image
Login / Sign Up

Kejadian 26 Agustus di DPR Menyinggung Aktivis Perempuan: Ternyata pada Hari H Ketahuan Aslinya

Maidian Reviani

Lindungi Perempuan

Image

Suasana Rapat Paripurna ke-19 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/3). Rapat Paripurna pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2017-2018 diisi dengan pidato Ketua DPR Bambang Soesatyo berjudul "Kami Pelayan Rakyat. | ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama/18

AKURAT.CO,  * RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual sudah masuk program legislasi nasional pada 26 Januari 2016.
* Tapi ternyata, rapat Tim Panitia Kerja Pemerintah dan Komisi VIII pada 26 Agustus tak sesuai ekspektasi.
* Yang membuat Ratna tak habis pikir ketika itu, alasan mayoritas anggota panitia kerja tidak hadir karena sedang ada kegiatan lain.

***

Senin 26 Agustus 2019, sore, rapat dengan agenda pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual di Komisi VIII DPR dimulai. Harusnya jam 14.00 WIB, tetapi rupanya molor.

baca juga:

Rapat sore itu sudah ditunggu-tunggu banyak pihak. Di balkon ruang sidang, ketika itu dipenuhi perwakilan masyarakat sipil. Mereka amat penasaran dengan perkembangan pembahasan draft UU itu.

RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual sudah masuk program legislasi nasional pada 26 Januari 2016.

Setelah masuk prolegnas, RUU kemudian diharmonisasi Badan Legislasi DPR pada 31 Januari 2017 dan ditetapkan menjadi RUU inisiatif DPR pada April 2017. Pada Juni 2017, Presiden Joko Widodo menerbitkan Surat Presiden untuk menunjuk perwakilan pemerintah dalam pembahasan RUU. Pada bulan itu juga, pimpinan DPR memutuskan bahwa RUU dibahas oleh Komisi VIII.

Ilustrasi rapat di DPR. AKURAT.CO/Khalishah Salsabila

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum sepanjang 2018, Panitia Kerja RUU Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Komisi VIII DPR sudah menghadirkan sejumlah ahli hukum pidana (data Komnas Perempuan). Di Salah satu ahli menyatakan dukungan akademis keilmuan bahwa RUU memuat delik pidana khusus yang bertujuan untuk menegakkan pemidanaan kepada pelaku dan perlindungan terhadap korban kekerasan.

Menurut jadwal yang tercatat di Komisi VIII, proses pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual berlangsung dari 26 Agustus - 19 September 2019. RUU ini bakal disahkan pada 25 September 2019. Sedangkan pada 30 September 2019, diagendakan penutupan Masa Sidang DPR.

Tapi ternyata, rapat Tim Panitia Kerja Pemerintah dan Komisi VIII pada 26 Agustus tak sesuai ekspektasi kalangan yang selama ini memperjuangkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Pasalnya, dari 26 anggota panitia kerja, yang hadir cuma tiga orang. Mereka berasal dari Fraksi PKB dan Fraksi PKS atau dua dari 12 fraksi.

Koordinator Jaringan Kerja Program Legislasi Pro Perempuan Ratna Batara Murti yang hari itu ikut menyaksikan peristiwa itu dari balkon Komisi VIII, kecewa berat.

Sebagai ungkapan kekecewaan, sampai diselenggarakan konferensi pers berjudul Mendesak Panja DPR Serius Membahas dan Mengesahkan RUU PKS. Sesuai tema acara, Ratna mempertanyakan niat DPR.

“Sudah mereka molor dan itu juga kami pertanyakan masa pembahasan yang sudah ditunggu selama dua tahun, pembahasannya baru dimulai jam dua. Jam dua itupun molor,” kata dia ketika saya temui beberapa waktu yang lalu.

“Kemudian mereka mengedepankan satu fraksi yang justru adalah fraksi yang sudah menolak rancangan UU ini, itu yang diberikan kekuasaan untuk memimpin sidang. Dari lima pimpinan hanya satu yang dateng itupun wakil ketua, ketuanya sendiri nggak datang, nggak kelihatan batang hidungnya,” Ratna menambahkan.

Koordinator JPK3 Ratna Batara Murti . AKURAT.CO/Maidian Reviani

Yang membuat Ratna tak habis pikir ketika itu, alasan mayoritas anggota panitia kerja tidak hadir karena sedang ada kegiatan lain. Mungkin kalau agenda rapat itu mendadak agak bisa dimaklumi. Tetapi masalahnya, kata Ratna, agenda rapat sudah ditetapkan jauh-jauh hari.

Agenda acara itu sudah dipampang dalam situs resmi DPR beberapa waktu sebelumnya. Di sana tertulis Rapat Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dengan Panja Pemerintah, 26 Agustus 2019, jam 14.00 WIB. Agendanya membahas DIM RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Hal itulah yang kemudian membuat Ratna dan kawan-kawan mempertanyakan keseriusan anggota dewan.

Dalam agenda rapat yang diinformasikan lewat situs resmi DPR yang saya telusuri tidak tertulis: rapat tertutup. Barangkali Ini pula yang bikin Ratna sakit hati hari itu.

Dia dan kawan-kawannya yang ingin memonitor perkembangan pembahasan disuruh turun dari balkon oleh petugas dengan alasan pimpinan menyatakan rapat berlangsung tertutup untuk umum.

Dia menyebut tindakan tersebut sama artinya melanggar hak-hak prosedural warga negara yaitu hak untuk hadir, hak atas informasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam proses pembahasan rancangan UU.

“Setiap proses rancangan UU itu harus melibatkan partisipasi publik, apalagi RUU yang bener-bener untuk kepentingan korban, kepentingan kita, publik,” ujarnya.

Dari peristiwa 26 Agustus, Ratna menarik kesimpulan anggota DPR tidak menganggap permasalahan kekerasan seksual bukan hal yang urgent untuk segera dituntaskan.

Tidak diizinkannya masyarakat menyaksikan dan memberikan masukan selama proses pembahasan RUU hari itu dinilai menghalangi proses demokrasi.

“Kita berharap temen-temen selalu mendukung dan mengawal pembahasan UU yang sangat penting bagi kami, bagi korban, karena memang saat ini terus terang kami berhadapan dengan situasi yang sangat genting di penghujung periode dengan fenomena yang kami saksikan kemarin dan itu memperlihatkan secara telanjang dan dengan kasat mata betapa anggota DPR ini yang katanya dewan terhormat, tapi perilakunya jauh dari kata tersebut.”

***

Hingga sekarang, Ratna tak dapat menutupi kekecewaan terhadap anggota panitia kerja. Bagi dia, peristiwa 26 Agustus itu menggambarkan komitmen anggota dewan selama ini untuk menyelesaikan pembahasan RUU.

“Ternyata pada hari H-lah ketahuan sebenarnya, seberapa sih dukungan mereka dan itu hanya terucap. Hanya di permukaan,” kata Ratna.

Sikap mereka dinilai sama sekali tidak sesuai dengan pernyataan yang selama ini dilontarkan sebagian besar anggota dewan ketika tampil di hadapan publik. Di depan masyarakat, kata Ratna, mereka menyatakan mendukung pengesahan RUU menjadi UU.

“Karena apa yang diucapkan dari mulut itu tidak benar-benar dilakukan. Itukan munafik, ciri-ciri orang munafik kan seperti itu. Bilang mendukung (RUU), tapi saat kami berharap mereka melakukan kerjanya dengan baik untuk berdiskusi dan menghasilkan rumusan yang nantinya bisa kami implementasikan mereka tidak hadir. Tidak ada tanggungjawabnya,” kata Ratna dengan nada tinggi.

“Saya sebut ini pelecehan. Jadi saya kira memang saya minta maaf karena ini terlalu bener-bener merendahkan sekali, ini sudah keterlaluan. Kami berharap mereka sadar,” Ratna menambahkan.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dinilai sudah mengatur secara komprehensif untuk menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam melindungi perempuan korban kekerasan seksual. Indonesia, kata dia, butuh UU yang tidak hanya mengatur perbuatan dan sanksi terhadap pelaku, melainkan juga bagaimana pencegahan, pemulihan korban, dan partisipasi masyarakat jika ada korban kekerasan seksual.

“Kan sekarang malah kayak gitu, (korban) diusir karena malah diaggap aib masyarakat. Padahal dia tuh korban yang harusnya dilindungi masyarakat,” ujarnya.

Menurut dia kasus kekerasan seksual terhadap perempuan tidak terakomodir Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP dinilai hanya mengatur delik sebuah tindak pidana dan sanksi tanpa mengatur yang lebih komprehensif, seperti kepentingan korban, hak korban, serta ganti rugi.

“Karena memang proses hukum kita sangat terbatas, bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terbatas mana bisa seperti kasus Baiq Nuril nggak ada aturannya karena pelecehan seksual tidak fisik, itu belum dilindungi. Mau sampai berapa korban berjatuhan, sampai kapan kita menunggu lagi, kok tega-teganya anggota DPR kita membohongi,” kata dia.

Pengesahan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual bisa disahkan tanpa menunggu pengesahan revisi KUHP.

Menurut Koordinator Perubahan Hukum LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Khotimun Sutanti selama ini banyak kasus kekerasan seksual yang berhenti di kepolisian karena dianggap tak cukup bukti untuk dilanjutkan.

Khotimun Sutanti. AKURAT.CO/Maidian Reviani

“Jadi kalau mau tetap mempertahankan KUHP, itu sampai kapan gitu ya korban-korban ini tidak mendapatkan keadilan, kalau RUU PKS ini tidak disahkan, akan semakin banyak korban yang tidak akan mendapatkan keadilan dan itu akan terus bertambah setiap harinya kalau tidak ada payung hukum yang memang sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan seksual,” ujar Khotimun.

Menurut data Komnas Perempuan yang disebutkan Khotimun mencatat sekitar 40 persen kasus yang berhenti di kepolisian karena tidak cukup bukti dan tidak ada pasalnya. Salah satu contohnya kasus Baiq Nuril Maknun. Baiq Nuril merupakan mantan pegawai tata usaha SMA Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang diduga menjadi korban pelecehan seksual secara verbal yang dilakukan bekas kepala sekolah tempatnya bekerja semenjak 2012.

“Baiq Nuril pun mengalami kan ya, ketika dia melaporkan kasusnya kemudian justru ditolak laporannya karena dianggap tidak ada pasalnya, tidak ada kekerasan pelecehan fisik yang dilakukan, hanya verbal, banyak korban-korban yang pelecehan verbal itu tidak sederhana karena itu berdampak seumur hidup bagi seseorang gitu,” tutur dia.

Menurut dia seharusnya DPR mengambil pelajaran dari kasus Baiq Nuril untuk segera mengesahkan RUU tentang Penhapusan Kekerasan Seksual menjadi UU.

Anggota Dewan Pengarah Nasional Forum Pengadaan Layanan Yustina Fendrita sepakat.

Berdasarkan pengalaman FPL selama mendampingi perempuan korban kekerasan, sering menemukan hambatan penanganan hukum karena aparat kepolisian menggunakan KUHP.

“Sehingga pada saat itu kami mengadakan studi dokumentasi terkait penelitian situasi penanganan korban dan salah satu yang kami temukan adalah bahwa di Indonesia saat ini terjadi kekosongan hukum untuk melindungi perempuan korban kekerasan,” kata direktur Yayasan Lambu Ina itu.

Selanjutnya, sejak 2016, FPL bersama jaringan masyarakat sipil merumuskan naskah akademik RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dan mengusulkannya.

Dewan Pengarah FPL Yustina Fendrita. AKURAT.CO/Maidian Reviani

Mereka aktif berdiskusi di DPR hingga membuat beragam aksi, di antaranya Senin SMS. Setiap Senin, seluruh anggota FPL mengirimkan SMS kepada anggota DPR untuk segera membahas dan mengesahkan RUU PKS.

Yustina teringat ketika itu PAN dan PKS menolak RUU. Tetapi mayoritas fraksi menunjukkan dukungan mereka terhadap RUU kala itu.

“FPL melakukan lobi dengan beberapa partai politik untuk menggunakan hak inisiatifnya sehingga RUU ini menjadi inisiatif DPR sejak tahun 2017,” ujarnya.

Tetapi setelah melihat rapat, bahkan pimpinan rapat tak mengizinkan masyarakat sipil menyaksikan, pada 26 Agustus itu, Yustina kecewa sekali.

Apalagi, beberapa fraksi yang dulu menyatakan menginginkan RUU PKS menjadi UU ternyata tidak hadir dalam pembahasan.

Yustina melihat ada semacam ketidakpekaan anggota dewan terhadap perempuan korban kekerasan seksual untuk bisa mendapat perlindungan, pelayanan, dan jaminan hukum.

“Maka dari itu FPL mewakili suara korban ingin mendesak DPR khususnya Komisi VIII, panja RUU PKS bahwa agenda yang sudah diplot oleh DPR Komisi VIII, mohon tidak diulur-ulur dan secara konsisten semua anggota panja dengan serius bisa menghadiri dan bisa menbahas RUU PKS ini. Sehingga pada periode 2019 ini bisa segera disahkan,” tutur Yustin.

***

Eva Nurcahyani dari Gerakan Masyarakat Sipil ketika saya temui siang itu juga tak dapat menyembunyikan kekecewaan terhadap wakil rakyat di Senayan.

“Sungguh kacau sekali kalau misalnya DPR memang justru malah tidak serius membahas ini, seperti itu. Karena kan memang DPR ini adalah wakil rakyat yang harusnya mendengar suara-suara rakyatnya yang bisa dibilang tertindas atau tidak memiliki ketidakadilan, seperti itu,” kata dia.

Koalisi masyarakat sipil yang kecewa terhadap anggota dewan menutut beberapa hal.

Pertama, partai politik melalui fraksi dan pimpinan DPR harus memerintahkan anggota mereka untuk hadir dalam setiap pembahasan. Kedua, mengizinkan masyarakat sipil hadir dan memantau proses pembahasan.

Eva Nurcahyani. AKURAT.CO/Maidian Reviani

Ketiga, pimpinan DPR melakukan pengawasan terhadap kinerja Panja RUU agar menghasilkan kemajuan dalam pembahasan terutama menyepakati judul, sistematika, tindak pidana kekerasan seksual, hak-hak korban dan hukum acara.

“Kami juga meminta Ketua Fraksi untuk memastikan komitmen partai dilaksanakan anggota DPR dalam Panja RUU PKS sehingga janji DPR agar RUU ini bisa disahkan sebelum Oktober 2019 dapat diwujudkan,” katanya.

Keempat, mereka menuntut DPR periode sekarang mengesahkan RUU sebagai bentuk keseriusan legislatif dan eksekutif atas banyaknya kasus kekerasan seksual, namun belum ada dasar hukum bagi aparat memberikan perlindungan bagi korban dan saksi.

***

Pegiat Asian Muslim Action Network Ruby Cholifah menilai lambatnya pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual terjadi karena masih adanya prasangka buruk dan gagal paham dari sebagian anggota parlemen.

Di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pertengahan pekan lalu, Ruby mengatakan masih ada anggota dewan yang melihat RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai masalah alih-alih sebuah solusi pengentasan kekerasan pada perempuan yang berperspektif pada korban.

"Dan mereka membuat kekhawatiran tentang LGBT yang sebenarnya enggak ada di situ. Benarkah partai atau kelompok yang menolak RUU PKS ini memikirkan bangsa ini, atau mereka senang negeri ini terpuruk dengan kekerasan seksual perempuan, inses, yang bisa terjadi kapan saja?" kata Ruby.

Ilustrasi - Pelecehan Seksual. AKURAT.CO/Ryan

Menurut Ruby jika dilihat secara menyeluruh pasal-pasal yang diatur dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual berbicara tentang korban, seperti kompensasi hingga pemulihan.

"Kalau nuansa RUU PKS adalah nuansa perlindungan untuk korban kenapa harus anti? Jangan-jangan mereka (yang menolak) yang berkontribusi pada kasus-kasus ini atau nggak ada niat melakukan perlindungan," kata dia.

Ruby juga menilai suburnya paham radikalisme dan konservatisme di berbagai kalangan menumbuhkan anggapan tidak perlunya ruang bagi perempuan.

Jika ada perempuan yang menjadi korban dan kekerasan seksual, maka perempuan hanya dipandang sebagai objek bukan subjek yang punya entitas.

Padahal jika dilihat dari perspektif agama pun, sejumlah ulama yang tergabung dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia sudah melayangkan surat bahkan Daftar Inventarisir Masalah yang menyatakan kalau RUU PKS tak berseberangan dengan prinsip agama.

"Oleh karena itu saya pikir ini persoalan kepentingan dalam kelompok itu yang punya misi menghalangi perempuan untuk maju yang menganggap perempuan itu obyek bukan subjek yang dihormati dan didengar suara dan pengalamannya. Sehingga kalau kita dengar pengalaman korban mestinya UU berorientasi pada korban," kata dia. []

Baca juga:

Tulisan 1: Kisah Gadis Muda Jadi Korban Ayah dan Kakek Bejat

Tulisan 3: Kecil Sekali Perhatian DPR Kalau Tak Disuarakan Terus: Nasib RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Tulisan 4: Ibu-ibu Ini Harus Sabar Sedikit, Jangan Dianggap Bapak-bapak Setuju Sebar Kekerasan: Menunggu DPR Sahkan RUU



Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

Lindungi Perempuan

Ibu-ibu Ini Harus Sabar Sedikit, Jangan Dianggap Bapak-bapak Setuju Sebar Kekerasan: Menunggu DPR Sahkan RUU

Image

News

Lindungi Perempuan

Kecil Sekali Perhatian DPR Kalau Tak Disuarakan Terus: Nasib RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Image

News

Lindungi Perempuan

Kisah Gadis Desa Jadi Korban Ayah dan Kakek Bejat: Urgensi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

KPK Klaim Ada Kemajuan dari Kerja Tim Transisi untuk Analisis Revisi UU

Progresnya tentu saja ada banyak yang lebih detil yang sudah kami petakan, baik di bidang SDM, kewenangan-kewenangan dan di penindakan.

Image
News

Selasa Dini Hari, 20 Mahasiswa yang Bertahan di Depan Gedung DPR Sudah Bubarkan Diri

Sebanyak 20 mahasiswa yang bertahan di depan gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, sudah membubarkan diri.

Image
News

Seskoal Jadi Tuan Rumah PKB Juang 2019

Lebih dari 1.400 Perwira Siswa dan Dosen dari enam lembaga pendidikan TNI dan Polri berkumpul di PKB Kejuangan 2019.

Image
News

Demo Usai, Pagar Gedung DPR yang Dirusak Mahasiswa Mulai Diperbaiki

Pagar gedung DPR/MPR di Senayan, Jakarta, kini tengah diperbaiki oleh petugas atau tukang las listrik.

Image
News

Puluhan Massa Masih Bertahan di Depan Gedung DPR Hingga Malam

Puluhan mahasiswa masih bertahan hingga pukul 00.00 WIB, Senin (23/9/201) malam, usai menggelar aksi demonstrasi.

Image
News

OTT Direksi Perum Perindo Diduga terkait Pengurusan Kuota Impor Ikan

KPK makin gahar pasca UU KPK direvisi.

Image
News

KPK Amankan Uang Ratusan Ribu US Dolar Hasil OTT Direksi Perum Perindo

Ada sembilan orang ditangkap.

Image
News

KPK Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Suap Bupati Pakpak Bharat

Ketiga tersangka telah ditahan KPK.

Image
News

Aksi Demonstrasi Mahasiswa di Depan Gedung DPR Akan Dilanjutkan Besok

Perwakilan mahasiswa itu berjanji untuk melanjutkan aksi unjuk rasa pada Selasa (24/9/2019) esok.

Image
News

KPK Amankan 9 Orang Hasil OTT, Tiga Diantaranya Direksi Perum Perindo

Terkait impor ikan.

trending topics

terpopuler

  1. Ikuti Saran Barbie Kumalasari, Boy William Ngaku Tetap Sampai Berbarengan dengan Penumpang Kelas Ekonomi

  2. Mantan Sesmenpora Bakal Beberkan Cara Imam Nahrawi Memperkaya Diri Sendiri

  3. Moeldoko Sebut KPK Hambat Investasi, Said Didu: Izinkan Saya Tertawa

  4. Jokowi Kumpulkan Para Menteri, Jansen: Inilah Akibat Semua Masalah Tumpuk Jadi Satu

  5. Tiga Mahasiswa yang Meninggal Saat Demo di Uncen Diduga Akibat Peluru Karet

  6. Pengakuan Tjahjo Kumolo, Satu-satunya Menteri Jokowi yang Tidak Pernah ke Luar Negeri

  7. Gibran: Saya Juga Baru Pulang dari Jakarta dan Dapat Laporan Soal Spanduk-spanduk Itu

  8. Gibran Ingin Daftar Calon Wali Kota Solo Lewat PDIP, Rudy: Woo, Sudah Tutup

  9. Budiman Sudjatmiko Pastikan Besok Tidak Ada Pengesahan RUU KUHP di DPR

  10. ESA Tangkap Gambar Tak Biasa dari Planet Mars, Ada Apa?

fokus

Bencana Lingkungan
Abortus
BJ Habibie Tutup Usia

kolom

Image
Abdul Aziz SR

DPR dan Parlemen Modern

Image
Alfarisi Thalib

Era Airlangga, Golkar Cenderung Feodal dan Oligarkis

Image
Ujang Komarudin

Gigitan Terakhir KPK

Image
Damai Mendrofa

Menangani Penyu, Sampai Tak Ada yang Ganggu

Wawancara

Image
Hiburan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Jadikan JILF Sebagai Pemantik Imajinasi

Image
Ekonomi

Eksklusif Mochamad Soebakir: Sebagai 'Jembatan' Konsultan Pajak Fungsinya Vital

Image
Olahraga

Bianca Andreescu

"Memenangi AS Terbuka Sebenarnya Terasa Aneh"

Sosok

Image
News

Dikabarkan Hengkang dari PAN, 7 Fakta Menarik Faldo Maldini

Image
News

8 Potret Hangat Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri bersama Keluarga, Ayah Idaman!

Image
News

Jadi Plt Menpora Gantikan Imam Nahrawi, Ini 5 Fakta Sepak Terjang Karier Hanif Dhakiri