News

Filipina Investigasi 154 Polisi yang Terlibat Kampanye Mematikan Perang Narkoba Duterte

Sekitar 6.200 tersangka tewas dalam apa yang dikatakan polisi sebagai operasi narkoba, di mana para tersangka dituding melawan saat ditangkap.


Filipina Investigasi 154 Polisi yang Terlibat Kampanye Mematikan Perang Narkoba Duterte
Presiden Filipina Rodrigo Duterte berbicara dengan Direktur Jenderal Polisi Nasional Filipina (PNP) Ronald Dela Rosa selama konferensi pers di istana Malacanang di Manila, 30 Januari 2017. (NOEL CELIS/POOL/AFP)

AKURAT.CO, Pemerintah Filipina akhirnya mengadakan investigasi awal soal keterlibatan para polisi dalam kampanye mematikan perang narkoba Presiden Rodrigo Duterte. Dari hasil investigasi awal tersebut, ditemukan setidaknya ada 154 petugas yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. 

Temuan tersebut diumumkan oleh Sekretaris Kehakiman Filipina Menardo Guevarra pada Minggu (3/10), atau hanya beberapa pekan setelah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) menyetujui penyelidikan formal terhadap perang narkoba Duterte. Dalam kasus ini, ICC akan kembali menyelidiki ribuan pembunuhan para terduga pengedar narkoba sejak Duterte menggelorakan kampanyenya pada 2016. 

Kendati demikian, dalam penyelidikan negara kali ini, pemerintah Filipina mengatakan tidak akan bekerja sama dengan ICC karena Filipina memiliki sistem peradilan yang berfungsi.

Dalam upaya langkanya untuk mengakui pelanggaran, pemerintah Filipina mengatakan bahwa peninjauan kali ini adalah bagian dari komitmen Duterte di hadapan Majelis Umum PBB, dan bahwa polisi yang bertanggung jawab atas pembunuhan akan dimintai pertanggungjawaban.

"Petugas polisi yang terlibat dalam kasus ini tidak hanya bertanggung jawab secara administratif. Bukti yang ada juga menunjukkan kemungkinan pertanggungjawaban pidana mereka. 

"Kementerian kepolisian dan kehakiman telah meninjau 52 kasus di mana para tersangka tewas dalam apa yang dicatat polisi sebagai operasi anti-narkoba. Mereka akan dikirim ke penyelidik negara bagian untuk tindakan lebih lanjut," kata Guevarra sambil mengatakan bahwa pihaknya akan memeriksa 100 kasus lagi, dan saat ini, pemerintah sedang menunggu penyelidikan awal atas kasus-kasus tersebut.

Duterte selalu menantang ICC untuk mengadilinya. Duterte juga secara terbuka pernah mengatakan akan 'dengan senang hati membusuk di penjara karena membunuh orang yang berniat menghancurkan negaranya'.

Bahkan, dalam pidato larut malam pada hari Senin (4/10), Duterte masih bersikeras menentang ICC. Ia mengaku akan menunggu kasus diajukan terhadapnya, tetapi juga mengatakan bahwa ICC tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam urusan Filipina.

"Saya akan mempersiapkan pembelaan saya. ICC, kalian jangan bohong," ujarnya.

Duterte yang berusia 76 tahun akan mengundurkan diri sebagai presiden pada tahun 2022. Para pakar politik meramalkan bahwa setelah lengser, Duterte akan menunjuk seorang penerus yang bisa melindunginya dari tindakan hukum potensial di dalam negeri atau oleh ICC.

Para aktivis telah lama menyoroti aksi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pemerintahan Duterte dalam menjalankan perang narkoba. Mengingat, kampanye ini telah menyebabkan banyak terduga kasus narkoba tewas tanpa peradilan. Polisi telah membantah melakukan kesalahan dan mengklaim bahwa pembunuhan yang mereka lakukan hanya untuk 'membela diri'. 

Para aktivis pun ramai menyoroti penutupan sistematis atas pembunuhan tersebut. Aktivis juga mengatakan bahwa kasus-kasus eksekusi ribuan pengguna dan pengedar narkoba masih belum mendapati kejelasan dan penuntutan meski peninjauan mulai dilakukan pemerintah. 

Secara resmi, 6.200 tersangka narkoba tewas dalam apa yang dikatakan polisi sebagai operasi narkoba di mana para tersangka dituding melawan saat ditangkap.

Namun, aktivis mengatakan ribuan orang lagi, yang sebagian besar pengguna atau pedagang kecil, dibunuh di komunitas kumuh oleh orang-orang bersenjata misterius. Polisi telah membantah terlibat dalam kematian itu. []