image
Login / Sign Up

Sejarah Gerakan Anti Poligami di Indonesia

Maidian Reviani

Pro Kontra

Image

Ilustrasi - Cokelat dan Cinta Valentine | AKURAT.CO/Candra Nawa

AKURAT.CO Istilah poligami kembali menjadi sorotan nasional jelang pemilu lalu setelah Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie menegaskan partainya menolaknya.

Sebagian kalangan mendukung sikap PSI, tetapi sebagian lagi justru mengecamnya, bahkan menuduh ada kepentingan politik.

Pembicaraan tentang poligami makin hangat setelah pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat mewacanakan melegalkan poligami melalui qanun hukum keluarga, walaupun sebenarnya sudah ada Undang-Undang tentang Perkawinan yang mengatur.

baca juga:

Pro kontra tentang rencana pembuatan peraturan daerah itu tak hanya terjadi di Aceh, tetapi juga secara nasional. Kalau menilik sejarah bangsa ini, sesungguhnya isu ini sudah menjadi perhatian sejak masa lalu. Dalam The History of Java yang ditulis oleh Thomas Stamford Raffles menyebutkan poligami merupakan praktik yang merugikan penduduk dan menyebabkan kesengsaraan. Praktik ini dibolehkan di Jawa, seperti di banyak negara Islam lainnya, baik secara hukum atau agama, meskipun tidak banyak yang mempraktikannya. Disebutkan, kemungkinan karena mudahnya proses menceraikan istri dan menikah lagi, mengakibatkan berkurangnya keinginan untuk memiliki istri lebih dari satu secara bersamaan.

Edisi kali ini yang terdiri dari enam bagian tulisan, mengetengahkan isu poligami dengan mengangkat pandangan dari kalangan yang pro dan kontra. Ada perspektif sejarah, sosial, ada pula agama Islam yang disampaikan oleh tokoh Majelis Ulama Indonesia dan Front Pembela Islam. Selamat membaca.

***

* Pada masa kerajaan, poligami digunakan untuk kepentingan politik dalam hal perluasan kekuasaan.
* Kongres Perempuan Indonesia pertama itu melahirkan banyak perempuan yang progresif menentang dominasi lelaki atas perempuan dalam perkawinan.
* Salah satu tokoh perempuan yang terkenal dengan pemikiran-pemikiran feminis barat pada masa itu adalah Suwarni Prungodigodo.

***

Apabila melacak jejak sejarah, praktik poligami di bumi Nusantara sudah ada sejak masa lalu.

“Ketika Islam masuk, praktik itu memang sudah ada. Dan terus terjadi di kerajaan-kerjaan Islam juga,” kata dosen Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta Rhoma Dwi Aria Yuliantri dalam sebuah diskusi FeminisTalk: Menyoal Aturan Poligami di Indonesia di Jakarta.

Dosen Sejarah UNY, Rhoma Dwi. AKURAT.CO/Herry Supriyatna

Pada masa kerajaan, poligami digunakan untuk kepentingan politik dalam hal perluasan kekuasaan.

“Antar satu kerajaan dengan kerajaan yang lain untuk memperluas kekuasaan, itu terjadi.”

Dalam The History of Java yang ditulis oleh Thomas Stamford Raffles menyebutkan poligami merupakan praktik yang merugikan penduduk dan menyebabkan kesengsaraan.

“Hukum yang memperbolehkan praktik poligami ini hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu saja, sedangkan rakyat kebanyakan hanya memiliki satu orang istri. Karena perbandingan jumlah antara kedua jenis kelamin ini sama, maka distribusi kekayaan dan kekuasaan bisa merugikan perempuan,” ujar Raffles dalam The History of Java.

Disebutkan pula, di Jawa hanya kelas petinggi dan raja yang bisa beristri lebih dari satu. Semua petinggi, mulai dari mangkubumi ke bawah, menurut adat hanya bisa beristri dua, sementara sang raja mempu empat istri. Para mangkubumi ini biasanya mempunyai selir 3-4 orang, sedangkan selir raja bisa sebanyak 8-10 orang.

Barulah setelah memasuki zaman modern yang ditandai dengan penemuan-penemuan teknologi baru, seperti mesin cetak, mulai terjadi gerakan kaum perempuan terdidik menentang praktik poligami.

Mereka mengungkapkan keresahan terhadap praktik-praktik poligami yang terjadi selama ini. Mereka menggugat perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri lebih dari satu orang.

“Misal Rohana Kudus, menggugat poligami dengan menulis di surat kabar,” kata Rhoma.

Rohana Kudus kelahiran Koto Gadang, Kabupaten Agam, 20 Desember 1884. dengan nama Siti Roehana. Tokoh perempuan bernama asli Siti Roehana ini tak lain saudara tiri Perdana Menteri pertama RI Soetan Syahrir. Dia bibinya penyair Chairil Anwar dan sepupunya Haji Agus Salim (Republika).

Rohana Kudus seorang jurnalis perempuan yang meniti karir dari surat kabar Poetri Hindia pada 1908 di Batavia – koran perempuan pertama di Indonesia.

Setelah Poetri Hindia tak terbit, Rohana Kudus bergabung dengan Oetoesan Melajoe yang terbit sejak 1911. Rohana Kudus kemudian menerbitkan surat kabar Soenting Melajoe pada 10 Juli 1912.

Keresahan yang dialami kaum perempuan lambat laun menyatukan – kaum terdidik ketika itu – berkumpul dalam kongres di Yogyakarta, 22-25 Desember 1928. Isu poligami menjadi perdebatan panas para aktivis perempuan pada kongres pertama itu.

Kongres Perempuan Indonesia pertama itu melahirkan banyak perempuan yang progresif menentang dominasi lelaki atas perempuan dalam perkawinan. Pada masa itu, di negeri ini masih banyak perempuan yang takut meninggalkan adat dan tradisi patuh terhadap kaum lelaki.

Ilustrasi  AKURAT.CO/Candra Nawa

Salah satu tokoh perempuan yang terkenal dengan pemikiran-pemikiran feminis barat pada masa itu adalah Suwarni Prungodigodo.

Menurut literatur, pada 1930-an, Suwarni menaruh perhatian serius terhadap isu keseteraan gender.

Dalam Kongres Perempuan Indonesia II yang diadakan pada 20-24 Juli 1935 di Jakarta, Suwarni kesal dengan isi ceramah Ratna Sari yang mewakili organisasi perempuan sayap Persatuan Muslim Indonesia di Sumatera Barat. Pidato Ratna Sari dianggap pro terhadap poligami.

Setelah Suwarni mendapatkan giliran berpidato, dia mendebat keras pernyataan Ratna Sari. Bagi Suwarni, poligami merendahkan kaum hawa.

Menteri Sosial pada Kabinet Syahrir II, Maria Ulfa, yang ketika itu menjadi penasihat kongres sampai turun tangan menengahi perdebatan itu. Solusi yang dia tawarkan ketika itu agar dalam kongres II jangan memutuskan soal isu poligami agar tak terjadi perpecahan.

Maria Ulfa yang merupakan menteri perempuan pertama itu juga menjadi salah satu tokoh menentang keras wacana pemerintah Belanda menerbitkan undang-undang tentang pencatatan pernikahan.

Ketika itu, pemerintah Belanda berencana membuat aturan yang isinya penduduk pribumi yang ingin menikah lagi harus mencatatkan diri di kantor pencatatan pernikahan. Setelah dicatatkan, pernikahan pertama batal.

“Maria Ulfa ini ada pertentangan luar biasa. Ketika rencana UU ini tidak jadi dikeluarkan, golongan yang tidak setuju ini muncul lagi, dan diskusi menjadi panas. Dia tidak setuju karena kalau dia setuju nanti akan memberikan dampak terhadap pribumi sendiri. Maka dia tolak rencana itu makanya tidak ada pencatatan,” ujar Rhoma.

Maria Ulfa pernah menempuh studi hukum di Leiden. Dia perempuan pribumi pertama yang lulus pendidikan hukum.

Setelah merdeka, Indonesia masih mewarisi hukum Belanda.

“Ada bayangkan kita merdeka urusannya banyak. UU saja tidak punya, termasuk persoalan perkawinan dan lain sebagainya, kemudian bingung siapa wakil Indonesia. Kemudian persoalan ekonomi negara, wilayah Indonesia banyakan sangat ruwet sekali. Dan tentang persoalan poligami juga menjadi sebuah keruwetan negara baru merdeka.”

Memasuki periode reformasi 1998, kata Rhoma, praktik poligami di negeri ini makin menjadi-jadi. Bahkan, melakukan poligami dianggap sebagai kebanggaan tersendiri.

“Bahkan ada pelatihan-pelatihan untuk poligami, dengan membayar Rp3 juta kalau nggak salah ya. Cara cepat beristri tiga dan empat. Tapi intinya itu. Kita dihadapkan dengan agama yang sudah muncul sejak lama, tapi tantangan yang berbeda dan di era yang beda juga.”

Bahkan, pernah malah ada pemberian Poligami Award 2013 terhadap pengusaha yang poligami dari Forum Silaturahmi Jurnalis Muslim. Selain itu, kampanye poligami juga makin genjar, melalui beragam media.

Praktik poligami semakin diperkukuh oleh tokoh panutan masyarakat yang memberikan contoh nikah lagi.

“Semacam mengampanyekan (poligami), seperti ada AA Gym. Soekarno juga melakukan poligami kan? Karena dia juga tokoh. Jadi ada tokoh atau figure-figure melegalkan dengan ruang yang berbeda,” kata dia.

Poligami sudah ada sejak dulu. Menurut Rhoma bedanya dengan zaman sekarang terletak pada level perdebatannya.

Dulu isu ini menjadi perdebatan tingkat elite. Maria Ulfa, kata Rhoma, ketika itu pernah melaporkan persentasi kaum perempuan yang tidak bisa baca dan tulis sekitar 90 persen.

“Tapi itu tantangnnya, kalau dulu orang hanya terbatas dengan intelek dan lain sebagainya, kemudian kalau sekarang kemasyarakatan ada bekal informasi, tapi memakan informasi dengan cara mentah-mentah. Makanya ini harus diimbangi.”

Menyelami persoalan poligami, kata Rhoma, bukanlah perkara gampang hanya dengan hanya melihat masa lalu. Sebab, ruang dan waktu yang berbeda menimbulkan agen dan kontes yang berbeda pula.

“Kita ruangnya berbeda, akhirnya akan berbeda. Waktu yang berbeda, situasinya juga akan berbeda kan. Jadi perdebatannya berbeda, tapi perdebatan itu sudah ada sejak lama sebenarnya,” kata Rhoma.

Menurut catatan Rhoma, poligami ini dilihat dari praktik dan legalitas.

Secara praktik, kata dia, poligami memang sejak dulu tidak pernah jauh dari peran agama, bahkan itu terjadi sejak masih kerajaan Hindu dan Buddha.

Dan dari sudut pandang legalitas, poligami dari dulu memang sudah ada, tapi tidak ditulis secara hukum yang jelas. []

Baca juga:

Tulisan 1: Sejarah Gerakan Anti Poligami di Indonesia

Tulisan 2: Tak Rela Dimadu: Banyak Perempuan Terpaksa Mau Dipoligami, Tapi Kemudian Minta Cerai

Tulisan 3: Suami Ingin Tambah Istri Biasanya Punya Sejuta Alasan untuk Disampaikan: Temuan-temuan Riset

Tulisan 4: Sudahlah Kampanye Poligaminya, Apanya Sih yang Dicari?

Tulisan 5: Saya Ada Kawan Istrinya 4, Anaknya 32, Diurusin Semua: Dengar Pendapat Habib Novel dan Ustaz Tengku soal Poligami

Tulisan 6: Mengapa Harus Qanun Poligami, Padahal Sudah Ada UU: Pro Kontra dari Aceh

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

Pro Kontra

Mengapa Harus Qanun Poligami, Padahal Sudah Ada UU: Pro Kontra dari Aceh

Image

News

Pro Kontra

Saya Ada Kawan Istrinya 4, Anaknya 32, Diurusin Semua: Dengar Pendapat Habib Novel dan Ustaz Tengku soal Poligami

Image

News

Pro Kontra

Sudahlah Kampanye Poligaminya, Apanya Sih yang Dicari?

Image

News

Pro Kontra

Suami Ingin Tambah Istri Biasanya Punya Sejuta Alasan untuk Disampaikan: Temuan-temuan Riset

Image

News

Pro Kontra

Tak Rela Dimadu: Banyak Perempuan Terpaksa Mau Dipoligami, Tapi Kemudian Minta Cerai

Image

News

INFOGRAFIS Pro Kontra Tabloid Indonesia Barokah

Image

Video

VIDEO Revitalisasi Rusun Klender yang Penuh Pro Kontra

Image

News

Pro Kontra TKA

Fraksi Golkar di DPR RI Tolak Pembentukan Pansus Angket TKA

Image

Hiburan

KOREA

Penampilan Baru Kang Daniel Tuai Pro Kontra Penggemar

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

KPK Klaim Ada Kemajuan dari Kerja Tim Transisi untuk Analisis Revisi UU

Progresnya tentu saja ada banyak yang lebih detil yang sudah kami petakan, baik di bidang SDM, kewenangan-kewenangan dan di penindakan.

Image
News

Selasa Dini Hari, 20 Mahasiswa yang Bertahan di Depan Gedung DPR Sudah Bubarkan Diri

Sebanyak 20 mahasiswa yang bertahan di depan gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, sudah membubarkan diri.

Image
News

Seskoal Jadi Tuan Rumah PKB Juang 2019

Lebih dari 1.400 Perwira Siswa dan Dosen dari enam lembaga pendidikan TNI dan Polri berkumpul di PKB Kejuangan 2019.

Image
News

Demo Usai, Pagar Gedung DPR yang Dirusak Mahasiswa Mulai Diperbaiki

Pagar gedung DPR/MPR di Senayan, Jakarta, kini tengah diperbaiki oleh petugas atau tukang las listrik.

Image
News

Puluhan Massa Masih Bertahan di Depan Gedung DPR Hingga Malam

Puluhan mahasiswa masih bertahan hingga pukul 00.00 WIB, Senin (23/9/201) malam, usai menggelar aksi demonstrasi.

Image
News

OTT Direksi Perum Perindo Diduga terkait Pengurusan Kuota Impor Ikan

KPK makin gahar pasca UU KPK direvisi.

Image
News

KPK Amankan Uang Ratusan Ribu US Dolar Hasil OTT Direksi Perum Perindo

Ada sembilan orang ditangkap.

Image
News

KPK Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Suap Bupati Pakpak Bharat

Ketiga tersangka telah ditahan KPK.

Image
News

Aksi Demonstrasi Mahasiswa di Depan Gedung DPR Akan Dilanjutkan Besok

Perwakilan mahasiswa itu berjanji untuk melanjutkan aksi unjuk rasa pada Selasa (24/9/2019) esok.

Image
News

KPK Amankan 9 Orang Hasil OTT, Tiga Diantaranya Direksi Perum Perindo

Terkait impor ikan.

trending topics

terpopuler

  1. Ikuti Saran Barbie Kumalasari, Boy William Ngaku Tetap Sampai Berbarengan dengan Penumpang Kelas Ekonomi

  2. Mantan Sesmenpora Bakal Beberkan Cara Imam Nahrawi Memperkaya Diri Sendiri

  3. Moeldoko Sebut KPK Hambat Investasi, Said Didu: Izinkan Saya Tertawa

  4. Jokowi Kumpulkan Para Menteri, Jansen: Inilah Akibat Semua Masalah Tumpuk Jadi Satu

  5. Tiga Mahasiswa yang Meninggal Saat Demo di Uncen Diduga Akibat Peluru Karet

  6. Pengakuan Tjahjo Kumolo, Satu-satunya Menteri Jokowi yang Tidak Pernah ke Luar Negeri

  7. Gibran: Saya Juga Baru Pulang dari Jakarta dan Dapat Laporan Soal Spanduk-spanduk Itu

  8. Gibran Ingin Daftar Calon Wali Kota Solo Lewat PDIP, Rudy: Woo, Sudah Tutup

  9. Budiman Sudjatmiko Pastikan Besok Tidak Ada Pengesahan RUU KUHP di DPR

  10. ESA Tangkap Gambar Tak Biasa dari Planet Mars, Ada Apa?

fokus

Bencana Lingkungan
Abortus
BJ Habibie Tutup Usia

kolom

Image
Abdul Aziz SR

DPR dan Parlemen Modern

Image
Alfarisi Thalib

Era Airlangga, Golkar Cenderung Feodal dan Oligarkis

Image
Ujang Komarudin

Gigitan Terakhir KPK

Image
Damai Mendrofa

Menangani Penyu, Sampai Tak Ada yang Ganggu

Wawancara

Image
Hiburan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Jadikan JILF Sebagai Pemantik Imajinasi

Image
Ekonomi

Eksklusif Mochamad Soebakir: Sebagai 'Jembatan' Konsultan Pajak Fungsinya Vital

Image
Olahraga

Bianca Andreescu

"Memenangi AS Terbuka Sebenarnya Terasa Aneh"

Sosok

Image
News

Dikabarkan Hengkang dari PAN, 7 Fakta Menarik Faldo Maldini

Image
News

8 Potret Hangat Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri bersama Keluarga, Ayah Idaman!

Image
News

Jadi Plt Menpora Gantikan Imam Nahrawi, Ini 5 Fakta Sepak Terjang Karier Hanif Dhakiri