Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

Kejadian 26 Agustus di DPR Menyinggung Aktivis Perempuan: Ternyata pada Hari H Ketahuan Aslinya

Maidian Reviani

Lindungi Perempuan

Kejadian 26 Agustus di DPR Menyinggung Aktivis Perempuan: Ternyata pada Hari H Ketahuan Aslinya

Suasana Rapat Paripurna ke-19 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/3). Rapat Paripurna pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2017-2018 diisi dengan pidato Ketua DPR Bambang Soesatyo berjudul "Kami Pelayan Rakyat. | ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama/18

AKURAT.CO,  * RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual sudah masuk program legislasi nasional pada 26 Januari 2016.
* Tapi ternyata, rapat Tim Panitia Kerja Pemerintah dan Komisi VIII pada 26 Agustus tak sesuai ekspektasi.
* Yang membuat Ratna tak habis pikir ketika itu, alasan mayoritas anggota panitia kerja tidak hadir karena sedang ada kegiatan lain.

***

Senin 26 Agustus 2019, sore, rapat dengan agenda pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual di Komisi VIII DPR dimulai. Harusnya jam 14.00 WIB, tetapi rupanya molor.

baca juga:

Rapat sore itu sudah ditunggu-tunggu banyak pihak. Di balkon ruang sidang, ketika itu dipenuhi perwakilan masyarakat sipil. Mereka amat penasaran dengan perkembangan pembahasan draft UU itu.

RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual sudah masuk program legislasi nasional pada 26 Januari 2016.

Setelah masuk prolegnas, RUU kemudian diharmonisasi Badan Legislasi DPR pada 31 Januari 2017 dan ditetapkan menjadi RUU inisiatif DPR pada April 2017. Pada Juni 2017, Presiden Joko Widodo menerbitkan Surat Presiden untuk menunjuk perwakilan pemerintah dalam pembahasan RUU. Pada bulan itu juga, pimpinan DPR memutuskan bahwa RUU dibahas oleh Komisi VIII.

Ilustrasi rapat di DPR. AKURAT.CO/Khalishah Salsabila

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum sepanjang 2018, Panitia Kerja RUU Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Komisi VIII DPR sudah menghadirkan sejumlah ahli hukum pidana (data Komnas Perempuan). Di Salah satu ahli menyatakan dukungan akademis keilmuan bahwa RUU memuat delik pidana khusus yang bertujuan untuk menegakkan pemidanaan kepada pelaku dan perlindungan terhadap korban kekerasan.

Menurut jadwal yang tercatat di Komisi VIII, proses pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual berlangsung dari 26 Agustus - 19 September 2019. RUU ini bakal disahkan pada 25 September 2019. Sedangkan pada 30 September 2019, diagendakan penutupan Masa Sidang DPR.

Tapi ternyata, rapat Tim Panitia Kerja Pemerintah dan Komisi VIII pada 26 Agustus tak sesuai ekspektasi kalangan yang selama ini memperjuangkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Pasalnya, dari 26 anggota panitia kerja, yang hadir cuma tiga orang. Mereka berasal dari Fraksi PKB dan Fraksi PKS atau dua dari 12 fraksi.

Koordinator Jaringan Kerja Program Legislasi Pro Perempuan Ratna Batara Murti yang hari itu ikut menyaksikan peristiwa itu dari balkon Komisi VIII, kecewa berat.

Sebagai ungkapan kekecewaan, sampai diselenggarakan konferensi pers berjudul Mendesak Panja DPR Serius Membahas dan Mengesahkan RUU PKS. Sesuai tema acara, Ratna mempertanyakan niat DPR.

“Sudah mereka molor dan itu juga kami pertanyakan masa pembahasan yang sudah ditunggu selama dua tahun, pembahasannya baru dimulai jam dua. Jam dua itupun molor,” kata dia ketika saya temui beberapa waktu yang lalu.

“Kemudian mereka mengedepankan satu fraksi yang justru adalah fraksi yang sudah menolak rancangan UU ini, itu yang diberikan kekuasaan untuk memimpin sidang. Dari lima pimpinan hanya satu yang dateng itupun wakil ketua, ketuanya sendiri nggak datang, nggak kelihatan batang hidungnya,” Ratna menambahkan.

Koordinator JPK3 Ratna Batara Murti . AKURAT.CO/Maidian Reviani

Yang membuat Ratna tak habis pikir ketika itu, alasan mayoritas anggota panitia kerja tidak hadir karena sedang ada kegiatan lain. Mungkin kalau agenda rapat itu mendadak agak bisa dimaklumi. Tetapi masalahnya, kata Ratna, agenda rapat sudah ditetapkan jauh-jauh hari.

Agenda acara itu sudah dipampang dalam situs resmi DPR beberapa waktu sebelumnya. Di sana tertulis Rapat Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dengan Panja Pemerintah, 26 Agustus 2019, jam 14.00 WIB. Agendanya membahas DIM RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Hal itulah yang kemudian membuat Ratna dan kawan-kawan mempertanyakan keseriusan anggota dewan.

Dalam agenda rapat yang diinformasikan lewat situs resmi DPR yang saya telusuri tidak tertulis: rapat tertutup. Barangkali Ini pula yang bikin Ratna sakit hati hari itu.

Dia dan kawan-kawannya yang ingin memonitor perkembangan pembahasan disuruh turun dari balkon oleh petugas dengan alasan pimpinan menyatakan rapat berlangsung tertutup untuk umum.

Dia menyebut tindakan tersebut sama artinya melanggar hak-hak prosedural warga negara yaitu hak untuk hadir, hak atas informasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam proses pembahasan rancangan UU.

“Setiap proses rancangan UU itu harus melibatkan partisipasi publik, apalagi RUU yang bener-bener untuk kepentingan korban, kepentingan kita, publik,” ujarnya.

Dari peristiwa 26 Agustus, Ratna menarik kesimpulan anggota DPR tidak menganggap permasalahan kekerasan seksual bukan hal yang urgent untuk segera dituntaskan.

Tidak diizinkannya masyarakat menyaksikan dan memberikan masukan selama proses pembahasan RUU hari itu dinilai menghalangi proses demokrasi.

“Kita berharap temen-temen selalu mendukung dan mengawal pembahasan UU yang sangat penting bagi kami, bagi korban, karena memang saat ini terus terang kami berhadapan dengan situasi yang sangat genting di penghujung periode dengan fenomena yang kami saksikan kemarin dan itu memperlihatkan secara telanjang dan dengan kasat mata betapa anggota DPR ini yang katanya dewan terhormat, tapi perilakunya jauh dari kata tersebut.”

***

Hingga sekarang, Ratna tak dapat menutupi kekecewaan terhadap anggota panitia kerja. Bagi dia, peristiwa 26 Agustus itu menggambarkan komitmen anggota dewan selama ini untuk menyelesaikan pembahasan RUU.

“Ternyata pada hari H-lah ketahuan sebenarnya, seberapa sih dukungan mereka dan itu hanya terucap. Hanya di permukaan,” kata Ratna.

Sikap mereka dinilai sama sekali tidak sesuai dengan pernyataan yang selama ini dilontarkan sebagian besar anggota dewan ketika tampil di hadapan publik. Di depan masyarakat, kata Ratna, mereka menyatakan mendukung pengesahan RUU menjadi UU.

“Karena apa yang diucapkan dari mulut itu tidak benar-benar dilakukan. Itukan munafik, ciri-ciri orang munafik kan seperti itu. Bilang mendukung (RUU), tapi saat kami berharap mereka melakukan kerjanya dengan baik untuk berdiskusi dan menghasilkan rumusan yang nantinya bisa kami implementasikan mereka tidak hadir. Tidak ada tanggungjawabnya,” kata Ratna dengan nada tinggi.

“Saya sebut ini pelecehan. Jadi saya kira memang saya minta maaf karena ini terlalu bener-bener merendahkan sekali, ini sudah keterlaluan. Kami berharap mereka sadar,” Ratna menambahkan.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dinilai sudah mengatur secara komprehensif untuk menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam melindungi perempuan korban kekerasan seksual. Indonesia, kata dia, butuh UU yang tidak hanya mengatur perbuatan dan sanksi terhadap pelaku, melainkan juga bagaimana pencegahan, pemulihan korban, dan partisipasi masyarakat jika ada korban kekerasan seksual.

“Kan sekarang malah kayak gitu, (korban) diusir karena malah diaggap aib masyarakat. Padahal dia tuh korban yang harusnya dilindungi masyarakat,” ujarnya.

Menurut dia kasus kekerasan seksual terhadap perempuan tidak terakomodir Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP dinilai hanya mengatur delik sebuah tindak pidana dan sanksi tanpa mengatur yang lebih komprehensif, seperti kepentingan korban, hak korban, serta ganti rugi.

“Karena memang proses hukum kita sangat terbatas, bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terbatas mana bisa seperti kasus Baiq Nuril nggak ada aturannya karena pelecehan seksual tidak fisik, itu belum dilindungi. Mau sampai berapa korban berjatuhan, sampai kapan kita menunggu lagi, kok tega-teganya anggota DPR kita membohongi,” kata dia.

Pengesahan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual bisa disahkan tanpa menunggu pengesahan revisi KUHP.

Menurut Koordinator Perubahan Hukum LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Khotimun Sutanti selama ini banyak kasus kekerasan seksual yang berhenti di kepolisian karena dianggap tak cukup bukti untuk dilanjutkan.

Khotimun Sutanti. AKURAT.CO/Maidian Reviani

“Jadi kalau mau tetap mempertahankan KUHP, itu sampai kapan gitu ya korban-korban ini tidak mendapatkan keadilan, kalau RUU PKS ini tidak disahkan, akan semakin banyak korban yang tidak akan mendapatkan keadilan dan itu akan terus bertambah setiap harinya kalau tidak ada payung hukum yang memang sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan seksual,” ujar Khotimun.

Menurut data Komnas Perempuan yang disebutkan Khotimun mencatat sekitar 40 persen kasus yang berhenti di kepolisian karena tidak cukup bukti dan tidak ada pasalnya. Salah satu contohnya kasus Baiq Nuril Maknun. Baiq Nuril merupakan mantan pegawai tata usaha SMA Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang diduga menjadi korban pelecehan seksual secara verbal yang dilakukan bekas kepala sekolah tempatnya bekerja semenjak 2012.

“Baiq Nuril pun mengalami kan ya, ketika dia melaporkan kasusnya kemudian justru ditolak laporannya karena dianggap tidak ada pasalnya, tidak ada kekerasan pelecehan fisik yang dilakukan, hanya verbal, banyak korban-korban yang pelecehan verbal itu tidak sederhana karena itu berdampak seumur hidup bagi seseorang gitu,” tutur dia.

Menurut dia seharusnya DPR mengambil pelajaran dari kasus Baiq Nuril untuk segera mengesahkan RUU tentang Penhapusan Kekerasan Seksual menjadi UU.

Anggota Dewan Pengarah Nasional Forum Pengadaan Layanan Yustina Fendrita sepakat.

Berdasarkan pengalaman FPL selama mendampingi perempuan korban kekerasan, sering menemukan hambatan penanganan hukum karena aparat kepolisian menggunakan KUHP.

“Sehingga pada saat itu kami mengadakan studi dokumentasi terkait penelitian situasi penanganan korban dan salah satu yang kami temukan adalah bahwa di Indonesia saat ini terjadi kekosongan hukum untuk melindungi perempuan korban kekerasan,” kata direktur Yayasan Lambu Ina itu.

Selanjutnya, sejak 2016, FPL bersama jaringan masyarakat sipil merumuskan naskah akademik RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dan mengusulkannya.

Dewan Pengarah FPL Yustina Fendrita. AKURAT.CO/Maidian Reviani

Mereka aktif berdiskusi di DPR hingga membuat beragam aksi, di antaranya Senin SMS. Setiap Senin, seluruh anggota FPL mengirimkan SMS kepada anggota DPR untuk segera membahas dan mengesahkan RUU PKS.

Yustina teringat ketika itu PAN dan PKS menolak RUU. Tetapi mayoritas fraksi menunjukkan dukungan mereka terhadap RUU kala itu.

“FPL melakukan lobi dengan beberapa partai politik untuk menggunakan hak inisiatifnya sehingga RUU ini menjadi inisiatif DPR sejak tahun 2017,” ujarnya.

Tetapi setelah melihat rapat, bahkan pimpinan rapat tak mengizinkan masyarakat sipil menyaksikan, pada 26 Agustus itu, Yustina kecewa sekali.

Apalagi, beberapa fraksi yang dulu menyatakan menginginkan RUU PKS menjadi UU ternyata tidak hadir dalam pembahasan.

Yustina melihat ada semacam ketidakpekaan anggota dewan terhadap perempuan korban kekerasan seksual untuk bisa mendapat perlindungan, pelayanan, dan jaminan hukum.

“Maka dari itu FPL mewakili suara korban ingin mendesak DPR khususnya Komisi VIII, panja RUU PKS bahwa agenda yang sudah diplot oleh DPR Komisi VIII, mohon tidak diulur-ulur dan secara konsisten semua anggota panja dengan serius bisa menghadiri dan bisa menbahas RUU PKS ini. Sehingga pada periode 2019 ini bisa segera disahkan,” tutur Yustin.

***

Eva Nurcahyani dari Gerakan Masyarakat Sipil ketika saya temui siang itu juga tak dapat menyembunyikan kekecewaan terhadap wakil rakyat di Senayan.

“Sungguh kacau sekali kalau misalnya DPR memang justru malah tidak serius membahas ini, seperti itu. Karena kan memang DPR ini adalah wakil rakyat yang harusnya mendengar suara-suara rakyatnya yang bisa dibilang tertindas atau tidak memiliki ketidakadilan, seperti itu,” kata dia.

Koalisi masyarakat sipil yang kecewa terhadap anggota dewan menutut beberapa hal.

Pertama, partai politik melalui fraksi dan pimpinan DPR harus memerintahkan anggota mereka untuk hadir dalam setiap pembahasan. Kedua, mengizinkan masyarakat sipil hadir dan memantau proses pembahasan.

Eva Nurcahyani. AKURAT.CO/Maidian Reviani

Ketiga, pimpinan DPR melakukan pengawasan terhadap kinerja Panja RUU agar menghasilkan kemajuan dalam pembahasan terutama menyepakati judul, sistematika, tindak pidana kekerasan seksual, hak-hak korban dan hukum acara.

“Kami juga meminta Ketua Fraksi untuk memastikan komitmen partai dilaksanakan anggota DPR dalam Panja RUU PKS sehingga janji DPR agar RUU ini bisa disahkan sebelum Oktober 2019 dapat diwujudkan,” katanya.

Keempat, mereka menuntut DPR periode sekarang mengesahkan RUU sebagai bentuk keseriusan legislatif dan eksekutif atas banyaknya kasus kekerasan seksual, namun belum ada dasar hukum bagi aparat memberikan perlindungan bagi korban dan saksi.

***

Pegiat Asian Muslim Action Network Ruby Cholifah menilai lambatnya pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual terjadi karena masih adanya prasangka buruk dan gagal paham dari sebagian anggota parlemen.

Di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pertengahan pekan lalu, Ruby mengatakan masih ada anggota dewan yang melihat RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai masalah alih-alih sebuah solusi pengentasan kekerasan pada perempuan yang berperspektif pada korban.

"Dan mereka membuat kekhawatiran tentang LGBT yang sebenarnya enggak ada di situ. Benarkah partai atau kelompok yang menolak RUU PKS ini memikirkan bangsa ini, atau mereka senang negeri ini terpuruk dengan kekerasan seksual perempuan, inses, yang bisa terjadi kapan saja?" kata Ruby.

Ilustrasi - Pelecehan Seksual. AKURAT.CO/Ryan

Menurut Ruby jika dilihat secara menyeluruh pasal-pasal yang diatur dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual berbicara tentang korban, seperti kompensasi hingga pemulihan.

"Kalau nuansa RUU PKS adalah nuansa perlindungan untuk korban kenapa harus anti? Jangan-jangan mereka (yang menolak) yang berkontribusi pada kasus-kasus ini atau nggak ada niat melakukan perlindungan," kata dia.

Ruby juga menilai suburnya paham radikalisme dan konservatisme di berbagai kalangan menumbuhkan anggapan tidak perlunya ruang bagi perempuan.

Jika ada perempuan yang menjadi korban dan kekerasan seksual, maka perempuan hanya dipandang sebagai objek bukan subjek yang punya entitas.

Padahal jika dilihat dari perspektif agama pun, sejumlah ulama yang tergabung dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia sudah melayangkan surat bahkan Daftar Inventarisir Masalah yang menyatakan kalau RUU PKS tak berseberangan dengan prinsip agama.

"Oleh karena itu saya pikir ini persoalan kepentingan dalam kelompok itu yang punya misi menghalangi perempuan untuk maju yang menganggap perempuan itu obyek bukan subjek yang dihormati dan didengar suara dan pengalamannya. Sehingga kalau kita dengar pengalaman korban mestinya UU berorientasi pada korban," kata dia. []

Baca juga:

Tulisan 1: Kisah Gadis Muda Jadi Korban Ayah dan Kakek Bejat

Tulisan 3: Kecil Sekali Perhatian DPR Kalau Tak Disuarakan Terus: Nasib RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Tulisan 4: Ibu-ibu Ini Harus Sabar Sedikit, Jangan Dianggap Bapak-bapak Setuju Sebar Kekerasan: Menunggu DPR Sahkan RUU



Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

Lindungi Perempuan

Ibu-ibu Ini Harus Sabar Sedikit, Jangan Dianggap Bapak-bapak Setuju Sebar Kekerasan: Menunggu DPR Sahkan RUU

Image

News

Lindungi Perempuan

Kecil Sekali Perhatian DPR Kalau Tak Disuarakan Terus: Nasib RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Image

News

Lindungi Perempuan

Kisah Gadis Desa Jadi Korban Ayah dan Kakek Bejat: Urgensi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

BMKG Prakirakan Wilayah Jakarta Akan Hujan di Siang Hari

Tingkat kelembapan udara pada sepanjang Senin relatif berfluktuasi di kisaran 50 hingga 90 persen.

Image
News
MPR RI

Ketua MPR Apresiasi Langkah Pemerintah Cairkan Insentif Bagi Para Tenaga Medis

Mereka gigih menjaga keselamatan nyawa pasien, walaupun dengan resiko tinggi tertular Covid-19.

Image
News

Lima Lokasi Layanan SIM Keliling di Jakarta Hari Ini

Layanan SIM Keliling (Simling) hanya menyediakan perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku saja.

Image
News
MPR RI

Ada Potensi Tsunami Hingga 20 meter, MPR Desak Pemda di Selatan Jawa Giatkan Mitigasi

Walaupun dari aspek waktu peristiwa tsunami itu belum bisa diketahui, Pemda dan masyarakat setempat harus terus meningkatkan kewaspadaan.

Image
News

Prakiraan Cuaca Senin dan Selasa, Wilayah Jateng Diguyur Hujan Sedang hingga Lebat

Sejumlah aktivitas atmosfer Rossby Ekuatoria dan Madden Jullian Oscillation terjadi di wilayah Indonesia.

Image
News
DPR RI

Putusan Soal Premi JKP di RUU Cipta Kerja Tak Akan Memberatkan Pekerja

JKP adalah kebijakan pemberian jaminan tambahan berupa asuransi yang akan memberikan tiga fasilitas kepada pekerja yang terdampak PHK.

Image
News

Terpental Beberapa Meter, Sandra Tewas setelah Motornya Dihantam dari Belakang

Pengendara sepeda motor tiba-tiba berbelok langsung tanpa memberikan tanda atau menyalakan lampu sen.

Image
News

Pelaku Sindikat Pengiriman Pekerja Migran ke Malaysia Ditangkap

Satgas Pamtas juga menggagalkan pengiriman empat orag PMI secara ilegal.

Image
News

Jangan Mau Menang Saja, Parpol Harus Bertanggung Jawab Kepatuhan Prokes

Jangan hanya menyerahkan kepada aparat penegak hukum atau lembaga penyelenggara pilkada di tingkat daerah.

Image
News

Bawaslu: Potensi Keterlibatan ASN di Pilkada 2020 Tinggi

Bawaslu sudah bergerak melakukan pengawasan terkait dengan netralitas aparatur sipil negara.

terpopuler

  1. Sri Mulyani Bebaskan Pajak Mobil Baru, Ferdinand Hutahaean: Jangan Begitu Bu!

  2. Klasemen Sementara Liga Inggris: Everton Duduk Nyaman di Puncak

  3. Kisah Eks Pasien Covid-19: Teman Paling Setia di Wisma Atlet adalah Kesepian

  4. Meski Pandemi, 5 Zodiak Ini Justru Jadi Magnet Uang Lho!

  5. Sindir Tito Karnavian Soal Pilkada, Sudjiwo Tedjo Ujung-ujungnya Malah Begini!

  6. Pengkhianatan G30S/PKI, Adi Prayitno: Saya Tidak Melihat Ada Propaganda

  7. Anies Pamer Hasil Naturalisasi Sungai Kanal Banjir Barat

  8. Pemprov DKI Kremasi Ratusan Jenazah yang Diduga Terpapar Corona 

  9. Protokol Kesehatan Covid-19 Anies Baswedan Dicuekin Pedagang Binaan

  10. Reza Artamevia Terlibat Narkoba Lagi, Aaliyah Massaid: Ibu yang Pertama Kali Minta Maaf

tokopedia

fokus

Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT
Webinar Akurat: Resesi Ekonomi

kolom

Image
Dr. Abd. Muid N., MA.

Pandemi dan Pohon Khuldi

Image
UJANG KOMARUDIN

Pilkada yang Tak Ditunda

Image
Arif Hidayat

3 Cara untuk Anda Bisa Menjadi Karyawan Terbaik

Image
Muhtar S. Syihabuddin

Jalan Berliku Politik Gus Ami

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
News

5 Potret Shanaya Arsyila Pramana, Cucu Pramono Anung yang Menggemaskan

Image
News

5 Gaya Istri Bupati Trenggalek Novita Hardini Pakai Kebaya, Memesona!

Image
News

Ulang Tahun Pernikahan ke-35, KSP Moeldoko Beri Kejutan Manis Kepada Istri