News

Fenomena Selfie KTP Dijadikan NFT, Ini Rentetan Bahaya yang Mengintai!

Pemerintah mengingatkan bahayanya fenomena masyarakat berswafoto dengan KTP-el dan KK pada sebuah wadah aset digital melalui Non Fungible Token (NFT).


Fenomena Selfie KTP Dijadikan NFT, Ini Rentetan Bahaya yang Mengintai!
Pekerja saat mereparasi KTP milik warga yang rusak di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2021). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mengingatkan bahayanya fenomena masyarakat berswafoto dengan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) dan kartu keluarga (KK) pada sebuah wadah aset digital melalui Non Fungible Token (NFT).

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, fenomena melakukan foto selfie dengan dokumen kependudukan itu berbahaya. Sebab, akan sangat rentan terhadap berbagai jenis tindakan kejahatan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab.

"Menjual foto dokumen kependudukan dan melakukan foto selfie dengan dokumen KTP-el di sampingnya untuk verivali tersebut sangat rentan adanya tindakan fraud/penipuan/kejahatan oleh ‘pemulung data’ atau pihak-pihak tidak bertanggung jawab," kata Zudan dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin (17/1/2022).

baca juga:

Lebih lanjut, pihak-pihak tidak bertanggungjawab tersebut biasanya akan memanfaatkan data-data kependudukan tersebut untuk dijual kembali. Adapun hal yang paling sering terjadi adalah dimanfaatkan untuk pinjaman online.

"Karena data kependudukan 'dapat' dijual kembali di pasar underground atau 'digunakan' dalam transaksi ekonomi online seperti pinjaman online," jelasnya.

Namun demikian, terang Zudan, ketidakpahaman penduduk terhadap pentingnya melindungi data diri dan pribadi menjadi isu penting yang harus disikapi bersama-sama oleh semua pihak.

"Oleh karena itu, edukasi kepada seluruh masyarakat oleh kita semua untuk tidak mudah menampilkan data diri dan pribadi di media online apapun sangat perlu dilakukan," katanya.

Maka dari itu, ia mengimbau kepada masyarakat agar lebih selektif dalam memilih pihak-pihak yang dapat dipercaya, terverifikasi dan memberikan jaminan kepastian kerahasiaan data diri, atau pribadi. Sebab, masih banyak lembaga keuangan baik perbankan maupun nonperbankan yang sudah terdaftar pada OJK, mensyaratkan foto KTP-el dan foto selfie harus diunggah.

Adapun bagi pihak-pihak yang mendistribusikan dokumen kependudukan termasuk dirinya sendiri yang memiliki dokumen kependudukan seperti foto KTP-el di media online tanpa hak, maka terdapat ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

"Sanksinya tidak main-main. Hal ini diamanatkan dalam Pasal 96 dan Pasal 96A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan," tegas Zudan. []