News

Firli Bahuri Ingin Pengurus Parpol Masuk Kategori Penyelenggara Negara

Firli Bahuri Ingin Pengurus Parpol Masuk Kategori Penyelenggara Negara
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih (AKURAT.CO/Fajar Rizky Ramadhan)

AKURAT.CO Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta agar para pengurus partai politik masuk ke dalam lingkup penyelenggara negara.

Firli menyayangkan para elite parpol yang tak bisa ditindak pidana saat terbukti melakukan korupsi. Hal ini lantaran tak masuk dalam daftar sebagai penyelenggara negara.

"Pengurus partai politik tidak masuk dalam penyelenggara negara. Nah, seharusnya masuk dong (sebagai penyelenggara negara)," kata Firli di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (9/8/2022).

baca juga:

Firli menuturkan, pengurus partai memang belum masuk dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Aparatur Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Padahal, kata dia, mereka sering kedapatan menikmati hasil rasuah.

"Pengurus partai politik itu sampai hari ini tidak masuk dalam penyelenggara negara," ujarnya.

Meski begitu, komisi antirasuah tetap berupaya untuk mencegah terjadinya korupsi di tanah air. Salah satunya dengan memberikan pendidikan antikorupsi kepada para pengurus partai lewat program Politik Cerdas Berintegritas (PCB).

Firli juga berharap, tanpa harus menindak, para pengurus parpol tak akan menerima uang hasil korupsi. 

"Penanaman nilai-nilai politik cerdas dan integritas kepada calon kepala daerah, calon legislatif, para kader partai politik, dan pengurus partai politik," tegas Firli.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga meminta anggota parpol jadi penyelenggara negara. Permintaan ini muncul lantaran pihaknya tak bisa mengusut dugaan korupsi yang menjerat mereka.

Teranyar, salah satunya yakni Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief mengaku menerima Rp50 juta dari Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud. Penerimaan uang tersebut terungkap di dalam persidangan kasus Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU).

Andi mengaku dirinya menerima uang dari Abdul Gafur tanpa tahu muasal uang tersebut. Andi berdalih penerimaan itu dilakukan untuk membantu para rekan yang terpapar Covid-19.

"Pengurus parpol itu kategorinya itu tidak masuk berdasarkan undang-undang ya, undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi. (Mereka, red) itu tidak masuk sebagai penyelenggara negara," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Jumat (21/7/2022) 

Alexander juga mengatakan publik kerap menyoroti hal bebasnya para petinggi parpol. Sebab, para elite politik yang bukan penyelenggara negara itu seperti bebas melenggang dari hukuman meski menerima uang panas.

"Memang pertanyaan seperti itu yang disampaikan masyarakat pada umumnya, kalau begitu, kalau pengurus Partai menerima duit ya enak-enak saja kan gitu. Seolah-olah itu bebas dari ya hukum gitu kan," tegasnya.

Sehingga, KPK meminta agar kajian tentang pengurus partai dilakukan. Sebab, mereka harusnya bisa masuk sebagai penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya jika menerima uang dari koruptor.

"Nah, mestinya sih ada perluasan pengertian penyelenggara negara. karena apa? karena kita melihat fungsi dan peran partai politik itu sangat strategis," tutur Alex. []