News

Emir Moeis Jadi Komisaris PT Pupuk Indonesia, ICW: Gak Ada Calon Lain?

Penunjukan dinilai sebagai bentuk pemakluman rezim Jokowi terhadap budaya korupsi


Emir Moeis Jadi Komisaris PT Pupuk Indonesia, ICW: Gak Ada Calon Lain?
Emir Moeis saat mengenakan rompi tahanan (MERDEKA.CO/DWI NARWOKO)

AKURAT.CO Penunjukan mantan narapidana korupsi Izedrik Emir Moeis sebagai komisaris PT Pupuk Iskandar Muda, anak usaha BUMN PT Pupuk Indonesia (Persero) mendapat sorotan tajam dari Indonesia Corruption Watch (ICW).

Koordinator ICW Adnan Topan Husodo heran, kenapa figur seperti Moeis yang notabene mantan koruptor justru dipilih jadi konisari anak usaha BUMN.

Padahal, masih banyak figur yang lebih bersih dan berkompeten untuk menduduki jabatan tersebut. Menurutnya, penunjukan ini melanggar prinsip dasar pemerintahan yang kredibel.

"Masa gak ada calon lain yang lebih kredibel untuk ditunjuk? Kok sepertinya kita kekurangan orang yang bagus, bersih, dan kompeten. Itu sudah melanggar prinsip dasar dari pemerintahan yang kredibel," kata Adnan kepada wartawan, Kamis (5/8/2021).

Menurutnya, penunjukan politisi PDIP itu sebagai komisaris PT Pupuk Indonesia menunujukkan adanya kemunduran dalam pengelolaan BUMN oleh pemerintah era Presiden Joko Widodo.

"Saya kira memang ada kemunduran dalam pengelolaan BUMN kita ya. Karena adanya pembiaran soal rangkap jabatan yang masif, korupsi yang kerugiannya harus ditambal oleh APBN melalui skema-skema tertentu, termasuk merekrut komisaris (pengawas) dari latar belakang eks napi korupsi," ucap Adnan.

Meski demikian, Adnan mengaku tak heran bila sebagian besar BUMN tidak menghasilkan kinerja yang baik.

Adnan menilai, penunjukan Emir Moeis ini seakan merupakan bentuk pemakluman rezim Jokowi terhadap tindak pidana korupsi.

Pasalnya, seorang eks narapidana korupsi bisa kembali menduduki jabatan publik usai menjalani hukuman.

"Jadi saya kira ada pemakluman terhadap korupsi yang membuat para eks napi korupsi bisa menjadi pejabat publik lagi," tegas Adnan.

Sebagai informasi, Izedrik Emir Moeis merupakan terpidana yang sebelumnya telah divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan penjara dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Tarahan, Lampung pada tahun 2014 lalu.

Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menilai Emir selaku anggota Komisi VIII DPR saat itu terbukti menerima USD 357.000 dari PT Alstom Power Incorporated Amerika Serikat dan Marubeni Incorporate Jepang melalui Presiden Pacific Resources Inc. Pirooz Muhammad Sarafi.

Emir dianggap melanggar Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. 

Putusan itu lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 4 tahun 6 bulan penjara dan membayar denda Rp 200 juta subsider 5 bulan kurungan penjara.[]