News

Ferdinand dan Tengku Zul Adu Pendapat Soal UU Ciptaker

Ferdinand Hutahaean saling berbalas kicauan dengan Waksekjen MUI Tengku Zulkarnain di Twitter membahas Omnibus Law.


Ferdinand dan Tengku Zul Adu Pendapat Soal UU Ciptaker
Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain (Twitter @ustadtengkuzul)

AKURAT.CO, Direktur Eksekutif Energi Watch Ferdinand Hutahaean saling berbalas kicauan dengan Waksekjen MUI Tengku Zulkarnain di Twitter membahas Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja.

Mulanya, Tengku menyindir pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD yang menyarankan masyarakat menempuh jalur konstitusi apabila tidak setuju dengan UU Cipta Kerja. Menurut Tengku, pernyataan Mahfud terkesan 'mencuci tangan' dari kritik masyarakat atas pengesahan UU Cipta Kerja.

"Kata Prof. Mahfud MD urusan hukum di NKRI bukan urusan pemerintah itu urusan yudikatif. Nah, UU Cipta Kerja dibuat pemerintah terus disuruh menuntut ke MK jika tidak puas, sama saja membiarkan pemerintah berbuat "seenaknya" terus MK disuruh membereskan alias "cuci piring" enak ya," kata Tengku menggunakan akun @ustadtengkuzul dikutip Akurat.co, Senin (26/10/2020).

Pernyataan Tengku kemudian dikomentari Ferdinand Hutahaean. Dia memberikan pandangannya tentang pernyataan Mahfud MD.

"Zul, saya kasih tahu ya biar cerdas dikit. Pengadilan itu (MK) adalah tempat mencari kebenaran atas perbedaan pendapat hukum. Pemerintah dan sebagian buruh berbeda pendapat soal UU Ciptaker, MK untuk menemukan nilai kebenaran atas perbedaan itu tempatnya adlh MK. Jadi bukan cuci piring," terang Ferdinand menggunakan akun Twitter @FerdinandHaean3.

Tidak tinggal diam, Tengku memberikan alasan atas pernyataannya. Dia mengatakan seharusnya pemerintah meminta masukan kepada masyarakat sebelum membuat UU Cipta Kerja.

"Di negara Pancasila yang utamakan musyawarah mestinya masukan atas produk undang-undang dilakukan sebelum pengesahan. Jangan dibalik Pak Jokowi. Sudah disahkan baru minta masukan. Ferdinand mana ngerti?" kata Tengku.

Sementara itu, Ferdinand menilai DPR selama membahas RUU Cipta Kerja hingga mengesahkannya menjadi Undang Undang sudah sesuai dengan Pancasila.

"Pak Zul, musyawarah di DPR itu sudah sesuai dengan Pancasila, ada kesempatan bagi semua menyampaikan pendapat, tapi bantah lisan tak mungkin terjadi dan berlangsung terus tanpa keputusan, itulah hakikat demokrasi maka suara terbanyak menjadi penentu. Zul mana paham demokrasi," ujar Ferdinand.[]