Ekonomi

Enggan Kalah dari Bosowa di PTUN, OJK Siap Ajukan Banding

OJK akan ajukan banding atas putusan Majelis Hakim PTUN terkait gugatan Bosowa Corporindo terhadap OJK mengenai Keputusan Dewan Komisioner Nomor 64/KDK.03/2020.


Enggan Kalah dari Bosowa di PTUN, OJK Siap Ajukan Banding
Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan (Luqman Hakim Naba)

AKURAT.CO Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait gugatan PT Bosowa Corporindo terhadap OJK mengenai Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Nomor 64/KDK.03/2020.

"Terhadap putusan tersebut, OJK akan memproses pengajuan banding," ucap Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo dalam keterangan resmi, Jakarta, Selasa (19/1/2021).

Seperti diketahui, Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 64/KDK.03/2020 berisi tentang hasil penilaian kembali Bosowa selaku pemegang saham pengendali Bank Bukopin.

Isi surat tersebut menyatakan Bosowa telah melakukan pelanggaran dan tidak memiliki hak suara dalam RUPSLB Bukopin.

Pada akhirnya Bosowa pun melayangkan gugatan pada 15 September 2020 kepada pengadilan terkait dengan proses penguatan modal bank.

PTUN pun mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Dewan Komisioner OJK dengan nomor 178/G/2020/PTUN.JKT.

"Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 64/KDK.03/2020 tentang hasil penilaian kembali Bosowa Corporindo selaku pemegang saham pengendali Bank Bukopin pada 24 Agustus 2020," tulis PTUN pada rilis Senin, 18 Januari 2021 dengan status putusan dikabulkan.

Untuk itu, PTUN memutuskan OJK sebagai tertgugat, harus menunda pelaksanaan keputusan Dewan Komisioner OJK terkait penilaian Bosowa selaku pemegang saham pengendali Bank Bukopin.

OJK sendiri memastikan operasional Bank Bukopin tidak akan terganggu. Sehingga nasabah dan masyarakat dapat tetap melakukan transaksi dan layanan perbankan sebagaimana biasanya.

"OJK juga menyampaikan bahwa operasional Bank Bukopin tidak akan terganggu, sehingga nasabah dan masyarakat dapat tetap melakukan transaksi," kata Anto. []