image jamkrindo umkm
Login / Sign Up

SK DPP KNPI Ternyata Tidak Batal, Ini Kata Pemerintah

Denny Iswanto

Image

Dirjen AHU Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar (kiri) | Istimewa

AKURAT.CO Menanggapi informasi simpang siur mengenai pembatalan SK DPP KNPI pimpinan Noer Fajrieansyah, Direktur Jenderal Administrasi Hukum dan Umum (AHU) Cahyo Rahadian Muzhar ketika dikonfirmasi membantah adanya pembatalan SK tersebut.

Cahyo menerangkan SK hanya bisa dibatalkan dengan dasar yang kuat seperti putusan PTUN. Apabila ada pihak lain yang ingin mengajukan SK Menkumham baru dengan menggunakan unsur nama KNPI maka secara otomatis dalam sistem online AHU Kemenkumham akan terblokir.

“Tidak ada pembatalan, dan tidak ada nama baru KNPI lagi. Semua perubahan sementara kami blokir sampai menunggu hasil kesepakatan bersama yang sedang di garap mekanismenya oleh para pihak yang memiliki SK Menkumham,” kata Cahyo dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (25/1/2020).

baca juga:

Sementara itu Ketua Bidang OKK DPP KNPI, Zieko CH Odang mengapresiasi pernyataan Dirjen AHU yang tetap komitmen untuk menjaga persatuan pemuda sesuai kesepakatan bersama antara KNPI pimpinan Fajrie dan Azis.

“Insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan mewujudkan persatuan pemuda. Meskipun Harris cs yang selama ini mengklaim sebagai pimpinan KNPI tanpa memiliki legalitas, kami tetap membuka pintu selebar-lebarnya untuk berdiskusi selama Harris Pertama memiliki kesadaran dan niat baik untuk pemuda Indonesia,” kata Zieko.

Pihaknya juga menyesalkan akan adanya informasi simpang siur yang disebarkan oleh pihak Haris Pertama cs mengenai pembatalan SK Menkumham DPP KNPI pimpinan Noer Fajrieansyah.

"Mereka (Haris Pertama-red) menyebarkan informasi seakan-akan Menkumham dapat diintervensi dengan membatalkan dan menunjuk SK baru tanpa melalui mekanisme yang berlaku," ujarnya.

Tindakan ini, kata Zieko, tidak saja mengadu domba pemuda dengan Kemenkumham, tapi juga hendak memecah belah pemuda yang sedang dalam proses bahu-membahu bersatu untuk Indonesia sesuai dengan arahan Menkumham Yasonna Laoly.

"Terkait SK Menkumham yang berlaku bisa dilihat melalui barcode sistem online AHU Kemenkumham," tegasnya.

Zieko juga meyakini bahwa Harris Pertama memiliki jiwa besar dan niat baik untuk tidak lagi menggunakan nama serta atribut KNPI dalam kesehariannya yang secara sadar tidak memiliki legalitas.

“Saya juga menghimbau kepada kawan-kawan pengurus KNPI di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk tidak terprovokasi ancaman hoax yang dilakukan oleh oknum yang secara sadar dan sistematis hendak memecah belah pemuda. Mari kita kembali fokus pada program kerja dan berkolaborasi kreasi dengan pemerintah setempat, serta mensukseskan pelaksanaan Pilkada 2020 sesuai dengan arahan Ketua Umum DPP KNPI Noer Fajrieansyah," kata Zieko.

Sementara itu, Ketua Umum KNPI Haris Pertama, menegaskan dirinya bersama jajaran pengurus telah melakukan pertemuan dengan Menteri Yasona di kantornya.

Dalam pertemuan itu, sambung Haris, pihaknya memberikan fakta-fakta dan bukti hasil kongres yang diserahkan oleh DPP KNPI periode 2015-2018 kepadanya. []

Editor: Denny Iswanto

berita terkait

Image

News

KPK Periksa Kadivpas Kanwil Kemenkumham Jabar Terkait Suap Lapas Sukamiskin

Image

News

Kemenkumham: Kedudukan Wakil Menteri Diatas Sekjen Satu Tingkat

Image

News

Sidang Gugatan Soal Jabatan Wakil Menteri, Kemenkumham: Wakil Menteri Tetap Konstitusional

Image

News

KPK Periksa Itjen Kemenkumham Ahmad Rifai, Kasus yang Diselidiki Belum Jelas

Image

Ekonomi

DPP KNPI Harap Polemik Soal SK Pengurus Dihentikan

Image

News

Yakin Ronny Bersalah, Yasonna: Kalau Gak Salah, Saya yang Mundur

Image

News

Keberadaannya Masih Teka-teki, 5 Fakta Perkembangan Kasus Harun Masiku

Image

News

Ketua Komisi III DPR Sebut Pencopotan Ronny F Sompie Sebagai Dirjen Imigrasi Sudah Tepat

Image

News

Enggan Komentari Pencopotan Dirjen Imigrasi, KPK: Itu Urusan Kemenkumham

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Pinjaman Online Ilegal 'Mangsa' Masyarakat Menengah Bawah

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyebut para perusahaan fintech ilegal menyasar konsumen kelas menengah ke bawah.

Image
Ekonomi

Marak Pinjol Ilegal, CIPS: Pemerintah Perlu Perkuat Sinergi Regulasi Pemerintah dan Perlindungan Konsumen

Pemerintah perlu terus memperkuat sinergi antara regulasi dengan perlindungan konsumen di industri fintech lending.

Image
Ekonomi

Ini Upaya BTN Turunkan NPL, Walau Dihadang Virus Corona

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, sudah menyiapkan langkah-langkah khusus untuk menurunkan NPL.

Image
Ekonomi

Arcandra Tahar Sebut Pasokan Minyak Mintah RI Tak Terlalu Bergantung Timur Tengah

Arcandra Tahar mengatakan, suplai minyak mentah Indonesia sebenarnya tidak terlalu bergantung dari negara-negara di Timur Tengah.

Image
Ekonomi

Arcandra Tahar: Mobil Listrik Langkah Tepat Kurangi Impor Minyak Mentah

Arcandra Tahar mengatakan mobil listrik merupakan langkah yang tepat dalam mengurangi impor BBM.

Image
Ekonomi

BKPM Akan Tangani Seluruh Perizinan dan Insentif Fiskal

BKPM menangani seluruh izin usaha dari 22 kementerian/lembaga termasuk pemberian insentif fiskal.

Image
Ekonomi

Pemerintah Klaim Omnibus Law Ciptaker Disusun Berlandaskan Semangat Desentralisasi

RUU Ciptaker yang baru diajukan pemerintah telah mempertimbangkan prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah sesuai amanah UUD 1945.

Image
Ekonomi

Penjelasan Pahala Pulihkan Laba BTN yang Tertekan di 2019

Pahala optimistis bahwa laba BTN akan pulih kembali tahun ini ke kisaran Rp2,5 triliun hingga Rp3 triliun.

Image
Ekonomi

Menparekraf Klaim Insentif Pariwisata Terkait Corona Bakal Segera Diterapkan

Besaran perhitungan diskon juga masih belum ditetapkan antara 25-30 persen ke destinasi-destinasi wisata di Indonesia.

Image
Ekonomi

Aturan Angkutan Laut Makin Jauh dari Cita-cita Menaikkan Ekspor

"Kalau tujuannya untuk menekan defisit transaksi berjalan, itu harus coba dikaji lagi."

terpopuler

  1. Liverpool Unggul 25 Poin, Klopp Justru Kebingungan

  2. Jadi Ibu Muda, 10 Potret Adelia Pasha Telaten Mengurus Empat Orang Anak

  3. Tahun Ini, Elon Musk Akan Menjadi Orang Paling Kaya di Dunia

  4. Banjir, Pengelola Mal Cipinang Indah Blak-blakan Soal Kerugian Capai Puluhan Miliar Rupiah

  5. Bima Arya: Apakah Pak Amien Masih di Dalam atau Tidak, Ini Sudah Pembicaraan Tingkat Dewa

  6. Jokowi Nonton Pentas Cucu, Gibran: Anaknya Malu Tadi karena Dilihat Mbahnya, Padahal di Rumah Sudah Hafal Gerakannya

  7. Pemerintah Tak Jadi Cabut Subsisi Gas Elpiji 3Kg, Namun...

  8. Dijamin Masuk Surga hingga Dapat Melihat Wajah Allah, Ini 5 Keistimewaan Salat Subuh

  9. Sarri Balas Komentar Klopp Soal Juventus Favorit Juara Liga Champions

  10. Deklarasi Anies Jadi Capres 2024 Batal, GPMI: Enggak Boleh Ada Deklarasi Pejabat

fokus

Hutan Kecil Terarium
Target SDGs
Catatan 100 hari Jokowi-Ma'ruf Amin

kolom

Image
Abdul Aziz SR

Menanti Kebangkitan PPP

Image
Achmad Fachrudin

Paska Penolakan Pemulangan Mantan ISIS

Image
Hasan Aoni

PETIR

Image
Ujang Komarudin

Formula E yang Jadi Rame

Wawancara

Image
Gaya Hidup

Bintangi Get Married Series, Prilly Latuconsina Ragu Tak Bisa Seperti Nirina Zubir

Image
Gaya Hidup

Literasi

Rakerpus Perpusnas: Penguatan Indeks Literasi untuk SDM Indonesia Unggul

Image
Video

VIDEO Jejak Sepotong Roti Jakarta

Sosok

Image
News

Korea Hingga Kanada, 10 Potret Hangat Sekretaris Kabinet Pramono Anung Jamu Dubes dari Negara Sahabat

Image
News

10 Potret Putri Ketum PAN Zita Anjani dan Suami, Romantis di Berbagai Kesempatan

Image
News

Tutup Usia, 7 Fakta Penting Romo Gregorius Utomo Pr, Penggerak Pertanian dan Pedesaan Lestari