image jamkrindo umkm
Login / Sign Up

Usai Geruduk DPR, Ribuan Buruh Siap Geruduk Kantor Jasa Marga

Andi Syafriadi

Image

Demo Buruh di Depan Gedung DPR RI, Jakarta | AKURAT.CO/Andoy

AKURAT.CO Usai melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak Omnibus Law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ribuan Buruh dikabarkan akan melanjutkan aksi di depan kantor pusat PT Jasa Marga.

Ketua Harian KSPI Muhamad Rusdi menjelaskan aksi di Jasa Marga ini dilakukan karena Direksi PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (PT JLJ) sebagai anak perusahaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dinilai melanggar Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 terhadap Mirah Sumirat.

Mirah Sumirat adalah pekerja di PT JLJ yang juga aktivis serikat pekerja dan menjabat sebagai Presiden Serikat Karyawan PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (SK JLJ) dan Presiden ASPEK Indonesia.

baca juga:

View this post on Instagram

Ratusan ribu Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Soebroto, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020). Dalam aksinya mereka menolak Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan juga menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mulai berlaku per 1 Januari lalu. . Foto: AKURAT.CO/Sopian #Akuratco #BeritaTerkini #BeritaPilihan #InfoTerkini #Berita #KawanAkuratco #AkuratcoFoto #Foto #JakartaHariIni #Politik #OmnibusLaw #Polisi #UnjukRasa #Demo #BPJS #Buruh #Jakarta #DPR #Indonesia #Trending #TrendingTopic #Viral #Instagram #InstaLike #Like4Like

A post shared by AKURATCO (@akuratco) on

"Berdasarkan informasi yang kami terima, PHK sepihak dilakukan terhadap Mirah Sumirat oleh Direksi PT JLJ, tanpa pernah dilakukan perundingan bipartit, tanpa mediasi, dan tanpa penetapan pengadilan. PHK sepihak tanpa penetapan pengadilan, adalah melanggar UU Ketenagakerjan dan UU PPHI, karenanya batal demi hukum," tutur Rusdi ketika ditemui di Jakarta, Senin (20/1/2020).

Dirinya menambahkan sejak tahun 2008 Mirah Sumirat menjalankan aktivitas berserikat sebagai Presiden SK JLJ tanpa ada permasalahan dari manajemen. Karena saat itu manajemen masih menghargai aktivitas berserikat.

"Aktivitas berserikat Mirah Sumirat mulai dipermasalahkan oleh Manajemen PT JLJ, sejak Mirah Sumirat bersama ASPEK Indonesia pada September 2017, melakukan penolakan terhadap kebijakan Pemerintah yang akan menerapkan 100% Gardu Tol Otomatis (GTO) di seluruh jalan tol," ujarnya.

Bahkan pada tanggal 30 Oktober 2017 lalu, Mirah Sumirat diberikan Surat Peringatan I karena dianggap tidak melaksanakan pekerjaan. Padahal selama ini Mirah Sumirat menjalankan tugas dan fungsi sebagai Pengurus Serikat Pekerja (sejak 2008 tidak pernah dipermasalahkan).

Tanggal 12 Maret 2018, Mirah Sumirat diberikan Surat Peringatan II karena alasan tidak mengikuti Medical Check Up. Padahal dalam PKB tidak ada ketentuan sanksi bagi pekerja yang tidak mengikuti Medical Check Up.

Setelah Surat Peringatan I dan II, Mirah Sumirat tidak pernah diberikan Surat Peringatan III, Surat Skorsing, Surat Konseling, dan Surat Pemutusan Hubungan Kerja

PHK sepihak dilakukan hanya dengan Surat Keputusan Direksi PT JLJ No. 119/KPTS-JLJ/IV/2019 tertanggal 18 April 2019 tentang PHK, yang tidak pernah diberikan oleh Manajemen PT JLJ kepada Mirah Sumirat.

Oleh karena itu, PHK sepihak yang dilakukan oleh Direksi PT JLJ terhadap Mirah Sumirat patut diduga sebagai tindakan pemberangusan serikat pekerja (union busting) yang melanggar hak kebebasan berserikat sebagaimana telah dijamin UU SP/SB.

Dalam aksi tersebut, ASPEK Indonesia dan KSPI menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Cabut Surat Keputusan Direksi PT JLJ No. 119/KPTS-JLJ/IV/2019 tertanggal 18 April 2019 tentang PHK dan pekerjakan kembali Mirah Sumirat.

2. Menolak program penugasan paksa kepada pekerja tetap PT JLJ untuk bekerja di perusahaan lain (PT. Hutama Karya, dll) yang dilakukan oleh manajemen PT JLJ secara perintah lisan dan tanpa adanya surat tugas tanpa kepastian jangka waktu penugasan dan tanpa jaminan keberlanjutan pekerjaan di PT JLJ

3. Menolak program pensiun khusus yang dilakukan secara sepihak oleh PT JLJ yang tidak ada dalam PKB, dan tidak pernah dirundingkan atau disepakati bersama serikat pekerja. Program pensiun khusus ini sangat merugikan pekerja. Meminta Direksi PT JLJ tetap memberlakukan pensiun dini sesuai PKB yang berlaku.

4. Menolak adanya perlakuan diskriminasi upah dan hak atas kesejahteraan terhadap + 300 pekerja tetap, berupa pembayaran bonus, uang makan, uang transport. Seharusnya kesejahteraan pekerja diberikan sesuai PKB yang berlaku.

5. Stop tindakan yang patut diduga sebagai union busting / penghalangan aktivitas berserikat yang dilakukan oleh manajemen PT JLJ, antara lain dalam bentuk PHK sepihak terhadap Mirah Sumirat, dugaan pemaksaan terhadap pekerja untuk mengundurkan diri dari SKJLJ, dan dugaan penghasutan dan ujaran kebencian terhadap SKJLJ.

"Kami juga mendukung penuh Menteri BUMN, untuk dapat melakukan pembenahan di seluruh BUMN, guna memperbaiki dan memaksimalkan peran BUMN dalam meningkatkan perekonomian bangsa dan menciptakan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia," jelas Rusdi.[]

Editor: Prabawati Sriningrum

berita terkait

Image

News

RUU Omnibus Law Ciptaker Dinilai Ancam Kebebasan Pers

Image

Ekonomi

RUU Ciptaker Hanya Akan Hancurkan Kehidupan Kaum Buruh!

Image

News

Surya Paloh Usul Pemerintah Diskusi Terbuka Bahas RUU Omnibus Law

Image

News

Sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil Tolak RUU Omnibus Law Ciptaker, Ini Alasannya

Image

News

LBH Jakarta: Ada Oknum Polisi Lakukan Intimidasi dan Bubarkan Diskusi 'Omnibus Law'

Image

News

Omnibus Law Ciptaker Disebut Berpotensi Banyak Sebabkan Penggusuran dan PHK

Image

Ekonomi

Kumpulkan Pengusaha Nasional, Kadin Sosialisasikan RUU Cipta Kerja dan Perpajakan

Image

News

AMAN: Jangan Sampai Omnibus Law Bertentangan dengan UUD 1945

Image

News

Kabakamla Bakal 'Door to Door' Bahas Omnibus Law Kelautan

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Kredit Kendaraan Bermotor Turun, Bos BCA: Milenial Suka Naik Ojol dan MRT

BCA mencatat kredit kendaraan bermotor (KKB) mengalami penurunan sebesar 1,1 persen.

Image
Ekonomi

Perkenalkan Pasar Modal, Phintraco Sekuritas Sentuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang

Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang merupakan perguruan tinggi yang didirikan KH.Muhammad Yusuf Hasyim.

Image
Ekonomi

Petrokimia Gresik Dongkrak Peningkatan Padi Hingga 44 Persen Per Hektare

Dalam demplot ini Petrokimia Gresik kembali menggunakan salah satu produk pupuk nonsubsidi yaitu pupuk NPK Phonska Plus.

Image
Ekonomi

Usai 'Nyindir', Erick Perintahkan Telkom Cepat Lakukan Transformasi Bisnis

Telkom harus lebih serius menggarap bisnis yang sesuai dengan era digital seperti komputasi awan (cloud computing) dan big data.

Image
Ekonomi

Erick Yakin Sosok Agus Martowardojo Bisa Bawa BNI Naik Kelas

Erick mengaku sangat mengapresiasi kehadiran sosok seperti Agus Marto untuk bisa membantu mengawasi kinerja perbankan.

Image
Ekonomi

Alasan BNI Bagikan Dividen 25 Persen dari Laba Rp15,38 Triliun

Perseroan membagikan dividen 25 persen karena masih memerlukan ruang untuk tumbuh ke depannya.

Image
Ekonomi

BNI Bakal Terus Ekspansi Meski Ada Bayang-bayang Virus Corona

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tetap akan melakukan ekspansi kredit tahun ini meski dibayangi wabah Virus Corona.

Image
Ekonomi

2019, Perum Jamkrindo Catatkan Volume Penjaminan Hingga Rp204 Triliun

Volume penjaminan terdiri dari volume penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp59,01 triliun.

Image
Ekonomi

Kemenkop Reformulasi dan Reformasi Program Pelatihan UKM

Lombok sebagai tempat pelatihan karena merupakan bagian dari destinasi wisata prioritas dalam menciptakan Bali-Bali baru lainnya.

Image
Ekonomi

Dampak Corona, Bos BCA Yakin Banyak Perusahaan Lakukan 'Buffer Stock'

Presdir BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan pihaknya belum dapat menginventarisir sepenuhnya seperti apa dampak dari virus Corona.

terpopuler

  1. Bunga Citra Lestari Menangis Histeris Saat Tahu Ashraf Ternyata Donatur Tetap Yayasan Anak Yatim

  2. Realistis, Indonesia Targetkan Posisi Ketiga Grup A

  3. Anggota DPD RI Minta Kapolri Turun Tangan Soal Penanganan Perkara di Polrestabes Makassar

  4. Tengku: Berantas Mega Korupsi, Siapkan Diri Anda Ikuti Aksi 212

  5. 5 Sikap Rasulullah kepada Istrinya, Pedoman Mencapai Rumah Tangga Harmonis

  6. Bicara Pemilu 2024, Megawati: Kalau Punya Anak Enggak Bisa, Jangan Dipaksa Maju

  7. Diguyur Hujan, Jakarta Banjir Lagi

  8. Istri Menikah Lagi Setelah Suaminya Meninggal, Begini Pandangan Islam

  9. KPK Didesak Usut Sejumlah Kasus Dugaan Korupsi di Pemkot Makassar

  10. Fraksi PDIP Dilarang Jadi Ketua Panlih Wagub Pengganti Sandiaga Uno

fokus

Hutan Kecil Terarium
Target SDGs
Catatan 100 hari Jokowi-Ma'ruf Amin

kolom

Image
Ujang Komarudin

Agama dan Pancasila

Image
Achsanul Qosasi

Ujian Tak Mudah Bagi Pancasila

Image
Girindra Sandino

Tujuh Analisa dan Persoalan Urgen Pilkada 2020

Image
Abdul Aziz SR

Menanti Kebangkitan PPP

Wawancara

Image
Gaya Hidup

Bintangi Get Married Series, Prilly Latuconsina Ragu Tak Bisa Seperti Nirina Zubir

Image
Gaya Hidup

Literasi

Rakerpus Perpusnas: Penguatan Indeks Literasi untuk SDM Indonesia Unggul

Image
Video

VIDEO Jejak Sepotong Roti Jakarta

Sosok

Image
Iptek

Penemu Konsep Copy-Paste, Larry Paster Meninggal Dunia

Image
News

8 Potret Kompak Prabowo Subianto dan Sakti Wahyu Trenggono Jamu Tamu dari Negara Sahabat

Image
News

Hapus UN hingga Bayar SPP Pakai GoPay, 5 Kebijakan Nadiem Makarim Ini Curi Perhatian Publik