Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

Rencana Merger dan Tutup BUMN, Erick Masih Tunggu Jokowi dan Sri Mulyani

Atikah Umiyani

Rencana Merger dan Tutup BUMN, Erick Masih Tunggu Jokowi dan Sri Mulyani

Menteri BUMN Erick Thohir ketika ditemui di Jakarta, Jum'at (17/1/2020) | AKURAT. CO/Atikah Umiyani

AKURAT.CO, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tengah menunggu peraturan dari Presiden dan Kementerian Keuangan terkait hak Kementerian BUMN untuk menghapus atau merger perusahaan pelat merah.

"Kita tunggu aturan yang diputuskan Kemenkeu dan Presiden agar kita bisa memerger dan menutup (BUMN)," ujarnya ketika ditemui di Jakarta, Jum'at (17/1/2020).

Erick Thohir mengungkapkan hal itu harus dilakukan untuk memastikan BUMN dipimpin oleh orang-orang yang memiliki kinerja baik.

baca juga:

Ia mencontohkan beberapa BUMN yang telah dilakukan pergantian pada posisi komisaris utama dan direktur utama yang menurutnya saat ini sudah diisi mereka yang memiliki rekam jejak yang bagus.

"Kita ingin pastikan leader BUMN benar. Kenapa sekarang Pak Chandra Hamzah Komut dan Pak Pahala Dirut BTN? Karena ada beberapa kasus penyelewengan yang harus diperbaiki. Harapannya nanti ada program legact bangun 1 juta rumah untuk milenial," tutur Mantan Bos Mahaka Group itu.

Selain BTN, Erick juga mencontohkan Pertamina yang saat ini memiliki dua pemimpin wanita yaitu Direktur Utama Nicke Widyawati dan Direktur Keuangan Emma Sri Martani.

"Tapi kita perlu juga punya komisaris yang melindungi mereka, Ahok. Jangan dilihat politisnya tapi tugasnya. Hal-hal ini tidak lain bukan sekedar kampanye, ini realita mencari yang terbaik. Dirut Garuda Indonesia juga sesuatu yang menarik, dirut dan komutnya," terang Erick.

Sebagai informasi, ketika pertama kali menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI beberapa waktu lalu, Erick memang mengatakan akan meninjau ulang atau mereview Peraturan Pemerintah (PP) No.41 Tahun 2003 sebagai upaya menyelamatkan atau bahkan melikuidasi BUMN-BUMN dalam kondisi sakit.

"Kita sedang mereview yang namanya PP No.41 Tahun 2003, di mana kami sebagai Kementerian BUMN tidak bisa melakukan merger perusahaan, tidak bisa menutup perusahaan, sedangkan perusahaan itu mungkin sudah benar-benar sakit atas kebijakan sebelumnya," jelasnya.

Adapun PP No.41 Tahun 2003 merupakan peraturan pemerintah tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum)Dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepadamenteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Menurut Pasal 3 ayat 1a dalam PP tersebut menyatakan bahwa Pelimpahan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan kepada Menteri BUMN sebagaimana dimaksud tidak meliputi penatausahaan setiap penyertaan modal Negara berikut perubahannya ke dalam Persero/Perseroan Terbatas dan Perum, serta kegiatan penatausahaan kekayaan Negara yang dimanfaatkan oleh Perjan.

Dalam lampiran penjelasan PP No.41 Tahun 2003, Penjelasan pasal 3 ayat 1a berbunyi dalam rangka penatausahaan setiap penyertaan modal negara pada Persero dan Perum, serta penatausahaan kekayaan Negara yang dimanfaatkan oleh Perjan, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dalam melaksanakan kedudukan, tugas dan kewenangannya, melaporkan kepada Menteri Keuangan dalam hal pembubaran BUMN, penggabungan, peleburan atau pemecahan Persero, perencanaan pembagian dan penggunaan laba Persero.

Selain itu, Menteri BUMN juga harus melapor kepada Menteri Keuangan jika akan melakukan perencanaan pembagian dan penggunaan laba Persero, perubahan bentuk hukum BUMN, pengalihan aktiva tetap pada Perum dan Persero serta penyertaan modal yang bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.[]

Editor: Prabawati Sriningrum

berita terkait

Image

News

Ulil: Pemerintah Punya Agenda Terselubung di Balik UU Ciptaker

Image

Ekonomi

Putrama Wahju Setyawan Jadi Bos Baru Jamkrindo

Image

News

Muncul Negara Federal Papua Barat, Jokowi Diminta Tarik Seluruh Pasukan Militer

Image

Ekonomi

Jokowi Sebut UU Cipta Kerja sebagai Jalan Reformasi Struktural UMKM

Image

Ekonomi

Luhut Ungkap Segudang Alasan Pemerintahan Jokowi Lebih Mesra ke China!

Image

News

Pidato di HUT Golkar, Presiden: Pandemi Covid-19 Tak Hambat Reformasi Struktural

Image

News

Anies Baswedan Putar Otak Garap Proyek Mangkrak 16 Tahun yang Gagal Dituntaskan Jokowi-Ahok

Image

Ekonomi

DPR RI

Komisi IV DPR Desak Pemerintah Kian Melek Sejahterakan Petani

Image

Ekonomi

Jokowi Beberkan Prioritas Industri Turunan Batu Bara

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Kementerian PUPR Siapkan Penanaman Pohon di Area Sabuk Hijau Bendungan

Kementerian PUPR akan memanfaatkan area sabuk hijau (greenbelt) bendungan untuk ditanami berbagai jenis pohon bernilai ekonomis.

Image
Ekonomi

PGE Raih Best Of The Best dan 11 Penghargaan Nusantara CSR Awards 2020

PGE meraih Best Of The Best Nusantara CSR Awards 2020 Pendekar Penanganan Korona dan 11 penghargaan Nusantara CSR Awards 2020.

Image
Ekonomi

Produksi Beras Diprediksi Capai 20 Juta Ton di Musim Tanam I

Mentan prediksi produksi beras dari hasil musim tanam I Oktober 2020-Maret 2021 akan menghasilkan panen 20 juta ton setara beras.

Image
Ekonomi

PTPN XI Klaim Siapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan

PTPN XI siapkan SMAP sesuai rencana sebagai upata penegakan hukum yang belum optimal

Image
Ekonomi

Peneliti: Investasi Pertanian Harus Digenjot, Demi Tingkatkan Ketahanan Pangan

CIPS: Investasi pertanian di Indonesia sebenarnya masih bisa digenjot jauh lebih besar dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Image
Ekonomi

Perpanjangan Restrukturisasi Kredit Dinilai Mampu Tekan Jumlah Kredit Macet

Kebijakan OJK memperpanjang restrukturisasi kredit selama setahun akan mampu menekan potensi peningkatan kredit bermasalah.

Image
Ekonomi

Pemerintah Putar Otak Genjot Percepatan Transformasi Digital di Tengah Pandemi COVID-19

Pemerintah mendorong percepatan transformasi digital di tengah pandemi COVID-19

Image
Ekonomi

Beli BBM di Babel Kini Bisa Melalui Aplikasi

Pembelian bahan bakar minyak (BBM) dapat dilakukan melalui aplikasi My Pertamina

Image
Ekonomi

Putrama Wahju Setyawan Jadi Bos Baru Jamkrindo

Sebelumnya, Putrama Wahju Setyawan berkarir dan sempat menjadi Direktur Tresuri dan Internasional PT Bank Negara Indonesia.

Image
Ekonomi

Serikat Pekerja Rokok Desak Pemerintah Batalkan Rencana Kenaikan Cukai Rokok 2021

FSP RTMM-SPSI berharap pemerintah membatalkan rencana kenaikan tarif cukai hasil tembakau pada 2021 mendatang.

terpopuler

  1. Usai Bela Penayangan Kartun Nabi Muhammad, Prancis Kesal Produknya Diboikot Timur Tengah

  2. Arsenal Kalah, Ini 5 Meme Kocak Ozil yang Bikin Ketawa Lepas

  3. Kepoin Ramalan Zodiak Keuangan dan Karier Mingguan, Libra Waktunya Menabung!

  4. Kiwil Nikah dengan Venti Figianti, Meggy Wulandari: Mereka Sudah Temenan Lama

  5. 5 Potret Mesra Kevin Sanjaya dan Natasha Wilona, Pacaran Nggak ya?

  6. Hasto Bantah Kader PDIP Jatim Membelot Dukung Machfud-Mujiaman

  7. Momen Sedih Badut Teletubbies Dicueki Pengunjung, Warganet: Gak Tega Lihatnya

  8. Tao Geoghegan Hart Tak Menyangka Menjuarai Giro D'Italia

  9. Muncul Negara Federal Papua Barat, Jokowi Diminta Tarik Seluruh Pasukan Militer

  10. Moto2: Sam Lowes Cetak Hattrick Kemenangan, Andi Gilang Finis ke-21

tokopedia

fokus

Lawan Covid-19
Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Berkoperasi dalam Pandemi

Image
Egy Massadiah

Menyapa Pohon, Menjaga Alam

Image
Achsanul Qosasi

Membatalkan Kompetisi Liga 1

Image
Azhar Ilyas

Albert RRQ, ‘Baby Alien’ yang Bersinar di MPL ID Season 6

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
Ekonomi

Elon Musk Orang Terkaya ke-4 di Dunia Hingga Bangun Pabrik di Indonesia

Image
Iptek

Lee Kun-Hee, Sosok Luar Biasa di Balik Kejayaan Samsung Meninggal Dunia

Image
News

5 Fakta Menarik Wali Kota Tasikmalaya, Bos Angkot hingga Jadi Tersangka KPK