Ekonomi

Erick Thohir: Dari 12, Kemenkeu Baru Setujui PMN Bagi 5 BUMN

Erick Thohir mengakui Kemenkeu baru menyetujui penyertaan modal negara (PMN) pada 2022 untuk lima BUMN dari total 12 BUMN yang diusulkan


Erick Thohir: Dari 12, Kemenkeu Baru Setujui PMN Bagi 5 BUMN
Menteri BUMN Erick Tohir saat mendatangi Istana, Senin (21/10/2019). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan Kementerian Keuangan baru menyetujui penyertaan modal negara (PMN) pada 2022 untuk lima BUMN dari total 12 BUMN yang diusulkan.

"Adapun untuk PMN tahun 2022, dari pertemuan kami dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang baru disetujui adalah lima BUMN yakni Perumnas, PLN, Hutama Karya, Waskita Karya dan Adhi Karya," jelas dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (30/8/2021).

Nilainya sendiri seperti usulan terakhir yang diberikan kepada Kemenkeu yang waktu itu sudah dibahas di Komisi VI DPR RI yaitu Hutama Karya Rp23 triliun, Waskita Karya Rp3 triliun, PLN Rp3 triliun, Perumnas Rp1,57 triliun dan Adhi Karya Rp2 triliun.

Menurut Erick, kelima BUMN tersebut oleh Kemenkeu dimasukkan ke dalam klaster infrastruktur, di mana dalam Kemenkeu ada empat klaster maka lima BUMN itu dimasukkan ke dalam klaster infrastruktur.

Adapun untuk BUMN-BUMN lainnya, kata Erick, Kementerian BUMN masih menunggu konfirmasi dari Kemenkeu.

Sebelumnya, Erick Thohir mengusulkan anggaran PMN pada 2022 untuk 12 BUMN senilai total Rp72,44 triliun kepada DPR.

Di samping itu Erick Thohir juga mengajukan PMN Non Tunai sebesar Rp2,6 triliun bagi klaster pangan dan Rp809 miliar bagi klaster industri pertahanan kepada Komisi VI DPR RI.

Ia menerangkan PMN merupakan salah satu instrumen yang dibutuhkan BUMN dalam menjalankan penugasan pemerintah. Erick Thohir menyebut nilai PMN yang diberikan jauh lebih kecil daripada kontribusi yang diberikan BUMN kepada negara.

Menurutnya, suntikan PMN dan dividen pada periode 2020 hingga 2024 justru relatif seimbang. Ia menambahkan, hal ini tak lepas dari banyaknya penugasan yang diberikan kepada BUMN selama ini atau hampir 81% PMN digunakan untuk melaksanakan penugasan pemerintah dan 6,9% untuk restrukturisasi.