image
Login / Sign Up

Peristiwa Ketika Jokowi Pidato Pelantikan yang Kemudian Hujan Kritik

Maidian Reviani

Menagih Janji

Image

Suasana pelantikan presiden Joko Widodo dan wakil presiden Ma'ruf Amin periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan agenda tunggal yaitu pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 hanya dihadiri anggota 689 dari 711 anggota MPR. Sisanya sebanyak 22 orang tak menghadiri momen bersejarah itu. Acara pelantikan ini sendiri dihadiri sejumlah tokoh politik nasional seperti presiden kelima Megawati Soekarnoputri, presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono, wakil presiden kesembilan Hamzah Haz, wakil presiden kesebelas Boediono, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, politikus Partai Gerindra Sandiaga Uno, dan beberapa nama lainnya.  | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Edisi kali ini mengangkat isu penegakan hukum, hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi. Topik ini diangkat berawal dari kekecewaan sejumlah kalangan yang dipicu oleh pidato perdana Presiden Joko Widodo dalam acara pelantikan karena tidak menyinggung ketiga isu krusial itu.

Laporan diawali dari peristiwa yang terjadi pada pelantikan dan pidato Jokowi yang berlangsung di gedung Nusantara, Majelis Permusyawaran Rakyat, yang kemudian menjadi sorotan publik. Seperti apa sesungguhnya isi pidato presiden?

Laporan berikutnya dari perspektif lembaga yang selama ini konsen pada upaya perlindungan terhadap HAM. Data apa yang mereka miliki tentang pekerjaan rumah periode pertama pemerintahan Jokowi? Kemudian disusul laporan dari perspektif pegiat anti korupsi dan jurnalis. Mereka menyayangkan kenapa Jokowi tidak menyebutkan pemberantasan korupsi masuk dalam prioritas pemerintahan lima tahun mendatang.

baca juga:

Di akhir laporan, akan mengangkat perspektif dari orang sekitar Jokowi. Benarkah Jokowi tidak memperhatikan masalah penegakan hukum, hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi akan terjawab pada bagian ini. Sekaligus mereka akan menjawab kenapa ketiga isu tidak disebutkan dalam pidato.

***

* Masyarakat, khususnya pendukung Jokowi, gembira menyambut acara pelantikan hari itu.
* Mantan Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Ruhut Sitompul, menyebutnya peristiwa pelantikan itu sebagai bersejarah.
* Publik menanti komitmen Jokowi menyelesaikan pekerjaan rumah mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM. Selain itu, publik juga menanti komitmen dalam memperkuat KPK dengan menerbitkan segera Perpu yang membatalkan UU KPK yang baru.

***

Minggu 20 Oktober 2019 siang menjadi sejarah. Perjalanan panjang proses pemilihan presiden yang telah berlangsung sejak 2018 berakhir sudah.

Pasangan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sah memimpin Republik Indonesia untuk periode 2019-2024 setelah keduanya mengucapkan sumpah jabatan dan menandatangani berita acara pelantikan dalam sidang paripurna MPR di Gedung Nusantara, Jakarta.

Acara pelantikan dipimpin oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Bambang yang didampingi oleh sembilan Wakil Ketua MPR: Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Syarief Hasan, Zulkifli Hasan, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad serta Lestari Moerdijat, menyampaikan sambutan pembukaan.

Dalam pidato dengan durasi sekitar 50 menit, Bambang membicarakan berbagai hal. Suasana berubah menjadi lebih rileks ketika Bambang menyampaikan beberapa pantun.

Pantun yang pertama untuk Prabowo Subianto karena telah memenuhi undangan menghadiri acara pelantikan mantan lawan di pemilu presiden.

"Dari Teuku Umar ke Kertanegara, dijamu nasi goreng oleh Ibu Mega. Meski Pak Prabowo tak jadi kepala negara, tapi masih bisa tetap berkuda dan berlapang dada."

Pantun kedua yang dibacakan oleh Bambang ditujukan untuk Jusuf Kalla yang posisinya digantikan Ma’ruf Amin. Pantun disampaikan dalam Bahasa Bugis sebagai penghargaan.

"Buah panasa buah durian, tampedding riala inungeng; temmaka raja pa'berena, temma ruleke papidecenna."

Selesai berpantun, Bambang mempersilakan Jokowi maju untuk pengucapan sumpah jabatan.

Sejenak, suasana menjadi hening.

Jokowi yang mengenakan busana jas warna biru, kemeja putih dengan dasi merah, dan songkok hitam berkata:

“Bismillahhirrahmannirrahim. Demi Allah, saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban Presiden dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Usai Jokowi menyampaikan sumpah jabatan, giliran Ma’ruf Amin yang mengenakan jas dan celana panjang warna hitam, kemeja putih, dasi merah dan songkok hitam mengucapkan sumpah:

“Bismillahhirrahmannirrahim. Demi Allah, saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban Wapres RI dengan sebaik-baiknya, dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan-peraturan dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Setelah penyampaian sumpah jabatan, Jokowi dan Ma’ruf Amin menekan berita acara pelantikan yang diikuti oleh semua pimpinan MPR.

Acara selanjutnya setelah penandatanganan berita acara selesai, Bambang menyampaikan berita acara pelantikan kepada Jokowi dan Ma’ruf Amin.

Berikutnya, tibalah waktu yang dinanti-nantikan, yaitu pidato Jokowi. Pidato jadi bagian paling ditunggu-tunggu karena biasanya akan tergambar seperti apa prioritas presiden dalam memerintah lima tahun ke depan.

Sumpah Jabatan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden . AKURAT.CO/Sopian

Dalam tulisan ini, teks lengkap pidato Jokowi yang berdurasi sekitar 16 menit sengaja ditampilkan agar menjadi jelas.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat sore, Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastyastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Yang saya hormati para pimpinan dan seluruh anggota MPR;

Yang saya hormati Bapak Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia;

Yang saya hormati Ibu Hajjah Megawati Soekarnoputeri, Presiden ke-5 Republik Indonesia;

Yang saya hormati Bapak Prof. Dr. Soesilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia;

Yang saya hormati Bapak Hamzah Haz, Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia;

Yang saya hormati Bapak Prof. Dr. Boediono, Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia;

Yang saya hormati Bapak Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia;

Yang Mulia yang saya hormati kepala negara dan pemerintahan serta utusan-utusan khusus dari negara-negara sahabat;

Yang saya hormati para pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara; Dan tentu saja, sahabat baik saya Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Sandiaga Uno; Para tamu yang saya hormati.

Bapak, Ibu, Saudara-Saudara sebangsa dan setanah air, mimpi kita, cita-cita kita di tahun 2045 pada satu abad Indonesia merdeka mestinya, insyaallah, Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah.

Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan Rp320 juta per kapita per tahun atau Rp27 juta per kapita per bulan. Itulah target kita. Itulah target kita bersama.

Mimpi kita di tahun 2045, Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai US$ 7 triliun. Dan Indonesia sudah masuk ke lima besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen. Kita harus menuju ke sana.

Kita sudah hitung-hitung, kita sudah kalkulasi, target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan untuk kita capai. Namun, semua itu tidak datang otomatis, tidak datang dengan mudah. Harus disertai kerja keras, dan kita harus kerja cepat, harus disertai kerja-kerja bangsa kita yang produktif.

Dalam dunia yang penuh risiko, yang sangat dinamis, yang sangat kompetitif, kita harus terus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas yang monoton. Harusnya inovasi bukan hanya pengetahuan.

Inovasi adalah budaya. Ini cerita sedikit, lima tahun yang lalu, tahun pertama saya di istana, saat mengundang pejabat dan masyarakat untuk halalbihalal. Protokol meminta saya untuk berdiri di titik itu, saya ikut. Tahun pertama, saya ikut. Tahun kedua, ada halalbihalal lagi, protokol meminta saya berdiri di titik yang sama, di titik itu lagi.

Langsung saya bisik-bisik, saya bilang ke Mensesneg, “Pak, ayo kita pindah lokasi. Kalau kita tidak pindah, ini akan menjadi kebiasaan, di titik itu lagi. Dan itu akan dianggap sebagai aturan dan kalau diteruskan bahkan nantinya akan dijadikan seperti undang-undang, berdirinya di situ terus.”

Ini yang namanya monoton dan rutinitas. Sekali lagi, mendobrak rutinitas adalah satu hal. Dan meningkatkan produktivitas adalah hal lain yang menjadi prioritas kita. Jangan lagi kerja kita berorientasi pada proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil yang nyata.

Saya sering mengingatkan kepada para menteri, tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas kita adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati pembangunan. Seringkali birokrasi melaporkan bahwa program sudah dijalankan, anggaran telah dibelanjakan, dan laporan akuntabilitas telah selesai.

Kalau ditanya, jawabnya “Programnya sudah terlaksana Pak. Programnya sudah terlaksana Pak.” Tetapi, setelah dicek di lapangan, setelah saya tanya ke rakyat, ternyata masyarakat belum menerima manfaat. Ternyata rakyat belum merasakan hasilnya.

Sekali lagi, yang utama itu bukan prosesnya, yang utama itu adalah hasilnya. Dan cara mengeceknya itu mudah, cara mengeceknya itu mudah. Lihat saja ketika kita mengirim pesan melalui SMS atau WA.

Di situ ada sent, artinya telah terkirim. Ada delivered, artinya telah diterima. Tugas kita itu menjamin delivered, bukan hanya menjamin sent. Dan saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja.

Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered. Tugas birokrasi kita itu menjamin agar manfaat program itu dirasakan oleh masyarakat. Para hadirin dan seluruh rakyat Indonesia yang saya banggakan, Potensi kita untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah sangat besar.

Saat ini, kita sedang berada di puncak bonus demografi, di mana penduduk usia produktif jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif. Ini adalah tantangan besar dan sekaligus juga sebuah kesempatan besar. Ini menjadi masalah besar jika kita tidak mampu menyediakan lapangan kerja.

Tapi akan menjadi kesempatan besar, peluang besar jika kita mampu membangun SDM yang unggul, Sumber Daya Manusia yang unggul. Dan dengan didukung oleh ekosistem politik yang kondusif dan didukung oleh ekosistem ekonomi yang kondusif.

Oleh karena itu, lima tahun ke depan yang ingin kita kerjakan:

Yang pertama, adalah pembangunan Sumber Daya Manusia, pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama kita, membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Mengundang talenta-talenta global untuk bekerja sama dengan kita. Itupun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan. Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.

Yang kedua, pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Yang ketiga, segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Yang kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM.

Masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang, bahkan puluhan undang-undang.

Puluhan undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan undang-undang yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi sekaligus.

Yang keempat, penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa enggak kebanyakan? Saya akan minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, yang menghargai kompetensi.

Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat, dan para birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, sekali lagi, saya pastikan pasti akan saya copot.

Pada akhirnya, yang kelima adalah transformasi ekonomi. Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Para hadirin dan seluruh rakyat Indonesia yang saya muliakan, pada kesempatan yang bersejarah ini, perkenankan saya, atas nama pribadi, atas nama Wakil Presiden K. H. Ma’ruf Amin, dan atas nama seluruh rakyat Indonesia, menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Drs. Muhammad Jusuf Kalla yang telah bahu-membahu menjalankan pemerintahan selama lima tahun terakhir.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh lembaga-lembaga negara, kepada jajaran aparat pemerintah, TNI dan Polri, serta seluruh komponen bangsa yang turut mengawal pemerintahan selama lima tahun ini sehingga dapat berjalan dengan baik.

Mengakhiri pidato ini, saya mengajak bapak, ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk bersama-sama berkomitmen:

“Pura babbara’ sompekku… Pura tangkisi’ golikku…”

“Layarku sudah terkembang… Kemudiku sudah terpasang…”

Kita bersama Menuju Indonesia Maju!!!

Terima kasih, Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Semoga Tuhan Memberkati, Om Shanti Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Setelah pidato Jokowi, Bambang menyampaikan pantun lagi. Pantun kali ini ditujukan kepada Jokowi.

“Bernyanyi berdendang sambil gembira Tanda hati sedang bersuka cita Jika berkuasa janganlah lupa, karena rakyatlah kita dipercaya.”

Belum selesai. Pantun berikutnya disampaikan untuk mengingatkan tentang pentingnya menjaga kedaulatan NKRI.

“Jalan jalan ke Gunung Jati Singgah di pasar beli kemiri. Kita semua harus siap mati. Demi mempertahankan NKRI.”

Tepuk tangan menggema setelahnya.

“Terbang tinggi burung merpati. Hinggap lama di pohon mahoni. Kami titip NKRI pada Pak Jokowi. Agar rakyat hidup nyaman dalam harmoni,” demikian pantun Bambang berikutnya.

Ketika mengakhiri pidato, Bambang kembali berpantun. “Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih.”

Acara selanjutnya, Imam Besar Masjid Istiqlal, Jakarta Nasaruddin Umar membacakan doa. Setelah itu, Bambang menutup acara.

***

Masyarakat, khususnya pendukung Jokowi, gembira menyambut acara pelantikan hari itu. Bahkan pada waktu yang hampir bersamaan, peristiwa pelantikan merajai trending topic Twitter untuk zona Indonesia.

Mantan Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Ruhut Sitompul, dan pendukung Jokowi yang lainnya menyebut hal itu sebagai kejadian bersejarah.

“Kita seluruh rakyat Indonesia baru saja menyaksikan peristiwa bersejarah pelantikan Presiden RI ke 7 periode kedua Bapak Joko Widodo dan Wapres RI Bapak KH Ma’ruf Amin, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa terus memberkati negara Indonesia tercinta menuju Indonesia maju,” kata Ruhut yang disampaikan melalui akun Twitter @ruhutsitompul.

Tetapi di tengah euforia, isi pidato Jokowi dalam sidang paripurna MPR menjadi sorotan. Sebagian kalangan menyayangkan karena sama sekali tak menyinggung isu hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi.

Dalam lima tahun ke depan, prioritas pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin akan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia, keberlanjutan proyek infrastruktur serta mempermudah kawasan industri untuk mendongkrak lapangan kerja, penyederhanaan regulasi dan birokrasi untuk investasi, hingga transformasi ekonomi yang tidak lagi bergantung kepada sumber daya alam.

Soal penegakan hukum, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, dan supremasi sipil tidak terlontar sedikitpun. Padahal, memasuki bulan madu pemerintahan Jokowi - Maruf Amin, suara-suara penolakan revisi Undang-Undang KPK terus menggema.

Sumpah Jabatan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden . AKURAT.CO/Sopian

Publik menanti komitmen Jokowi menyelesaikan pekerjaan rumah mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM. Selain itu, publik juga menanti komitmen dalam memperkuat KPK dengan menerbitkan segera peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang membatalkan UU KPK yang baru.

Usai pidato hari itu, kekecewaan -- terutama karena tidak ada pernyataan tentang pemberantasan korupsi -- bahkan terlontar dari pendukung Jokowi sendiri. Di antaranya, mantan Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi, dan Sosial Rustam Ibrahim.

Melalui akun media sosial Twitter @RustamIbrahim, Rustam menyatakan: “Saya kecewa Presiden @jokowi tidak menyinggung soal pemberantasan korupsi dalam pidato pertamanya sebagai presiden periode kedua 2019-2024. Tapi masih berharap akan dibalas dengan pengangkatan jaksa agung dari tokoh profesional yang berintegritas. Semoga!”

Rustam menilai pidato pelantikan Presiden Jokowi didominasi masalah-masalah pembangunan ekonomi dan reformasi birokrasi. Tidak menyinggung sama sekali tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan ideologi negara serta pembangunan sosial dan budaya lainnya, katanya.

“Dengan UU yang baru, KPK mungkin tidak seleluasa sebelumnya dalam OTT pejabat korup. Situasi ini perlu diimbangi oleh Presiden @jokowi dengan mengangkat jaksa agung yang profesional, ahli hukum senior yang tidak diragukan integritasnya dalam memberantas korupsi,” kata Rustam.[]

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

Menagih Janji

Orang-orang Sekitar Jokowi Jawab Hujan Kritik Usai Pidato Pelantikan

Image

News

Menagih Janji

Oh KPK, Nasibmu Kini

Image

News

Menagih Janji

PR Jokowi Periode Pertama yang Belum Kelar

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Pejabat Daerah Pertontonkan Kemewahan, Pengamat: Perlu Dibuat Regulasi Khusus Penggunaan Fasilitas Negara

persoalan bangsa yang cukup memperihatinkan adalah masalah integritas pejabat negara khususnya para Kepala Daerah.

Image
News

Doa yang Dipanjatkan Rasulullah Usai Bacaan Tahiyat Akhir dan Keutamaannya

Disunahkan pada tasyahud akhir berdoa setelah bacaan tahiyat akhir secara keseluruhan.

Image
News

Penggugat Uji Materi UU KPK Permasalahkan Kehadiran Anggota DPR

"Dalam catatan kami, setidak-tidaknya tercatat 180-an Anggota DPR yang tidak hadir dan menitipkan absennya."

Image
News

Pemkot Yogyakarta Berencana Bebaskan Tugu dan Sekitarnya dari Kepungan Kabel

Image
News

Pengamat: Menteri Airlangga Harus Turun Tangan Demi Pembenahan Tata Kelola BUMN

persoalan carut marut di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus segera diselesaikan.

Image
News

DPR: RUU Perlindungan Agama Tak Hanya untuk Islam

"Jadi enggak boleh ada persekusi."

Image
News

Ernest Prakasa: Agak Nyebelin Lihat Anak Presiden Maju Pilkada

"Menang/enggaknya kan tergantung warga, bukan tergantung bapaknya."

Image
News

Babak Baru Kasus Meme Joker Anies Baswedan

"Saksi pelapor sudah dilakukan pemanggilan, pemeriksaan terhadap Ade Armando sudah."

Image
News

Bentuk Zikir pada Allah dalam Mengawali Hari, begini Lafal Doa Bangun Tidur

Dengan membaca doa bangun tidur di atas, berarti kita akan selalu mengawali segala aktivitas dengan zikir menyebut nama Allah.

Image
News

Melalui Surat Terbuka, Keluarga Korban Desak Pemerintah Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Komnas HAM segera menyikapi hasil survei Litbang Kompas dengan menjadikan hasil survei tersebut sebagai basis argumen kepada Presiden

trending topics

jamkrindo umkm

terpopuler

  1. Jokowi: Mau Masuk Perguruan Tinggi, Mentang-mentang Bapaknya Pejabat, Nggak Pakai Aturan Main Langsung Diterima, Itu Nggak Boleh

  2. Rocky Gerung Diancam Dipolisikan, Rachland Nashidik: Saya Ingatkan Pada Kawan-kawan PDIP, Roda Berputar

  3. Tinjau Latihan Pomal hingga Dampingi Menhan Prabowo, 10 Potret Gagah KSAL Laksamana Siwi Sukma Adji saat Jalankan Tugas

  4. Erick Thohir jadi Tukang Bakso, ini 10 Potret Seru Menteri Jokowi Main Drama #PrestasiTanpaKorupsi

  5. Erick Thohir Tunjuk Eks Menkeu Era SBY Ini Jadi Wakil Komut Bank Mandiri

  6. Anggota DPRD DKI Sepakat Laporkan Anthony ke BK, Uki: Hapus Aja Fungsi Budgeting Sekalian

  7. Tak Hanya Pencopotan Dirut Garuda Indonesia, Sandi Sarankan Erick Thohir Benahi Seluruh Jajaran dan Peraturan BUMN

  8. Wilder Tertawakan Taktik yang Digunakan Joshua untuk Mengalahkan Ruiz

  9. Zulhas: Menjual Isu Penista Agama Tak Pengaruhi Hasil Pemilu, Buktinya PAN Malah di Urutan Delapan

  10. Dihadiri Artis Ternama, 10 Potret Mewah Resepsi Pernikahan Citra Kirana dan Rezky Aditya

fokus

Stop Pelecehan Seksual
Kursus Calon Pengantin
Puasa Plastik

kolom

Image
Achmad Fachrudin

Relasi Pemilu dengan Kinerja Elit Politik

Image
Muhtar S. Syihabuddin

Menimbang Pencapresan Airlangga

Image
Siswanto Rusdi

Arah Bisnis Pelayaran Nasional

Image
Achsanul Qosasi

Beban Berat BUMN Perbankan

Wawancara

Image
Sea Games

Milos Sakovic

"Polo Air Indonesia Butuh Liga dan Banyak Turnamen"

Image
Gaya Hidup

Pertama Kali Akting Bareng, Giorgino Abraham Langsung Nyaman dengan Sophia Latjuba

Image
Video

Joshua Rahmat, CEO Muda yang Menggawangi Mytours

Sosok

Image
News

Harta Kekayaan Mencapai Rp78 Miliar, 5 Fakta Menarik Royke Tumilaar Bos Baru Bank Mandiri

Image
News

Tinjau Latihan Pomal hingga Dampingi Menhan Prabowo, 10 Potret Gagah KSAL Laksamana Siwi Sukma Adji saat Jalankan Tugas

Image
News

Bukti Cinta Indonesia, ini Potret Anggun 7 Istri Menteri Pakai Kebaya