News

Febri Diansyah Nilai Jokowi Belum Terlambat Selamatkan KPK

Febri Diansyah mengatakan Presiden Joko Widodo belum terlambat jika ingin menyelamatkan KPK.


Febri Diansyah Nilai Jokowi Belum Terlambat Selamatkan KPK
Jubir KPK, Febri Diansyah saat memberikan keterangan kepada awak media, Kamis (12/12/2019) (AKURAT.CO/Aricho Hutagalung)

AKURAT.CO, Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan Presiden Joko Widodo belum terlambat jika ingin menyelamatkan KPK. Caranya dengan menerbitkan Perppu untuk mencabut UU KPK yang baru atau merombak pimpinan KPK.

"Belum terlambat bagi presiden untuk membuktikan komitmennya. Terbitkan Perppu: batalkan revisi UU KPK dan rombak pimpinan KPK," kata Febri Diansyah sebagaimana dikutip AKURAT.CO dari Twitter @febridiansyah pada Kamis (27/5/2021).

"Mungkinkah? Kalau memang ada komitmen sih," tuturnya.

Sebelumnya, dalam cuitan berbeda Febri menduga dan mempertanyakan adanya pihak yang ingin menguasai KPK.

"Menyingkirkan #75PegawaiKPK terbaik = Membuat KPK lbh mudah dikuasai. Siapa yang ingin kuasai KPK? Siapa yang berkepentingan KPK melemah? Atau Siapa yang akan gunakan KPK demi kepentingan pribadi/kelompok dan habisi lawan-lawannya?" tanya dia.

"Siapapun itu, di sinilah pentingnya sebuah KPK yang INDEPENDEN," sambungnya.

Kata dia, awalnya sudah ada yang berpikir bahwa KPK sudah bisa dikuasasi dan dilemahkan sejak revisi UU KPK berhasil dilakukan. Terlebih dengan Pimpinan KPK yang lahir dari proses dan calon yang kontroversial.

"Tapi sejumlah Pegawai KPK coba terus berbuat hingga OTT 2 kasus besar tak terbendung dan 2 menteri dari parpol jadi tersangka. Ini tampaknya jadi salah satu alasan kenapa #75PegawaiKPK harus disingkirkan meskipun tenggat waktu 2 tahun yang diamanatkan UU masih sd Okt-Nov," katanya.

Menurutnya di sinilah wawasan kebangsaan dibajak untuk kepentingan penyingkiran tersebut.

"Bahkan Putusan MK tidak dilaksanakan dan arahan Presiden tidak dihargai," ujarnya.

Ia juga menyebut ada satu isu yang konsisten digunakan sejak 2019 lalu, yakni taliban di KPK.

"Isu yang dikembangkan sedemikian rupa untuk mematikan akal sehat publik. Tak bisa dipungkiri, sejumlah orang tertipu dengan isu ini. Sekarang isu itu diolah lagi. Tapi entah karena apa cap “merah” berubah dari 75 jadi 51 (pegawai)," paparnya.

Lalu, isu lain yang menyerang Novel Baswedan sebagai penyidik senior KPK. Kata dia, sejak dulu Novel memimpin pembongkaran sejumlah skandal korupsi besar di Indonesia. Novel distigma, dituduh dan dihubungkan dengan Gubernur DKI Anies Baswedan.

"Padahal penugasan penanganan kasus merupakan wewenang Pimpinan, Deputi dan Direktur," kata dia.

Namun, ia memahami bahwa semua isu dapat digunakan, bahkan fitnah dan kebohongan akan dijahit sedemikian rupa agar KPK tumbang, hancur dan mati.

"Namun itu masih biasa dan telah terjadi sebelumnya. Sekarang, saya melihat, bahkan arahan Presiden yang disampaikan secara terbuka tidak dihargai. Diabaikan," katanya.

Oleh karena itu, wajar jika ada pertanyaan siapa yang sangat berkepentingan untuk menyingkirkan 75 Pegawai KPK.

"Atau, siapa yang sekuat itu bisa mengabaikan arahan Presiden dan tidak melaksanakan Putusan MK secara utuh? Apa kepentingan besar ke depan yang sedang disusun?" katanya.

"Jangan lelah. Kita masih harus berjuang dengan sehormat2nya. Dan jg dengan hati gembira. Karena kt percaya, pemberantasan korupsi adalah ikhtiar untuk bangsa ini ke depan," tutupnya.[]