News

Empat Poin Keberatan BKN atas Tudingan Maladministrasi Asesmen TWK

BKN menyatakan tidak ada pengaruh terhadap hasil TWK.


Empat Poin Keberatan BKN atas Tudingan Maladministrasi Asesmen TWK
Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Supranawa Yusuf (ISTIMEWA)

AKURAT.CO, Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Supranawa Yusuf menyebut empat keberatan terhadap Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI (ORI) mengenai maladministrasi dalam pelaksanakan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai proses alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pokok pertama bahwa pelaksanaan rapat harmonisasi terakhir pada 26 Januari 2021 yang dihadiri oleh pimpinan kementerian dan lembaga seharusnya dipimpin oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham.

"Nah atas pernyataan tersebut BKN menyatakan keberatan," kata Supranawa dalam paparannya secara daring, Jumat (13/8/2021).

Berdasarkan pada UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 13 ayat 5 yang menyatakan badan dan atau pejabat pemerintah yang memberikan delegasi dapat menggunakan sendiri delegasi tersebut. Dalam ketentuan itu tidak ada yang menyatakan bahwa yang hadir dalam rapat harmonisasi pejabat setingkat apa.

"Tidak ada, maka kami simpulkan tidak ada pembatasan peserta rapat harmonisasi, sepanjang pimpinan instansi memberikan kewenangan untuk hadir dalam rapat itu hak dari pimpinan instansi sehingga apa yang dilakukan kepala BKN dalam rapat harmonisasi sama sekali tidak menyalahi kewenangan dan prosedur," ungkap Supranawa.

Keberatan kedua adalah mengenai BKN tidak kompeten melaksanakan asesmen TWK sehingga menggunakan asesor dari Dinas Psikologi TNI AD, Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Pusintel AD, BNPT dan BIN.

Kata Supranawa, di Indonesia tidak ada instansi pemerintah lain yang punya kewenangan membina dan menyelenggaranaan kompetensi. Bila BKN tidak dapat melakukan sendiri asesmen karena kurang tenaga atau fasilitas maka berdasarakan Peraturan BKN No 26 tahun 2019 Instansi pembina dalam hal ini BKN dapat melibatkan aseseor jenjang madya dan utama dari instansi pemerintah lain serta asesor independen yang sesuai dengan kriteria. "Penunjukan asesor dari lembaga lain sudah sesuai dengan aturan," kata Supranawa.

Keberatan Ketiga, pernyataan terkait nota kesepahaman dan kontrak swakelola antara KPK dan BKN. Tidak digunakannya nota kesepahaman dan kontrak swakelola tersebut karena anggarannya tidak jadi anggaran KPK maka itu adalah hal yang lazim. "Itu bisa dicek apakah ada proses penagihan nota," ujarnya.

Menurut Supranawa, dengan tidak digunakannya nota dan kontrak swakelola, BKN menyatakan tidak ada pengaruh terhadap hasil TWK karena penilaian kompetensi ASN memang sesuai mandat BKN.