UJANG KOMARUDIN

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) & Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Jakarta.
News

Fenomena HRS


Fenomena HRS
Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab menyapa massa yang memadati markas Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, Jakarta, Selasa (10/11/2020).

AKURAT.CO, Muhammad Rizieq Shihab, atau yang lebih dikenal dengan Habib Rizieq Shihab (HRS) memang fenomenal. Bukan hanya penjemputannya di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, tanggal 10 November yang lalu, disambut oleh ribuan pendukungnya. Tetapi juga, TNI dikerahkan, hanya untuk menurunkan spanduk seorang HRS.  

Diakui atau tidak. Disukai atau tidak. HRS menjadi tokoh atau figur sensasional, di panggung politik Indonesia saat ini. Tokoh itu bukan muncul dari partai politik. Figur itu juga bukan datang dari istana atau senayan. Justru aktor itu muncul dari Ormas (FPI).

HRS menjelma menjadi simbol “oposisi” rakyat, terhadap pemerintah, di tengah kosongnya kepemimpinan yang tak aspiratif dan responsif di negeri ini.

baca juga:

Ketika DPR sudah tak aspiratif, ketika pemerintah sudah tak peduli pada rakyat, dan ketika kepemimpinan bangsa ini, tak hadir di tengah-tengah masyarakat. Karena kebijakan-kebijakannya tak berpihak pada rakyat, maka rakyat dengan caranya sendiri, akan mencari sosok atau figur, yang bisa menjadi simbol perjuangannya itu.

Sosok itu ada pada HRS. Terlepas dengan segala kontroversinya. Terlepas dengan segala kritikannya yang keras dan pedas pada pemerintah. Itu bisa saja dilakukan, sebagai bentuk rasa sayang HRS ke pemerintah, sebagai bentuk pengingat ulama ke umara. Karena pemerintah dianggap sudah salah jalan.

Fenomena HRS ini muncul bisa karena beberapa hal. Pertama, bisa kerena kekecewaan rakyat yang begitu memuncak pada pemerintah. Maka rakyat, mencari sosok dan figur di luar struktur pemerintahan, yang bisa menjadi simbol “perlawanan” dalam memperjuangkan aspirasi-aspirasinya.

Kedua, defisit dan minus kepemimpinan yang aspiratif dan mengayomi. Saat ini, tak ada tokoh atau figur, baik di eksekutif maupun legislatif, yang bisa memperjuangkan apirasi rakyat. Semua tutup mata. Semua membelakangi kehendak rakyat. Semua ramai-ramai menjadikan rakyat sebagai objek penderita. Sedangkan para elite itu, tertawa-tertawa diatas penderitaan rakyat sendiri.

Ketiga, Tak adanya oposisi di parlemen, membuat tak ada checks and balances. Membuat semua kebijakan yang diajukan pemerintah, dimana kebijakan-kebijakan tersebut tak pro rakyat, langsung disetujui dan distempel wakil rakyat di Senayan itu. Parlemen dan istana, berselingkuh untuk membuat rakyat makin miskin dan menderita.

Kita memang membutuhkan pemerintah yang kuat. Sekaligus juga membutuhkan oposisi yang tangguh. Karena pemerintahan Jokowi-Ma’ruf terlalu kuat, maka pihak oposisi yang menjadi lemah. Karena kelemahan oposisi itu pula, rakyat mencari jalannya sendiri, rakyat mencari caranya sendiri, yaitu dengan cara melakukan dan memunculkan HRS sebagai oposisi itu.

Super Admin

https://akurat.co

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum
Follow Me:

0 Comments

Leave a comment

Sorry, you mush first