image jamkrindo umkm
Login / Sign Up

Rencana Merger dan Tutup BUMN, Erick Masih Tunggu Jokowi dan Sri Mulyani

Atikah Umiyani

Image

Menteri BUMN Erick Thohir ketika ditemui di Jakarta, Jum'at (17/1/2020) | AKURAT. CO/Atikah Umiyani

AKURAT.CO, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tengah menunggu peraturan dari Presiden dan Kementerian Keuangan terkait hak Kementerian BUMN untuk menghapus atau Merger perusahaan pelat merah.

"Kita tunggu aturan yang diputuskan Kemenkeu dan Presiden agar kita bisa memerger dan menutup (BUMN)," ujarnya ketika ditemui di Jakarta, Jum'at (17/1/2020).

Erick Thohir mengungkapkan hal itu harus dilakukan untuk memastikan BUMN dipimpin oleh orang-orang yang memiliki kinerja baik.

baca juga:

Ia mencontohkan beberapa BUMN yang telah dilakukan pergantian pada posisi komisaris utama dan direktur utama yang menurutnya saat ini sudah diisi mereka yang memiliki rekam jejak yang bagus.

"Kita ingin pastikan leader BUMN benar. Kenapa sekarang Pak Chandra Hamzah Komut dan Pak Pahala Dirut BTN? Karena ada beberapa kasus penyelewengan yang harus diperbaiki. Harapannya nanti ada program legact bangun 1 juta rumah untuk milenial," tutur Mantan Bos Mahaka Group itu.

Selain BTN, Erick juga mencontohkan Pertamina yang saat ini memiliki dua pemimpin wanita yaitu Direktur Utama Nicke Widyawati dan Direktur Keuangan Emma Sri Martani.

"Tapi kita perlu juga punya komisaris yang melindungi mereka, Ahok. Jangan dilihat politisnya tapi tugasnya. Hal-hal ini tidak lain bukan sekedar kampanye, ini realita mencari yang terbaik. Dirut Garuda Indonesia juga sesuatu yang menarik, dirut dan komutnya," terang Erick.

Sebagai informasi, ketika pertama kali menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI beberapa waktu lalu, Erick memang mengatakan akan meninjau ulang atau mereview Peraturan Pemerintah (PP) No.41 Tahun 2003 sebagai upaya menyelamatkan atau bahkan melikuidasi BUMN-BUMN dalam kondisi sakit.

"Kita sedang mereview yang namanya PP No.41 Tahun 2003, di mana kami sebagai Kementerian BUMN tidak bisa melakukan Merger perusahaan, tidak bisa menutup perusahaan, sedangkan perusahaan itu mungkin sudah benar-benar sakit atas kebijakan sebelumnya," jelasnya.

Adapun PP No.41 Tahun 2003 merupakan peraturan pemerintah tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum)Dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepadamenteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Menurut Pasal 3 ayat 1a dalam PP tersebut menyatakan bahwa Pelimpahan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan kepada Menteri BUMN sebagaimana dimaksud tidak meliputi penatausahaan setiap penyertaan modal Negara berikut perubahannya ke dalam Persero/Perseroan Terbatas dan Perum, serta kegiatan penatausahaan kekayaan Negara yang dimanfaatkan oleh Perjan.

Dalam lampiran penjelasan PP No.41 Tahun 2003, Penjelasan pasal 3 ayat 1a berbunyi dalam rangka penatausahaan setiap penyertaan modal negara pada Persero dan Perum, serta penatausahaan kekayaan Negara yang dimanfaatkan oleh Perjan, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dalam melaksanakan kedudukan, tugas dan kewenangannya, melaporkan kepada Menteri Keuangan dalam hal pembubaran BUMN, penggabungan, peleburan atau pemecahan Persero, perencanaan pembagian dan penggunaan laba Persero.

Selain itu, Menteri BUMN juga harus melapor kepada Menteri Keuangan jika akan melakukan perencanaan pembagian dan penggunaan laba Persero, perubahan bentuk hukum BUMN, pengalihan aktiva tetap pada Perum dan Persero serta penyertaan modal yang bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.[]

Editor: Prabawati Sriningrum

berita terkait

Image

Ekonomi

Garuda Indonesia Usul Insentif dari Pemerintah Berupa Voucher

Image

Ekonomi

INDEF: Pertumbuhan Ekonomi Nyungsep ke 4,5 Persen Karena Corona

Image

Iptek

Dorong Ekonomi Berbasis Iptek di Ibu Kota Baru, Jokowi: Pindah dari Analog ke Sepenuhnya Digital

Image

Iptek

Presiden Jokowi Mengaku Banyak Ditawari Obat Penggemuk Badan di Instagram

Image

Ekonomi

Pekerja ke Erick Thohir: Masa Harus Viral Dulu Baru di Eksekusi!

Image

Ekonomi

Ratusan Karyawan BUMN Geruduk Kantor Erick Thohir, Mau Apa?

Image

Iptek

Sambut Investasi Data Center Microsoft, Jokowi Imingi Regulasi dalam Seminggu

Image

Ekonomi

Erick Thohir Pastikan Tutup Celah BUMN Lakukan Korupsi

Image

Ekonomi

Jokowi Minta Payung Hukum Perpindahan Ibu Kota Segera Dituntaskan

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

PPATK Targetkan Indonesia Jadi Anggota Penuh FATF pada 2021

PPATK menargetkan Indonesia menjadi anggota penuh FATF (Financial Action Task Force) pada 2021.

Image
Ekonomi

Kritik Omnibus Law, Faisal Basri: Jauh Panggang dari Api

Faisal Basri menentang dan menilai RUU Omnibus Law bukan strategi untuk transformasi ekonomi.

Image
Ekonomi

Pemerintah Diminta Deklarasikan Status Indonesia Masih sebagai Negara Berkembang

Indef meminta Pemerintah Indonesia untuk mendeklarasikan diri sebagai negara berkembang.

Image
Ekonomi

Garuda Indonesia Usul Insentif dari Pemerintah Berupa Voucher

Skema ini masih dibahas bersama dengan Kementerian Perhubungan.

Image
Ekonomi

Genjot Investasi Lewat Omnibus Law, Faisal Basri: Buat Apa?

Dalam tahap pembahasan pemerintah dinilai lebih mengutamakan kepentingan investasi.

Image
Ekonomi

RI Dicoret dari Negara Berkembang, AS Siapkan Tarif Balasan?

Dikeluarkannya Indonesia dari daftar negara berkembang akan membuat AS melakukan penyelidikan atas berbagai produk impor Indonesia.

Image
Ekonomi

Gara-gara Corona, Stok Bawang Putih Domestik Hanya Cukup untuk 2 Bulan Lagi

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi mengatakan stok bawang putih hanya cukup untuk dua bulan lagi

Image
Ekonomi

Relaksasi Kredit OJK untuk Perusahaan Terdampak Corona Dinilai Masih Kurang

Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan kebijakan stimulus relaksasi ditengah virus Corona.

Image
Ekonomi

INDEF: Pertumbuhan Ekonomi Nyungsep ke 4,5 Persen Karena Corona

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mencapai 4,5% karena virus.

Image
Ekonomi

Rupiah Ambyar ke Rp14.000-an Lagi Karena Corona

Nilai tukar rupiah pada awal perdagangan Kamis (27/2/2020) melemah 0,73% atau 102 poin ke Rp14.035 per satu dollar AS di pasar spot.

terpopuler

  1. Pelaku Sudah Diamankan, Begini Kronologis Sopir Ambulans Dipukul Saat Bawa Jenazah

  2. Video Kekerasan Terhadap Muslim di New Delhi Viral, Tagar #ShameOnYouIndia Trending di Twitter

  3. Dapat Ikut Pilkada 2020, Mabes Polri Klaim Mantan Pati Polri Tak Dapat Intervensi Kepolisian Lagi

  4. Anies Baswedan: Alhamdulillah Sore Ini 100 Persen Sudah Surut

  5. Persiapkan Diri, Ini 7 Golongan Manusia yang Akan Selamat dari Siksa Kubur

  6. Wow! Deddy Corbuzier Sudah Tak Komsumsi Gula 5 Tahun Ini

  7. Geram, Pelatih PSM Makassar Anggap AFC Tak Profesional

  8. Tayang di Bioskop Trans TV, 5 Fakta Menarik Film Horor The Boy yang Bikin Merinding

  9. Polisi Selidiki Mayat Laki-Laki di Hotel Tokyo Banjarmasin

  10. Amien Rais Minta Pemerintah Tidak Sahkan Kepengurusan PAN Periode 2020-2025

fokus

Hutan Kecil Terarium
Target SDGs
Catatan 100 hari Jokowi-Ma'ruf Amin

kolom

Image
Ujang Komarudin

Banjir Jakarta: Menenggelamkan atau Menaikkan Popularitas Anies?

Image
Zainul A. Sukrin

Membaca Hambatan Anies di 2024

Image
Achsanul Qosasi

Memimpin Tanpa Menyalahkan

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Banjir Jakarta Menghanyutkan Elektabilitas Anies Baswedan?

Wawancara

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kala Buku, Akses dan Minat Baca Orang Indonesia Belum Sinkron

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kepala Perpusnas: Budaya Baca Bangsa Indonesia Tidak Rendah

Image
Gaya Hidup

Literasi

Rakornas Perpusnas, Penguatan Budaya Literasi Wajib untuk SDM Indonesia Unggul

Sosok

Image
News

6 Potret Danpaspampres Maruli Simanjuntak Bareng Putrinya, Kompak di Berbagai Kesempatan

Image
News

Santap Menu Angkringan hingga Nikmati Es Teh Plastikan, 10 Aksi Gibran Rakabuming Kulineran di Pinggir Jalan

Image
News

5 Fakta Penting Maruli Simanjuntak, Komandan Paspampres Menantu Luhut Pandjaitan