image jamkrindo umkm
Login / Sign Up

Pengambilalihan Kewenangan BPOM ke Kemenkes Akan Hambat Pelaku Industri Obat

Denny Iswanto

Image

Petugas Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mensosialisasikan kepada warga jenis makanan dan produk kosmetik saat peringatan HUT ke-18 BPOM di Sarinah, MH Thamrin, Jakarta, Minggu (10/2/2019). Dalam sosialisasi ini BPOM memperkenalkan kepada warga contoh produk makanan dan kosmetik yang memiliki izin atau ilegal serta mengandung zat berbahaya. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta Kementerian Kesehatan tidak mengambil wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena tidak sejalan dengan reformasi Birokrasi dan akan menghambat pelaku Industri Obat, khususnya UMKM.

"Kalau Kemenkes mau menarik kembali izin edar, maka tidak sesuai dengan semangat reformasi Birokrasi," kata Tulus dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Dia mengatakan saat ini pengawasan obat, makanan dan kosmetik dilakukan oleh BPOM baik secara prapasar dan pascapasar.

baca juga:

Menurut dia, pengawasan pre-market control yang dilakukan BPOM dan akan diambil alih oleh Kementerian Kesehatan juga tidak sejalan dengan spirit otonomi daerah.

"Antara Kemenkes pusat dengan Dinkes di daerah tidak ada lagi garis komando. Sebab garis komando Dinkes di bawah Pemda setempat," kata dia.

Bahkan, kata dia, secara internasional tidak ada negara manapun yang model pengawasan yang terpisah antarkementerian/lembaga.

Menurut Tulus, apabila Kemenkes tetap bersikukuh untuk menarik wewenang BPOM, maka pemerintah dalam hal ini Kemenkes membuat tiga kesalahan yaitu yuridis, politis dan sosiologis.

“Yuridis berarti kembali pada pola lama, ketika BPOM masih berupa Dirjen POM di bawah Kemenkes, sosiologisnya, pengawasan prapasar oleh Kemenkes justru akan memperlemah pengawasan itu sendiri dan akhirnya akan memperlemah perlindungan pada konsumen," kata dia.

Sementara secara politis, kata dia, pengambilalihan Kemenkes tersebut bisa dianggap bertentangan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo.

Pengamat kebijakan publik Riant Nugroho mengatakan pengambilalihan kewenangan BPOM oleh Kemenkes sebaiknya tidak dilakukan. Dirinya mengungkapkan bahwa pembuatan kebijakan public harus didasarkan pada “ilmu” dan bukan pada “kemauan” belaka.

“Jadi kebijakan publik itu merupakan kontinyuitas yang berarti tidak ganti kekuasaan ganti kebijakan. Jangan karena sedang berkuasa lalu ingin begini dan begitu tanpa memikirkan emosi, substansi dan metodologi,” kata Riant.

"Kalau izin edar sudah bagus di tangan BPOM tinggal memperkuat, jangan kemudian dimentahkan kembali," katanya.

Sebelumnya dalam Rapat Kerja Nasional I Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), mendesak agar pemerintah memperkuat, mempermudah dan mendampingi pemberian izin pelaku Industri Obat, terutama UMKM. []

Editor: Denny Iswanto

berita terkait

Image

News

Iriana Jokowi dan Ibu-ibu Menteri Lihat Beberapa Rumah Warga Penerima Bantuan Jamban

Image

News

Menko Polhukam Sebut Presiden Jokowi Belum Isyaratkan Ada Reshuffle

Image

News

Omnibus Law Cipta Kerja Korbankan Pekerja, Pemerintah Jokowi Didesak Cari Terobosan Lain

Image

Ekonomi

Jubir Erick Bareng 100 BUMN Kunjungi Rumah Kreatif di Sleman

Image

News

Isu Reshuffle Kabinet, Ketua DPR RI: Ini Peringatan, Kerja Menteri Harus Lebih Ngegas Lagi!

Image

News

Masyarakat Minoritas yang Dulu Dukung di Pilpres Kini Sedang Menunggu Kebijakan Jokowi untuk Lawan Intoleransi

Image

News

FOTO Iriana Jokowi Berikan Bantuan Fasilitas Kesehatan Lingkungan di Serang

Image

News

Golkar akan Patuh Putusan Jokowi jika Ada Reshuffle Kabinet

Image

News

Survei: Masyarakat Ingin Pilpres dan Pileg pada Pemilu 2024 Dipisah

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Menko Airlangga Minta Perbankan Turunkan Suku Bunga Kredit

Airlangga Hartarto berharap perbankan bisa menurunkan suku bunga kreditnya agar industri dapat menjaga arus kasnya.

Image
Ekonomi

Rupiah Makin Terpuruk Karena Serangan Corona

Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan awal pekan (24/2/2020) melemah 0,76% atau 105 poin ke Rp13.870 per 1 dollar AS di pasar spot.

Image
Ekonomi

IHSG Tambah Lesu Karena Corona dan Status RI Jadi Negara Maju

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan perdagangan awal pekan (24/2/2020) tambah lesu. Pelemahan ini mencapai 1,2% atau 75,2 poin

Image
Ekonomi

Indonesia Alih Status Jadi Negara Maju, Kadin: Indikatornya Apa?

Ada berbagai indikator untuk mengubah status sebuah negara menjadi negara maju.

Image
Ekonomi

Virus Corona Diprediksi Mulai Menghampiri Ekonomi RI Maret 2020

Covid-19 berdampak pada ekonomi Indonesia salah satunya melalui penerimaan negara dari sektor impor yang menurun.

Image
Ekonomi

Menkop Teten Klaim Hadirnya Omnibus Law Mampu Permudah Pendirian Koperasi

Selama ini KUMKM cenderung tak berkembang karena menghindari menjadi usaha formal dengan alasan kerumitan administrasi serta perpajakan.

Image
Ekonomi

Jubir Erick Bareng 100 BUMN Kunjungi Rumah Kreatif di Sleman

Keberadaan Rumah Kreatif Sleman menjadi bukti nyata bahwa UMKM Sleman benar-benar di dukung oleh Disperindag Sleman.

Image
Ekonomi

Ganti Status Jadi Negara Maju, Kadin Sarankan Pemerintah Perkuat Lobi Perdagangan

Beberapa negara yang semula ada di daftar negara berkembang seperti China, Brazil, India kini juga naik kelas jadi negara maju.

Image
Ekonomi

Dongkrak Pertumbuhan, Industri Furnitur Targetkan Generasi Milenial

Tingkat belanja konsumen di Indonesia mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir.

Image
Ekonomi

Tembus Rp800 Ribu Per Gram! Ini 7 Fakta Menarik Emas Antam

Emas Antam dengan kadar kemurnian 99,9 persen atau nyaris murni telah diakui oleh LBMA (London Bullied Market Association).

terpopuler

  1. Ditahan, Tersangka Penyebab Hanyutnya Siswa SMPN 1 Turi Diduga Gagal Paham Manajemen Risiko

  2. Polisi Cari Alamat Pemilik Akun Instagram @pedulijakarta

  3. Kontroversi Ucapan Kehamilan di Kolam Renang, Komisioner KPAI: Saya Minta Maaf kepada Publik karena Berikan Statement yang Tidak Tepat

  4. Tengku Zulkarnain: Sekelompok Pembesar Ribut Soal Formula E di Monas, Tapi Diam Soal Rampok Jiwasraya dan Asabri

  5. Dituding Rajin Keliling Indonesia untuk Persiapan Nyapres, Ini Penjelasan Ganjar Pranowo

  6. Indo Barometer: Pilpres 2024, Suara Jokowi Lebih Banyak Pindah ke Prabowo Ketimbang Anies

  7. Cek Ruang Radiologi RSCM, Terawan: Oh Ternyata Sudah Dikeringkan, Kita Sudah Panggil Para Vendor untuk Periksa

  8. Sindir Anies Usai Jadi Korban Banjir, Yunarto: Makasih dan Silakan Lanjutkan Tiktoknya Pak, Ditunggu Kata-kata Ajaibnya untuk Menyurutkan Air

  9. Anthony Ginting Berpeluang Naik ke Ranking Dua Dunia

  10. Wilder: Petinju Terbaik telah Menang Malam Ini

fokus

Hutan Kecil Terarium
Target SDGs
Catatan 100 hari Jokowi-Ma'ruf Amin

kolom

Image
Achmad Fachrudin

Politik Dinasti, Oligarki dan Anomali Demokrasi

Image
Ujang Komarudin

Agama dan Pancasila

Image
Achsanul Qosasi

Ujian Tak Mudah Bagi Pancasila

Image
Girindra Sandino

Tujuh Analisa dan Persoalan Urgen Pilkada 2020

Wawancara

Image
Gaya Hidup

Literasi

Rakornas Perpusnas, Penguatan Budaya Literasi Wajib untuk SDM Indonesia Unggul

Image
Gaya Hidup

Bintangi Get Married Series, Prilly Latuconsina Ragu Tak Bisa Seperti Nirina Zubir

Image
Gaya Hidup

Literasi

Rakerpus Perpusnas: Penguatan Indeks Literasi untuk SDM Indonesia Unggul

Sosok

Image
News

Pernah Jadi Dosen hingga Tenaga Ahli MPR, 5 Fakta Sepak Terjang Karier Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty

Image
News

5 Fakta Menarik Faye Simanjuntak, Cucu Luhut Binsar Pandjaitan yang Masuk 30 Under 30 Majalah Forbes 2020

Image
News

5 Fakta Penting Gatot Nurmantyo, Mantan Panglima TNI yang Masuk Daftar Capres Unggulan 2024-2029