News

Fokus di Wilayah Suara 10 Persen, Hasto Sebut PDIP Sedang Kerucutkan Nama Cakada


Fokus di Wilayah Suara 10 Persen, Hasto Sebut PDIP Sedang Kerucutkan Nama Cakada
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (tengah) bersama Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat (kiri), Ketua DPP PDIP Bidang Hukum Andreas Pereira (kanan) dan Wasekjen PDIP Ericko Sotarduga saat memberikan keterangan kepada wartawan mengenai Kongres V PDI di DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (1/8/2019). PDI Perjuangan akan menggelar Kongres V pada 8-11 Agustus 2019 di Bali dengan tema 'Solid Bergerak Untuk Indonesia Raya'. (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mengerucutkan nama-nama calon kepala daerah (cakada) di wilayah yang raihan suara partainya di bawah 10 persen.

Hasto menyampaikan, nama-nama terpilih akan segera diumumkan dalam waktu dekat ini. Menurut Hasto, pihaknya membagi cakada yang akan diusung ke dalam tiga klaster.

Klaster pertama, Hasto menyebutkan, adalah yang bisa mengusung sendiri karena raihan suara partai di wilayah itu setidaknya 20 persen. Klaster kedua adalah yang raihan suara partai di angka 10-20 persen, dan klaster ketiga adalah yang di bawah 10 persen.

“Nah, sekarang yang di bawah 10 persen ini baru kami kejar. Karena untuk yang 20 persen kami sudah bisa melakukan itu," ungkapnya di sela-sela Rakor Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP di Kantor DPP, Jakarta Pusat, Sabtu (11/7/2020).

Hasto mengatakan, dari hasil pemantauan Tim Pilkada PDIP, bila dibandingkan dengan partai politik (parpol) lain, justru progres PDIP tetap paling depan dalam menyiapkan cakada tersebut.

Apalagi, menurut Hasto, pilkada ini merupakan mekanisme untuk mendorong kader-kader partai dalam menunjukkan tanggung jawabnya untuk memimpin rakyat. Pilkada juga menjadi wahana mewujudkan semangat gotong royong.

Sementara terkait apakah benar PDIP kesusahan untuk mencapai kesepakatan pengusungan cakada di tingkat Pemilihan Gubernur (Pilgub), Hasto menjelaskan bahwa kesulitan itu tak sepenuhnya terjadi di PDIP.

Hasto mengatakan, untuk calon gubernur-wakil gubernur, pertimbangan memang lebih panjang karena menyangkut kepentingan nasional. Sebab dalam konteks konstruksi pemerintahan NKRI, gubernur adalah kepanjangan tangan presiden.

Karena itu, menurut Hasto, komunikasi politik dan upaya melihat rekam jejak seluruh calon memang harus lama. Dan proses itu dikaitkan dengan upaya mengedepankan persatuan nasional dengan spirit gotong royong.

"Maka disitu kami juga terus membangun komunikasi politik dengan partai lain. Selain itu kita juga harus melihat faktor elektoral, faktor elektabilitas. Karena ini pemilunya rakyat," katanya.

Hasto mengakui, PDIP juga memiliki idealisme mendorong kader sendiri, namun di saat bersamaan mengakui rakyat yang akan menjadi hakim tertinggi saat pemilihan. Itu sebabnya faktor elektabilitas juga menjadi salah satu pertimbangan.

Yang jelas, Hasto menegaskan, siapapun cakada yang akhirnya diusung, PDIP akan memastikan mereka bukan berdasar pada spirit individualisme, namun penugasan berbasis ideologi. Maka itu, seluruh calon wajib memenuhi seluruh tahapan, termasuk mengikuti sekolah cakada.

"Seluruh calon harus memenuhi seluruh tahapan-tahapan yang dilakukan oleh partai, termasuk sekolah para calon kepala daerah yang dilakukan oleh PDI Perjuangan," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto, mengatakan bahwa pihaknya berencana mulai mengumumkan daftar cakada yang diusung di Pilkada Serentak 2020 yang kemungkinan dilaksanakan mulai 11 Juli hingga 18 Juli 2020 mendatang. Sejauh ini, ada 162 cakada yang belum diumumkan secara resmi oleh partainya.[]

Deni Muhtarudin

https://akurat.co