Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

Kecil Sekali Perhatian DPR Kalau Tak Disuarakan Terus: Nasib RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Maidian Reviani

Lindungi Perempuan

Kecil Sekali Perhatian DPR Kalau Tak Disuarakan Terus: Nasib RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Demo mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual | Antara Foto

AKURAT.CO, * Mereka sangat berharap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini bisa membuat perubahan sehingga akses keadilan bagi mereka terbuka.
* Pengaturan khusus jenis kekerasan seksual membantu korban dan aparatur penegak hukum dalam RUU ini untuk memproses kasus yang selama ini tidak diakomodasi dalam hukum positif.
* Menurut dewan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan produk hukum khusus (lex spesialis) tak boleh bertentangan dengan RKUHP sebagai produk hukum umum (lex generalis) yang menjadi payungnya.

***

Beberapa pekan terakhir, komisioner Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Sri Nuherwati banyak mengunjungi perempuan korban kekerasan seksual.

baca juga:

Dia berdiskusi untuk menyerap aspirasi mereka, terutama dalam kaitan mendorong penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan seksual.

“Mereka sangat berharap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini bisa membuat perubahan sehingga akses keadilan bagi mereka terbuka,” kata Sri Nuherwati di kantor Komnas Perempuan, Jakarta.

RUU tersebut sekarang sedang dalam tahap sinkronisasi dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Komisi III dan Komisi VIII DPR.

Kekerasan Seksual. Antara Foto

Menurut dewan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan produk hukum khusus (lex spesialis) tak boleh bertentangan dengan RKUHP sebagai produk hukum umum (lex generalis) yang menjadi payungnya.

Komnas Perempuan tetap menghormati proses pembahasan daftar inventarisasi masalah yang tengah berlangsung.

Sri mengatakan Komnas Perempuan, tetap memberikan dukungan kepada anggota DPR yang berkomitmen membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual -- yang memenuhi perspektif perlindungan korban.

Selain itu, Komnas Perempuan juga mengapresiasi pemerintah, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai leading sector, yang telah membahas dan menyempurnakan Daftar Inventarisasi Masalah tanggapan terhadap Naskah RUU DPR dengan mengundang sejumlah ahli hukum pidana dalam upaya mengakomodir aspirasi masyarakat.

Namun, berdasarkan hasil pemantauan perkembangan pembahasan DIM pada 27 Agustus 2019 dan juga pernyataan publik salah satu anggota panitia kerja DPR, Komnas Perempuan menangkap ada kecenderungan RUU bakal diarahkan untuk mengatur hal-hal yang bersifat administratif.

Dengan demikian, tidak akan mengatur kekhususan jenis kekerasan seksual dan kekhususan hukum acara penanganan korban kekerasan seksual. Padahal, keduanya merupakan inti RUU Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini, dan tidak dapat diatur di RUU Hukum Pidana.

Melihat perkembangan ini, Komnas Perempuan mendukung perbaikan DIM pemerintah dengan judul RUU Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sebab, kata Sri, materi inti muatan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual berupa: (1) ragam tindak pidana kekerasan seksual dan pemidanaannya; (2) penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan; (3) pencegahan; (4) koordinasi pemantauan; (5) perlindungan; dan (6) pemulihan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan mencirikan RUU ini bukan bersifat administratif.

Dikatakan, tanpa muatan jenis delik kekerasan seksual, pemidanaan dan hukum acara khusus, RUU ini akan menjadi UU yang tidak memiliki kedayagunaan melawan kekerasan seksual sebagai kejahatan kemanusiaan.

Pengaturan khusus jenis kekerasan seksual membantu korban dan aparatur penegak hukum dalam RUU ini untuk memproses kasus yang selama ini tidak diakomodasi dalam hukum positif.

Kemudian pengaturan khusus terkait penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan, akan menjamin korban tidak direviktimisasi dan membuat korban dapat memberikan keterangan dengan jelas, hingga akhirnya membantu negara menyelesaikan kekerasan seksual yang dialaminya.

Sementara itu, bagian pencegahan berisi arah pengaturan kebijakan nasional untuk memberikan edukasi masyarakat tentang akar masalah kekerasan seksual dan strategi pencegahannya. Perlindungan menyangkut hak korban dan sistem layanan terpadu pemenuhan hak korban.

Muatan pemulihan nantinya akan membantu korban pulih dari dampak traumatis mendalam dan kerugian materiil serta immateriil. Pemidanaan yang menganut double track system dalam RUU ini ditujukan sebagai alat pencegah terjadinya kekerasan seksual dalam jangka panjang dan alat untuk menjerakan pelaku kekerasan seksual dengan mempertimbangkan hukuman yang tepat dan proporsional.

Mengubah arah muatan RUU menjadi hukum administratif dinilai tidak akan mampu menjawab akar persoalan yang melatarbelakangi perumusan RUU dan tidak akan mampu mencapai tujuan perumusan RUU ini.

Komnas Perempuan menilai jika RUU hanya menjadi hukum administratif, pada akhirnya hanya akan berisi soal pencegahan dan pemulihan. Misalnya pencegahan dengan sosialisasi, pendidikan, pelatihan, seminar, hingga memberikan materi-materi terkait kekerasan seksual. Sementara jenis tindak pidana dan hukum acara yang menopang akses keadilan untuk korban tidak akan diatur di dalam RUU.

“Nah ini yang patut kita catat, bahwa dalam perkembangan ini justru membuat RUU PKS tidak memiliki kedayagunaan yang kuat dalam membangun kesetaraaan perempuan korban di depan hukum. Dan saya kira ini justru akan lebih melemahkan posisi korban di dalam mendapatkan akses keadilan,” kata Sri.

Kekerasan Seksual. Antara Foto

Sri mengatakan jika pemidanaan tidak ada dalam RUU, maka hukum acaranya tetap akan mengacu pada KUHP.

“Sementara filosofi KUHP sebenarnya adalah untuk perlindungan hak asasi manusia, tersangka atau terdakwa, artinya itu pada pelakunya. Sementara RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ingin mengeksplisitkan beberapa aturan yang ada di dalam hukum acaranya untuk perlindungan korban misalnya soal pendampingan,” ujarnya.

Selain itu, kata Sri, dalam KUHP tidak ada aturan soal mewajibkan korban kekerasan seksual mendapat pendampingan, yang ada hanya bantuan hukum untuk tersangka atau terdakwa jika ancaman hukuman di atas lima tahun.

Itu sebabnya, jika muatan jenis delik tanpa kekerasan seksual, pemidanaan dan hukum acara khusus, RUU ini akan menjadi UU yang tidak memiliki kedayagunaan melawan kekerasan seksual sebagai kejahatan kemanusiaan.

“Jadi ini justru akan menjadi ompong gitu ya karena dia nggak ada isinya sebenarnya pada akhirnya. Nah itu yang kita khawatirkan kalau tidak segera disahkan sementara kekerasan seksual terus berlangsung, pendamping yang akan keteteran kalau pendampingnya kualahan maka implikasinya korbannya tidak akan tertangani dengan baik, kalau tidak tertangani dengan baik maka pemulihan untuk menikmati hidup yang aman nyaman itu tidak akan tercapai sehingga penderitaan terhadap korban akan berlangsung terus-menerus.”

Komnas Perempuan juga mengusulkan nama RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi RUU tentang Tindak Pidana Pemberantasan Kekerasan Seksual.
Soal perubahan nama, Komisioner Komnas Perempuan Masruchah menjelaskan tujuannya agar bisa dipertegas karena isu yang berkembangan belakangan ini, yakni RUU tersebut akan disahkan dengan hanya memberikan sanksi administratif.

"Ini usulan saja, toh belum disepakati, itu usulan yang semula penghapusan kekerasan seksual karena penghapusan juga debateble nya tinggi mereka memasukan juga kejahatan, lalu win-win pilihan kita adalah pemberantasan kekerasan seksual," kata Masruchah.

Dengan hal-hal tersebut, Komnas Perempuan merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo untuk memperkuat dukungan terhadap pembahasan RUU Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan bersama DPR mengesahkan RUU menjadi UU yang memiliki daya guna yang kuat dalam memberikan akses keadilan bagi perempuan dan anak, pada tahun 2019.

Kepada Ketua DPR Bambang Soesatyo, direkomendasikan untuk mengimbau seluruh anggota dewan memberikan dukungan bagi pengesahan RUU menjadi UU yang mampu mencegah orang melakukan kekerasan seksual, memberikan hak perlindungan korban melalui layanan yang memadai, memperjelas hukum acara yang memudahkan korban, dan menghukum pelaku guna mencegah keberulangan

“Jadi kami berharap bisa dilakukan pada tahun ini, tidak lagi apa ditunda dan harus diperjuangkan lagi masuk dalam prolegnas prioritas untuk lima tahun ke depan,” kata Ketua Komnas Perempuan Azriana Manalu.

Ketua Komnas Perempuan Azriana Manalu. AKURAT.CO/Maidian Reviani

Komnas Perempuan merekomendasikan kepada Panitia Kerja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual DPR untuk mempertahankan muatan pengaturan pemidanaan pelaku dan pengaturan perlindungan terhadap korban (melalui pengaturan perlindungan hak dan hukum acara khusus), dengan mempertimbangkan kerentanan perempuan dan anak sebagai korban sehingga membangun politik hukum yang kondusif bagi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, sebagaimana mandat CEDAW.

“Segera membahas DIM dan membentuk tim perumus, termasuk tim sinkronisasi dengan hukum positif dan RUU Hukum Pidana, dan memastikan pembahasan RUU ini dapat berakhir dengan pengesahan pada 25 September sesuai jadwal,” kata Azriana.

Kepada Lembaga Pendamping Korban dan Penyintas (survivor), Komnas Perempuan meminta terus memberikan masukan yang konstruktif kepada tim Panja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di Komisi VIII DPR.

“Pemerintah juga harus terus memperkuat kerjasama lintas sektor dalam pembahasan RUU Penghapusan Tindak Pidana,” kata dia.

“Rekomendasi ini sebenarnya kita sembari mengingatkan kepada pemerintah karena sejatinya Presiden di dalam nawacitanya itu salah satunya adalah cara penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang menjadi agenda pemerintah. Kelima indikatornya adalah bagaimana hadir kebijakan tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan karena indikator keturunannya adalah menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan,” Azriana menambahkan.

Azriana mengatakan perjuangan Komnas Perempuan mendorong adanya payung hukum guna memberikan perlindungan hukum yang komprehensif penuh dengan tantangan. Selalu ada yang pro dan kontra.

“Dalam memberikan perlindungan dan mengupayakan perlindungan yang komperhensif untuk masyarakat Indonesia dari kekerasan seksual itu tantangannya sangat besar sekali ternyata,” kata dia.

Azriana menilai molornya pembahasan sehingga berdampak pengesahan RUU disebabkan adanya perubahan paradigma terlebih dahulu di tengah masyarakat mengenai kekerasan seksual.

"Sebab dikonstruksi pikiran setiap orang itu sudah menganggap kekerasan dalam rumah tangga itu urusan private, kok sekarang dia mau diangkat ke ruang publik? Hal-hal yang seharusnya ditutupi jangan dikasih tahu. Kalau sekarang mau disampaikan ke depan publik, kok suami, orang tua mau dipidana, mau dihukum?" kata dia.

Azriana mengatakan paradigma-paradigma di masyarakat semacam itulah yang harus dibongkar ataupun diubah terlebih dulu, agar persepsi semua pihak mengenai kekerasan seksual bisa sama.

"Jadi paradigma yang kita sedang bongkar sekarang, membongkar paradigma tentulah tidak mudah kan. Kita akan sangat ditentukan sekali dari kita dibesarkan dalam lingkungan seperti apa, pendidikan yang kita terima seperti apa," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Sri Nurherwati. Sri mengatakan hambatan utama molornya pembahasan dan pengesahan RUU karena banyak kalangan tidak dalam satu pandangan dalam meletakkan persoalan kekerasan seksual.

Kekerasan Seksual. Antara Foto

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak seharusnya menjadi posisi yang berbeda dengan si pelakunya. Sebab, kata Sri, target kekerasan seksual yang paling banyak adalah perempuan.

"Kerentanannya tinggi, dampaknya pun berbeda, lebih menimbulkan penderitaan, bahkan tidak hanya pada saat kejadian, bahkan pasca kejadian, bahkan mungkin sampai ada kerusakan organ seksual, organ reproduksi, bahkan mengganggu sistem reproduksi. Maka itu membuat kehancuran kehidupan bagi seorang perempuan," katanya.

Sri menuturkan alat reproduksi perempuan tidak dapat terlihat oleh mata telanjang. Oleh karena itu, jika terjadi kerusakan, maka hal itu akan berpengaruh selamanya bagi si perempuan.

"Nah karena kita melihat ini ada sesuatu yang berbeda, situasi khususnya, maka memang harus diupayakan dengan strategi yang khusus, termasuk di dalam penyusunan regulasi," kata dia.

Kemudian, masih adanya polemik mengenai pemahaman menempatkan equality before law atau meletakkan posisi korban yakni perempuan sama dengan pelaku.

"Sehingga tidak perlu ada RUU yang khusus ini, bahkan juga mengarahkan pada apa, substansi keseluruhan RUU ini pada kejahatan, tujuannya tadi, bagaimana memposisikan perempuan dan laki-laki sama di depan hukum," ujarnya.

Menurut pemantauan Komnas Perempuan banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan akibat adanya ketimpangan relasi yang ada di tengah masyarakat.

Azriana mengingatkan waktu yang tersisa bagi DPR periode sekarang menyelesaikan RUU tersebut hanya sampai 25 September 2019.

“Kalau tidak dikawal dengan cukup baik, diawasi, kita tahu RUU ini dari dulu juga kalau masyarakat sipil tidak kuat mendesakkan, dia akan kembali lagi terpinggirkan. Jadi sepertinya kecil sekali perhatian untuk RUU ini kalau tidak terus disuarakan oleh masyarakat sipil, oleh para pendamping korban, dan juga tentunya Komnas Perempuan menjadi bagian dari upaya menyuarakan itu,” ujar Azriana. []

Baca juga:

Tulisan 1: Kisah Gadis Muda Jadi Korban Ayah dan Kakek Bejat

Tulisan 2: Kejadian 26 Agustus di DPR Bikin Menyinggung Aktivis Perempuan: Ternyata Pada Hari H Ketahuan Aslinya

Tulisan 4: Ibu-ibu Ini Harus Sabar Sedikit, Jangan Dianggap Bapak-bapak Setuju Sebar Kekerasan: Menunggu DPR Sahkan RUU

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

Lindungi Perempuan

Ibu-ibu Ini Harus Sabar Sedikit, Jangan Dianggap Bapak-bapak Setuju Sebar Kekerasan: Menunggu DPR Sahkan RUU

Image

News

Lindungi Perempuan

Kejadian 26 Agustus di DPR Menyinggung Aktivis Perempuan: Ternyata pada Hari H Ketahuan Aslinya

Image

News

Lindungi Perempuan

Kisah Gadis Desa Jadi Korban Ayah dan Kakek Bejat: Urgensi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Terdakwa Investasi Bodong MeMiles Divonis Bebas

Jaksa pikir-pikir ajukan banding

Image
News

4 Tersangka Korupsi Danareksa Sekuritas Akhirnya Diserahkan ke Kejari Jakpus

Keempatnya akan segera menjalani persidangan

Image
News

Selama Memenuhi Syarat, Warga DKI yang Positif Covid-19 Boleh Isolasi Mandiri

Tapi tetap harus ikut aturan

Image
News

Alvin Lim: Polisi Tak Berdaya Hadapi Tersangka Tjhin Arifin Chandra

Advokat Alvin Lim meminta atensi Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Nana Sudjana untuk segera menangkap dan menahan Tjhin Arifin

Image
News

Presiden Prancis Tegaskan Situasi di Nagorno-Karabakh Serius

Macron membahas perang ini dengan Presiden Rusia Vladimir Putin melalui panggilan telepon

Image
News

Soal Insiden di Kalibata, Pangdam Jaya: Kami Tegas Karena Ini Perintah Atasan

Jenderal Purn Gatot Nurmantyo bersama purnawirawan lainnya dibubarkan saat akan melakukan ziarah di TMP Kalibata

Image
News

Jaksa Sebut Eksepsi Pengacara JRX Tidak Berdasar

Jaksa berdalih bahwa dakwaan sudah disusun dengan cermat

Image
News
Wabah Corona

Viral Video Waterpark Dipenuhi Pengunjung, Warganet: Nggak Bakalan Selesai Pandemi Ini

Peristiwa tersebut terjadi di Hairos Waterpark, Medan

Image
News

Bulan Ini, KRL Yogyakarta-Klaten Bakal Diuji Coba

Pengoperasiannya diharapkan akan menghidupkan kembali stasiun-stasiun yang telah lama mati

Image
News

Keluarga Korban Truk Pertamina Masih Berharap Bisa Bertemu PT Pertamina Patra Niaga

Tidak hanya itu, setelah mengetahui anaknya tewas lantaran terbakar, bukan karena kecelakaan, David meminta keterangan dari KNKT

terpopuler

  1. Saat Joe Biden dan Istri Pelukan Usai Debat, Donald Trump Justru Lakukan ini

  2. Di Acara Mata Najwa, Gibran Tidak Mewajibkan Masyarakat Solo untuk Memilih Dirinya

  3. 7 Potret Kenangan Pahlawan Revolusi yang Gugur dalam Peristiwa G30S/PKI

  4. Said Didu: Smelter China Gunakan Sistem Penalti Biar Harga Beli Turun dan Rugikan Negara

  5. 5 Fakta Menarik DN Aidit, Jadi Loper Koran hingga Dikenal Dekat dengan Presiden Soekarno

  6. 5 Fakta Penting Sarwo Edhie Wibowo, Kakek AHY yang Ikut Tumpas G30S PKI

  7. 5 Fakta Menarik Presiden Iran Hassan Rouhani, Kerap Dipenjara Selama Rezim Shah

  8. Bobby Nasution: Tidak Ada Rapat di Keluarga Presiden Sebelum Penentuan Calon

  9. Buruh Ancam Mogok Kerja Nasional, Begini Kata Apindo

  10. Bayari Rp180 Ribu untuk Pelanggan yang Lupa Bawa Dompet, Kasir di AS Dapat Balasan Rp290 Juta

fokus

Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT
Webinar Akurat: Resesi Ekonomi

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Komunisme dan Kearifan

Image
Dr. Abd. Muid N., MA.

Pandemi dan Pohon Khuldi

Image
UJANG KOMARUDIN

Pilkada yang Tak Ditunda

Image
Arif Hidayat

3 Cara untuk Anda Bisa Menjadi Karyawan Terbaik

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
News

5 Potret Iriana Tatap Mesra Presiden Jokowi Ini Bikin Melting Parah

Image
News

5 Fakta Penting Sarwo Edhie Wibowo, Kakek AHY yang Ikut Tumpas G30S PKI

Image
News

5 Momen Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Tangkap Hasil Laut, Seru Banget!