Maluku Utara, tahun 2017. 

Menurut catatan Kontras, La Gode merupakan petani cengkeh yang mencuri singkong parut sebanyak lima kilogram seharga Rp20 ribu. Ketika ketahuan mencuri dan dititipkan di Pos Satuan Tugas Daerah Rawan Khusus 732/Banau, Lede, Pulau Taliabu, Maluku Utara, dia dianiaya oleh setidaknya 10 orang yang berjaga ketika itu. La Gode pun meninggal.

Menurut Rivanlee, pelaku yang menyiksa La Gode divonis sangat rendah dan kini sudah bebas.

“Dalam proses penegakan hukum, semata-mata bukan hanya pada tahap pelaku yang diajukan kepada proses peradilan, akan tetapi proses penegakan hukum juga tercermin dalam vonis yang dijatuhkan kepada para pelaku, mengingat penjatuhan vonis hukuman setidaknya dapat memberikan dampak atau memberikan efek jera terhadap para pelaku kejahatan,” ujar dia.

 ***

Di halaman 30 dokumen Nawacita tertulis janji untuk memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan serta melakukan langkah-langkah hukum terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama.

Tapi faktanya, menurut catatan Kontras, dalam lima tahun terakhir angka kasus pelanggaran masih tinggi. Tercatat 549 peristiwa pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kasus itu terjadi kepada kelompok (533 jiwa) maupun individu (421 jiwa). 

“Angka pelanggaran ini terus menjadi sorotan setiap tahunnya,” kata Rivanlee.

Dalam perspektif HAM, kebebasan beragama merupakan hak asasi yang fundamental. Hak ini termasuk dalam golongan non deogable rights, yaitu hak yang paling tidak dapat ditunda dan dikurangi pemenuhannya dalam keadaaan apapun, baik dalam keadaan damai maupun perang atau darurat. 

“Ini adalah salah satu PR dari rezim yang memang sulit sekali rasanya untuk enggan bagi negara untuk memperbaiki kondisi tersebut. Kita melihat pelanggaran ini itu muncul dari beberapa hal atau terlihat dari beberapa hal misal persekusi, terus juga ada penganiayaan, terus juga ada kekerasan atau intimidasi yang dilakukan oleh kelompok mayoritas tertentu terhadap kelompok agama minoritas tertentu,” ujar dia.

Rivanlee Anandar. AKURAT.CO/Maidian Reviani



Menurut Rivanlee, yang menjadi penyebab mengapa pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan masih langgeng karena Indonesia belum punya produk hukum yang menjamin kebebasan tersebut.

“Jadi mungkin di UUD 45 sudah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memeluk agama atau keyakinan sendiri-sendiri. Namun itu tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan turunannya itu sendiri, misalnya ada SKB 3 Menteri (terkait Jamaah Ahmadiyah), ada masih digunakannya UU nomor 1 PNPS (tentang penodaan agama), terus ada UU 23 tahun 2006 tentang Adminduk, juga ada peraturan Menteri Agama dan Mendagri, juga ada RKUHP, dan peraturan daerah yang diskriminatif dan ini sangat banyak tersebar di beberapa daerah,” kata dia.

Dari 449 kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, Kontras menyebut aktornya terdiri dari pemerintah (177 kasus), sipil (150 kasus), ormas (148 kasus), dan polisi (92 kasus).

“Pemerintah ini konteksnya seperi pemda, pemkot, dalam mengeluarkan kebijakan, atau arahan-arahan atau pernyataan tertentu. Yang kemudian adalah sipil, dia tidak memiliki bendera, kehendaknya sendiri. Terus ormas, sebagaimana kita biasa temukan. Terus juga ada polisi, ini yang saya sebut sebagai negara juga masih terlibat dalam kasus pembatasan terhadap agama,” ujarnya. 

Salah satu contoh kasus yang disebutkan Rivanlee paling konkret yang masih terjadi sampai hari ini adalah pembatasan beribadah terhadap jemaah Ahmadiyah di Depok, Jawa Barat.

Menurut dia, jemaah tersebut selalu mendapat intimidasi dari kelompok tertentu, mulai dari pemerintah, warga, dan organisasi kemasyarakatan. Mereka melarang jemaah untuk menyelenggarakan kegiatan ibadah.

“Belum nampak terobosan penting dalam konteks penegakan hukum, khususnya dalam fungsi penyelidikan, untuk isu hak atas keyakinan, beragama, dan beribadah,” kata Rivanlee.

Kalaupun ada, kata dia, biasanya pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama hanya akan divonis rendah karena lemahnya strategi penyelidikan dan penyidikan.

“Akibatnya tidak memberikan efek jera kepada pelaku terror dan kekerasan atas nama agama agama atau keyakinan sehingga pelaku masih bisa bebas dan berpeluang besar untuk melakukan tindakan serupa di masa depan,” kata Rivanlee.

***

Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul juga dinilai masih marak. Menurut catatan Kontras selama lima tahun terakhir terjadi 1.384 pelanggaran.

“Yang trennya itu adalah intimidasi, penangkapan secara sewenang-wenang, kriminalisasi, pelarangan dan pembubaran secara paksa. Nah memang dari tren kita temui yang paling dominan itu ialah pembubaran paksa sebagaimana yang terjadi beberapa waktu lalu di depan gedung DPR,” kata Rivanlee.

Aktor pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul didominasi oleh polisi yang menurut catatan Kontras jumlahnya mencapai 642 kasus, kemudian pemerintah daerah dan jaksa agung.

“Misalnya razia buku (di Pare) yang terjadi pada awal tahun oleh jaksa agung dan itu kerjasama dengan TNI dan aparat di sekitanya, dan yang menarik ini adalah varibel baru yang kita temukan yang tidak ada di catatan sebelumnya yakni pejabat kampus. Jadi pasca kemarin adanya larangan aksi atau ancaman dari rektor atau dari Kemenristekdikti yang melarang kampus untuk turun ke jalan itu kita menemukan setidaknya ada 23 peristiwa. Variabel ini cukup menjadi penanda bahwa ada ancaman terhadap demokrasi,” kata Rivanlee.

Korban terbanyak kasus pelanggaran kebebasan berekspresi dan berkumpul adalah masyarakat sipil (11.983 orang), kemudian disusul mahasiswa.

Dan aktivis juga jurnalis yang memang kemarin cukup banyak mendapat ancaman,” katanya.

Menurut Rivanlee kegagalan aparat keamanan menangani aksi massa dalam menyampaikan pendapat dan berkumpul tercermin dari pelantikan Jokowi dan Ma’ruf Amin beberapa waktu lalu.

“Seperti Gatot Eddy (Kapola Metro Jaya) yang mengatakan bahwa kepolisian melarang demonstrasi digelar mulai Selasa 15 Oktober hingga pelantikan presiden dan wakil presiden,” katanya.

Menurut Rivanlee nama baik bangsa tidak dapat diukur dari adanya demonstrasi atau tidak. Tapi lebih kepada sikap negara terhadap pemenuhan hak-hak warga negara salah satunya menghargai kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum.

 ***

Komitmen untuk melakukan penghapusan segala bentuk penyiksaan, terutama dalam proses hukum, juga menjadi sorotan Kontras. Penyiksaan merupakan salah satu isu yang paling banyak dibicarakan karena terdapat tuntutan untuk meratifikasi Optional Protocol to the Convention against Torture.

Selama pemerintahan periode 2014-2019, Kontras mencatat terjadi 581 kasus penyiksaan. Aktornya didominasi oknum polisi (406 peristiwa), oknum TNI (112 peristiwa), dan sipir (68 peristiwa). 

“Perilaku kepolisian ini memang kerapkali sulit dibuktikan dalam tanda kutip karena terjadi di ruang-ruang tahanan. Kita hanya mendapatkan informasi misal dari temen tahanan itu sendiri atau kunjungan Kontras ke lapas atau ke rutan tertentu,” kata Rivanlee.

Menurut dia masih banyak terjadi kasus penyiksaan yang dilakukan oknum polisi menunjukkan bahwa institusi kepolisian tidak menjadikan peristiwa penyiksaan yang dilakukan oleh anggotanya sebagai upaya untuk mengevaluasi kerja di lapangan.

Kontras menemukan praktik penyiksaan – selama proses hukum -- yang dilakukan polisi sebagai bentuk penghukuman. Dikatakan, tindakan tersebut banyak terjadi baik di tingkatan kepolisian resor maupun kepolisian sektor.

Kontras mencatat pola yang digunakan untuk penyelesaian kasus penyiksaan, yakni dengan menutup perkara dengan memberikan surat pernyataan disertai pemberian santunan. Hal ini ditemukan ketika Kontras melakukan pendampingan kasus.

“Seperti yang terjadi pada kasus penembakan Ari Ismail dan penembakan Apria,” kata Rivanlee.

Pola lainnya, kata Rivanlee, dengan pemberian santunan yang dilakukan usai putusan sementara supaya pelaku tidak perlu menjalankan eksekusi putusan pengadilan dan terhindar dari konsekuensi hukuman lainnya.

Itu sebabnya, Kontras mendesak pemerintah segera meratifikasi OPCAT. OPCAT dinilai memiliki banyak manfaat untuk melindungi warga negara dari praktik penyiksaan. OPCAT menetapkan sistem kunjungan rutin ke tempat-tempat penahanan oleh badan-badan ahli independen untuk mencegah penyiksaan dan bentuk-bentuk perlakuan sewenang-wenang lainnya.

“Meskipun Indonesia belum meratifikasi OPCAT, rancangan National Preventive Mechanism telah diinisiasi. Bagi Kontras hal ini merupakan langkah maju untuk menunjukkan keseriusan negara dalam mencegah terjadi praktik penyiksaan, terutama di tempat-tempat di mana orang dirampas kebebasannya,” tutur dia.

 ***

Menurut penilaian Kontras tidak ada kemajuan signifikan dalam upaya penghapusan hukuman mati di Indonesia selama lima tahun pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla. Pemerintah masih mempraktikkan hukuman mati.

Peneliti Kontras Danu Pratama Aulia mengatakan permasalahan hukuman mati dapat dilihat dari tiga sudut pandang.

Pertama, dari tren politik hukum internasional. Kedua, dari sudut pandang konstitusional (nasional). Dan ketiga, dari administrasi bagaimana pemerintah menjalankan hukuman mati yang Kontras temukan ada beberapa kesalahan prosedural yang sangat fatal mengingat hukuman mati adalah urusan dengan nyawa seseorang.

“Sehingga seharusnya tidak ada ruang sedikutpun untuk kesalahan saat melakukan adminstarasi terkait hukuman mati,” ujar Danu.

Secara internasional, sampai akhir 2018, ada kecenderungan negara-negara menghapus praktik hukuman mati karena dianggap tidak manusiawi. Tercatat 106 negara sudah menghapusnya. Sementara 29 negara lagi, meskipun masih memiliki aturan hukuman mati, mereka sudah berhenti melaksanakan vonis atau eksekusi.

Danu mengatakan Indonesia sebenarnya sudah meratifikasi Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik. Pasal 4 Konvenan Sipil dan Politik menyatakan hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Danu Pratama Aulia. AKURAT.CO/Maidian Reviani

Namun, Danu menilai negara tidak serius ketika melakukan ratifikasi sehingga tidak terlihat hasilnya dalam lima tahun pemerintahan Jokowi.

Kenapa saya bilang tidak terlihat? Pertama bisa dilihat dari eksekusi terpidana mati jilid satu sampai tiga yang ternyata di dalamnya masih mengandung permasalahan yang sifatnya administratif,” kata Danu.

Danu menyontohkan kasus eksekusi mati terhadap terpidana Rodrigo Gularte. Terpidana kasus narkotika itu menderita schizophrenia dan bipolar sebelum menghadapi regu tembak. 

Dia mengalami gangguan kejiwaan yang sebenarnya secara kemanusiaan ia tidak boleh dihukum mati,” ujarnya.

Kemudian, kasus eksekusi terhadap Humprey Jefferson. Dia dieksekusi ketika masih menunggu keputusan grasi dari presiden. Artinya, dia diekseksusi ketika masih menggunakan hak untuk memperoleh pengampunan. 

“Dan terakhir terhadap Ang Kim Soei yang setelah ditembak pada saat eksekusi ternyata dia masih hidup selama 15 menit dan dia menderita selama lima belas menit dan akhirnya dia tewas. Sehingga dalam kasus ini dia tidak hanya memperoleh hukuman penjara dan hukuman mati, tapi dia juga memperoleh siksaan selama menjalani proses hukuman mati tersebut,” kata Danu.

Menurut catatan Kontras sekarang ini, terdapat 274 terpidana menunggu ekseskusi mati yang tersebar di lembaga pemasyarakatan seluruh Indonesia. Kasus yang menjerat terpidana mayoritas narkotika (186 orang) dan pembunuhan (73 orang). 

Danu dapat memahami penghapusan hukuman mati bukan perkara mudah. Tetapi, setidaknya pemerintah membuat arah kebijakan yang menuju pada penghapusan hukuman mati.

“Di sini kami paham bahwa memang terkait hukuman mati itu bukan suatu masalah yang bisa diselesikan dengan sekejab, misanya dalam beberapa bulan atau berapa tahun kita sudah menghilangkan hukuman mati baik dari segi normatif ataupun implementasi. Tapi sekali lagi perlu diingat bahwa hak untuk hidup sebagaimana di Pasal 28, hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sehingga diperketat seperti apapun, kami masih melihat sebagai bentuk penghukuman yang tidak menusiawi yang tidak layak lagi diimplementasikan di Indonesia,” katanya.

***

Di sektor perlindungan human rights defenders juga menjadi perhatian serius dari Kontras. Selama ini, aktivis pembela hak asasi manusia sering mendapatkan ancaman, intimidasi, bahkan hilangnya nyawa.

"Misalnya kriminalisasi terhadap Robertus Robert, Surya Anta, Dhandy Laksono, lalu juga ada penembakan terhadap Poro Duka, dugaan pembunuhan berencana terhadap Golfrid Siregar dan pembakaran terhadap rumah Murdani, waktu itu dia adalah direktur Walhi di NTB," kata Danu.

Menurut Danu ada satu hal yang sama dalam setiap kasus, yakni tidak diungkap oleh aparat secara menyeluruh.

Itu sebabnya, Kontras selalu menduga teror terhadap aktivis HAM akan kembali berulang. Kemungkinan terulangnya kasus di kemudian hari harus menjadi perhatian pemerintahan Presiden Jokowi di periode kedua.

"Ini jadi PR besar bagi pemerintah di periode yang kedua ini untuk lebih memberikan fokus kepada perlindungan terhadap terkait kerja-kerja yang dilakukan oleh human rights defenders dan juga jurnalis," katanya.

Selain teror kekerasan, aktivis HAM juga sering dihadapkan pada kriminalisasi atau proses yang sengaja dibuat-buat untuk mematikan upaya advokasi.

Danu menyontohkan kasus yang terjadi di sektor lingkungan dan sumber daya alam, Kontras mencatat selama lima tahun terakhir terjadi 114 kasus kriminalisasi terhadap pembela HAM.

"Definisi pembela HAM di sini cukup luas sebenarnya, kami mendefinisikan mulai dari keluarga terdampak misalnya ada sengketa tanah dengan petani dan petani itu membela haknya dengan turun aksi dengan melakukan advokasi misalnya, itu juga termasuk kriminalisasi ketika dia dituntut dengan pasal mengada-ada atau begitu juga dengan pendampingnya. Seperti misalnya kasus yang terjadi pada Budi Pego," katanya.

Menurut Danu sebetulnya kasus semacam itu bisa dicegah karena dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Pengelolaan Sumber Daya Alam terdapat satu pasal yang melarang adanya kriminalisasi, baik secara pidana maupun perdata terhadap orang-orang yang membela haknya atas lingkungan hidup yang baik.

Pengaturan seperti ini, kata dia, belum ditemukan di sektor yang lainnya.

"Misalnya sektor HAM atau sektor korupsi dan lain-lain yang membuat potensi kriminalisasi ataupun kekerasan untuk terjadi pada pembela HAM di sektor selain lingkungan itu masih sama besarnya," ujarnya.

Kasus kekerasan juga sering menimpa Jurnalis. Danu menyontohkan kasus yang terjadi baru-baru ini. Pada aksi massa yang berlangsung 24-30 September 2019 jelang pengesahan sejumlah rancangan undang-undang, setidaknya ada empat jurnalis di Jakarta mengalami kekerasan, mulai dari fisik sampai dipaksa menghapus rekaman ataupun keterangan yang didapat selama melakulan kerja jurnalistik.

"Dan ini kami lihat juga suatu ancaman yang cukup berbahaya bagi kehidupan demokrasi Indonesia yang membutuhkan perhatian yang amat serius pemerintah selama lima tahun ke depan. Entah itu pembuatan perumusan kebijakan yang sifatnya melindungi human rights defenders dan jurnalis dari tingkat undang-undang sampai tingkat peraturan di bawah undang-undang," katanya.

 ***

Sektor evaluasi fungsi legislasi oleh pemerintah selama lima tahun terakhir dinilai belum menunjukkan komitmen serius untuk memajukan nilai-nilai HAM di tingkat undang-undang.

Danu menilai banyak rancangan undang-undang yang mesti dicermati betul isinya, di antaranya RUU tentang Pertanahan, RKUHP, RUU tentang Pemasyarakatan, dan RUU tentang Narkotika.

"Yang mana keempatnya ini masih dalam status rancangan undang-undang sehingga masih ada ruang bagi pemerintah untuk mengimplementasikan janji-janji di Nawacitanya yang sebenernya sudah dijanjikan dari 2014, masih ada waktu untuk diimplementasikan selama setelah dia (Jokowi) dilantik diperiode kedua," kata dia.

Setiap RUU memiliki masalah masing-masing. Misalnya, RKUHP dinilai masih sangat kental dengan aura over kriminalisasi dan tidak ramah terhadap kelompok minoritas serta rentan. Padahal, mereka seharusnya dilindungi oleh pemerintah.

Salah satu permasalahan yang sampai saat ini masih terjadi dalam RKUHP adalah pengaturan mengenai pelanggaran HAM berat. Masalah lain yang tidak kalah penting adalah dihidupkannya kembali pasal-pasal pidana terhadap tindak penghinaan terhadap otoritas negara, dalam hal ini tindak penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara.

Menurut Danu, dua pasal ini selain tidak diperlukan dalam negara demokratis juga berpotensi digunakan untuk memberangus kebebasan berpendapat, khususnya bagi yang bersifat kritis pada negara.

"Jokowi dalam hal ini masih memiliki waktu untuk mengubah RKUHP ini agar menjadi humanis," ujarnya.

Sedangkan untuk UU yang sudah disahkan DPR, seperti UU Terorisme, UU KPK, dan UU Ormas, kata Danu, masyarakat tidak melihatnya semata-mata ranahnya DPR. Meskipun pemerintah adalah lembaga eksekutif, tapi di dalamnya masih memiliki fungsi legislasi, pemerintah memiliki perwakilan untuk turut membahas UU bersama legislatif.

Itu sebabnya, menurut Danu, di masa mendatang sudah tidak relevan lagi adanya manuver-manuver ketika ada UU bermasalah yang disahkan DPR, kemudian presiden seakan-akan menolak terhadap UU tersebut.

"Seperti misalnya di UU KPK, itu dia (Jokowi) sudah terlibat sehingga tidak relevan lagi ketika UU KPK yang dinilai mengandung semangat melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia lalu ketika disahkan di tingkat paripurna pemerintah bertindak seakan-akan itu bukan hasil dari kinerja-kinerja pemerintah," katanya.

 ***

Penanganan terhadap persoalan yang terjadi di Papua juga dikritik Kontras. Kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua dinilai terus berulang, bahkan pola kekerasannya cenderung sama.

Tensi kekerasan di Papua ini semakin meningkat dan korbannya juga semakin banyak bahkan konfliknya itu sudah merimbas ke konflik horizontal,” kata Deputi Koordinator Feri Kusuma.

Hal ini kemudian membuat Feri menyinggung kunjungan kerja ke Papua yang sering dilakukan Jokowi. Tapi kunjungan itu hanya melakukan pendekatan pembangunan infrastuktur dan dinilai tanpa menyentuh akar persoalan yang terjadi di sana. 

Feri Kusuma. AKURAT.CO/Maidian Reviani

Selama lima tahun periode pemerintahan pertama Jokowi, Kontras menemukan 145 peristiwa pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul terhadap orang asli Papua.

“Rentetan peristiwa yang belakangan terjadi seperti persekusi oleh kelompok masyarakat dan beberapa oknum aparat keamanan dan aparatur sipil negara dalam bentuk ujaran rasisme, diskiriminasi dan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa Papua di beberapa daerah Semarang, Surabaya dan Malang,” katanya.

“Persoalan ini tentu tidak bisa terus dibiarkan begini karena akan semakin banyak kroban nyawa. Dalam hal ini kita juga berharap pendekatan militer atau pendekatan keamanan itu sudah terbukti dalam sejarah bangsa kita ini tidak akan menyelesaikan persoalan, justru akan menimbulkan masalah kemanusian yang baru, akan semakin banyak korban nyawa maupun harta benda,” Feri menambahkan.

Kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua, kata Feri, harus menjadi catatan penting untuk dicarikan solusi pada pemerintahan periode kedua Jokowi.

Kontras menyarankan Jokowi memilih menteri koordinator politik, hukum, dan keamanan dari orang yang benar-benar mengerti masalah Papua serta bebas dari rekam jejak pelanggaran HAM masa lalu.

“Kita berharap gagasan dialog damai yang sudah lama diinginkan atau diperjuangkan oleh masyarakat Papua itu harus menjadi prioritas. Penyelesaian persoalan Papua, konflik Papua ini harus menjadi agenda penting dalam menyelesaikan persolan di Papua ini,” ujar Feri.

Feri menilai menteri koordinator politik, hukum, dan keamanan yang berlatar belakang militer akan menutup ruang bagi penyelesaian kasus pelangggaran HAM berat masa lalu.

“Militer yang dari Orba, tentu dia punya catatan hubungan dengan rezim terdahulu dan ini akan menutup ruang terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu,” tutur dia.

"Jadi harus bersih, Pak Jokowi harus benar-benar memperhitungkan masalah ini,” Feri menambahkan.

Terlepas dari tidak disebutkannya HAM dalam pidato kenegaraan presiden pada hari pelantikan, Kontras menekankan isu HAM tetap merupakan isu yang sentral dan harus menjadi fokus utama pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya lima tahun ke depan.

Semua pekerjaan rumah yang belum kelar itu dinilai penting untuk dijadikan acuan dalam menjalankan roda pemerintahan mendatang demi tercapai pengakuan, penghormatan, dan pemenuhan HAM yang merupakan salah satu ciri utama negara yang demokratis.[]

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

Menagih Janji

Orang-orang Sekitar Jokowi Jawab Hujan Kritik Usai Pidato Pelantikan

Image

News

Menagih Janji

Oh KPK, Nasibmu Kini

Image

News

Menagih Janji

Peristiwa Ketika Jokowi Pidato Pelantikan yang Kemudian Hujan Kritik

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Diduga Akibat Masalah Asmara, Seorang Pria Tewas Gantung Diri

Bunuh diri akibat diduga terjadi masalah dalam asmaranya yang diperoleh dari hasil penyelidikan petugas di telepon seluler korban.

Image
News
Perjanjian Perkawinan

Perubahan UU Perkawinan Setelah Sekian Lama Ditunggu, Praktisi Hukum: Pasal Tujuh Doang, Ya Allah

Setelah ada putusan MK, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau setelah perkawinan selama masih dalam ikatan perkawinan.

Image
News

Makin Canggih, Ditjen Pas Sebut Penyelundupan ke Lapas Sudah Gunakan Drone

“Hebatnya sekarang sudah dengan drone, layangan, hingga jasa pengiriman melalui transportasi online. Kan luar biasa,”

Image
News
Perjanjian Perkawinan

Gugatan Ike Jadi Sejarah Baru Perjanjian Perkawinan

Pasal-pasal yang digugattelah merampas hak konstitusional untuk memiliki hak milik dan hak guna bangunan.

Image
News

Ditinggal Orang Tuanya, Bocah SD Jadi Korban Cabul Tukang Kebun

Saat itu tersangka berinisial SR (34) menghubungi korban melalui pesan singkat.

Image
News

Musim Hujan, BPBD Bandarlampung Catat 8 Titik Potensi Banjir

Ia pun menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai curah hujan tinggi yang dapat menyebabkan banjir, longsor hingga pohon tumbang.

Image
News

Lawan Narkoba, BNN Bersama TNI dan Polri Sidak Lapas di Tasikmalaya

Selain memeriksa kamar, para penghuni lapas juga diperiksa tubuhnya oleh petugas guna memastikan dalam bajunya tidak ada barang terlarang.

Image
News

Tangkap Pengedar Narkoba di Papua Barat, Seorang Warga Negara Papua Nugini Jadi Buron Polisi

"R alias D ini warga negara asing asal PNG. Dia dan NW masih buron."

Image
News

Kepolisian Ungkap Kematian Seorang Lansia di Pantai Ancol

"Korban sudah sering dan rutin berenang di Ancol memakai pelampung, tetapi hari itu korban tidak menggunakan pelampung,"

Image
News

Kebakaran Akibat Korsleting Listrik Hanguskan 3 Rumah dan Satu Unit Sepeda Motor di Jakarta Selatan

"Sumber api dilaporkan dari colokan mesin cuci yang korslet memercikkan api hingga menyambar ke yang lain,"

trending topics

jamkrindo umkm

terpopuler

  1. Disalip Bus Transjakarta di Jalanan Ibu Kota, Warganet Malah Puji Presiden Jokowi

  2. Politisi Gerindra Geram, Anies Nonaktifkan Lurah Jelambar Gegara Honorer Nyebur ke Got

  3. Mau Pasang AC Pelanggan, Pria ini Langsung Ciut Lihat Penampakan Mirip Pocong

  4. Bikin Haru, Nenek Ngatiyem Berusia 110 Tahun Masih Jualan Kerupuk di Alun-Alun Kidul Yogyakarta

  5. Kalahkan Pasangan Jepang, Daddies Tutup Akhir Tahun dengan Juara

  6. Bikin Heran Warganet Indonesia, YouTuber Tenar Inggris Bangga Bakal Nikah dengan Petani

  7. Hendra Setiawan Ungkap Kunci Daddies Mengalahkan Ganda Jepang

  8. Korban Rumah Ambruk Minta Ganti Rugi, Sudin SDA Jaktim: Enggak Murni Kesalahan Kontraktor

  9. Tes Fisik Pegawai Dipaksa Masuk Got, Ferdinand: Beginikah Cara Anies Bangun SDM Pemerintahannya?

  10. Erick Thohir Batalkan Pembangunan Gedung Arsip BUMN, Faizal: Babat Habis Kebijakan Tak Bermanfaat

fokus

Perjanjian Perkawinan
Stop Pelecehan Seksual
Kursus Calon Pengantin

kolom

Image
Ujang Komarudin

Sikap Abu-abu Partai Demokrat

Image
Achsanul Qosasi

Haruskah TVRI Kembali Mati Suri?

Image
Achmad Fachrudin

Revitalisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Image
Hervin Saputra

Ego Tuan Rumah dan Reputasi SEA Games yang Kian Meragukan

Wawancara

Image
Sea Games

Milos Sakovic

"Polo Air Indonesia Butuh Liga dan Banyak Turnamen"

Image
Gaya Hidup

Pertama Kali Akting Bareng, Giorgino Abraham Langsung Nyaman dengan Sophia Latjuba

Image
Video

Joshua Rahmat, CEO Muda yang Menggawangi Mytours

Sosok

Image
News

5 Fakta Menarik Arifin Panigoro, Raja Minyak Indonesia yang Jadi Wantimpres Jokowi

Image
Ekonomi

Kekayaan Capai Rp435 T! Ini 7 Fakta Menarik Bos Brand Uniqlo, Tadashi Yanai

Image
News

10 Potret Istri KSAU Yuyu Sutisna, Tampil Cantik dengan Hijabnya