News

Elida Netti Penggugat Ketum PAN Zulkifli Hasan Rp 100 Miliar Disuruh Merenung

Melakukan tindakan indisipliner, kok bicara menegakkan AD/ART partai?


Elida Netti Penggugat Ketum PAN Zulkifli Hasan Rp 100 Miliar Disuruh Merenung
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan saat memberikan hak suara dalam pemilihan Ketua Umum periode 2020-2025, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (11/2/2020). (ANTARA FOTO/Jojon)

AKURAT.CO,

Elida, kader PAN asal Riau, menggugat Zulkifli ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dengan nilai gugatan sebesar Rp 100 miliar.

"Sebaiknya introspeksi diri, cobalah merenung diri bagaimana berjuang membesarkan partai secara sungguh-sungguh dan konsisten," 

Dia menyebut Elida hingga saat ini masih tercatat sebagai kader PAN. Meski melakukan tindakan indisipliner, DPP tidak mencabut keanggotaannya.

Tindakan indisipliner Elida adalah mendukung pasangan calon Abi Bahrun-Herman dalam Pilkada Bengkalis 2020 padahal calon yang diusung DPP PAN adalah Kasmarni-Bagus Santoso. Sehingga, bagi Viva, alasan Elida bahwa gugatannya dilayangkan sebagai upaya menegakkan aturan partai sangatlah naif.

"Kok berbicara soal AD/ART partai dan penegakan aturan partai. Lah, bagaimana dengan sikapnya yang indisipliner, melanggar AD/ART karena tidak mendukung kebijakan DPP PAN di Pilkada Bengkalis?" tuturnya.

Gugatan Elida terdaftar dengan nomor perkara 616/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN JKT.SEL. Gugatan masuk ke PN Jakarta Selatan pada Kamis (15/7/2021) dan seperti dikutip dari situs PN Jakarta Selatan, sidang pertama akan diselenggarakan pada Rabu (11/8/2021). 

Elida menggugat dua pihak sekaligus yaitu Ketua DPP Perempuan Amanat Nasional (PUAN) dan Ketua Umum DPP PAN. Berikut enam petitum dalam gugatan Elida: 

Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya Menyatakan status jabatan penggugat sebagai Ketua Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Perempuan Amanat Nasional (PUAN) Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: PUAN/Kpts/KU-SI/005/III/2017 untuk periode 2017-2022 yang ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 29 Maret 2017, adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat sampai periode jabatan berakhir.

Menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.

Menghukum para tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).

Menghukum para tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar sebesar Rp 10 juta per hari keterlambatan menunaikan putusan.

Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.