News

Kasus Kekerasan Seksual 3 Anak di Luwu Timur, Penyidik Diduga Langgar Peraturan Kapolri

Korban diperiksa tidak didampingi orangtua dan orang yang dipercaya 


Kasus Kekerasan Seksual 3 Anak di Luwu Timur, Penyidik Diduga Langgar Peraturan Kapolri
Rezky Pratiwi, kuasa hukum 3 anak korban kekerasan seksual (Istimewa)

AKURAT.CO, Proses penyelidikan kasus dugaan kekerasan seksual anak oleh Polres Luwu Timur, Sulawesi Selatan, diduga melanggar Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2008. Sebab saat dilakukan pemeriksaan anak tidak didampingi orangtua atau kuasa hukum.

Akibatnya, saat pemeriksaan korban tidak berani mengungkap fakta-fakta peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya.

"Ini yang sangat fatal, karena dalam BAP, fakta kejadian tidak terungkap utuh dan lengkap, sebab anak tidak berani menceritakan fakta kejadian dengan utuh, dan ibu korban hanya dimintai tanda tangan usai pemeriksaan selesai," kata kuasa hukum kasus tiga anak di Luwu Timur, Rezky Pratiwi dikutip dari program Mata Najwa Apa Iya #PercumaLaporPolisi, Jumat (15/10/2021).

Pratiwi mengatakan, dalam mengungkap kasus kekerasan seksual penyidik penting memiliki kapasitas termasuk perspektif anak namun hal ini diduga tak dimiliki penyidik. Sehingga ketika kasus ini dilakukan penyelidikan sulit diungkap. Catatan LBH Makassar pemeriksaan anak yang tidak didampingi orangtua dan orang yang dipercaya. 

Pratiwi menceritakan bahwa penghentian kasus ini janggal. Sebab proses asesmen tidak dilakukan oleh psikolog anak. 

"Dan dibanyak kasus korban adalah anak dan pelaku orang yang dekat dengan anak. Maka trauma  itu tidak muncul karena anak anak tidak mengerti dari peristiwa yang mereka alami," kata dia. 

Dan saat pemeriksaan psikiatri di RS Bhayangkara korban menceritakan fakta peristiwa bahwa terjadi kekerasan seksual yang dilakukan terlapor. Bahkan ketika anak diperiksa di TPA Luwu Timur juga mengaku terjadi kekerasan seksual. 

"Akan tetapi penyidik mengabaikan keterangan anak," kata dia.

Pratiwi juga membeberkan hasil visum pertama dan kedua tak ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual. Namun di pemeriksaan ketiga yang dilakukan sendiri ditemukan tanda kekerasan.

"Ada saja pemeriksaan gagal menemukan bukti. Karena itu dalam kasus kekerasan seksual dilakukan pemeriksan pembanding untuk mengecek kembali kebenaran fakta," terangnya.

Selain visum, ibu korban mmbawa barang bukti lain berupa celana dalam korban ke penyidik. Tapi apa yang disampaikam ibu korban diabaikan hingga kasusnya dihentikan.

"Bahkan polisi akan melakukan pemeriksaan kejiwaaan pelapor. Ini sama sekali tidak relevan," tegas Pratiwi.

Sementara Ketua Kompolnas Benny Mamoto mengatakan pihaknya menunggu hasil evaluasi tim yang dikirim Mabes Polri atas kasus di Luwu Timur. 

"Kalau betul anak tidak didampingi itu tidak sesuai Peraturan Kapolri. Di Perkap diatur bagaimana perlakuan kepada anak sejak pemeriksaan," kata dia.

Sementara peneliti dari Kontras Revanlee Anandar menilai apa yang dilakukan Polres Luwu Timur lebih mengedepankan menutupi fakta demi memperbaiki citra. Dan ini bahaya.

Revanlee menduga penyelidikan oleh Polres Luwu Timur diduga langgar Perkap 3 2008. Di Perkap jelas bahwa pemeriksaan harus profesional, junjung tinggi HAM, kalau ada korban anak harus didampingi .

"Ini semestinya yang dilakukan merespon hal yang tidak perlu dilakukan dengan tes kejiwaan ibu korban. Lakukanlah penelusuran pada fakta fakta dari temuan masyarakat," kata Revanlee.[]