Ekonomi

Faisal Basri: Program Biodiesel Pemerintah Biang Kerok Kenaikan Harga Minyak Goreng!

Faisal: kenaikan harga minyak goreng akibat kebijakan pemerintah sendiri, karena selalu simalakama antara CPO untuk "perut" dan CPO untuk energi.


Faisal Basri: Program Biodiesel Pemerintah Biang Kerok Kenaikan Harga Minyak Goreng!
Ekonom Senior Faisal Basri mengatakan kenaikan harga yang merupakan buntut dari kelangkaan minyak goreng disebabkan oleh kebijakan yang dilakukan pemerintah sendiri. (AKURAT.CO/Wayan Adhi Mahardhika )

AKURAT.CO Minyak goreng hingga kini masih jadi barang mahal di pasaran. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) pada Senin (7/2/2022), menunjukkan harga minyak di beberapa provinsi di Indonesia masih tinggi.

Untuk kategori minyak goreng curah di Provinsi DKI Jakarta mencapai Rp19.850 per kilogram. Sedangkan di Jawa Barat Rp19.050 dan Banten Rp19.800.

Untuk harga minyak goreng curah terendah berada di Proivinsi Bengkulu sebesar Rp13.850, kemudian harga tertinggi berada di Provinsi Gorontalo yang mencapai Rp26.050.

Padahal, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada Kamis (27/1) mengumumkan akan menerapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng di berbagai kemasan di pasar tradisional maupun di ritel modern pada 1 Februari 2022.

Adapun minyak goreng curah ditetapkan HET sebesar Rp 11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp 14.000 per liter.

Mengenai hal itu, Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri angkat bicara. Melalui blog pirbadinya faisalbasri.com yang dikutip Senin (7/2/2022), ia mengatakan bahwa kenaikan harga yang merupakan buntut dari kelangkaan minyak goreng disebabkan oleh kebijakan yang dilakukan pemerintah sendiri.

Faisal mengutip data Badan Pusat Statistik yang mencatat harga minyak goreng pada Desember 2021 naik 34 persen dibandingkan Desember tahun sebelumnya (year on year/yoy). Pada Desember 2020 harga eceran minyak goreng Rp15.792 per liter, sedangkan pada Desember 2021 sudah mencapai Rp21.125 per liter.

“Banyak berita menuduh lonjakan harga minyak goreng akibat ulah pengusaha. Bahkan ada yang menengarai terjadi praktik kartel oleh produsen minyak goreng,” katanya.

Ia mengatakan keputusan pemerintah mengenai penetapan harga eceran tertinggi (HET) tidak diiringi oleh tambahan pasokan yang memadai, sehingga para pedagang masih menerapkan kisaran harga jual Rp20.000 per liter.

Penjualan di atas HET itu, kata Faisal, bisa jadi karena para pedagang masih menjual dengan harga lama karena stok yang mereka miliki diperoleh dengan harga lama. Harga yang tinggi juga dapat disebabkan pasokan tersendat sehingga terjadi kelangkaan di pasar.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) kepada produsen Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya. Pemerintah pun melakukan pengaturan tambahan bagi pengekspor untuk menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng.

Bahkan, Faisal menilai pemerintah sempat “menggertak” untuk melarang ekspor CPO dan turunannya.

“Kebijakan yang baik dan efektif ditentukan oleh kepiawaian pemerintah mendiagnosis penyebab kenaikan harga. Pasar tidak bisa dikomando secara serampangan,” kata Faisal.

“Tak pelak lagi, kenaikan harga minyak goreng adalah akibat dari kebijakan pemerintah sendiri, karena selalu ada trade off (simalakama) antara CPO untuk “perut” dan CPO untuk energi,” ujarnya menambahkan.

Faisal menjelaskan kenaikan harga minyak goreng bukan disebabkan ekspor CPO yang dilakukan negara. Sebab, meskipun harga minyak sawit dunja melonjak, volume ekspor CPO dan turunannya hanya naik sangat tipis dari 34,0 juta ton tahun 2020 menjadi 34,2 juta ton tahun 2021.

Kenaikan sangat tipis volume ekspor walaupun terjadi lonjakan harga, kata dia, beriringan dengan penurunan produksi CPO dari 47,03 juta ton tahun 2020 menjadi 46,89 juta ton tahun 2021.

“Mengapa harga minyak goreng melonjak padahal produksi dan ekspor CPO–yang menjadi bahan baku utama minyak goreng–hanya turun sangat tipis? Ditambah lagi, permintaan minyak goreng tidak mengalami lonjakan,” ujarnya.

Ternyata, menurut Faisal ada satu hal yang luput dari perhatian pemerintah, yakni pergeseran besar dalam konsumsi CPO di dalam negeri. Di masa lalu, sambung dia, pengguna CPO yang sangat dominan di dalam negeri adalah industri pangan, termasuk minyak goreng.

“Namun, sejak pemerintah menerapkan kebijakan mandatori biodiesel, alokasi CPO untuk campuran solar berangsur naik,” ucapnya.

Peningkatan terjadi pada tahun 2020, seiring dengan diterapkannya Program B20 yang merupakan program pemerintah yang mewajibkan pencampuran 20 persen biodiesel dengan 80 persen bahan bakar minyak jenis solar.

Imbasnya, konsumsi CPO untuk biodiesel naik 24 persen dari 5,83 juta ton di tahun 2019 menjadi 7,23 juta ton tahun 2020.

Faisal menambahkan program B20 tersebut justru menurunkan konsumsi CPO untuk industri langan dari 9,86 juta ton tahun 2019 menjadi 8,42 juta ton tahun 2020. Ia menjelaskan penurunan pola konsumsi CPO dalam negeri terus berlanjut di tahun 2021.

“Dan diperkirakan porsi untuk biodiesel akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan porsi CPO dalam biodiesel lewat Program B30 atau bahkan lebih tinggi lagi,” tuturnya.

Bahkan, Faisal menyebutkan bahwa Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memperkirakan porsi CPO untuk industri biodiesel akan mencapai sekitar 43 persen dari konsumsi CPO dalam negeri pada tahun 2022 ini. Padahal pada tahun 2019 masih sekitar 37 persen.

Dengan demikian, Ia memperkirakan porsi untuk biodiesel akan melampaui porsi untuk industri pangan dalam satu sampai dua tahun ke depan.

Hal itu menyebabkan pengusaha lebih cenderung menyalurkan CPO-nya ke pabrik biodiesel. Sebab pemerintah menjamin perusahaan biodiesel tidak bakal merugi karena ada kucuran subsidi jika harga patokan di dalam negeri lebih rendah dari harga internasional.

“Hingga kini sudah puluhan triliun mengalir subsidi ke pabrik biodiesel dari dana sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS).”