image
Login / Sign Up

Ibu-ibu Ini Harus Sabar Sedikit, Jangan Dianggap Bapak-bapak Setuju Sebar Kekerasan: Menunggu DPR Sahkan RUU

Maidian Reviani

Lindungi Perempuan

Image

Sejumlah anggota DPR saat hadir dalam rapat paripurna masa persidangan I tahun 2019-2020 di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2019). Agenda rapat paripurna kali ini adalah pidato Ketua DPR RI dalam rangka HUT ke-74 DPR. Selain itu, akan ada penyampaian laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2018-2019. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, * Iskan Qolba Lubis menjelaskan sekarang ini Komisi VIII dan Komisi III sedang dalam tahap menyinkronkan RUU tersebut dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ditargetkan kelar periode sekarang.
* Tim panitia kerja sebenarnya juga ingin RUU Penghapusan Kekerasan Seksual segera disahkan. Tetapi mereka tidak ingin terburu-buru karena justru khawatir isinya bertabrakan dengan sistem hukum yang ada.
* Selain itu, sinkronisasi juga bertujuan untuk menghindari perilaku oknum memainkan aturan hukum sehingga menimbulkan banyak korban lagi.

***

Jelang berakhir masa jabatan periode anggota DPR periode 2014-2019, Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual tak kunjung disahkan. Keseriusan mereka pun dipertanyakan organisasi-organisasi yang selama ini memperjuangkan RUU PKS karena sudah masuk program legislasi nasional sejak 2016.

baca juga:

Menanggapi reaksi publik, anggota Panitia Kerja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Iskan Qolba Lubis menjelaskan sekarang ini Komisi VIII dan Komisi III sedang dalam tahap menyinkronkan RUU tersebut dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ditargetkan kelar periode sekarang. Periode sekarang selesai 30 September.

Pada Selasa 3 September 2019 lalu, delegasi Komisi VIII ke ruang rapat Komisi III untuk rapat dengar pendapat membahas berbagai isu seputar pidana kekerasan seksual yang diatur dalam dua produk hukum yang sedang dirumuskan tersebut. Rapat itu dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR Erma Suryani Ranik yang didampingi Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin. Sedangkan Komisi VIII dipimpin Ali Taher Parasong.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, kata Iskan, merupakan produk hukum khusus (lex spesialis) yang tidak boleh bertentangan dengan RKUHP sebagai produk hukum umum (lex generalis) yang menjadi payungnya.

“Misal diinduknya nggak ada, baru kita tambah,” kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Ilustrasi rapat di DPR. AKURAT. CO/Atikah Umiyani

Tim panitia kerja, menurut Iskan, sebenarnya juga ingin RUU Penghapusan Kekerasan Seksual segera disahkan. Tetapi mereka tidak ingin terburu-buru karena justru khawatir isinya bertabrakan dengan sistem hukum yang ada.

Iskan menyontohkan desakan Komnas Perempuan agar panitia kerja tetap mempertahankan muatan pengaturan pemidanaan pelaku kekerasan seksual. Sementara itu, kata Iskan, hukum pidana merupakan ranahnya Komisi III. Komisi VIII, kata dia, semangatnya untuk perlindungan terhadap masyarakat.

“Jadi jangan sampai Komisi VIII itu semangatnya mau hukum orang. Komisi VIII itu bagaimana membuat kasus kekerasan itu tidak terjadi, kalau yang melakukan penangkapan, penyelidikan, itu Komisi III. Jadi biar nggak rancu,” tuturnya.

“Ibu-ibunya ini harus sabar sedikit juga, jangan dianggap bapak-bapak ini setuju dengan menyebar kekerasan, kita juga prihatin, kita juga apalagi kalau maksudnya rehabilitasi pasti kita support. Jadi kita harus membuat sistem hukum kita yang harmonis. Yang satu sama lain tidak bertabrakan.”

Iskan menekankan pentingnya sinkronisasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan RKHUP. Tujuan lainnya agar aparat penegak hukum tidak kebingungan dalam menangani kasus kekerasan seksual.

“Misal yang mana nih mau diterapkan. Di sini (RKUHP) ada pidana, di situ (RUU PKS) ada pidana. Makanya dibuatlah harmonisasi, sinkronisasi, terhadap UU KUHP yang sedang dibahas, yang menurut ketua Komisi III akan selesai periode ini,” ujarnya.

Selain itu, sinkronisasi juga bertujuan untuk menghindari perilaku oknum memainkan aturan hukum sehingga menimbulkan banyak korban lagi.

“Ciri-ciri dari hukum pidana itu rinci, dan ini kan RUU PKS (maunya) diatur norma hukum acara pidananya, itu kan sangat dua kali bertentangan dengan RKUHP dan berita acaranya juga bertabrakan. Hukum acara pidana juga penting agar pengak hukum tidak sewenang-wenang dengan rakyat.”

Di Komisi III sendiri sekarang ini sedang membahas delik tindak asusila dalam RKUHP. Delik ini beririsan dengan RUU PKS sehingga perlu dilakukan sinkronisasi.

“Jadi kita tidak mau UU ini malah nggak kepakai, karena pasti penegak hukum itu kalau bertentangan, yang diikutin pasti KUHP-nya,” Iskan menambahkan.

Iskan menanggapi kekhawatiran Komnas Perempuan kalau-kalau RUU itu kelak hanya untuk mengatur hal-hal yang bersifat administratif sehingga tidak akan mengatur kekhususan jenis kekerasan seksual dan kekhususan hukum acara penanganan korban kekerasan seksual.

Menurut Iskan UU yang bersifat administratif juga bicara soal hukum, tapi bukan hukuman yang utama, sebab dalam RKUHP ada yang lebih mendetail. Namun sejauh ini hal itu masih dalam taraf pembahasan.

“Bukan yang pokok, dia penguat saja,” kata dia.

Ilustrasi rapat paripurna. AKURAT.CO/Khalishah Salsabilah

Jika RUU Penghapusan Kekerasan Seksual diharapkan menjadi UU yang khusus, kata dia, harus ada obyek hukum dari kekerasannya. Misalnya, perzinahan disertai kekerasan atau seorang tokoh agama melakukan pencabulan sekaligus kekerasan.

“Jadi jangan hanya kekerasan aja, objeknya harus ada. Kalau kita lihat UU tentang pornografi, lihat pasal tentang kekerasan seksual, jadi harus ada dulu misal obyeknya pencabulan disertai kekerasan. Jadi jangan kekerasan aja jadi pidananya. Karena kekerasan tidak ada dalam rezim hukum kita. Supaya ada dasar hukumnya,” ujar dia.

Tantangan lainnya, kata dia, mengubah paradigma masyarakat terkait kekerasan seksual.

“Misal sunat. Kalau di negara kita kan apalagi kalau di Betawi belum disunat itu rasanya belum sah laki-lakinya. Nah kalau umpamanya di Indonesia ini ada si anak ada disunat, tiba-tiba anak ini mengadu kalau bapak saya melakukan kekerasan seksual pada saya, katanya itu kan alat reproduksi saya, nah nanti bapaknya bakal ditangkap. Iya kan? Jadi paksaan itu yang dikriminalkan itu.”

Anggota DPR periode sekarang akan segera berakhir sekitar sebulan lagi, tetapi Iskan tidak mau berandai-andai apakah RUU tersebut dapat disahkan sekarang atau tidak. Sebab, pembahasannya lintas komisi.

“Karena tidak hanya kita yang berhubungan dengan Komisi III. Kita nggak bisa memaksakan Komisi III, kalau Komisi III mengatakan akan selesai, karena idealnya memang dia dulu baru kita, tapi berbarengan juga nggak apa-apa,” ujarnya.

Karena DPR dianggap tak menunjukkan tanda-tanda segera mengesahkan RUU tersebut, pada rapat pembahasan RUU perdana pada 26 Agustus 2019 lalu, aktivis dari 20 organisasi datang ke Komisi VIII untuk memantau pelaksanaannya.

Mereka kecewa berat karena dari 26 anggota panitia kerja hanya tiga orang yang datang ke rapat. Hal ini bagi mereka sudah cukup untuk menunjukkan kadar keseriusan menindaklanjuti RUU. Kekecewaan mereka hari itu bertambah karena dilarang untuk menyaksikan rapat dari balkon.

Soal masyarakat tidak boleh ikut menyaksikan rapat pembahasan di Komisi VIII, Iskan menjelaskan:

“Padahal bisa nanti (setelah rapat) kita buat FGD-nya, forumnya, untuk menerima masukan. Dan masukan pro kontra itu sudah kita masuk, jadi nggak ada masalah. Oleh karena itu tertutup. Bukan kita nggak mau menerima.”

***

Setelah peristiwa 26 Agustus, organisasi-organisasi yang selama ini berjuang untuk RUU menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk menyikapi keseriusan Komisi VIII dalam menyelesaikan RUU. Bahkan, belakangan, mereka mengirimkan karangan bunga kepada Komisi VIII. Aksi ini untuk mendorong komisi tersebut melanjutkan pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily dapat mengerti kegundahan elemen masyarakat yang terus berjuang mendorong pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
Dia mengatakan secara substansi Komisi III dan Panja RUU telah menemukan titik temu terkait definisi kekerasan seksual.

Itu sebabnya, kata Ace, memang sudah seharusnya pembahasan RUU bisa lebih maju daripada sebelum-sebelumnya.

Ace juga menekankan sinkronisasi isi rancangan UU agar tidak tumpang tindih. Pembahasan RUU dibagi menjadi tiga. Pertama, ketentuan secara umum. Kedua, pencegahan dan rehabilitasi korban. Dan ketiga, pemidanaan.

“Sebetulnya dari yang kedua, yaitu soal pencegahan dan rehabilitasi korban, kita sudah relatif memiliki kesamaan persepsi ya. Tetapi soal ketentuan umum, misalnya tentang definisi dari kekerasan seksual, itu masih terjadi perdebatan,” kata Ace.

Ace Hasan Syadzily.. AKURAT.CO/Khalishah Salsabila

Unsur pemidanaan, kata dia, masih ditelisik, apakah akan masuk ke dalam RKUHP (lex generalis) atau ke dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (lex specialis) sehingga dalam hukum acaranya pun bisa lebih spesifik lagi. Lex spesialis tidak boleh bertentangan dengan UU induk, RKUHP.

“Misalnya gini, perkosaan itu masuk dalam ranah pidana, dan memang sudah diatur dalam KUHP. Pencabulan juga sama, itu juga masuk dalam ranah KUHP, dalam hal kesusilaan ya. Tapi misalnya kayak pelecehan seksual kan perdebatannya menjadi sangat ini ya, masih dalam perdebatan gitu ya, bentuknya apa, kalau masuk ranah pidana alat buktinya seperti apa, ya yang kayak gitu-gitu lah,” ujarnya.

Ace mengatakan dari perspektif korban, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sangat diperlukan. Pasalnya, banyak pelaku tidak bisa dijerat karena ada terjadi kekosongan hukum. Salah satu contoh kasus yang diadukan ke Komisi VIII adalah kasus mantan guru honorer di SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat, Baiq Nuril Maknun, yang diperlakukan tidak adil, padahal dia berkali-kali menjadi korban pelecehan yang dilakukan kepala sekolah.

“Misalnya kasus yang paling terakhir adalah kasus Baiq Nuril ya. Baiq Nuril itu kan dipidana bukan karena kasus kekerasan seksualnya, tapi dia menjadi korban karena UU ITE,” katanya.

Untuk menanggapi berbagai anggapan miring terhadap Komisi VIII, Ace memastikan komisi in serius membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Menurut dia, kalau tidak serius tentunya tidak terjadi perdebatan-perdebatan terhadap substansi RUU.

“Seperti saya misalnya, saya ingin bahwa UU ini jangan ditafsirkan dengan berbagai penafsiran yang macam-macam gitu. Misalnya (penafsiran) melegalkan LGBT, perzinahan, gitu-gitu ya. Jangan dipahami seperti itu. Jadi melebar kemana-mana, padahal itu sudah diatur dalam UU KUHP begitu,” kata dia.

Perdebatan lainnya menyangkut nama RUU. Apakah penghapusan kekerasan seksual, pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual, atau menggunakan istilah penghapusan kejahatan seksual.

“Nah semua itu masih berproses di Panja RUU PKS ini. Yang saya bilang tadi, itu kan tergantung paradigma atau perspektif orang melihat urgensi dari RUU PKS ini gitu,” ujarnya.

Anggota Komisi VIII dari Fraksi Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menambahkan judul dan definisi masih diperdebatkan.

Unsur pemidanaan, kata Rahayu, menjadi salah satu perdebatan khusus karena ada yang mengatakan RUU ini lebih baik fokus pada pencegahan dibandingkan penanganan kasus.

Menurut Rahayu jika RUU Penghapusan Kekerasan Seksual diharapkan menjadi UU yang memiliki unsur pemidanaan terhadap pelaku, maka harus disinkronisasi terlebih dulu dengan Komisi III DPR karena dalam RKHUP yang mereka bahas juga ada unsur pidana baru.

“Kita harus pastikan jenis pidananya itu sesuai dengan yang ada di kitab hukum pidana kita itu. Kalau tidak, yang kita keluarkan akan susah untuk diterapkan atau akan ada tumpang tindih,” kata dia.

Berdasarkan hasil pemantauan Komnas Perempuan terhadap perkembangan pembahasan DIM pada 27 Agustus 2019 dan juga pernyataan publik salah satu anggota panitia kerja, ada kecenderungan RUU ini akan diarahkan untuk mengatur hal-hal yang bersifat administratif, sehingga tidak akan mengatur kekhususan jenis kekerasan seksual dan kekhususan hukum acara penanganan korban kekerasan seksual, yang keduanya merupakan inti RUU Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini, dan tidak dapat diatur di RKUHP.

Rahayu kurang sependapat dengan hasil pemantauan itu karena sejauh ini RUU masih dalam proses pembahasan.

“Ada yang mengajukan seperti itu, bahkan ada yang mengajukan untuk tidak disahkan sama sekali,” kata dia.

Rahayu sependapat RUU tersebut dapat segera disahkan karena tak ingin korban berjatuhan lagi.
“Dan tentunya kesulitan yang dihadapi para pendamping korban dan para aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku karena “loopholes” atau kekurangan dari hukum yang ada saat ini membuat RUU ini sangat mendesak.”

***

Ketika ditemui perwakilan lintas aktivis perempuan, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Muhaimin Iskandar menegaskan keseriusan untuk ikut mendorong menyelesaikan pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebelum masa tugas anggota DPR periode 2014-2019 berakhir.

"PKB akan berusaha sekuat tenaga untuk mendorong penyelesaian pembahasan RUU PKS, yang waktunya sudah sangat singkat," kata ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa itu ketika menerima belasan aktivis perempuan di kantor Dewan Pimpinan Pusat PKB, Jakarta, Rabu lalu.

Aktivis perempuan yang menemui Muhaimin, antara lain berasal dari Komnas Perempuan, LBH APIK Jakarta, Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan, Forum Pengadaan Layanan, Pengacara Publik, serta Fatayat NU.

Dalam pertemuan tersebut, para aktivis perempuan mengapresiasi komitmen PKB dalam memperjuangkan penyelesaian pembahasan RUU. Mereka juga mengucapkan terima kasih kepada Muhaimin yang dianggap telah mempromosikan pentingnya RUU melalui akun media sosial.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. AKURAT.CO/Wijayanti

Menurut para aktivis perempuan apa yang disampaikan Muhaimin dalam akun Twitter, substansinya sangat mengena dan banyak dibaca publik.

Mendengar apresiasi tersebut, Muhaimin juga mengucapkan terima kasih. "Praktek kekerasan seksual sangat meresahkan sehingga harus diantisipasi dan perlu ada aturan hukumnya," katanya.

Muhaimin menegaskan telah memerintahkan kepada anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKB yang sedang membahas RUU untuk terus mengawal pembahasan sampai selesai.

"Fraksi PKB DPR RI juga berusaha melobi fraksi lainnya untuk percepatan penyelesaian pembahasan RUU PKS, sehingga bisa disetujui menjadi undang-undang, pada periode ini," katanya.

Muhaimin optimistis fraksi lainnya di DPR dapat memahami bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sangat penting untuk segera disetujui menjadi UU agar menjadi landasan hukum yang melindungi korban kekerasan seksual.

Muhaimin juga mendorong agar aktivis perempuan dapat melobi fraksi-fraksi lainnya di DPR untuk percepatan penyelesaian pembahasan RUU. []

Baca juga:

Tulisan 1: Kisah Gadis Muda Jadi Korban Ayah dan Kakek Bejat

Tulisan 2: Kejadian 26 Agustus di DPR Bikin Tersinggung Aktivis Perempuan: Ternyata Pada Hari H Ketahuan yang Sebenarnya

Tulisan 3: Kecil Sekali Perhatian DPR Kalau Tak Disuarakan Terus: Nasib RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

Lindungi Perempuan

Kecil Sekali Perhatian DPR Kalau Tak Disuarakan Terus: Nasib RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Image

News

Lindungi Perempuan

Kejadian 26 Agustus di DPR Menyinggung Aktivis Perempuan: Ternyata pada Hari H Ketahuan Aslinya

Image

News

Lindungi Perempuan

Kisah Gadis Desa Jadi Korban Ayah dan Kakek Bejat: Urgensi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

komentar

Image

1 komentar

Image
Resta Apriatami

giliran pejabat yg 'punya kepentingan' di RUU aja, pasti dicepetin

terkini

Image
News

Puji Anies Baswedan, Fahira: Hanya Pemimpin Bernyali yang Mampu Hentikan Proyek Reklamasi

“Hanya pemimpin yang punya nyali, berani, tegas & tidak mempunyai kepentingan saja yang mampu menghentikan proyek ini."

Image
News

Anies Cabut Kasasi yang Dilayangkan Ahok dalam Kasus Pembebasan Lahan Bidara Cina

Anies mengatakan, langkah mencabut kasasi tersebut dilakukan untuk menghormati keputusan pengadilan yang memenangkan gugatan warga.

Image
News

Preman dari DPP Partai Golkar Lakukan Pengrusakan dan Penganiayaan kepada Pendukung Bamsoet di Hotel Sultan

Saya dengar dari panitia, seyogyanya acara hari ini akan dilakukan di kantor DPP Partai Golkar Slipi. Namun apa daya panitia dilarang masuk.

Image
News

Terkait PKL Tanah Abang, MA: Itu Urusan Pemerintah Daerah

Diketahui, MA memenangkan gugatan soal fasilitas trotoar yang bersih dari PKL.

Image
News

Wiranto Tunggu Laporan Resmi Terkait Baku Tembak di Puncak Papua

Baku tembak mengakibatkan adanya korban luka-luka.

Image
News

Ini Pasal-pasal Revisi KUHP yang Jadi Sorotan

Ada yang menilai bahwa revisi KUHP itu belum bisa disahkan, karena ada pasal-pasal karet yang dapat merugikan banyak pihak.

Image
News

Gelar Aksi di Depan Istana, MPD Minta Jokowi Segera Melantik Pimpinan KPK Baru

Masa mendesak Presiden Jokowi percepat pelantikan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru terpilih di DPR RI

Image
News

Ibu Kota Baru Akan Dilengkapi Transportasi LRT, MRT, KRL, dan Bus Listrik

Lebih lanjut, ia menjelaskan, inisiasi tersebut akan dikuatkan dengan integrasi antar moda transportasi.

Image
News

John Bolton Beberkan Kebijakan Luar Negeri 'Ngawur' Donald Trump

"Dia 'mengungkap' Trump, tanpa menggunakan namanya, beberapa kali."

Image
News

5 Aksi Nyeleneh Pengendara saat Ditilang, Keluarkan Jurus hingga Bertapa di Atas Motor

Di Banjarmasin, pemuda dengan jaket dan tas ransel tampak mengeluarkan gerakan-gerakan seperti jurus silat di hadapan petugas saat ditilang.

Banner Mandiri

trending topics

terpopuler

  1. Terungkap! Sebagian Besar Tanah di Ibu Kota Baru Milik Konglomerat Sukanto Tanoto

  2. Warganet: Penetapan Imam Nahrawi sebagai Tersangka Sebetulnya Tidak Mengejutkan

  3. Jadi Tersangka, Harta Imam Nahrawi Mencapai Rp22 Miliar

  4. Ferdinand: Tidak Ada yang Kaget Imam Nahrawi Jadi Tersangka, Harusnya Bulan-bulan Lalu

  5. Yuk Intip! 5 Negara dengan Pertanian Tercanggih di Dunia

  6. Gunung Paling Aktif di Planet Jupiter Diprediksi akan Meletus

  7. Tersangka di KPK, Imam Nahrawi Dipecat dari PKB?

  8. Ditinggal Baim Wong Kerja Saat Hamil, Paula Verhoeven Hanya Dijagain Kucing

  9. KPK Sayangkan Sikap Imam Nahrawi yang Kerap Mangkir dari Pemeriksaan

  10. Imam Nahrawi Jadi Tersangka, Mardani: Korupsi adalah Kejahatan Luar Biasa

fokus

Abortus
BJ Habibie Tutup Usia
Lindungi Perempuan

kolom

Image
Ujang Komarudin

Gigitan Terakhir KPK

Image
Damai Mendrofa

Menangani Penyu, Sampai Tak Ada yang Ganggu

Image
Achmad Fachrudin

Dinamika Politik Jakarta Paska Pemindahan Ibukota

Image
Abdul Aziz SR

Perempuan dan Jabatan Publik

Wawancara

Image
Hiburan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Jadikan JILF Sebagai Pemantik Imajinasi

Image
Ekonomi

Eksklusif Mochamad Soebakir: Sebagai 'Jembatan' Konsultan Pajak Fungsinya Vital

Image
Olahraga

Bianca Andreescu

"Memenangi AS Terbuka Sebenarnya Terasa Aneh"

Sosok

Image
News

Dari Presiden hingga Ulama, 5 Tokoh Tanah Air yang Masuk Daftar Muslim Paling Berpengaruh di Dunia

Image
News

Tanahnya Dipakai Jadi Ibu Kota Baru Indonesia, Ini 5 Rekam Jejak Sukanto Tanoto

Image
Ekonomi

Mengenal Sukanto Tanoto, Sang Penguasa Lahan HTI Ibu Kota Baru