image jamkrindo umkm
Login / Sign Up

Geruduk DPR, 6 Alasan KSPI Tolak Omnibus Law

Andi Syafriadi

Image

Demo Buruh di Depan Gedung DPR RI, Jakarta | AKURAT.CO/Andoy

AKURAT.CO Ribuan Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) hari ini kembali mendatangi DPR RI untuk menyampaikan penolakannya terhadap Omnibus Law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa pada dasarnya kaum Buruh setuju dengan investasi, walaupun begitu kaum Buruh dipastikan akan melakukan perlawanan apabila investasi kesejahteraan dan masa depan kaum Buruh dikorbankan.

"Omnibus Law bukan cara terbaik untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja, sebaliknya, Omnibus Law merupakan cara terbaik untuk menghancurkan kesejahteraan para pekerja," tuturnya ketika ditemui di Gedung DPR RI, Senin (20/1/2020).

baca juga:

Bahkan, apabila pihaknya mengacu kepada World Economic Forum terdapat dua hambatan utama investor enggan datang ke Indonesia. Diantaranya yang pertama adalah masalah korupsi dan kedua inefisiensi birokrasi, jadi jangan menyasar masalah ketenagakerjaan.

"Kami hanya khawatir dengan adanya Omnibus Law cipta lapangan kerja ini nantinya hanya akan merugikan kaum Buruh. Jika dalam praktiknya nanti Omnibus Law malah menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, membebaskan Buruh kontrak dan outsoursing (fleksibilitas pasar kerja), mempermudah masuknya TKA, menghilangkan jaminan sosial, dan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha maka kami akan secara tegas menolak hal tersebut," paparnya.

Adapun berdasarkan pernyataan Menteri Perekonomian, Menteri perindustrian, dan Menteri Ketenagakerjaan pihaknya sudah mencatat setidaknya ada 6 hal mendasar yang disasar Omnibus Law yang tentu saja ditolak antara lain:

1. Menghilangkan Upah Minimum

Lantaran dampak terburuk yang secara langsung dirasakan Buruh adalah hilangnya upah minimum., Hal ini terlihat dari keinginan pemerintah yang hendak menerapkan sistem upah per jam.

Dengan kata lain, pekerja yang bekerja kurang dari 40 jam seminggu, maka upahnya otomatis akan di bawah upah minimum. 

"Belum lagi ketika pekerja sakit, menjalankan ibadah sesuai kewajiban agamanya, cuti melahirkan, maka upahnya tidak lagi dibayar karena pada saat itu dianggap tidak bekerja. Memang, ada pernyataan yang mengatakan jika pekerja yang bekerja 40 jam seminggu akan mendapat upah seperti biasa. Sedangkan yang di bawah itu menggunakan upah per jam," ujarnya.

Namun demikian, menurut KSPI, hal ini hanya akal-akalan. Sebab dalam praktik akan sangat mudah bagi pengusaha untuk menurunkan jam kerja, sehingga pekerja tidak lagi bekerja 40 jam. 

Lagipula, penerapan yang berbeda seperti ini adalah bentuk diskriminasi terhadap upah minimum. Adapun upah minimum adalah upah minimum berlaku bagi semua warga negara yang bekerja sebagai jaring pengaman. Tak ada dua istilah, misalnya upah minimum bulanan dan upah minimum per jam. 

Mengacu kepada Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan, tidak boleh ada pekerja yang mendapatkan upah di bawah upah minimum.

"Apabila itu dilakukan, sama saja dengan kejahatan. Pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum bisa dipidana, karena itu, berdasarkan uraian di atas, sangat terlihat jika pemberian upah per jam adalah mekanisme untuk menghilangkan upah minimum. Karena ke depan akan banyak perusahaan yang mempekerjakan buruhnya hanya beberapa jam dalam sehari," imbuhnya.

2. Mengurangi Nilai Pesangon

Beberapa waktu lalu, Menko Perekonomian menggunakan istilah baru dalam Omnibus Law, yakni tunjangan PHK yang besarnya mencapai 6 bulan upah. 

Terkait hal ini, KSPI menyatakan bahwa di dalam UU No 13 Tahun 2003, sudah diatur mengenai pemberian pesangon bagi Buruh yang ter-PHK.

Besarnya pesangon adalah maksimal 9 bulan, dan bisa dikalikan 2 untuk kesepakatan phk tertentu, sehingga bisa mendapatkan 18 bulan upah. Selain itu, mendapatkan penghargaan masa kerja maksimal 10 bulan upah, dan penggantian hak minimal 15% dari total pesangon dan penghargaan masa kerja.

"Dengan kata lain, pesangon yang sudah diatur dengan baik di dalam UU 13/2003 justru akan dihilangkan dan digantikan dengan istilah baru, tunjangan PHK yang hanya 6 bulan upah. Padahal sebelumnya, Buruh berhak mendapatkan minimal 16 bulan upah hingga maksimal 33,3 bulan upah bila mendapatkan dua kalinya," ujar Said Iqbal.

3. Fleksibilitas Pasar Kerja/Penggunaan Outsourcing Bebas Tanpa Batas dan Buruh Kontrak Diperluas

Dalam Omnibus Law, dikenalkan istilah fleksibilitas pasar kerja. 

"Kita menafsirkan, istilah fleksibilitas pasar kerja adalah tidak adanya kepastian kerja dan pengangkatan karyawan tetap (PKWTT). Dalam hal ini, outsourcing dibebaskan di semua lini produksi," jelas Iqbal.

Jika di UU 13/2003 outsourcing hanya dibatasi pada 5 jenis pekerjaan, nampaknya ke depan semua jenis pekerjaan bisa dioutsoursing-kan. Jika ini terjadi maka masa depan Buruh tidak jelas.

"Sudahlah hubungan kerjanya fleksibel yang artinya sangat mudah di PHK, tidak ada lagi upah minimum, dan pesangon dihapuskan. Dan juga Buruh dapat dikontrak dalam jangka waktu yang panjang sekali tanpa kejelasan status nya," sebutnya.

4. Lapangan Pekerjaan yang Tersedia Berpotensi Diisi Tenaga Kerja Asing (TKA) Unskill Workers

Terkait TKA, dalam UU 13/2003, penggunaan TKA harus memenuhi beberapa persyaratan. Antara lain, TKA hanya boleh untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tertentu. TKA yang tidak memiliki keterampilan khusus (unskill workers) tidak diperbolehkan bekerja di Indonesia.

Jenis pekerjaannya pun adalah pekerjaan tertentu yang membutuhkan keahlain khusus yang belum banyak dimiliki pekerja lokal, seperti akuntansi internasinoal, maintenance untuk mesin teknologi tinggi, dan ahli hukum internasional.

Selain itu, waktunya dibatasi. Dalam waktu tertentu, misalnya 3 – 5 tahun, dia harus kembali ke negaranya. Hal yang lain, setiap TKA harus didampingi oleh pekerja lokal.

Tujuannya adalah, supaya terjadi transfer of job, dan transfer of knowledge, sehingga pada satu saat nanti pekerja Indonesia bisa mengerjakan pekerjaan si TKA tadi. 

Namun sayangnya, dalam Omnibus Law ada wacana, semua persyaratan tadi dihapus. Sehingga TKA bisa bebas sebebas-bebasnya bekerja di Indonesia.

Hal ini, tentu saja akan mengancam ketersediaan lapangan kerja untuk orang Indonesia. Karena pekerjaan yang mustinya bisa diempati oleh orang lokal diisi oleh TKA.

5. Jaminan Sosial Terancam Hilang 

KSPI berpandangan hal ini akibat dari adanya sistem kerja yang fleksibel. Sebagaimana  dipahami, agar bisa mendapat jaminan pensiun dan jaminan hari tua, maka harus ada kepastian pekerjaan.

"Bagaimana mau mendapatkan jaminan pensiun, jika pekerja setiap tahun berpindah pekerjaaan dan hanya mendapatkan upah selama beberapa jam saja dalam sehari yang besarnya di bawah upah minimum?," tanya Iqbal.

6. Menghilangkan Sanksi Pidana Bagi Pengusaha

Dalam Omnibus Law, juga ada wacana untuk menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha. Sebagaimana diketahui, UU 13/2003 memberikan sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak membayar hak-hak Buruh

Sebagai contoh, pengusaha yang membayar upah upah di bawah upah minimum dapat dipenjara selama 1 hingga 4 tahun. Jika sanksi pidana ini dihilangkan, bisa jadi pengusaha akan seenaknya membayar upah Buruh lebih rendah dari upah minimum. 

“Dampaknya, akan banyak hak Buruh yang tidak diberikan pengusaha. Karena tidak ada efek jera,” tegas Iqbal.

"Mencermati wacana Omnibus Law, tidak sulit bagi kita untuk menyimpulkan bahwa ini adalah bagian untuk menghilangkan kesejahteraan para pekerja. Oleh karena itu, ini bukan hanya permasalah pekerja. Tetapi juga permasalahan seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.[]

Editor: Prabawati Sriningrum

berita terkait

Image

Ekonomi

DPR Minta Freeport Terbuka soal Skema Pendanaan Pembangunan Smelter di Gresik

Image

Ekonomi

Sri Mulyani Juga Usulkan Minuman Manis Kemasan Kena Cukai, Ini Besarannya!

Image

News

Main Tiktok Bareng Anggota DPRD DKI, Begini Saat Anies Baswedan Goyang Ubur-ubur

Image

News

Kabakamla Bakal 'Door to Door' Bahas Omnibus Law Kelautan

Image

Ekonomi

Tok! DPR Setujui Pengenaan Tarif Cukai Produk Plastik

Image

News

Surya Paloh Minta Kader NasDem Dukung RUU Omnibus Law Disahkan DPR

Image

News

Anak Buah Anies Dapat Peringatan Keras Dari Ketua DPRD: Kalau Bicara di Media Hati-hati!

Image

News

Bamsoet: Sudah Disampaikan Draft RUU Ciptaker Salah Ketik, Gitu Saja Repot!

Image

Ekonomi

Saran Misbakhun ke Sri Mulyani: Genjot Penerimaan Negara Demi Kelangsungan BPJS Kesehatan

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Resmi Dibuka, Astra Auto Fest 2020 Target Bukukan 2.000 SPK

Pameran Astra Auto Fest resmi dibuka pada hari ini, Rabu (19/2/2020), di Astra Biz Center, BSD, Tangerang Selatan.

Image
Ekonomi

Apa Kabar Nasib Industri Hasil Tembakau Pasca Cukai Naik?

Mendekati kuartal I-2020, para pelaku industri hasil tembakau bersiap mengkalkulasikan dampak dari kenaikan CHT 23 persen dan HJE 35 persen.

Image
Ekonomi

Dukung Indonesia, Belanda Tak Mau Patuhi Larangan Sawit Uni Eropa

Menteri Luar Negeri Belanda Stef Blok mengatakan bahwa negaranya tidak mendukung pelarangan pemakaian bahan bakar nabati (biofuel).

Image
Ekonomi

'Ngekor' Gopay, OVO Segera Rambah Pembayaran SPP Sekolah

OVO menyatakan siap merambah pembayaran digital untuk Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

Image
Ekonomi

Pernah Rugi Rp100 Juta di Usia 18 Tahun, Ini 9 Fakta Menarik Valentina Meiliyana, Pemilik Sepatu Selkius Maxwell

Ia memulai bisnis di usia 14 tahun

Image
Ekonomi

OVO Angkat Mantan Deputi Gubernur Senior BI Jadi Presiden Komisaris

Mantan DGS BI Mirza Adityaswara resmi diumumkan menjabat sebagai Komisaris Utama oleh PT Visionet International (OVO).

Image
Ekonomi

Awal 2020, Defisit APBN Sudah Capai Rp36,1 Triliun

defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Januari 2020 sebesar Rp36,1triliun 0,21 persen terhadap PDB.

Image
Ekonomi

Omnibus Law Ciptaker Buka Peluang Indonesia Mudah Impor Pangan

CIPS menilai RUU Cipta Kerja membuka peluang impor sebagai salah satu sumber pemenuhan kebutuhan pangan.

Image
Ekonomi

DPR Minta Freeport Terbuka soal Skema Pendanaan Pembangunan Smelter di Gresik

Komisi VII DPR meminta kepada PT Freeport Indonesia untuk menjelasakan skema pinjaman bank untuk biaya pembangunan smelter di Gresik Jawa T

Image
Ekonomi

Bos Freeport Sebut IUPK Lebih Untungkan Pemda

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas di depan anggota DPR menyatakan bahwa sistem Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) lebih

terpopuler

  1. Kelompok Hindu India Yakin Virus Corona adalah Hukuman untuk Kaum Non-Vegan

  2. Soal Bayar SPP Pakai Gopay, Said Didu: Pak Nadiem yang Terhormat, Sekedar Mengingatkan Uang yang Bapak Kelola Saat Ini Uang Rakyat

  3. Noah Menangis Histeris Saat Pelayat Panjatkan Doa Untuk Mendiang Ashraf Sinclair

  4. Anggota DPRD: Ini Tidak Dapat Dibiarkan, Ini Bentuk Pelecehan Institusi Legislatif

  5. Rumah Ketua PA 212 Dilempari Batu, Novel: Saya Rasa Perbuatan Itu Diduga Kuat Dilakukan Komunis!

  6. Klaim Berwenang Keluarkan Rekomendasi Formula E di Monas, Kadisbud DKI Diminta Belajar Aturan

  7. Rumah Ketua PA 212 Dilempari Batu, Tengku: Ada Preman yang Keberatan Aksi Anti Korupsi atau Cukongnya yang Keberatan?

  8. Penuh Kontroversi hingga Bernilai Rp54 T! Ini 7 Fakta Menarik Merek Fitness CrossFit

  9. Dua Pasangan Calon Lawan Gibran Maju Lewat Jalur Non Partai

  10. Banyak Permintaan Dampak Virus Corona, Wanita Ini Jual Masker Fiktif dan Tipu Korban Rp11,4 Juta

fokus

Hutan Kecil Terarium
Target SDGs
Catatan 100 hari Jokowi-Ma'ruf Amin

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Ujian Tak Mudah Bagi Pancasila

Image
Girindra Sandino

Tujuh Analisa dan Persoalan Urgen Pilkada 2020

Image
Abdul Aziz SR

Menanti Kebangkitan PPP

Image
Achmad Fachrudin

Paska Penolakan Pemulangan Mantan ISIS

Wawancara

Image
Gaya Hidup

Bintangi Get Married Series, Prilly Latuconsina Ragu Tak Bisa Seperti Nirina Zubir

Image
Gaya Hidup

Literasi

Rakerpus Perpusnas: Penguatan Indeks Literasi untuk SDM Indonesia Unggul

Image
Video

VIDEO Jejak Sepotong Roti Jakarta

Sosok

Image
Ekonomi

Pernah Rugi Rp100 Juta di Usia 18 Tahun, Ini 9 Fakta Menarik Valentina Meiliyana, Pemilik Sepatu Selkius Maxwell

Image
Gaya Hidup

Cerita Sulis Sugianto, dari Cleaning Service Jadi Instruktur Zumba Profesional

Image
News

6 Politisi Tanah Air yang Luncurkan Buku, Fadli Zon Sampai 18 Judul