Ekonomi

Erick: Suntikan PMN Difokuskan Bakal Penugasan Pemerintah

Erick Thohir menyatakan suntikan PMN ke BUMN difokuskan untuk melaksanakan penugasan dari pemerintah


Erick: Suntikan PMN Difokuskan Bakal Penugasan Pemerintah
Menteri BUMN Erick Thohir saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI di Nusantara I, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (20/1/2021). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memaparkan peran penting BUMN dalam konstribusi kepada negara melalui dividen, pajak, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Ia menuturkan penyertaan modal negara (PMN) merupakan salah satu instrumen yang dibutuhkan BUMN dalam menjalankan penugasan pemerintah. Erick Thohir menyebut nilai PMN yang diberikan jauh lebih kecil daripada kontribusi yang diberikan BUMN kepada negara.

"Kalau kita lihat, dalam 10 tahun terakhir, BUMN berkontribusi sebesar Rp3.295 triliun yang terdiri atas pajak sebesar Rp1.872 triliun, PNBP sebesar Rp1.035 triliun, dan dividen sebesar Rp388 triliun. Kita bandingkan dengan PMN yang diberikan adalah 4% atau Rp147 triliun dari 2011-2020," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/7/2021).

Erick menyebutkan bahwa suntikan PMN dan dividen pada periode 2020 hingga 2024 justru relatif seimbang. Erick mengatakan hal ini tak lepas dari banyaknya penugasan yang diberikan kepada BUMN selama ini atau hampir 81% PMN digunakan untuk melaksanakan penugasan pemerintah dan 6,9% untuk restrukturisasi.

"Yang terpenting pada 2017-2018 yang seharusnya ada PMN untuk pembangunan jalan tol trans Sumatera itu angkanya sangat kecil sehingga porsi (PMN dan dividen) menjadi seperti 50:50," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid mengusulkan agar semua RDI dan SLA di semua BUMN dikonversi saja menjadi PMN.

Katanya hal itu untuk menciptakan legacy bersama antara pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN dan DPR, serta mengurangi beban BUMN pada masa lampau.

"Sehingga semua bukunya BUMN ke depan menjadi sehat dan kredibel," ujar Nusron.

Nusron juga meminta penugasan pemerintah seharusnya jangan dibebankan kepada BUMN, melainkan menjadi tanggung jawab kementerian teknis. Katanya, BUMN tak perlu menjadi investor, melainkan cukup sebagai kontraktor dalam setiap penugasan pemerintah.