Makro

Ekonomi

Rustam Ibrahim Celoteh Alasan Civil Society Kritis Terhadap Pemerintahan Jokowi

Rustam Ibrahim beberkan sejumlah alasan mengapa civil society sangat kritis terhadap pemerintahan Jokowi

Ekonomi

BI Dorong Inisiatif Wakaf Lintas Negara Islam

BI mendorong inisiatif wakaf lintas negara Islam. Sebab, sebanyak 59 persen negara Islam berpendapatan rendah dan menengah ke bawah.

Ekonomi

Kritik Yield Surat Utang, RR: Prestasi Menkeu 'Terbalik' Untungkan Kreditur, Rugikan Rakyat!

Rizal Ramli kembali menyentil Sri Mulyani dengan menyoroti utang Indonesia yang dinilai merugikan rakyat dan hanya menguntungkan kreditur.

Ekonomi

DPR RI

Anggota DPR Ini Ingin Ada Pengawasan Penyaluran Dana Desa

Anggota Komisi XI DPR RI Rudi Hartono Bangun meminta adanya pengawasan atas penyaluran Dana Desa di masa pandemi Covid-19

Ekonomi

Jimly Asshiddiqie Klaim Indonesia Diperebutkan Negara Besar, Netizen: Nasib Bangsa dan Negara Dipertaruhkan!

Jimly Asshiddiqie menanggapi kunjungan Menlu AS Mike Pompeo ke Indonesia selama dua hari

Ekonomi

BI: Ekonomi dan Keuangan Islam Berperan Besar Wujudkan Indonesia Maju 2045

Bank Indonesia menyatakan ekonomi dan keuangan Islam memiliki peran besar untuk mencapai tujuan menjadi Indonesia Maju pada 2045

Ekonomi

BI Desak Negara OKI Gesit Mengintegrasikan Ekonomi dan Keuangan Islam

Bank Indonesia menyebut negara anggota OKI harus gesit dalam mengintegrasikan ekonomi serta keuangan Islam dengan pendekatan digitalisasi

Ekonomi

Jokowi Dekati AS Tingkatkan Kerja Sama Ekonomi Lewat Perpanjangan GSP

Jokowi menginginkan peningkatan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan AS dengan memperoleh perpanjangan fasilitas tarif preferensial umum

Ekonomi

Pengurangan Kemiskinan Jokowi Paling Lemot, Rizal Ramli: Kelihatan Siapa Hanya Modal Retorika Pro-rakyat!

Laju pengurangan kemiskinan dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo adalah yang paling lambat

Ekonomi

UU Cipta Kerja Mampu Buka Ruang Konsolidasi Data Tunggal Koperasi dan UMKM 

UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI mampu membuka ruang bagi pemerintah untuk melakukan konsolidasi data tunggal