News

Ferdy Sambo Akui Kabareskrim Terima Uang Tambang Ilegal: Ada Suratnya

Ferdy Sambo Akui Kabareskrim Terima Uang Tambang Ilegal: Ada Suratnya
Terdakwa Ferdy Sambo bersiap menjalani sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (8/11/2022). PPengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J untuk terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi dengan agenda pemeriksaan saksi. Setidaknya, terdapat sepuluh saksi yang dihadirkan JPU di dalam ruang sidang, salah satunya adalah Susi, asisten rumah t (Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo respons nyanyian Ismail Bolong soal dugaan keterlibatan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto dalam bisnis tambang ilegal batu bara di Kalimantan Timur. 

Sambo membenarkan keterlibatan Komjen Agus dalam kasus tersebut, bahkan ia sendiri yang meneken surat penyelidikannya.

Adapun surat penyelidikan yang beredar di publik, Sambo tidak menepis. 

baca juga:

"Ya sudah benar. Kan ada suratnya," ujar Sambo kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (22/11/2022).

Sebelumnya, beredar surat laporan hasil penyelidikan (LHP) yang ditujukan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari Kepala Divisi Propam Polri, saat itu Ferdy Sambo, Nomor: R/1253/WAS.2.4/2022/IV/DIVPROPAM, tanggal 7 April 2022, bersifat rahasia.

Kendati demikian, Sambo enggan merinci mengenai keterlibatan Agus dan sejumlah nama oknum anggota Polri lainnya di kasus tersebut.

Dia meminta awak media bertanya kepada pejabat yang berwenang.

"Tanya ke penjabat yang berwenang, kan surat itu sudah ada," pungkasnya.

Dalam dokumen poin H, tercantum nama Aiptu Ismail Bolong memberikan uang koordinasi ke Bareskrim Polri diserahkan kepada Kombes BH selaku Kasubdit V Dittipidter sebanyak 3 kali, yaitu bulan Oktober, November dan Desember 2021 sebesar Rp3 miliar setiap bulan untuk dibagikan di Dittipidter Bareskrim.

Selain itu, juga memberikan uang koordinasi kepada Komjen Agus Andrianto selaku Kabareskrim Polri secara langsung di ruang kerja Kabareskrim dalam bentuk USD sebanyak 3 kali, yaitu Oktober, November dan Desember 2021, sebesar Rp2 miliar.

Sementara, kesimpulan laporan hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta bahwa di wilayah hukum Polda Kalimantan Timur, terdapat beberapa penambangan batu bara ilegal yang tidak dilengkapi izin usaha penambangan (IUP).

Namun, tidak dilakukan upaya tindakan hukum dari Polsek, Polres, Polda Kalimantan Timur dan Bareskrim karena adanya uang koordinasi dari para pengusaha tambang ilegal. []