image
Login / Sign Up

Berkali-kali Kawin dan Kandas Semua: Angka Nikah Dini di Berbagai Daerah yang Mencengangkan

Herry Supriyatna

Nikah Cepat

Image

Ilustrasi - Cokelat dan Cinta Valentine | AKURAT.CO/Candra Nawa

AKURAT.CO * Tapi keadaan ternyata tak seperti yang dibayangkan. Pernikahan kedua pun kandas. Hanya bertahan sekitar setahun. Suami minggat entah kemana.
* Belajar dari kasus anak Surti yang mengalami kelainan, menurut Sitti, kalaupun pernikahan dini benar-benar sudah tidak bisa dicegah, langkah terbaik yaitu menunda kehamilan sampai organ reproduksi betul-betul telah matang.
* Secara global, angka perkawinan anak di Indonesia berada diurutan ketujuh dunia dan peringkat kedua di Asia Tenggara.

***

Surti (bukan nama sebenarnya) masih berusia 15 tahun ketika dinikahkan orangtuanya dengan seorang pemuda desa.

baca juga:

Tak lama setelah menikah, remaja Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, itu, mengandung. Kemudian melahirkan. Pada perkembangannya, anak Surti mengalami stunting.

Stunting ditandai dengan tinggi badan dan berat badan anak lebih rendah ketimbang tinggi badan anak seusianya. Stunting biasanya akibat malnutrisi kronis sejak bayi dalam kandungan sampai masa awal kelahirannya.

Di luar dugaan, tak lama setelah melahirkan, Surti ditinggal minggat suami.

Untuk keluar dari himpitan persoalan, Surti memutuskan menikah lagi dengan orang lain. Pada pernikahan yang kedua, dia punya anak lagi.

Tapi keadaan ternyata tak seperti yang dibayangkan. Pernikahan kedua pun kandas. Hanya bertahan sekitar setahun. Suami minggat entah ke mana.

Setahun kemudian, Surti kembali membangun rumah tangga baru untuk yang ketigakali. Lagi-lagi, dia mendapatkan lelaki yang tidak jelas. Baru sebulan menikah, suami Surti melarikan diri begitu saja. Keadaan makin runyam, pada waktu ditinggal pergi suami, Surti tengah mengandung.

Surti menjaga kehamilan dari suami ketiga sampai melahirkan. Anak Surti kembali lahir dengan keadaan stunting.

***

Pada 2017 lalu, komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sitti Hikmawatty menemui Surti di Mamuju.

Sitti prihatin dengan keadaan ibu rumah tangga yang berusia muda itu.

“Semua suaminya pergi begitu saja, tidak menceraikan si ibu ini. Jadi nggak ada status,” kata Sitti ketika saya wawancara melalui telepon, baru-baru ini.

Sitti Hikmawatty. AKURAT.CO/Abdul Haris

Kasus Surti merupakan satu dari sekian banyak pernikahan dini di negeri ini yang terpantau. Betapa menikah di usia anak tak hanya merugikan perempuan, melainkan juga terhadap tumbuh kembang anaknya. Bahkan, salah satu anak Surti, kata Sitti, mengalami sindrom down.

Dan kasus seperti yang dialami Surti pula yang menjadi salah satu dasar kenapa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya soal batas usia perkawinan anak ketika itu dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Aturan batas usia pernikahan sebelum digugat: Pasal 7 ayat 1 menentukan batas minimal usia perkawinan perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun.

Tahun 2017, MK mengabulkan gugatan. Mahkamah menilai beleid itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan UU tentang Perlindungan Anak. Ketentuan soal usia pada UU Perlindungan Anak menyebutkan anak-anak merupakan yang berumur di bawah 18 tahun. Artinya, mereka yang masih berusia di bawah itu masuk kategori anak-anak.

Belajar dari kasus anak Surti yang mengalami kelainan, menurut Sitti, kalaupun pernikahan dini benar-benar sudah tidak bisa dicegah, langkah terbaik yaitu menunda kehamilan sampai organ reproduksi betul-betul telah matang. Perempuan ideal untuk hamil itu minimal usia 20 tahun ke atas karena pada masa itu alat reproduksinya sudah siap dibuahi.

"Mangkanya kalau kita tidak bisa atau tidak mampu lagi mencegah pernikahan dini, maka kita sarankan adalah menunda kehamilan sampai organ reproduksinya benar-benar siap dibuahi secara benar. Daripada kayak begitu, tiga anaknya jadi stunting," kata Sitti.

***

Pada 2016, Provinsi Kalimantan Selatan menjadi daerah yang masuk predikat paling banyak angka pernikahan dini yaitu 33,94 persen dari jumlah seluruh perkawinan.

Kemudian, Kalimantan Utara 31,89 persen, Papua Barat 31,68 persen, Kalimantan Tengah 30,94 persen, Kalimantan Barat 30,86, Kalimantan Timur 30,40 persen, Sulawesi Tengah 30,20 persen, Jambi 29,86 persen, Sulawesi Selatan 29,47 persen, dan Sulawesi Tenggara 29,32 persen.

Data ini berasal dari Badan Pusat Statistik yang terbaru yang dirilis oleh KPAI. Sebenarnya semua provinsi tercakup dalam data, tetapi pada tulisan ini hanya diambil 10 provinsi yang terbanyak kasusnya dalam tiga tahun: 2016-2017-2018.

Pada 2017, Kalimantan Selatan masih menjadi daerah terbanyak pernikahan dini, bahkan angkanya naik menjadi 36,13 persen.

Sulawesi Tenggara juga mengalami kenaikan angka dari tahun sebelumnya menjadi 35,10 persen. Begitu juga dengan Kalimantan Tengah, naik keurutan tiga provinsi terbanyak pernikahan dini yaitu 34,63 persen. Sulawesi Barat – tempat Surti tinggal --- menjadi 34,00 persen atau naik 7,78 persen dari tahun lalu.

Kalimantan Barat mengalami kenaikan, menjadi 32,88 persen. Kabupaten Bangka Belitung naik jadi 32,15 persen dari tahun sebelumnya yang hanya 28,79 persen.

Perkawinan usia anak di Indonesia 2008-2018. Dok: KPPPA

Maluku Utara juga mengalami peningkatan signifikan dari 23,40 persen menjadi 31,04 persen. Sulawesi Selatan juga begitu, naik menjadi 30,43 persen.

Sementara Provinsi Kalimantan Utara tercatat mengalami penurunan angka dari 31,89 persen menjadi 30,76 persen pada 2017. Sulawesi Tengah pun turun dari 30,20 persen di tahun 2016 menjadi 29,94 persen.

Secara keseluruhan provinsi, persentase pernikahan dini pada 2017 naik menjadi 22,91 persen dibandingkan tahun sebelumnya: 22,35 persen.

Pada 2018 atau setahun setelah putusan Mahkamah Konstitusi memenuhi gugatan terhadap UU Perkawinan, angka perkawinan anak tercatat mengalami penurunan.

Misalnya, Kalimantan Selatan yang pada dua tahun terakhir selalu terbanyak, pada tahun 2018 menurun menjadi 17,60 persen. Provinsi tersebut berada di bawah Sulawesi Barat 19,40 persen, Kalimantan Tengah 19,10 persen, dan Sulawesi Tenggara 19,00 persen.

Kalimantan Barat tercatat 17,50 persen, Sulawesi Tengah 15,80 persen, Nusa Tenggara Barat 15,50 persen, Gorontalo 15,30 persen, Sulawesi Utara 14,90 persen, dan Bengkulu 14,30 persen.

Secara global, angka perkawinan anak di Indonesia berada diurutan ketujuh dunia dan peringkat kedua di Asia Tenggara.

***

Ada sejumlah alasan yang disampaikan orangtua untuk membenarkan terjadinya pernikahan dini.

Di antaranya, kemiskinan. Kasus ini seperti yang dialami keluarga Surti di Kabupaten Mamuju. Dengan lebih cepat menikahkan anak gadis, orang tua akan lebih cepat lepas dari beban untuk menanggungnya.

"Jadi dengan kesulitan ekonomi sekarang orang berpikir bahwa menikahkan anak secepat mungkin itu bisa mengatasi kesulitan, padahal justru sebaliknya,” kata Sitti.

Padahal menikahkan anak secara cepat bukan solusi tepat. Tak sedikit kejadian, begitu mereka mulai membangun keluarga justru timbul masalah baru.

“Ketika sebuah keluarga dibangun dalam kondisi yang tidak siap nanti punya anak itu malah lebih parah lagi kondisinya," Sitti menambahkan.

Tragisnya lagi, sebagian anak perempuan yang dinikahkan cepat-cepat dengan alasan kemiskinan, bukan menjadi istri pertama, melainkan yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya.

"Jadi misalnya sebuah keluarga yang memiliki anak perempuan dia coba nikahkan dengan tokoh masyarakat sekitar rumahnya, umumnya tidak menjadi istri pertama dan satu-satunya, tetapi menjadi istri tambahan baik itu siri maupun resmi. Dan si laki-laki ini biasanya berstatus duda beranak satu.”

Di Indonesia, ada korelasi yang kuat antara pernikahan dini dan perceraian. Apalagi didasari faktor ekonomi, pernikahan dini, sebagian besar tidak akan langgeng.

“Pernikahannya tidak sampai enam bulan," kata Sitti.

Komposisi penduduk Indonesia pada 2018. Dok: KPPPA

Alasan lain yang diberikan untuk pernikahan dini adalah adanya kepercayaan bahwa ketika seorang anak lelaki masuk masa baligh atau anak perempuan mengalami menstruasi pertama sudah dianggap telah matang sehingga harus dinikahkan.

Sitti mengatakan baligh dan menstruasi memang menjadi penanda kedewasaan seorang anak, tetapi bukan berarti mereka harus segera dinikahkan.

"Secara fisik misalnya si anak yang sudah menstruasi berarti sudah mengalami perubahan rahim ya. Nah, bayangkan perubahan rahim yang awalnya sebesar telur itu masih membutuhkan sedemikian rupa proses sampai dengan usia 23 tahun supaya dia siap untuk mengembang dan bisa memberikan makanan secara optimal kepada janin," kata Sitti.

Masalah serius yang mungkin dialami anak perempuan kalau dinikahkan terlalu cepat adalah kesehatan.

Kehamilan prematur dan melahirkan pada usia 15 tahun sampai 19 tahun memiliki resiko tinggi kematian pada ibu. Kehamilan premature menjadi menjadi penyebab kematian kedua terbesar ibu.

"Jadi anak-anak usia 15-19 tahun ini jika dia hamil dan melahirkan maka tingkat komplikasi yang disebabkan dan berakhir pada kematian juga menjadi besar. Jadi komplikasi saat kehamilan dan melahirkan adalah penyebab kematian kedua terbesar untuk anak perempuan usia 15-19 tahun," kata Sitti.

Dampak buruk pernikahan dini berikutnya yaitu membuat anak putus sekolah. Artinya, jangan karena alasan ekonomi, lantas orangtua memutus pendidikan anak untuk meraih masa depan yang lebih baik, misalnya mendapat pekerjaan yang layak.

"Makanya kita mencoba memutuskan rantai setan atau rantai kemiskinan yang dapat berikat ke mana-mana. Anak yang miskin, terus sekolahnya gak tinggi, sekolahnya gak tinggi gak mendapatkan pekerjaan yang mencukupi, dia miskin lagi, terus dinikahin lagi, kesehatannya buruk, terus muter seperti itu aja," kata Sitti.

Rata-rata pendidikan perempuan yang menikah muda. Dok: KPPPA

Anak yang menikah dini juga ikut berkontribusi pada angka partisipasi pendidikan yang rendah.

Berdasarkan data BPS dan Susenas, pada 2016, persentase perempuan usia 20-24 tahun yang pernah menikah sebelum usia 18 tahun tidak punya ijazah 8,68 persen, kemudian pada 2017 mengalami kenaikan menjadi 9,30 persen, tetapi turun lagi tahun berikutnya 2018 menjadi 9,4.

Kemudian yang hanya lulusan SD/sederajat pada 2016 tercatat 42,11 persen, menurun pada 2017 menjadi 35,58 persen, menurun lagi pada 2018 menjadi 33,9 persen.

Lulusan SMP pada 2016 tercatat 37,67 persen, naik signifikan pada 2017 menjadi 44,08 persen, naik sedikit menjadi 44,09 persen.

Sedangkan lulusan SMA/sederajat pada 2016 tercatat 11,33 persen, kemudian turun pada tahun 2017 menjadi 10,93 persen, naik lagi pada tahun 2018 menjadi 11,08 persen.

Sementara persentase anak perempuan yang menikah dini yang memiliki ijazah perguruan tinggi jauh lebih sekali dibandingkan tingkat Pendidikan di bawahnya. Pada 2016 tercatat hanya 0,21 persen, pada 2017 turun menjadi 0,11 persen.

Data tersebut menggambarkan perempuan yang menikah sebelum 18 tahun paling banyak hanya menyelesaikan pendidikan SMP/sederajat.

Padahal pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa, ”Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.”

Hal itu juga didukung Pasal 60 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa: (1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakal, dan tingkat kecerdasannya. (2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualilas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Sitti menekankan menikahkan anak perempuan terlalu cepat bukan jalan keluar dari himpitan kemiskinan. Justru sebaliknya, akan menjadi babak baru.

***

Dua sejoli yang masih sekolah SMP di Bantaeng, Sulawesi Selatan, pada 2018, lalu, bersikeras ingin kawin. Umur anak lelakinya baru 15 tahun 10 bulan, sedangkan yang perempuan masih 14 tahun 9 bulan.

Karena umur mereka dianggap belum cukup untuk menikah, KUA menolak menolak dengan menerbitkan blangko N9 (penolakan pencatatan).

Rupanya kedua sejoli benar-benar ngebet. Gagal di KUA, mereka mendaftarkan permohonan dispensasi menikah ke Pengadilan Agama Bantaeng. Pengadilan pun mengabulkan dengan memberikan dispensasi kepada kedua bocah itu.

Kasus itu sempat heboh. Menurut Sitti seharusnya persyaratan memperoleh dispensasi usia pernikahan lebih diperketat lagi untuk menekan angka pernikahan dini.

"Kita menyoroti pada banyak pihak, karena terkait pernikahan dini kan masih jika kita dikabulkan kalau ada persetujuan dari pengadilan setempat. Jadi pakai pengecualian ya. Tentu dalam hal ini kita mendorong agar tidak mudah menyetujui untuk orangtua menikahkan anak diusia dini," ujarnya.

Dalam sebuah seminar bertema Hari Perempuan Internasional: Memaknai Putusan Mahkamah Konstitusi dan Sinergitas dalam Pencegahan Perkawinan Anak, Ketua KPAI Susanto juga menyoroti masalah dispensasi.

Menurut dia dispensasi usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih disalahgunakan masyarakat.

"Dispensasi usia nikah sering disalahartikan bukan lagi darurat," kata Susanto.

Susanto, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia . AKURAT.CO/Chodijah Febriyani

Menurut dia sejumlah dispensasi pernikahan yang sifatnya darurat praktiknya dilakukan pada kondisi yang bukan keadaan terpaksa.

Contoh di Bantaeng, kata dia, merupakan dispensasi perkawinan yang tidak sesuai prosedur. Saat itu, dispensasi diberikan oleh pengadilan atas permohonan dengan alasan calon laki-laki ingin menikah lantaran takut tidur sendirian.

Dia mengatakan itu hanya contoh kasus bagaimana dispensasi pernikahan tidak dipraktikkan sesuai peruntukannya. Dengan temuan kasus-kasus serupa, tentu menjadi peluang perkawinan di bawah umur dapat terjadi melalui dispensasi.

Dia mengatakan itu hanya contoh kasus bagaimana dispensasi pernikahan tidak dipraktikkan sesuai peruntukannya. Dengan temuan kasus-kasus serupa, tentu menjadi peluang perkawinan di bawah umur dapat terjadi melalui dispensasi.

Atas persoalan tersebut, ketua KPAI memandang memang kantor urusan agama dan pengadilan saat ini membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki perspektif perlindungan anak sehingga aturan dispensasi pernikahan ketat dan sesuai peruntukan.

"Semakin hakim memiliki perspektif anak, maka ikhtiar dispensasi itu tidak terlalu longgar. Dispensasi permohonan masyarakat itu memiliki beragam pemicu seperti kultural, sosial, ekonomi dan lainnya. Faktanya seperti itu," kata dia.

Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati dalam laporan Antara menyebutkan pengetatan aturan dispensasi usia nikah memang menjadi instrumen untuk menekan banyaknya pernikahan usia anak.

Rita Pranawati, MA. AKURAT.CO/Winnie Fatmawati

Tidak kalah penting, Rita mengingatkan pendekatan budaya masyarakat juga penting karena pernikahan anak tidak hanya dicegah lewat aturan hukum.

Alasannya, kata dia, terdapat sejumlah kasus pernikahan di bawah umur terjadi tidak tercatat seperti dengan skema nikah diam-diam (siri) dan mengakali usia agar lebih tua.

Dengan kata lain, terjadi pernikahan di bawah umur tanpa melalui proses dispensasi usia perkawinan. "Upaya konstitusional itu penting tapi kultural juga penting," katanya.

Menurut Sitti mengurangi atau menghilangkan praktik pernikahan dini merupakan tugas bersama. Menyikapinya harus bergandengan tangan.

"Jadi bukan hanya sekedar butuh action dari pemerintah saja, tapi sosialisasi yang menjelaskan tentang bahaya pernikahan dini. Jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari," kata dia. []

Baca juga:

Tulisan 1: Kisah-kisah Perempuan Kawin Muda: Gugurkan Kandungan hingga Ditipu Lelaki Beristri

Tulisan 3: Indonesia Juara Perkawinan Anak Setelah Kamboja: Tiap Hari, 39 Ribu Anak Perempuan di Dunia Dikawinkan

Tulisan 4: Kebanyakan Usia Perkawinan Anak Cuma Seumur Jagung

Tulisan 5: Kawin karena Hamil Duluan, Sekolah Nyaris Berantakan: Cerita Komunitas Muda Kampanye Cegah Pernikahan Dini

Tulisan 6: Tengku Zulkarnain: Omong Kosong Aja, Separuh Kawan Saya SD Itu Kawin Semua, Nggak Ada Tuh yang Mati

Tulisan 7: Revisi UU Perkawinan Mandeg di DPR, Eva: Mungkin karena Isu Perempuan atau Anak Kali Ya, Nggak Dianggap Penting

Tulisan 8: Interview Khusus Tsamara Amany: Kalau UU Perkawinan Nggak Segera Direvisi, Sangat Bahaya!

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

Nikah Cepat

Interview Khusus Tsamara Amany: Kalau UU Perkawinan Nggak Segera Direvisi, Sangat Bahaya!

Image

News

Nikah Cepat

Revisi UU Perkawinan Mandeg di DPR, Eva: Mungkin karena Isu Perempuan atau Anak Kali Ya, Nggak Dianggap Penting

Image

News

Nikah Cepat

Tengku Zulkarnain: Omong Kosong Aja, Separuh Kawan Saya SD Itu Kawin Semua, Nggak Ada Tuh yang Mati

Image

News

Nikah Cepat

Kawin karena Hamil Duluan, Sekolah Nyaris Berantakan: Cerita Komunitas Muda Kampanye Cegah Pernikahan Dini

Image

News

Nikah Cepat

Kebanyakan Usia Perkawinan Anak Cuma Seumur Jagung

Image

News

Nikah Cepat

Indonesia Juara Perkawinan Anak Setelah Kamboja: Tiap Hari, 39 Ribu Anak Perempuan di Dunia Dikawinkan

Image

News

Nikah Cepat

Kisah-kisah Perempuan Kawin Muda: Gugurkan Kandungan hingga Ditipu Lelaki Beristri

komentar

Image

2 komentar

Image
Gethya SN

Aduhhh duh duhhh

Image
Hera Wati

kasihan juga sih,, kebanyakan orang tua emang slalu berikir kalo sudah menikahkan anak ekonomi akan membaik.. hmmm

terkini

Image
News
Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Ketua MPR Berharap Kabinet Indonesia Maju Bisa Lebih Produktif dalam Bekerja

MPR berharap para menteri baru fokus dan produktif pada bidang tugasnya masing-masing.

Image
News
Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Kiai NU Kecewa Jokowi Tunjuk Fachrul Razi Jadi Menteri Agama

Banyak kiai dari berbagai daerah yang menyatakan kekecewaannya dengan nada protes.

Image
News
Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Menag Baru Diberi Tugas Tangkal Radikalisme, Din Syasuddin: Waduh, Sebut Saja Kementerian Anti Radikalisme

Fungsinya sudah ada sejak kelahiranya. Jangan dibelokan.

Image
News

Prabowo Jadi Menteri, Media Asing Anggap 'Bencana bagi Penegakan HAM'

Image
News

Paranormal Sambut Prabowo: Selamat Berbagung Jenderal, Kami Menanti Ide Terbaik Anda

Ia dihujani pertanyaan sekaligus ucapan selamat dari wartawan yang meliput kegiatan pelantikan menteri.

Image
News

PAN: Di Dalam atau Luar Pemerintahan Kita Tetap Dukung Kebijakan Rakyat

Saat kita mendukung Pak Jokowi kita lakukan secara konsisten, tidak ada imbal balik

Image
News
Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Mahfud MD Mengaku Takut dengan Tentara di Era Orba, Namun Kagumi Wiranto

Gambaran orang di zaman Orde Baru kalau tentara tuh kasar.

Image
News

Jokowi Pernah Bilang Butuh Menteri yang Cepat Ambil Keputusan dan Berani Eksekusi, Sayang Susi Tak Dipilih Lagi

Tetapi, Jokowi sudah memutuskan dan siang tadi mengumumkan pengganti Susi: politikus Partai Gerindra Edhy Prabowo.

Image
News

Dewan Pers Mediasi Kementerian Pertanian dengan Sejumlah Media Massa

Mediasi dimulai sejak pukul 10.00 WIB dan berakhir pukul 12.22 WIB.

Image
News

Mahfud MD, Orang Sipil Pertama yang Jabat Menko Polhukam

Sejak 1978 hingga 2019, Jabatan Menko Polhukan diisi dari kalangan militer

trending topics

terpopuler

  1. Pemkot Jakut Tak Punya Anggaran Ganti Foto Presiden, PDIP: Bukti Anies dan Anak Buahnya Tak Punya Persiapan

  2. Saidiman: Bergabungnya Prabowo Ke Kabinet Jokowi Tanda Keduanya Tidak Menghargai para Pendukung

  3. Paranormal: Terima Kasih Pak Prabowo

  4. Sikapi Kabinet Baru Jokowi, Presiden PKS Keluarkan Maklumat: Ketahuilah Ini Bukan Pilihan Ideal, Bahkan Pilihan Berat

  5. Prabowo Jadi Menhan, Nong Darol: Pak Presiden Sengaja Permalukan Dia?

  6. Sudah Miliki Lahan 16 Tahun, Warga Ini Tiba-tiba Kaget Karena Ini

  7. Tak Terpilih Jadi Menteri, Mantan Menkeu Ini Beri Ucapan Ke Sri Mulyani

  8. Prostitusi Online di Margonda Residence II Kembali Terungkap, Mucikarinya Mantan Petugas Kebersihan

  9. Yang Dipanggil Belum Tentu Jadi Menteri, Jokowi Biasa Lakukan Hal-hal Tak Biasa pada Injury Time

  10. Rizal Ramli: Calon-calon Menteri Golkar Kok Payah Ya? Modal Nepotisme Doang

fokus

Kabinet Jokowi-Ma'ruf
Menunggu Eksekusi
Menyambut Presiden-Wakil Presiden 2019-2024

kolom

Image
Abdul Aziz SR

Berharap Kepada Parlemen Daerah

Image
Ujang Komarudin

Rontoknya Kekuatan Oposisi

Image
Achmad Fachrudin

Memperbaiki Marwah DPD 2019-2024

Image
Abdul Aziz SR

Partai Politik Tuna Ideologi

Wawancara

Image
News

DPR RI

Perjuangan Muh Aras, Pebisnis-Politisi yang Berhasil Masuk ke Senayan

Image
News

DPR RI

Apa Sih Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia? Farah Puteri Nahlia Akan Menjelaskannya untuk Kamu...

Image
News

DPR RI

Farah Puteri Nahlia, Politisi Termuda DPR RI yang Ingin Perjuangkan RUU KKS

Sosok

Image
Gaya Hidup

Mari Berkenalan dengan Gusti Ayu Bintang Darmavati, Menteri PPPA

Image
News

5 Menteri Muda Kabinet Indonesia Maju, Ada yang Baru Berusia 35 Tahun

Image
News

Pesona Istri 5 Menteri Muda Kabinet Indonesia Maju Jokowi dan Ma'aruf