News

Firli: KPK Tegak Hormati Hukum

KPK sudah mempelajari laporan hasil pemeriksaan Ombudsman dan akan segera mengambil sikap


Firli: KPK Tegak Hormati Hukum
Ketua KPK Firli Bahuri (Istimewa)

AKURAT.CO, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan lembaganya akan merespon hasil pemeriksaan Ombudsman RI yang menyebut terjadi maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang dalam alih status pegawai KPK menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sebelumnya, alih status pegawai KPK dilakukan melalui asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

"KPK sudah mempelajari atas laporan hasil pemeriksaan Ombudsman RI," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/8/2021) malam.

Firli mengatakan KPK akan mengambil sikap untuk kemudian disampaikan kepada publik terkait hasil pemeriksaan Ombudsman RI. Selain itu, KPK juga memberikan jawaban terhadap Ombudsman. Firli mengatakan lembaganya akan menghormati hukum berdasarkan undang-undang.

"Tetapi satu poin yang harus kita pahami bahwa berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Maknanya adalah hukum itu adalah panglima, hukum itu yang paling dikedepankan. Seketika suatu persoalan sudah masuk ranah hukum maka tentu ada independensi hukum. Jadi, kewenangan lain harus tunduk pada hukum karena itu KPK mengambil sikap menegak hormati hukum," tuturnya.

KPK masih menunggu putusan Mahkamah Agung (MA) tentang Hasil Uji Materi Atas Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan yang diajukan oleh beberapa pihak.

"Ada pemeriksaan di MK atas gugatan beberapa pihak. Ada juga gugatan hak uji materi yang diajukan ke MA itu kan kami patuhi. Karenanya kekuasaan kehakiman disebut bebas dan merdeka, kenapa? Karena kita meletakkan segala sesuatunya, hukum itu merupakan yang tertinggi," ucap Firli.

Diketahui, Ombudsman menyatakan terdapat dugaan malaadministrasi dalam pelaksanaan TWK pegawai KPK menjadi ASN mulai dari pembentukan dasar hukum, pelaksanaan TWK hingga penetapan hasilnya.

Ombudsman memberikan sejumlah saran perbaikan yang bisa dilakukan Presiden Joko Widodo atas temuan Ombudsman tersebut.

Pertama, presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan pembinaan profesi dan manajemen ASN, perlu mengambil alih kewenangan yang didelegasikan kepada Pembinaan Kepegawaian KPK terkait pengalihan 75 status pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

"Jika PPK KPK tidak mengindahkan tindakan korektif Ombudsman, maka kepada presiden kami sarankan take over (ambil alih) kewenangan," kata Komisioner Ombudsman Roberts Na Ending Jaweng dalam paparannya yang dilakukan secara virtual, Rabu (21/7/2021).