image jamkrindo umkm
Login / Sign Up

Persoalan Utama Investasi Adalah Korupsi, Mengapa Hak Buruh yang Dikebiri?

Andi Syafriadi

Image

Demo Buruh di Depan Gedung DPR RI, Jakarta | AKURAT.CO/Andoy

AKURAT.CO Ribuan Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) hari ini kembali mendatangi DPR untuk menyampaikan penolakannya terhadap Omnibus Law dan kenaikan Iuran BPJS Kesehatan.

Adapun gerakan penolakan tersebut dihadiri serentak dari berbagai provinsi lain di Indonesia, seperti Aceh, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan pada dasarnya kaum Buruh setuju dengan investasi, walaupun begitu kaum Buruh dipastikan akan melakukan perlawanan. Terlebih, jika demi investasi kesejahteraan dan masa depan kaum Buruh dikorbankan.

baca juga:

"Kami hanya khawatir dengan adanya Omnibus Law cipta lapangan kerja ini nantinya hanya akan merugikan kaum Buruh, jika dalam praktiknya nanti, Omnibus Law menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, membebaskan Buruh kontrak dan outsoursing (fleksibilitas pasar kerja), mempermudah masuknya TKA, menghilangkan jaminan sosial, dan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha," tegasnya ketika ditemui di Jakarta, Senin (20/1/2020).

Adapun apabila pemerintah serius ingin menghilangkan hambatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja, maka pemerintah jangan keliru menjadikan masalah upah, pesangon, dan hubungan kerja menjadi hambatan investasi.

Mengacu kepada World Economic Forum, ada dua hambatan utama investor enggan datang ke Indonesia. Diantaranya lantaran masalah korupsi dan kedua inefisiensi birokrasi, maka jangan menyasar masalah ketenagakerjaan.

Senada dengan pernyataan Iqbal, Ketua Harian KSPI Muhamad Rusdi menyatakan dengan masuknya investasi asing disertai dengan pemberian berbagai insentif adalah strategi pemerintah Jokowi di periode pertama. Hal ini terlihat dengan adanya 16 paket kebijakan ekonomi hingga terbitnya PP 78/2015 tentang Pengupahan yang membatasi kenaikan upah. 

"Hasilnya, kebijakan tersebut dinilai gagal menggaet investasi sesuai target. Pertanyaannya mengapa strategi yang gagal tersebut akan diulangi kembali?," tanya Rusdi.

Kebijakan pemerintah, lanjutnya, dalam menerbitkan PP 78/2015 untuk menahan laju kenaikan upah minimum telah berdampak pada turunnya daya beli Buruh dan masyarakat. Selain itu juga berdampak pada stagnannya angka konsumsi rumah tangga.

Adapun dengan daya beli yang menurun, maka pada akhirnya akan ada pencabutan berbagai macam subsidi. Seperti kenaikan BBM, listrik, gas, hingga kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

"Itulah sebabnya, kami juga menyuarakan penolakan terhadap kenaikan Iuran BPJS Kesehatan. Karena kebijakan tersebut akan menurunkan daya beli masyarakat, apalagi dengan upah yang dibatasi dan pencabutan subsidi membuat turunnya daya beli Buruh formal dan informal. Sehingga kaum pekerja yang jumlahnya ratusan juta itu tidak bisa menyerap atau membeli produk hasil industri, UKM, dan jualan kaki lima. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi pun terhambat," papar Rusdi.

Sementara itu, bakal berbeda lagi apabila daya beli meningkat. Mengingat konsumsi akan meningkat, dan ketika konsumsi meningkat maka hal itu akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

Pihak KSPI pun meminta agar Negara harus berpihak dan melindungi kaum Buruh dan rakyat kecil yang lain. Negara tidak boleh abai, apalagi justru lebih kuat keberpihakannya kepada para pengusaha hitam yang cenderung semena-mena.

"Dengan mendatangi DPR RI dan DPRD di berbagai provinsi di Indonesia, KSPI mendesak para wakil rakyat agar berpihak kepada rakyat. Dengan menolak regulasi atau kebijakan yang berpotensi merugikan kaum Buruh dan rakyat Indonesia," tutup Rusdi.[]

Editor: Prabawati Sriningrum

berita terkait

Image

News

Polemik RUU Ciptaker: AJI, IJTI, PWI, dan LBH Pers Menilai Pemerintah Ingin Campur Tangan Lagi soal Pers

Image

News

Said Iqbal: Tidak Ada Kepastian Kerja dalam RUU Cilaka

Image

News

Awas RUU Ciptaker, Kerja Kontrak Bisa Diterapkan di Semua Jenis Pekerjaan, Juga Bisa Hilangkan Pesangon!

Image

News

Baleg Siap Jika Diminta Bahas RUU Omnibus Law

Image

Ekonomi

Wapres Harap Omnibus Law dan OSS Mudahkan Pembangunan Hunian

Image

Ekonomi

Mendag Terima Kunjungan Pengusaha AS Bahas Hambatan Perdagangan

Image

News

Tak Dilibatkan, Buruh Tetap Tolak RUU Ciptaker

Image

News

INFOGRAFIS Suara Buruh Tentang Omnibus Law Cipta Kerja

Image

Ekonomi

Kadin Dukung RUU Cipta Kerja Segera Disahkan DPR

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

OJK Harapkan Status Blokir Rekening Efek Kasus Jiwasraya Rampung Akhir Februari

OJK mengharapkan status pemblokiran rekening efek karena diduga terkait kasus Jiwasraya oleh Kejaksaan Agung selesai akhir bulan ini.

Image
Ekonomi

Berikut 5 Jenis Pekerjaan untuk Orang yang Suka Berimajinasi

Image
Ekonomi

Kementerian PUPR Tuntaskan Rehabilitasi dan Penataan Waduk Muara Nusa Dua Bali

Kementerian PUPR sejak tahun 2017 melakukan rehabilitasi dan penataan kawasan Waduk Muara Nusa Dua di Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Image
Ekonomi

Pemerintah Tak Jadi Cabut Subsisi Gas Elpiji 3Kg, Namun...

Pemerintah tidak mencabut subsidi Elpiji tabung 3 Kg, namun subsidi hanya diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima.

Image
Ekonomi

Tahun Ini, Elon Musk Akan Menjadi Orang Paling Kaya di Dunia

CEO Tesla, Elon Musk, pada akhirnya akan menjadi orang paling kaya di dunia pada pertengahan tahun ini.

Image
Ekonomi

Industri Penerbangan Global Rugi Hingga Rp68 Triliun Karena Virus Corona

virus korona diprediksikan akan memotong pendapatan berbagai maskapai global hingga US$ 5 miliar pada kuartal pertama.

Image
Ekonomi

Indosat Beberkan Alasan Pecat 677 Karyawannya

Indosat Ooredo menjelaskan alasan pengurangan 677 karyawannya sebagai akibat dari kebijakan perseroan.

Image
Ekonomi

Telkom Mulai Dorong Modernisasi Infrastrukturnya ke Layanan 5G

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk mendorong modernisasi jaringan telekomunikasi dengan teknologi 100 persen berbasis fiber optik

Image
Ekonomi

Industri Fesyen Perlu Gandeng UMKM Agar Bekembang Bersama

Industri fesyen perlu menggandeng pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar bisa berkembang bersama.

Image
Ekonomi

BTN Fokus Tingkatkan Kualitas Bisnis di 2020, Ini Strateginya

Langkah prioritas tersebut diambil untuk mengantisipasi berbagai tantangan ekonomi pada tahun tikus logam.

terpopuler

  1. Irfan Bachdim Ungkap Perbedaan Shin Tae-yong dengan Simon McMenemy

  2. Dramatis, Gol Menit Akhir Gagalkan Kemenangan PSG

  3. Mantan KSAU Sebut Pertahanan Aset

  4. Bertemu Saat Peresmian Stadion Manahan Solo, Ini yang Dibisikkan Purnomo ke Gibran

  5. Kota Suci Bagan Jadi Lokasi Syuting Film Porno, Rakyat Myanmar Geram!

  6. Survei Indo Barometer: Anies Baswedan Gubernur DKI Paling Wanprestasi

  7. Doa Jokowi: Semoga Stadion Manahan Terpilih Jadi Venue Piala Dunia U-20

  8. Gerindra Usung Kadernya Sendiri di Pilgub Sumbar 2020

  9. Adu Baper 5 Keromantisan Dua Kapten Tampan dalam Serial Drama Korea

  10. Preview: Mourinho Ingin Tottenham Kalahkan Aston Villa Sebagai Perayaan Hari Jadinya

fokus

Hutan Kecil Terarium
Target SDGs
Catatan 100 hari Jokowi-Ma'ruf Amin

kolom

Image
Hasan Aoni

PETIR

Image
Ujang Komarudin

Formula E yang Jadi Rame

Image
Ahmad Irawan

Menanti Kehadiran Omnibus Law, Menyongsong Indonesia Maju

Image
Achsanul Qosasi

Membenahi Tradisi Ilmiah Perguruan Tinggi

Wawancara

Image
Gaya Hidup

Literasi

Rakerpus Perpusnas: Penguatan Indeks Literasi untuk SDM Indonesia Unggul

Image
Video

VIDEO Jejak Sepotong Roti Jakarta

Image
Sea Games

Milos Sakovic

"Polo Air Indonesia Butuh Liga dan Banyak Turnamen"

Sosok

Image
News

Tutup Usia, 7 Fakta Penting Romo Gregorius Utomo Pr, Penggerak Pertanian dan Pedesaan Lestari

Image
News

10 Pesona Zita Anjani, Anak Ketum PAN Zulkifli Hasan yang Jadi Waketu DPRD DKI Jakarta

Image
Ekonomi

Pernah Punya Kantor Bocor, 5 Fakta Menarik Pendiri Female Daily Network Hanifa Ambadar