image
Login / Sign Up

Konsep Ibu Kota Baru Harus Visioner

Herry Supriyatna

Mencari Tempat Baru

Image

Gedung-gedung perkantoran terlihat di kawasan Jakarta, Selasa (30/4/2019). Presiden RI Joko Widodo kembali membahas rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta. Rencana pemindahan ibu kota tercetus menimbang peluang Indonesia menjadi negara maju dan kompetisi global yang semakin ketat. Berbagai persiapan harus dilakukan seperti pemilihan lokasi yang tepat, pertimbangan aspek geopolitik, geostrategis, serta kesiapan infrastruktur pendukung harus dibahas secara terperinci. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, * Apabila perencanaan ibu kota negara digambarkan sebagai perencanaan visioner, artinya pemerintah harus mempertimbangan seperti apa dalam 20 tahun, bahkan 100 tahun ke depan.
* Pembangunan harus memperhatikan kearifan lokal warga setempat, Suku Dayak. Mereka jangan sampai merasa terpinggirkan.
* Tetapi yang kemungkinan menjadi beban lingkungan kalau ibu kota baru di Pulau Kalimantan adalah perspektif kebakaran hutan dan lahan. Masalah ini dinilai sudah mengkhawatirkan dan dapat menjadi ancaman serius.

***

Dari sisi lingkungan hidup, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Laksmi Wijayanti mengatakan rencana pembangunan fisik berskala besar, seperti ibu kota baru, harus mengacu pada kerangka perundang-undangan lingkungan hidup.

baca juga:

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

"Kita bicara soal hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang layak. Nah jelas bahwa undang-undang dasar sampai undang-undang yang mengatur tentang lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam, bahkan juga pembangunan masyarakat ada batas-batas kualitas lingkungan hidup yang harus dipenuhi sebagai sebuah standar minimum," kata Laksmi di Jakarta beberapa waktu yang lalu.

Ibu kota baru harus memiliki daya dukung lingkungan hidup. Kalau itu menjadi sebuah framing, berarti pemerintah sedang mengarah kepada upaya pembangunan fisik berskala besar yang didasarkan pada pelayanan skala dunia.

"Maka ini selalu kita anggap sebagai sebuah kesempatan strategis untuk kita bisa langsung melakukan percepatan tidakan-tindakan korektif dan menyelesaikan persoalan atau permasalahan yang harus dan sedang diselesaikan. Yang sebetulnya sekarang sedang diselesaikan atau belum sempat diselesaikan," kata Laksmi.

Apabila perencanaan ibu kota negara digambarkan sebagai perencanaan visioner, artinya pemerintah harus mempertimbangan seperti apa dalam 20 tahun, bahkan 100 tahun ke depan.

Laksmi Wijayanti. AKURAT.CO/Herry Supriyatna

Laksmi tak bisa membayangkan kalau pemerintah harus menggabungkan visi ibu kota baru dengan tindakan-tindakan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam waktu yang singkat. Itu sebabnya, menurut dia, realisasi pembangunan harus dilakukan secara bertahap.

"Sekarang kita punya visi ingin punya kota seperti A, tapi pada saat menjalankannya ketemu persoalan-persoalan yang harus diselesaikan. Nah itu saya kira merupakan sebuah kerangka bagaimana kita harus bertindak dan berbuat kebijakan," ujarnya.

Misalnya ibu kota baru ditempatkan di Kalimantan, perencanaan tidak sekedar pada tahap pembangunan, tetapi harus dipikirkan kualitas lingkungannya, bahkan posisi keseluruhan Pulau Kalimantan yang tentunya akan terjadi perubahan.

“Dari sisi rumah warga misalnya. Struktur ruang keseluruhan Pulau Kalimantan asumsinya akan terjadi perubahan yang cukup drastis. Jadi tatanan struktur ruang sangat penting sehingga kami dari KLHK selalu dari awal menekankan pemerintah mencoba lihat bagaimana kondisi lokasinya. Dalam hal ini kita bicara kondisi pulaunya," ujar Laksmi.

Laksmi mengatakan aspek lain yang harus jadi perhatian serius yaitu daya dukung lingkungan hidup. Artinya, pemerintah harus memahami dengan baik kondisi di wilayah tujuan ibu kota baru, baik dalam perspektif jauh ke belakang maupun ke depan. Mengapa hal itu perlu dilakukan? Agar meminimalkan tumpukan-tumpukan persoalan yang ada.

Jika ditarik dari karakteristik bentang alam, Pulau Kalimantan secara ekosistem memiliki nilai yang sangat luar biasa dan unik bentukannya. Kalau dilihat dari ujung utara sampai ke selatan Pulau Kalimantan, maka bisa dilihat sebelah utara direprentasikan dengan Provinsi Kalimantan Utara.

“Kalau berbicara ekosistem, sebetulnya agak susah memakai batas administrasi suatu wilayah, karena itu adalah lipatan-lipatan struktural yang berevolusi bertahun-tahun, yang kemudian tumbuh hutan-hutan purba,” kata Laksmi.

"Itu mengapa di utara Kalimantan tipologinya mulai dari batuan tua, batuan beku, terus turun, tengah sedimen lebih banyak, karena proses sedimentasinya lebih kuat. Bahkan di selatan itu adalah tumpukan organik, perpindahan dari biomes yang ada di utara itu kumpul. Mangkanya jadi banyak gambut disebagian selatan itu yang menunjukan bahwa antara satu tempat ke tempat lain di Kalimantan sangat terkait secara lingkungan. Dan kalau ada bagian yang terganggu maka bisa memengaruhi semuanya," Laksmi menambahkan.

Lokasi strategis ibu kota baru. AKURAT.CO/Herry Supriyatna

Itu sebabnya, Laksmi sering mengatakan agar pembuat kebijakan di Pulau Kalimantan berhati-hati, terutama dalam menangani ketersediaan air, kendati saat ini kebutuhan air di Kalimantan sangat memadai.

“Sebagai contoh, daya dukungnya masih sangat memadai, tetapi kecenderungan pembuat kebijakan yang mengatur sistem-sistem sungai yang besar, dan membawa desimen dan pemindahan disposisi dari biomes ke tumpukan organik gambut di bagian selatan itu kecenderungannya menurun. Hal tersebut dikarenakan ada ekspansi-ekspansi pembangunan. Sementara kebakaran di Kalimantan sering terjadi diakibatkan oleh ulah manusia,” kata dia.

"Maka kita juga bisa paham mengapa historis pemanfaatan ruangnya adalah dari pemanfaatan hutan. Kemudian menjadi tambak dan akhirnya menjadi kebun. Itu sebetulnya ada histori," Laksmi menambahkan.

Apa yang kemudian harus dihadapi dalam kondisi seperti itu? Di satu sisi idealnya adalah untuk menjamin pembangunan ibu kota baru dari sisi ekonomis tidak ada biaya-biaya tambahan. Menurut dia, pemerintah sering mengalami miss prediction dari biaya-biaya akibat bencana dan kerusakan lingkungan. Sebab, hal itu memang relatif paling sulit untuk di evaluasi. Jalan satu-satunya agar meminimalisir biaya dalam pembangunan, mau tidak mau fungsi-fungsi ekosistem di lokasi baru harus tetap terjaga.

"Air supaya ada terus, supaya stabil terus, fungsi-fungsi di hulunya itu harus dijaga. Maka hutannya juga harus dijaga. Lalu di situ kita bicara dengan manusianya. Kondisi yang kemudian terjadi di dalam pemanfaatan ruang bukan hanya sekedar peruntukan atau tata guna lahan (land use), tapi justru yang dipengruhi oleh akses pemanfaatan dan penguasaan," kata Laksmi.

"Nah itu adalah bagian yang menjadi pekerjaan rumah bersama kita agar bisa diselesaikan persoalan-persoalannya. Ada percepatan penyelesaian persoalan. Hal-hal tersebut perlu digarisbawahi sebagai salah satu pekerjaan rumah, karena ada kesempatan yang begini strategi. Bisa kita jadikan cara untuk dapat menyelesaikan persoalan sehingga terwujud dari apa yang kita cita-citakan."

Laksmi mengatakan ada indikator yang diharapkan masuk dalam ibu kota baru. Indikator tersebut yaitu green, smart, dan beautiful.

Dari sudut pandang lingkungan hidup, secara umum green tidak berarti begitu mudah diterjemahkan semata-mata harus tersedianya ruang terbuka hijau atau harus ada taman. Ketika keberagamaan Indonesia direpresentasikan, tidak ada satupun tempat di Indonesia yang sama. Baik itu kondisi alam ataupun kekayaan alam. Bahkan di satu provinsi bisa berbeda-beda daya dukungnya. Hal tersebut menyebabkan kriteria ini harus diexercise bersama ketika sudah mempunya opsi lokasi yang semakin jelas. 

Peta lokasi ibu kota baru. AKURAT.CO/Herry Supriyatna

Laksmi menyontohkan ketika wilayah baru memiliki posisi sebagai daerah bersejarah dan menempatkan sebagai penyedia jasa lingkungan bagi wilayah sekitarnya, maka greennya akan berbeda ketika posisi pulau tersebut bukan sebagai penyedia jasa lingkungan utama di wilayah sekitar. 

"Bagaimana dengan beautiful? Itu adalah sebuah indikator yang sangat subjektif, kita punya keinginan atau selera dan itu lah dibangun kebutuhan konsensus yang disebut bagus itu seperti apa," ujar dia. 

Secara tata aturan, Kementerian Lingkungan Hidup menekankan ketika pemerintah melaksanakan pembangunan ibu kota baru, harus ada aturan yang diatur oleh regulasi. Namun prinsipnya secara umum, pemerintah harus mampu menciptakan inabler condition terlebih dahulu. Sebagai contoh, perlu percepatan penataan wilayah dari akses dan peruntukan yang ada saat ini. Misalnya kawasan hutan.

"Lalu, ada protokol assessment untuk menjamin semua keputusan kita terkait environtmentally proof. Lalu safeguard instrumen banyak. Undang-undang kita banyak mengatur safeguard yang ditempelkan kepada masing-masing aktor pelaku pembangunan," ujar Laksmi.

"Kemudian yang paling penting sendiri adalah kita bisa memutuskan sebetulnya yang ingin kita mau itu apa. Saya kira indikator-indikator terukur dari sustainable dan sebagainya merupakan bagian dari apa yang ingin digali dari dialog pertemuan kali ini," Laksmi menambahkan.

Laksmi menegaskan ibu kota negara diharapkan menjadi ajang bagi Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengedepankan infrastruktur strategis. Green infrastructure bukan hanya sekedar instalansi pengolahan air limbah saja, tetapi juga bicara koridor maupun daerah-daerah proteksi yang sebetulnya secara tradisional sudah diatur sejak dulu kala. Tetapi sekarang sering dilupakan, seperti sempadan dan sebagainya.

"Kami dari KLHK sangat-sangat menekankan pentingnya peran lingkungan hidup dan kehutanan dalam konteks pilihan lokasi Ibu Kota baru, maka kami sangat menunggu bagaimana proses-proses ini diikuti dengan baik sesuai kaidah. Kita punya regulasi, punya banyak instrumen yang sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk bisa bicara dan menjamin bahwa perencanaan, dan kemudian eksekusi Ibu Kota baru bisa berjalan sesuai keinginan semua," kata Laksmi.

***

Kepala Pusat Pengkajian Perencanaan Pengembangan Wilayah Insititut Pertanian Bogor Ernan Rustiadi mengatakan Pulau Kalimantan menjadi daerah paling potensial.
Provinsi ini, kata dia, memiliki keunggulan ketersediaan daya dukung. Ketersedian daya dukung dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, keseimbangan neraca sumber daya kelangkaan air. Kedua, aman dari potensi bencana.

"Jadi dari perspektif aspek kebencanaan, terutama yang dikaitkan dengan potensi gempa, Kalimantan itu termasuk yang paling aman. Karena tidak memiliki pegunungan api, jauh dari batas lempeng bumi dan sebagainya," kata Ernan.

Tetapi yang kemungkinan menjadi beban lingkungan kalau ibu kota baru di Pulau Kalimantan adalah perspektif kebakaran hutan dan lahan. Masalah ini dinilai sudah mengkhawatirkan dan dapat menjadi ancaman serius.

"Bisa dibayangkan kalau nanti ibu kota baru, tapi masalah rutinnya adalah asap, kebakaran hutan. Baik dari kebakaran hutan maupun kebakaran lahan gambut. Nah ini ancaman," ujar dia.

Pulau Kalimantan sepertiga wilayahnya adalah lahan berbukit, sepertiganya dataran rendah, dan sepertiganya lagi lahan basah. Lahan basah yang ada harus menjadi concern. Setengah dari lahan basah merupakan lahan gambut.

Lahan basah paling banyak ditemukan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Kemudian sebagian kecil berada di Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.

“Bisa dikatakan Kalteng itu setengahnya adalah lahan basah dan memiliki area gambut yang sangat luas," kata Ernan.

Dalam segi daya dukung lahan, pemerintah pusat disarankan menghindari lahan basah. Pemerintah sebaiknya memanfaatkan lahan kering maupun dataran rendah. Kalimantan Timur memiliki lahan kering yang cukup luas dan lebih minim persoalan.

Pemindahan Ibu Kota. AKURAT.CO/Sopian

"Sehingga masalah hutan lindung kebakaran hutan dan sebagainya besar sekali di Kalimantan yang paling kompleks itu adalah Kalteng dan akibat warisan masalah ini walaupun sekarang sudah ada keterpaduan penyelesaian rencana tata ruang nya paling lambat," katanya.

Menanggapi Ernan, Laksmi mengatakan dalam tata aturan yang ada daya dukung harus dilihat melalui empat perspektif. Pertama, bukan sesuatu yang datang dari alam, proses alam, kapasitas fungsi dan sebagainya, yang menjadi penting karena dia digunakan.

"Berarti ada jasa-jasa alam atau jasa-jasa lingkungan yang secara spesifik digunakan oleh penduduknya. Mangkanya bisa saja ukuran-ukurannya berbeda sesuai dengan lokasi," kata Laksmi.

Kedua, kata Laksmi, tren kapasitas daya dukung saat ini tidak bisa menjamin keberadaan selanjutnya. Daya dukung itu bukan hanya bicara soal seberapa banyaknya, tetapi justru tren dari tahun ke tahun itu seperti apa, apakah naik atau turun sehingga bisa mempunyai prediksi sustainability levelnya sampai kapan. Agar investasi teknologi atau infrastruktur atau bahkan rekayasa cara pemerintah dapat sanggup memenuhi permintaan daya dukung itu sendiri.

Ketiga, kapasitas dari daya dukung. Menurut dia bagaimanapun juga pemerintah butuh sesuatu yang bisa diukur.

Keempat merupakan bagian yang paling penting. Dalam konteks lingkungan, semua yang dibutuhkan adalah informasi mengenai kemampuan alamnya.

"Kalau di Jakarta, karena sangat tergantung dengan air dan belum ada rekayasa air dari luar maka sistem penyediaan air ke permukaan tanah dan sebagainya itu recovery kapasitornya yang diukur. Maka disebut Jakarta terlampaui karena kita tahu recovery kapasitas airnya rendah. Tidak pernah terjadi air tanah naik," kata Laksmi.

Menyangkut masalah kebakaran hutan, Laksmi mengatakan kebakaran bisa dilihat dari dua aspek. Aspek yang pertama, jika suatu tempat semakin rentan terbakar, berarti ada sesuatu dari alamnya. Kedua, aspek manajemen pengendalian.

"Pemerintah selalu melakukan kegiatan praktik pengendalian kebakaran. Akan tetapi, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan kebanyakan itu adalah dari kegiatan manusia," kata Laksmi.

***

Mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup Alexander Sonny Keraf mendukung pembangunan ibu kota baru nanti berkonsep visioner.

"Kita harus membayangkan kota baru itu dengan dampaknya 100-200 tahun ke depan. Dari sisi lingkungan, maka kita design itu dari perspektif future. Bukan lingkungan hidup kita selesaikan nanti kalau terjadi masalah, baru kita secara ad hoc, tambal sulam untuk menjawab solusi, tidak. Harus kita bangun dengan perspektif itu dari sekarang," kata dia.

Sonny berharap Bappenas di bawah Bambang Brodjonegoro dengan dukungan politik dari Presiden Jokowi segera mengeksekusi rencana agar jangan terus menerus menjadi wacana.
Jika lokasi pilihannya Pulau Kalimantan, menurut Sonny, akan memberi dampak sangat serius kepada seluruh pulau. Dia mewanti-wanti semua sektor, terutama lingkungan hidup, terencana dengan baik dan memakai pendekatan yang baik. Jangan sampai pendekatannya, pendekatan reaksioner atau ketika ada masalah, baru diselesaikan.

Sonny juga menekankan pembangunan harus memperhatikan kearifan lokal warga setempat, Suku Dayak. Mereka jangan sampai merasa terpinggirkan. Jika hal ini terjadi, bisa memicu konflik sosial. Makanya, Sonny mewanti-wanti pemerintah harus menyerasikan konsep pembangunan dengan masyarakat sekitar.

Pemindahan Ibu Kota. AKURAT.CO/Sopian

Dia menyarankan pembangunan nanti mesti dirancang dengan serius dengan mengoneksikan ke banyak aspek. Dia menekankan pentingnya mengusung konsep green city. Konsep ini bukan hanya sekedar dari sisi pengolahan limbah, penyedia air bersih, dan sistem transportasi.

"Hari ini orang sudah bicara tentang gedung-gedung yang hemat energi dan yang menggunakan energi terbarukan. Pemerintah harus membuat regulasi yang mengharuskan di kota baru itu tidak boleh ada lagi bahan bakar fosil atau bahan bakar mineral yang digunakan," kata dia.

Pembangunan ibu kota baru merupakan kesempatan untuk membangun wilayah yang merepresentasikan identitas bangsa. Kota mesti mampu menghadirkan pluralitas bangsa karena pendiri bangsa sudah sepakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama.

"Kita lihat kota-kota di Eropa, pasti dibangun puluhan tahun yang lalu. Tapi dibuat sedemikian rupa sehingga ada ketentuan kalau mau bangun di sini harus mengikuti model di kota itu sendiri. Tidak boleh sesukanya membuat model bangunan, sehingga bisa sangat tertata dengan baik," katanya. []

Baca juga:

Tulisan 1: Istana Tak Main-main Pindahkan Ibu Kota Negara

Tulisan 2: Mengapa Ibu Kota Harus Pergi dari Jakarta?

Tulisan 3: Brasil Jadi Contoh Sukses Pindahkan Ibu Kota

Tulisan 5: Menggagas Skenario Perang di Ibu Kota Baru Agar Pusingkan Musuh

Tulisan 6: Interview Sejarawan: Awal Mula Isu Pemindahan Ibu Kota Muncul

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

Di Ibu Kota Baru, Jokowi Ingin Ada Silicon Valley seperti Amerika Serikat

Image

News

Mencari Tempat Baru

Interview Sejarawan: Awal Mula Isu Pemindahan Ibu Kota Muncul

Image

News

Mencari Tempat Baru

Menggagas Skenario Perang di Ibu Kota Baru Agar Memusingkan Musuh

Image

News

Mencari Tempat Baru

Brasil Jadi Contoh Sukses Pindahkan Ibu Kota

Image

News

Mencari Tempat Baru

Mengapa Ibu Kota Harus Pergi dari Jakarta?

Image

News

Mencari Tempat Baru

Istana Tak Main-main Pindahkan Ibu Kota Negara

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News
Wabah Corona

Mbah Mijan: Now! Ngikutin Koalisi Bikin Marah, Dengerin Oposisi Naik Darah

"Di tengah pandemic, kita tak bisa berharap kesiapapun," kicau Mbah Mijan.

Image
News
Wabah Corona

Bantu PMI Hadapi Corona, Kodam XVIII/Kasuari Gelar Kegiatan Donor Darah

“Kami harapkan kegiatan seperti ini dapat terus terlaksana, mungkin secara periodik tiga bulan sekali“

Image
News
Wabah Corona

Dokter China Sebut Obat HIV Bisa Bantu Sembuhkan Pasien Corona

Hal ini berlawanan dengan penelitian sebelumnya

Image
News

Erupsi Kedua Merapi di Bulan April, Tinggi Kolom Letusan Terpantau 3.000 Meter

Saat erupsi terjadi, dilaporkan angin mengarah ke barat laut

Image
News

Viral Video Jokowi Bagikan Sembako, Warganet Soroti Pemulung yang Tidak Dapat

Roy mengapresiasi Presiden Jokowi yang membagikan sembako ke pengemudi ojol secara langsung.

Image
News
Wabah Corona

Pasien Corona di Lumajang Lima Orang, Satu Diantaranya Meninggal Dunia

"SP juga diketahui memiliki riwayat melakukan kegiatan ibadah umrah menggunakan travel dari Kabupaten Malang“

Image
News
Wabah Corona

Ekonomi Memburuk Akibat Corona, Turki Siapkan RUU Omnibus Larang PHK

Pemerintah Turki akan melarang PHK dan menawarkan membayar 60 persen gaji karyawan yang bekerja di bisnis terdampak pandemi

Image
News
Wabah Corona

Dokter Top AS Sebut Masyarakat Harus Berhenti Berjabat Tangan

Selama pandemi corona, jabat tangan berpotensi menularkan virus

Image
News

Kronologis Perampokan di Alfamart Cikarang Utara

Pelaku sempat menodong pegawai Alfamart dengan pisau dan celurit.

Image
News
Wabah Corona

Pulang dari Amerika, Seorang ABK Warga Kulon Progo Positif Corona

Meski dinyatakan positif COVID-19, pasien tersebut tidak menunjukkan gejala sakit seperti batuk atau sesak nafas.

terpopuler

  1. Gara-gara Lockdown Pandemi Corona, Pasangan Ini Malah Terdampar di Resor Mewah

  2. Pengakuan Pembakar Waria di Cilincing: Teriakan Mira Saat Disiram Bensin Terus Terngiang

  3. Ini yang Akan Terjadi pada Hardcore Gamer 20 Tahun ke Depan Jika Tak Ubah Pola Hidup

  4. Jarang Tersorot, 10 Potret Putra Menteri BUMN Mahendra Agakhan Thohir

  5. Fadli Zon hingga Sri Mulyani, Potret Kenangan 7 Pejabat Tanah Air Bersama Glenn Fredly

  6. Perawat Inggris yang Pakai Kantong Plastik karena Kekurangan APD Dinyatakan Positif Corona

  7. Delapan Tahun Menikah, Ini 10 Potret Harmonis Dewi Sandra dan Agus Rahman

  8. DKI Jakarta Bakal Terapkan PSBB, Andi Arief ke Jokowi: Depok, Bekasi, Bogor dan Tangerang Perlu Perlakuan Sama

  9. Sindir SBY, Rustam: Seorang Presiden Seharusnya Tidak Mengkritik Presiden yang Menggantikannya

  10. Meski Sudah Klarifikasi Terkait Tudingannya, Said Didu Disarankan Temui Luhut Panjaitan

fokus

Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona
Hutan Kecil Terarium

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

PSBB dan Masa Depan Jakarta

Image
Achsanul Qosasi

Krisis dan Sikap Satria Pemimpin

Image
Zainul A. Sukrin

Perppu Corona, Ujungnya Dimana?

Image
Prakoso Permono

Bayang-bayang Ancaman Teror di Tengah Pandemi

Wawancara

Image
Video

Terapi Musik

VIDEO Pulih dengan Terapi Musik

Image
Asian Games

Pria Paruh Baya Diduga Epilepsi Ditemukan Tewas Tenggelam di Kolam Majalaya

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kala Buku, Akses dan Minat Baca Orang Indonesia Belum Sinkron

Sosok

Image
Ekonomi

Glenn Fredly Meninggal, Erick Thohir: Selamat Tinggal, Karyamu Selalu Abadi

Image
News

Fadli Zon hingga Sri Mulyani, Potret Kenangan 7 Pejabat Tanah Air Bersama Glenn Fredly

Image
News

Jarang Tersorot, 10 Potret Putra Menteri BUMN Mahendra Agakhan Thohir