AKURAT.CO Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyatakan penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik masih dibahas oleh DPRD DKI Jakarta. Pemberlakuan kebijakannya pun masih sangat jauh untuk diterapkan.
"Ya itu kan prosesnya masih lama, masih ada tahapan-tahapan," kata Heru di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (27/1/2023).
Terkait dengan unjuk rasa yang dilakukan elemen driver ojek online (ojol) beberapa hari lalu di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Heru menilai sikap penolakan masyarakat bakal menjadi pertimbangan wakil rakyat Parlemen Kebon Sirih menentukan kebijakan tersebut.
baca juga:
Salah satu yang bakal dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yakni meminta saran dan masukan kepada pakar transportasi untuk menyelesaikan kemacetan di Jakarta dengan penggunaan ERP.
"Tahapan diskusi dengan ahli-ahli transportasi, masih jauh (penerapan kebijakan ERP)," ucapnya.
Pada Rabu (25/1/2023) lalu, ratusan driver ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD. Mereka menolak aturan jalan berbayar di Jakarta karena dirasa membebani masyarakat, terkhusus driver ojol.
Dalam unjuk rasa itu, dua anggota DPRD DKI Jakarta menjumpai massa aksi driver ojol untuk melakukan audiensi. Mereka meminta kepada dua anggota DPRD DKI Jakarta untuk menyatakan sikap penolakan ERP di atas mobil komando.
Mereka yang naik adalah anggota DPRD DKI Fraksi PKS Ismail dan Wakil Sekretariat Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Wa Ode Herlina. Pada kesempatan itu, Ismail melalui mikrofon dengan tegas menolak sistem ERP. Sementara, Wa Ode belum menyatakan ketegasan menolak ERP. []
