Ekonomi

Enggak Hanya Disita Hartanya, Kaharudin Ongko Juga Dilarang ke Luar Negeri!

Pemerintah melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melarang konglomerat Kaharudin Ongko ke luar negeri


Enggak Hanya Disita Hartanya, Kaharudin Ongko Juga Dilarang ke Luar Negeri!
Ilustrasi harta kekayaan disita (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI ( Satgas BLBI ) telah melakukan penyitaan dan pencairan harta kekayaan dari obligor BLBI Kaharudin Ongko dalam bentuk akun di salah satu bank swasta nasional. Jumlah yang berhasil dicairkan senilai Rp110,17 miliar.

Tak hanya penyitaan, Pemerintah melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melarang Konglomerat Kaharudin Ongko ke luar negeri. Pencegahan dilakukan karena Kaharudin Ongko belum melunasi utang senilai Rp8,2 triliun yang diterima pada tahun 1998 lalu untuk menyelamatkan Bank Umum Nasional (BUN) dan Bank Arya Panduarta.

"Dilakukan upaya paksa yang telah dilakukan oleh PUPN terhadap debitur melalui surat paksa dan pencegahan bepergian ke luar negeri," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Selasa (21/9/2021).

Selain itu, Satgas BLBI juga melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset yang dijaminkan Kaharudin Ongko ketika menandatangani perjanjian pada 18 Desember 1998. Semua aset tetap dan bergerak yang dijaminkan kala itu diambil untuk disita.

"Melakukan eksekusi pada jaminan untuk aset tetap dan aset bergerak sesuai dengan perjanjian MRNIA tanggal 18 Desember 1998," ujar Sri Mulyani.

Kaharudin Ongko adalah salah satu obligor pemilik dua bank umum nasional. Bank milik Kaharudin Ongko ini menerima BLBI dari pemerintah saat krisis finansial 1998.

“Pada 20 September kemarin adalah kita melakukan penyitaan dan sekaligus mencairkan harta kekayaan yang bersangkutan dalam bentuk escrow account di salah satu bank swasta nasional," imbuhnya.

Menkeu mengungkapkan pemerintah telah melakukan penagihan utang sejak tahun 2008. Namun obligor dianggap tidak kooperatif dan akhirnya terpaksa dilakukan upaya paksa penagihan.

Kemudian, Satgas BLBI telah melakukan pemanggilan kepada Kaharudin Ongko pada 9 September 2021. Agenda pemanggilan Kaharudin Ongko yakni untuk menyelesaikan total tagihan utang senilai Rp8,2 triliun. Terdiri dari Rp7,82 triliun dalam rangka PKPS Bank Umum Nasional, dan Rp 359,43 miliar dalam rangka PKPS Bank Arya Panduarta.

Hingga pemanggilan kedua, Kaharudin belum tampak memenuhi undangan Satgas BLBI sehingga harus dipublikasikan ke media massa.[]