image jamkrindo umkm
Login / Sign Up

Menhub: Tarif Transportasi Online Bakal Ada Penyesuaian

Atikah Umiyani

Image

Ribuan ojek online yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) melakukan unjuk rasa di jalan Medan Merdeka, Jakarta, Selasa (27/3). Mereka menuntut pengakuan eksistensi legal sebagai bagian dari sistem transportasi, penetapan tarif standar sebesar Rp4.000 per kilometer dan perlindungan hukum bagi ojek online sebagai bagian dari tenaga kerja di Indonesia. AKURAT.CO/Dharma Wijayanto | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan dalam waktu dua minggu ke depan akan ada penyesuaian Tarif dari transportasi online (Ojek Online).

"Mungkin akan kita lihat dalam dua minggu ke depan, ya kalau mau adil ya sekitar satu bulan," kata Menteri Perhubungan usai inspeksi jalur kereta Jakarta-Serang seperti dikutip dari Antara, Senin (20/1/2020).

Ia menjelaskan dalam waktu dekat Kementerian Perhubungan akan mengajak diskusi dari pihak penyedia aplikasi dan juga dari pihak mitra pengemudi untuk membicarakan penyesuaian Tarif tersebut.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi, mengatakan ada beberapa faktor dalam penghitungan Tarif transportasi online. Salah satu faktor yang menyebabkan kemungkinan kenaikan harga adalah adanya hitungan asuransi yaitu BPJS Kesehatan.

"Sebelumnya sudah ditinjau juga dalam aturan, dan mungkin juga kenaikan dianggap wajar, ya sudah tidak apa-apa, kita bicarakan," katanya.

Sebelumnya, Perwakilan massa aksi Ojol Nusantara Bergerak dengan Kementerian Perhubungan RI sepakat soal pembahasan Tarif ojek daring nantinya disesuaikan dengan kemampuan masing- masing kota atau provinsi bukan bersifat zonasi.

"Alhamdulillah Dirjen Perhubungan Darat setuju untuk mengembalikan Tarif ke daerah dan sesuai daerah masing-masing. Artinya Gubernur atau Walikota akan menentukan Tarif Ojek Online masing-masing," kata Ketua Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Kalimantan Timur Fadel Balher yang menjadi salah satu perwakilan.

Menguatkan pernyataan Fadel, Ketua GARDA Igun Wicaksono mengatakan dengan adanya kesepahaman terkait Tarif bersama Pemerintah maka kesejahteraan pengemudi ojek daring di Indonesia diharapkan dapat meningkat.

Lebih lanjut Igun mengatakan jika penyesuaian Tarif dilakukan berdasarkan kemampuan masing- masing daerah baik di tingkat kota maupun provinsi maka akan ada kesesuaian pendapatan yang diinginkan oleh para pengemudi ojek daring.

"Zonasi itu ada yang ngerasa ketinggian atau kerendahan. Kalau disesuaikan dengan per provinsi artinya sudah disesuaikan dengan pendapatan masyarakat di daerah itu," kata Igun.

Selain membahas sistem Tarif, para perwakilan aksi Ojol Nusantara Bergerak itu pun berbincang mengenai UU yang dirancang khusus bagi para pengemudi Ojek Online.

Tidak hanya itu, mereka juga meminta Kemenhub RI untuk mengurus salah satu aplikator Ojek Online bernama 'Maxim' yang sering ditemukan melanggar Tarif yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan 348/2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Untuk Aplikasi.

Nantinya para perwakilan dari aksi Ojol Nusantara Bergerak akan mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum bersama komisi V DPR RI untuk membahas UU khusus bagi kemitraan Pengemudi Ojek Online pada 9 Februari 2020.[]

baca juga:

Editor: Prabawati Sriningrum

Sumber: Antara

berita terkait

Image

Iptek

Grab dan Gojek Berpotensi Merger, Bakal Jadi Perusahaan Ride-hailing Terbesar Ketiga di Dunia

Image

Ekonomi

Menhub Putuskan Pemulangan WNI di Diamond Princess Pada Selasa Lusa

Image

News

FOTO Menteri Perhubungan Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Image

Ekonomi

Pemerintah Klaim Proyek Kereta Cepat Selesai Akhir 2021

Image

Ekonomi

Pariwisata Tertekan Akibat Corona, Menhub Canangkan Penurunan Harga Avtur

Image

Hiburan

Ditipu Oknum Driver Ojol, Asisten Nia Ramadhani Rugi Rp5 Juta

Image

News

Tarik Motor Ojol Secara Paksa, 3 Debt Collector Jadi Tersangka di Jaktim

Image

News

Begal Beraksi di Depok, Korban Ditendang dan Diacungi Celurit, Motor Diambil

Image

Ekonomi

FOTO Menhub: Pengguna Transportasi Publik di Jakarta Belum Maksimal

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Aviliani: Keputusan AS Keluarkan RI dari Negara Berkembang Pengaruhi Kinerja Neraca

Keputusan sepihak dari pemerintah AS yang mengeluarkan Indonesia dari daftar negara berkembang pengaruhi kinerja neraca Indonesia.

Image
Ekonomi

AJI: Kehadiran Omnibus Law Hanya Akan Makin Gencet Jurnalis!

UU Pers menyebutkan pemberian sanksi terhadap media yang dari awal akan dikenakan sebesar Rp500 juta malah berubah menjadi Rp2 miliar.

Image
Ekonomi

Didepak dari Negara Berkembang, 5 Komoditas Andalan RI Ini Bakal Merugi

Indef mengatakan, lima komoditas andalan Indonesia yang diekspor ke AS bakal menurun seiring dikeluarkannya Indonesia dari negara berkembang

Image
Ekonomi

PPATK Targetkan Indonesia Jadi Anggota Penuh FATF pada 2021

PPATK menargetkan Indonesia menjadi anggota penuh FATF (Financial Action Task Force) pada 2021.

Image
Ekonomi

Kritik Omnibus Law, Faisal Basri: Jauh Panggang dari Api

Faisal Basri menentang dan menilai RUU Omnibus Law bukan strategi untuk transformasi ekonomi.

Image
Ekonomi

Pemerintah Diminta Deklarasikan Status Indonesia Masih sebagai Negara Berkembang

Indef meminta Pemerintah Indonesia untuk mendeklarasikan diri sebagai negara berkembang.

Image
Ekonomi

Garuda Indonesia Usul Insentif dari Pemerintah Berupa Voucher

Skema ini masih dibahas bersama dengan Kementerian Perhubungan.

Image
Ekonomi

Genjot Investasi Lewat Omnibus Law, Faisal Basri: Buat Apa?

Dalam tahap pembahasan pemerintah dinilai lebih mengutamakan kepentingan investasi.

Image
Ekonomi

RI Dicoret dari Negara Berkembang, AS Siapkan Tarif Balasan?

Dikeluarkannya Indonesia dari daftar negara berkembang akan membuat AS melakukan penyelidikan atas berbagai produk impor Indonesia.

Image
Ekonomi

Gara-gara Corona, Stok Bawang Putih Domestik Hanya Cukup untuk 2 Bulan Lagi

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi mengatakan stok bawang putih hanya cukup untuk dua bulan lagi

terpopuler

  1. Pelaku Sudah Diamankan, Begini Kronologis Sopir Ambulans Dipukul Saat Bawa Jenazah

  2. Wanita Boleh Berwudu Tanpa Melepas Jilbab? Berikut Penjelasannya

  3. Video Kekerasan Terhadap Muslim di New Delhi Viral, Tagar #ShameOnYouIndia Trending di Twitter

  4. Persiapkan Diri, Ini 7 Golongan Manusia yang Akan Selamat dari Siksa Kubur

  5. Dapat Ikut Pilkada 2020, Mabes Polri Klaim Mantan Pati Polri Tak Dapat Intervensi Kepolisian Lagi

  6. Tayang di Bioskop Trans TV, 5 Fakta Menarik Film Horor The Boy yang Bikin Merinding

  7. Anies Baswedan: Alhamdulillah Sore Ini 100 Persen Sudah Surut

  8. Amien Rais Minta Pemerintah Tidak Sahkan Kepengurusan PAN Periode 2020-2025

  9. Santap Menu Angkringan hingga Nikmati Es Teh Plastikan, 10 Aksi Gibran Rakabuming Kulineran di Pinggir Jalan

  10. Wow! Deddy Corbuzier Sudah Tak Komsumsi Gula 5 Tahun Ini

fokus

Hutan Kecil Terarium
Target SDGs
Catatan 100 hari Jokowi-Ma'ruf Amin

kolom

Image
Ujang Komarudin

Banjir Jakarta: Menenggelamkan atau Menaikkan Popularitas Anies?

Image
Zainul A. Sukrin

Membaca Hambatan Anies di 2024

Image
Achsanul Qosasi

Memimpin Tanpa Menyalahkan

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Banjir Jakarta Menghanyutkan Elektabilitas Anies Baswedan?

Wawancara

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kala Buku, Akses dan Minat Baca Orang Indonesia Belum Sinkron

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kepala Perpusnas: Budaya Baca Bangsa Indonesia Tidak Rendah

Image
Gaya Hidup

Literasi

Rakornas Perpusnas, Penguatan Budaya Literasi Wajib untuk SDM Indonesia Unggul

Sosok

Image
News

6 Potret Danpaspampres Maruli Simanjuntak Bareng Putrinya, Kompak di Berbagai Kesempatan

Image
News

Santap Menu Angkringan hingga Nikmati Es Teh Plastikan, 10 Aksi Gibran Rakabuming Kulineran di Pinggir Jalan

Image
News

5 Fakta Penting Maruli Simanjuntak, Komandan Paspampres Menantu Luhut Pandjaitan