image
Login / Sign Up

Kecil Sekali Perhatian DPR Kalau Tak Disuarakan Terus: Nasib RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Maidian Reviani

Lindungi Perempuan

Image

Demo mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual | Antara Foto

AKURAT.CO, * Mereka sangat berharap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini bisa membuat perubahan sehingga akses keadilan bagi mereka terbuka.
* Pengaturan khusus jenis kekerasan seksual membantu korban dan aparatur penegak hukum dalam RUU ini untuk memproses kasus yang selama ini tidak diakomodasi dalam hukum positif.
* Menurut dewan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan produk hukum khusus (lex spesialis) tak boleh bertentangan dengan RKUHP sebagai produk hukum umum (lex generalis) yang menjadi payungnya.

***

Beberapa pekan terakhir, komisioner Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Sri Nuherwati banyak mengunjungi perempuan korban kekerasan seksual.

baca juga:

Dia berdiskusi untuk menyerap aspirasi mereka, terutama dalam kaitan mendorong penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan seksual.

“Mereka sangat berharap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini bisa membuat perubahan sehingga akses keadilan bagi mereka terbuka,” kata Sri Nuherwati di kantor Komnas Perempuan, Jakarta.

RUU tersebut sekarang sedang dalam tahap sinkronisasi dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Komisi III dan Komisi VIII DPR.

Kekerasan Seksual. Antara Foto

Menurut dewan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan produk hukum khusus (lex spesialis) tak boleh bertentangan dengan RKUHP sebagai produk hukum umum (lex generalis) yang menjadi payungnya.

Komnas Perempuan tetap menghormati proses pembahasan daftar inventarisasi masalah yang tengah berlangsung.

Sri mengatakan Komnas Perempuan, tetap memberikan dukungan kepada anggota DPR yang berkomitmen membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual -- yang memenuhi perspektif perlindungan korban.

Selain itu, Komnas Perempuan juga mengapresiasi pemerintah, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai leading sector, yang telah membahas dan menyempurnakan Daftar Inventarisasi Masalah tanggapan terhadap Naskah RUU DPR dengan mengundang sejumlah ahli hukum pidana dalam upaya mengakomodir aspirasi masyarakat.

Namun, berdasarkan hasil pemantauan perkembangan pembahasan DIM pada 27 Agustus 2019 dan juga pernyataan publik salah satu anggota panitia kerja DPR, Komnas Perempuan menangkap ada kecenderungan RUU bakal diarahkan untuk mengatur hal-hal yang bersifat administratif.

Dengan demikian, tidak akan mengatur kekhususan jenis kekerasan seksual dan kekhususan hukum acara penanganan korban kekerasan seksual. Padahal, keduanya merupakan inti RUU Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini, dan tidak dapat diatur di RUU Hukum Pidana.

Melihat perkembangan ini, Komnas Perempuan mendukung perbaikan DIM pemerintah dengan judul RUU Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sebab, kata Sri, materi inti muatan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual berupa: (1) ragam tindak pidana kekerasan seksual dan pemidanaannya; (2) penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan; (3) pencegahan; (4) koordinasi pemantauan; (5) perlindungan; dan (6) pemulihan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan mencirikan RUU ini bukan bersifat administratif.

Dikatakan, tanpa muatan jenis delik kekerasan seksual, pemidanaan dan hukum acara khusus, RUU ini akan menjadi UU yang tidak memiliki kedayagunaan melawan kekerasan seksual sebagai kejahatan kemanusiaan.

Pengaturan khusus jenis kekerasan seksual membantu korban dan aparatur penegak hukum dalam RUU ini untuk memproses kasus yang selama ini tidak diakomodasi dalam hukum positif.

Kemudian pengaturan khusus terkait penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan, akan menjamin korban tidak direviktimisasi dan membuat korban dapat memberikan keterangan dengan jelas, hingga akhirnya membantu negara menyelesaikan kekerasan seksual yang dialaminya.

Sementara itu, bagian pencegahan berisi arah pengaturan kebijakan nasional untuk memberikan edukasi masyarakat tentang akar masalah kekerasan seksual dan strategi pencegahannya. Perlindungan menyangkut hak korban dan sistem layanan terpadu pemenuhan hak korban.

Muatan pemulihan nantinya akan membantu korban pulih dari dampak traumatis mendalam dan kerugian materiil serta immateriil. Pemidanaan yang menganut double track system dalam RUU ini ditujukan sebagai alat pencegah terjadinya kekerasan seksual dalam jangka panjang dan alat untuk menjerakan pelaku kekerasan seksual dengan mempertimbangkan hukuman yang tepat dan proporsional.

Mengubah arah muatan RUU menjadi hukum administratif dinilai tidak akan mampu menjawab akar persoalan yang melatarbelakangi perumusan RUU dan tidak akan mampu mencapai tujuan perumusan RUU ini.

Komnas Perempuan menilai jika RUU hanya menjadi hukum administratif, pada akhirnya hanya akan berisi soal pencegahan dan pemulihan. Misalnya pencegahan dengan sosialisasi, pendidikan, pelatihan, seminar, hingga memberikan materi-materi terkait kekerasan seksual. Sementara jenis tindak pidana dan hukum acara yang menopang akses keadilan untuk korban tidak akan diatur di dalam RUU.

“Nah ini yang patut kita catat, bahwa dalam perkembangan ini justru membuat RUU PKS tidak memiliki kedayagunaan yang kuat dalam membangun kesetaraaan perempuan korban di depan hukum. Dan saya kira ini justru akan lebih melemahkan posisi korban di dalam mendapatkan akses keadilan,” kata Sri.

Kekerasan Seksual. Antara Foto

Sri mengatakan jika pemidanaan tidak ada dalam RUU, maka hukum acaranya tetap akan mengacu pada KUHP.

“Sementara filosofi KUHP sebenarnya adalah untuk perlindungan hak asasi manusia, tersangka atau terdakwa, artinya itu pada pelakunya. Sementara RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ingin mengeksplisitkan beberapa aturan yang ada di dalam hukum acaranya untuk perlindungan korban misalnya soal pendampingan,” ujarnya.

Selain itu, kata Sri, dalam KUHP tidak ada aturan soal mewajibkan korban kekerasan seksual mendapat pendampingan, yang ada hanya bantuan hukum untuk tersangka atau terdakwa jika ancaman hukuman di atas lima tahun.

Itu sebabnya, jika muatan jenis delik tanpa kekerasan seksual, pemidanaan dan hukum acara khusus, RUU ini akan menjadi UU yang tidak memiliki kedayagunaan melawan kekerasan seksual sebagai kejahatan kemanusiaan.

“Jadi ini justru akan menjadi ompong gitu ya karena dia nggak ada isinya sebenarnya pada akhirnya. Nah itu yang kita khawatirkan kalau tidak segera disahkan sementara kekerasan seksual terus berlangsung, pendamping yang akan keteteran kalau pendampingnya kualahan maka implikasinya korbannya tidak akan tertangani dengan baik, kalau tidak tertangani dengan baik maka pemulihan untuk menikmati hidup yang aman nyaman itu tidak akan tercapai sehingga penderitaan terhadap korban akan berlangsung terus-menerus.”

Komnas Perempuan juga mengusulkan nama RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi RUU tentang Tindak Pidana Pemberantasan Kekerasan Seksual.
Soal perubahan nama, Komisioner Komnas Perempuan Masruchah menjelaskan tujuannya agar bisa dipertegas karena isu yang berkembangan belakangan ini, yakni RUU tersebut akan disahkan dengan hanya memberikan sanksi administratif.

"Ini usulan saja, toh belum disepakati, itu usulan yang semula penghapusan kekerasan seksual karena penghapusan juga debateble nya tinggi mereka memasukan juga kejahatan, lalu win-win pilihan kita adalah pemberantasan kekerasan seksual," kata Masruchah.

Dengan hal-hal tersebut, Komnas Perempuan merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo untuk memperkuat dukungan terhadap pembahasan RUU Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan bersama DPR mengesahkan RUU menjadi UU yang memiliki daya guna yang kuat dalam memberikan akses keadilan bagi perempuan dan anak, pada tahun 2019.

Kepada Ketua DPR Bambang Soesatyo, direkomendasikan untuk mengimbau seluruh anggota dewan memberikan dukungan bagi pengesahan RUU menjadi UU yang mampu mencegah orang melakukan kekerasan seksual, memberikan hak perlindungan korban melalui layanan yang memadai, memperjelas hukum acara yang memudahkan korban, dan menghukum pelaku guna mencegah keberulangan

“Jadi kami berharap bisa dilakukan pada tahun ini, tidak lagi apa ditunda dan harus diperjuangkan lagi masuk dalam prolegnas prioritas untuk lima tahun ke depan,” kata Ketua Komnas Perempuan Azriana Manalu.

Ketua Komnas Perempuan Azriana Manalu. AKURAT.CO/Maidian Reviani

Komnas Perempuan merekomendasikan kepada Panitia Kerja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual DPR untuk mempertahankan muatan pengaturan pemidanaan pelaku dan pengaturan perlindungan terhadap korban (melalui pengaturan perlindungan hak dan hukum acara khusus), dengan mempertimbangkan kerentanan perempuan dan anak sebagai korban sehingga membangun politik hukum yang kondusif bagi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, sebagaimana mandat CEDAW.

“Segera membahas DIM dan membentuk tim perumus, termasuk tim sinkronisasi dengan hukum positif dan RUU Hukum Pidana, dan memastikan pembahasan RUU ini dapat berakhir dengan pengesahan pada 25 September sesuai jadwal,” kata Azriana.

Kepada Lembaga Pendamping Korban dan Penyintas (survivor), Komnas Perempuan meminta terus memberikan masukan yang konstruktif kepada tim Panja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di Komisi VIII DPR.

“Pemerintah juga harus terus memperkuat kerjasama lintas sektor dalam pembahasan RUU Penghapusan Tindak Pidana,” kata dia.

“Rekomendasi ini sebenarnya kita sembari mengingatkan kepada pemerintah karena sejatinya Presiden di dalam nawacitanya itu salah satunya adalah cara penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang menjadi agenda pemerintah. Kelima indikatornya adalah bagaimana hadir kebijakan tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan karena indikator keturunannya adalah menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan,” Azriana menambahkan.

Azriana mengatakan perjuangan Komnas Perempuan mendorong adanya payung hukum guna memberikan perlindungan hukum yang komprehensif penuh dengan tantangan. Selalu ada yang pro dan kontra.

“Dalam memberikan perlindungan dan mengupayakan perlindungan yang komperhensif untuk masyarakat Indonesia dari kekerasan seksual itu tantangannya sangat besar sekali ternyata,” kata dia.

Azriana menilai molornya pembahasan sehingga berdampak pengesahan RUU disebabkan adanya perubahan paradigma terlebih dahulu di tengah masyarakat mengenai kekerasan seksual.

"Sebab dikonstruksi pikiran setiap orang itu sudah menganggap kekerasan dalam rumah tangga itu urusan private, kok sekarang dia mau diangkat ke ruang publik? Hal-hal yang seharusnya ditutupi jangan dikasih tahu. Kalau sekarang mau disampaikan ke depan publik, kok suami, orang tua mau dipidana, mau dihukum?" kata dia.

Azriana mengatakan paradigma-paradigma di masyarakat semacam itulah yang harus dibongkar ataupun diubah terlebih dulu, agar persepsi semua pihak mengenai kekerasan seksual bisa sama.

"Jadi paradigma yang kita sedang bongkar sekarang, membongkar paradigma tentulah tidak mudah kan. Kita akan sangat ditentukan sekali dari kita dibesarkan dalam lingkungan seperti apa, pendidikan yang kita terima seperti apa," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Sri Nurherwati. Sri mengatakan hambatan utama molornya pembahasan dan pengesahan RUU karena banyak kalangan tidak dalam satu pandangan dalam meletakkan persoalan kekerasan seksual.

Kekerasan Seksual. Antara Foto

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak seharusnya menjadi posisi yang berbeda dengan si pelakunya. Sebab, kata Sri, target kekerasan seksual yang paling banyak adalah perempuan.

"Kerentanannya tinggi, dampaknya pun berbeda, lebih menimbulkan penderitaan, bahkan tidak hanya pada saat kejadian, bahkan pasca kejadian, bahkan mungkin sampai ada kerusakan organ seksual, organ reproduksi, bahkan mengganggu sistem reproduksi. Maka itu membuat kehancuran kehidupan bagi seorang perempuan," katanya.

Sri menuturkan alat reproduksi perempuan tidak dapat terlihat oleh mata telanjang. Oleh karena itu, jika terjadi kerusakan, maka hal itu akan berpengaruh selamanya bagi si perempuan.

"Nah karena kita melihat ini ada sesuatu yang berbeda, situasi khususnya, maka memang harus diupayakan dengan strategi yang khusus, termasuk di dalam penyusunan regulasi," kata dia.

Kemudian, masih adanya polemik mengenai pemahaman menempatkan equality before law atau meletakkan posisi korban yakni perempuan sama dengan pelaku.

"Sehingga tidak perlu ada RUU yang khusus ini, bahkan juga mengarahkan pada apa, substansi keseluruhan RUU ini pada kejahatan, tujuannya tadi, bagaimana memposisikan perempuan dan laki-laki sama di depan hukum," ujarnya.

Menurut pemantauan Komnas Perempuan banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan akibat adanya ketimpangan relasi yang ada di tengah masyarakat.

Azriana mengingatkan waktu yang tersisa bagi DPR periode sekarang menyelesaikan RUU tersebut hanya sampai 25 September 2019.

“Kalau tidak dikawal dengan cukup baik, diawasi, kita tahu RUU ini dari dulu juga kalau masyarakat sipil tidak kuat mendesakkan, dia akan kembali lagi terpinggirkan. Jadi sepertinya kecil sekali perhatian untuk RUU ini kalau tidak terus disuarakan oleh masyarakat sipil, oleh para pendamping korban, dan juga tentunya Komnas Perempuan menjadi bagian dari upaya menyuarakan itu,” ujar Azriana. []

Baca juga:

Tulisan 1: Kisah Gadis Muda Jadi Korban Ayah dan Kakek Bejat

Tulisan 2: Kejadian 26 Agustus di DPR Bikin Menyinggung Aktivis Perempuan: Ternyata Pada Hari H Ketahuan Aslinya

Tulisan 4: Ibu-ibu Ini Harus Sabar Sedikit, Jangan Dianggap Bapak-bapak Setuju Sebar Kekerasan: Menunggu DPR Sahkan RUU

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

Lindungi Perempuan

Ibu-ibu Ini Harus Sabar Sedikit, Jangan Dianggap Bapak-bapak Setuju Sebar Kekerasan: Menunggu DPR Sahkan RUU

Image

News

Lindungi Perempuan

Kejadian 26 Agustus di DPR Menyinggung Aktivis Perempuan: Ternyata pada Hari H Ketahuan Aslinya

Image

News

Lindungi Perempuan

Kisah Gadis Desa Jadi Korban Ayah dan Kakek Bejat: Urgensi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Puji Anies Baswedan, Fahira: Hanya Pemimpin Bernyali yang Mampu Hentikan Proyek Reklamasi

“Hanya pemimpin yang punya nyali, berani, tegas & tidak mempunyai kepentingan saja yang mampu menghentikan proyek ini."

Image
News

Anies Cabut Kasasi yang Dilayangkan Ahok dalam Kasus Pembebasan Lahan Bidara Cina

Anies mengatakan, langkah mencabut kasasi tersebut dilakukan untuk menghormati keputusan pengadilan yang memenangkan gugatan warga.

Image
News

Preman dari DPP Partai Golkar Lakukan Pengrusakan dan Penganiayaan kepada Pendukung Bamsoet di Hotel Sultan

Saya dengar dari panitia, seyogyanya acara hari ini akan dilakukan di kantor DPP Partai Golkar Slipi. Namun apa daya panitia dilarang masuk.

Image
News

Terkait PKL Tanah Abang, MA: Itu Urusan Pemerintah Daerah

Diketahui, MA memenangkan gugatan soal fasilitas trotoar yang bersih dari PKL.

Image
News

Wiranto Tunggu Laporan Resmi Terkait Baku Tembak di Puncak Papua

Baku tembak mengakibatkan adanya korban luka-luka.

Image
News

Ini Pasal-pasal Revisi KUHP yang Jadi Sorotan

Ada yang menilai bahwa revisi KUHP itu belum bisa disahkan, karena ada pasal-pasal karet yang dapat merugikan banyak pihak.

Image
News

Gelar Aksi di Depan Istana, MPD Minta Jokowi Segera Melantik Pimpinan KPK Baru

Masa mendesak Presiden Jokowi percepat pelantikan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru terpilih di DPR RI

Image
News

Ibu Kota Baru Akan Dilengkapi Transportasi LRT, MRT, KRL, dan Bus Listrik

Lebih lanjut, ia menjelaskan, inisiasi tersebut akan dikuatkan dengan integrasi antar moda transportasi.

Image
News

John Bolton Beberkan Kebijakan Luar Negeri 'Ngawur' Donald Trump

"Dia 'mengungkap' Trump, tanpa menggunakan namanya, beberapa kali."

Image
News

5 Aksi Nyeleneh Pengendara saat Ditilang, Keluarkan Jurus hingga Bertapa di Atas Motor

Di Banjarmasin, pemuda dengan jaket dan tas ransel tampak mengeluarkan gerakan-gerakan seperti jurus silat di hadapan petugas saat ditilang.

Banner Mandiri

trending topics

terpopuler

  1. Terungkap! Sebagian Besar Tanah di Ibu Kota Baru Milik Konglomerat Sukanto Tanoto

  2. Warganet: Penetapan Imam Nahrawi sebagai Tersangka Sebetulnya Tidak Mengejutkan

  3. Jadi Tersangka, Harta Imam Nahrawi Mencapai Rp22 Miliar

  4. Ferdinand: Tidak Ada yang Kaget Imam Nahrawi Jadi Tersangka, Harusnya Bulan-bulan Lalu

  5. Yuk Intip! 5 Negara dengan Pertanian Tercanggih di Dunia

  6. Gunung Paling Aktif di Planet Jupiter Diprediksi akan Meletus

  7. Tersangka di KPK, Imam Nahrawi Dipecat dari PKB?

  8. Ditinggal Baim Wong Kerja Saat Hamil, Paula Verhoeven Hanya Dijagain Kucing

  9. KPK Sayangkan Sikap Imam Nahrawi yang Kerap Mangkir dari Pemeriksaan

  10. Imam Nahrawi Jadi Tersangka, Mardani: Korupsi adalah Kejahatan Luar Biasa

fokus

Abortus
BJ Habibie Tutup Usia
Lindungi Perempuan

kolom

Image
Ujang Komarudin

Gigitan Terakhir KPK

Image
Damai Mendrofa

Menangani Penyu, Sampai Tak Ada yang Ganggu

Image
Achmad Fachrudin

Dinamika Politik Jakarta Paska Pemindahan Ibukota

Image
Abdul Aziz SR

Perempuan dan Jabatan Publik

Wawancara

Image
Hiburan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Jadikan JILF Sebagai Pemantik Imajinasi

Image
Ekonomi

Eksklusif Mochamad Soebakir: Sebagai 'Jembatan' Konsultan Pajak Fungsinya Vital

Image
Olahraga

Bianca Andreescu

"Memenangi AS Terbuka Sebenarnya Terasa Aneh"

Sosok

Image
News

Dari Presiden hingga Ulama, 5 Tokoh Tanah Air yang Masuk Daftar Muslim Paling Berpengaruh di Dunia

Image
News

Tanahnya Dipakai Jadi Ibu Kota Baru Indonesia, Ini 5 Rekam Jejak Sukanto Tanoto

Image
Ekonomi

Mengenal Sukanto Tanoto, Sang Penguasa Lahan HTI Ibu Kota Baru