Ekonomi

Fahri Hamzah Usul Rapat DPR RI dengan Perusahaan BUMN Dihentikan!

“Sebaiknya dihentikan, cukup Kementerian BUMN yang rapat sebagai kuasa pemegang saham. Rapat pemegang saham dan pengawasan cukup di komisaris saja."

Fahri Hamzah Usul Rapat DPR RI dengan Perusahaan BUMN Dihentikan!
Wakil Ketua Partai Gelora, Fahri Hamzah saat kunjungan ke kantor Akurat.co, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Kunjungan tersebut sebagai silahturahmi sekaligus mengenalkan materi politik di media masa. (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Buntut pengusiran Direktur Utama (Dirut) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membuat politisi buka suara.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelora Fahri Hamzah mengusulkan rapat antara DPR RI dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dihentikan. Ia menilai rapat tersebut tidak memiliki dasar hukum dan justru lebih banyak mendatangkan mudarat.

“ Sebaiknya dihentikan, cukup Kementerian BUMN yang rapat sebagai kuasa pemegang saham. Rapat pemegang saham dan pengawasan cukup di Komisaris saja. Pertamina cukup rapat sama Ahok dkk. Enggak usah ke DPR,” katanya dikutip dari akun @Fahrihamzah, Rabu (16/2/2022).

baca juga:

Menurut dia, Direksi BUMN merupakan pejabat bisnis, bukan pejabat politik. Fahri menilai jika membiasakan para Direksi BUMN rapat dengan DPR RI hanya membuat mereka bermental politik dan merusak profesionalisme.

“ Mereka dipaksa melayani kepentingan politik eksekutif dan legislatif. Budaya korporasi rusak,” cuitnya.

Mantan Wakil Ketua DPR RI itu beranggapan ada kesalahan yang terjadi di hulu persoalan. Sebab, kata dia, Undang-Undang cenderung ambigu dan membuarkan kontradiksi di UU Tentang BUMN dan UU Tentang Perseroan Terbatas, juga UU Tentang Keuangan Negara.

Ia menilai seharusnya UU tersebut diperjelas bahwa pengelolaan BUMN tunduk ke dalam rezim korporasi dan pertanggungjawaban pemegang saham di Kementerian BUMN.

“Jadi Direksi BUMN tidak perlu melayani DPR RI dalam rapat kerja karena mereka korporasi. Kalau ada rapat kerja ya kuasa ada di Kementerian BUMM,” ucap Fahri Hamzah.

“Kalau mau manggil korporasi ya harusnya diwakili komisaris dan itu hanya terkait isu negara dengan kuasa pemegang saham. Bukan teknis," celotehnya.

Fahri Hamzah menilai pembedahan BUMN di depan umum yang dilakukan politisi tidak adil. Selain menjaga kerahasiaan perusahaan, Fahri melihat pembahasannya tak jelas.

“Tidak fair membedah BUMN di depan umum oleh politisi sementara mereka punya pesaing yang selalu mengintip dapur mereka.  Sementara itu, tidak jelas juga yg dibahas,” terangnya.

Untuk itu Fahri Hamzah menilai rapat antara DPR dengan peerusahaan di BUMN sebaiknya dihentikan. Sebab ia menilai hal tersebut lebih banyak mendatangkan efek buruk bagi kedua instansi tersebut.

“ Mereka harus didorong bekerja murni sebagai profesional. Jangan terlalu banyak politik yang bisa membuat wajah BUMN samar dan tidak jelas. Politisasi BUMN ini sudah terbukti jelek,” tuturnya.[]