Ekonomi

Faisal Basri Komentar Pedas Soal Badan Pangan Nasional

Ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri menilai pembentukan BPN yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 belum sesuai.


Faisal Basri Komentar Pedas Soal Badan Pangan Nasional
Faisal Basri ekonom INDEF (AKURAT.CO/Wayan Adhi Mahardhika )

AKURAT.CO  Ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri menilai pembentukan Badan Pangan Nasional (BPN) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 belum sesuai dengan yang diamanatkan pada UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Faisal Basri mengatakan hal tersebut di Jakarta, Jumat (27/8/2021), kewenangan BPN yang tertuang dalam Perpres 66/2021 sangat terbatas dan tidak seperti desain awal yang tertuang dalam UU 18/2012.

Dia menerangkan ide awal pembentukan BPN yaitu badan yang mengatur pangan nasional secara menyeluruh yang menyangkut berbagai aspek yang berkaitan dengan pangan.

"Desain awal mencoba sebagai super body, karena mengurusi dari hulu sampai hilir pangan untuk rakyat. Dari ketahanan pangan, keamanan pangan, kedaulatan pangan, mulai produksi, distribusi, konsumsi, harga, hingga persoalan stunting pun ada," kata Faisal.

Namun menurut Faisal, ide awal BPN yang memiliki banyak kewenangan itu dinilai tumpang tindih dengan berbagai kementerian-lembaga lainnya. Dia menjelaskan perihal pangan nasional kerap diatur oleh kementerian-lembaga yang dominan terkait kebijakan-kebijakannya.

Faisal mencontohkan seperti komoditas gula dengan gula rafinasinya dan garam lebih banyak diurus oleh Kementerian Perindustrian, komoditas beras lebih dominan dari Kementerian Perdagangan terkait impor, dan importasi daging lebih banyak diurus oleh Kementerian Pertanian. 

"Sehingga BPN yang di Perpres 66/2021 itu menyisakan sedikit sekali kewenangan, membuat BPN tak bertaring," katanya.

Menurut pandangannya, BPN hanya akan mengarah pada kebijakan terkait pangan, namun institusi yang melaksanakannya adalah kementerian-lembaga lain.

"Mirip seperti sekarang BPN hanya mengarah pada kebijakannya saja, tapi yang melaksanakan Bulog. Sama saja seperti sekarang," kata dia. Faisal berpendapat BPN yang baru dibentuk ini belum bisa disebut sebagai obat mujarab ketahanan pangan nasional.

Sumber: Antara