image
Login / Sign Up

Ahli: Rekomendasi Iuran BPJS Kesehatan dari DPR, Tidak Logis!

Denny Iswanto

Image

BPJS Kesehatan menyebut pemberlakuan kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang mulai berlaku per 1 Januari 2020 sudah sesuai dengan regulasi. | AKURAT.CO/Denny Iswanto

AKURAT.CO Ahli sistem asuransi sosial menyebut rekomendasi Komisi IX DPR terkait iuran peserta mandiri kelas III BPJS Kesehatan tidak logis. Ini karena dinilai lebih rendah dari iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang notabene sebagai masyarakat tidak mampu.

"Kalau PBI saja sudah Rp42 ribu, masa peserta mandiri, yakni orang yang mampu itu iurannya di bawah PBI, itu tidak logis," kata ahli asuransi sosial Chazali Situmorang di Jakarta, Rabu (15/1/2020), mengomentari rekomendasi Komisi IX DPR terkait iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri kelas III.

Sebelumnya pada rapat dengar pendapat (RDP) antara kementerian-lembaga terkait penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasinoal dengan Komisi IX DPR pada 12 Desember 2019 menghasilkan beberapa kesimpulan rekomendasi.

Slah satu di antaranya adalah memanfaatkan adanya potensi surplus keuangan BPJS Kesehatan akibat dampak kenaikan iuran pada 2020 sebagai subsidi untuk membayar selisih iuran peserta mandiri kelas III.

Rekomendasi tersebut bertujuan untuk mengalihkan potensi dana yang surplus dari iuran peserta PBI yang dibayarkan pemerintah melalui APBN sebesar Rp42 ribu per orang, digunakan untuk menyubsidi iuran peserta mandiri kelas III. Sehingga peserta mandiri yaitu segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja kelas III tidak mengalami kenaikan iuran menjadi Rp42 ribu melainkan tetap Rp25 ribu per bulan lantaran telah disubsidi.

Namun Chazali yang juga merupakan mantan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan banyak menulis jurnal tentang asuransi sosial tersebut menilai hal tersebut tidak logis untuk dilakukan.

Dia mengingatkan bahwa rekomendasi Komisi IX DPR yang ingin menyubsidi peserta mandiri kelas III menggunakan potensi adanya surplus, yang artinya hanya baru perkiraan dan belum terjadi surplus. "Apa ada kepastian dengan kenaikan Rp42 ribu itu terjadi surplus. Sebab tunggakan RS tahun 2019 cukup besar sampai Rp14 triliun," kata dia.

Chazali menyatakan bahwa peserta mandiri kelas III dianggap sebagai masyarakat yang masih mampu membayar iuran. Jika masih ada peserta mandiri kelas III yang merasa keberatan dan tidak mampu membayar iuran, dia menyarankan untuk dialihkan sebagai peserta PBI yang iurannya ditanggung oleh pemerintah.

Ia mengatakan bahwa prinsip utama sistem jaminan sosial adalah keseimbangan dan tidak mengenal surplus. Dia menjelaskan prinsip sistem asuransi sosial harus menghitung terlebih dulu biaya yang harus dikeluarkan untuk memberikan manfaat pelayanan pada peserta jaminan sosial. Setelah penghitungan biaya manfaat didapatkan, barulah besaran iuran asuransi sosial tersebut ditetapkan.

Ia menjabarkan apabila penyelenggara jaminan sosial masih mendapatkan dana berlebih atau surplus dari seluruh biaya manfaat yang telah dibayarkan, dana tersebut akan digunakan untuk cadangan teknis dan untuk penyesuaian pembayaran manfaat.

"Kalau masih surplus juga, tahun anggaran berikutnya iuran dikurangi sehingga sesuai dengan asas keseimbangan," demikian Chazali. []

baca juga:

Editor: Denny Iswanto

berita terkait

Image

Ekonomi

RUU Omnibus Law 'Penciptaan Lapangan Kerja' yang Terlanjur Beredar di Masyarakat, Palsu?

Image

Ekonomi

Solusi Menko PMK untuk Peserta JKN Kelas III Tak Mampu Bayar Iuran

Image

News

Ganjar Minta BPJS Kesehatan Berinovasi Terkait Rujukan di Faskes Tingkat Pertama

Image

News

Demokrat Dorong DPR Bentuk Pansus Jiwasraya, Rachland: Jokowi Perlu Tauladani SBY Tak Menghalangi Pansus Century

Image

News

Ketua DPR RI Imbau Masyarakat Tak Terpengaruh Draf Omnibus Law Abal-abal

Image

News

Dewas TVRI: Publik Protes Tayangan Discovery Channel Selalu Muncul di Saat Banjir

Image

News

Tak Hanya Natuna, DPR Minta Perkuat Kekuatan TNI dan Bakamla di ALKI

Image

News

Dewas TVRI Ungkap Kronologi Pemecatan Helmy Yahya dari Jabatan Dirut

Image

News

Alasan PKS Tunjuk Nurmansyah Jadi Cawagub DKI: Lulusan Akuntansi yang Diklaim Paham Masalah Perkotaan 

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

RUU Omnibus Law 'Penciptaan Lapangan Kerja' yang Terlanjur Beredar di Masyarakat, Palsu?

Menurut Susiwijono Menurut dia, RUU Cipta Lapangan Kerja masih dalam proses finalisasi oleh Pemerintah.

Image
Ekonomi

Mentan Syahrul Dorong Bantuan Pangan ke Afrika dan Pasifik

Indonesia juga mengirim bantuan traktor tangan untuk beberapa negara pasifik seperti Fiji dan Vanuatu.

Image
Ekonomi

Menhub Targetkan Infrastruktur Transportasi di Labuan Bajo Rampung Akhir 2020

Landasan pacu atau runway Bandara Komodo akan diperpanjang menjadi 2.750 meter dari semula 2.250 meter.

Image
Ekonomi

Solusi Menko PMK untuk Peserta JKN Kelas III Tak Mampu Bayar Iuran

Peserta JKN kelas III yang tidak mampu agar dialihkan menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Image
Ekonomi

Tak Hanya IMF, Manulife Prediksi Ekonomi Lebih Stabil Tahun Ini

Chief Economist & Investment Strategist PT Manulife Aset Manajemen Indonesia Katarina Setiawan memprediksi ekonomi global pada tahun stabil.

Image
Ekonomi

Pengamat Ini Dukung Komisi XI DPR untuk Bubarkan OJK

Ucok Sky Khadafi dengan tegas menyatakan setuju dengan usulan DPR untuk membubarkan OJK.

Image
Ekonomi

Realisasi KUR Sepanjang 2019 Capai Rp139,5 Triliun alias 99,6 Persen dari Target

Realisasi kredit usaha rakyat (KUR) periode Januari-Desember 2019 mencapai Rp139,5 triliun atau 99,6 persen dari target Rp140 triliun.

Image
Ekonomi

Bentuk Panja Jiwasraya, Komisi VI DPR RI Buka Opsi Privatisasi

Opsi privatisasi itu pemerintah harus tetap menjadi pemilik saham mayoritas dari perseroan.

Image
Ekonomi

Pemerintah Proyeksi Penyaluran KUR Semakin Kencang di 2020

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memproyeksikan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) tahun 2020 akan semakin kencang.

Image
Ekonomi

Saham-saham di Reksa Dana Mina Padi Terpaksa Dijual, Lalu Prospeknya?

Akibat adanya keputusan untuk memberhentikan 6 reksadana Mina Padi, saham-saham yang masuk dalam portofolionya terpaksa harus dijual.

terpopuler

  1. Ferdinand: Tak Kusangka Desmon Sangat Cepat Berubah saat Berenang di Kolam Kekuasaan

  2. Sah Jadi Cawagub DKI, Ahmad Riza Patria Siap Tinggalkan Senayan

  3. Menang Tender Revitalisasi Monas Rp71,3 Miliar PT Buana Sewa Alamat Seharga Rp6 Juta Pertahun

  4. Bergaji Rp3,6 Miliar per Minggu, Ini 5 Potret Sederhana Sadio Mane

  5. Peringatan Keras Faizal Assegaf: Sebaiknya Bung Rocky Jangan Bermain Api dengan Isu-isu Sensitif

  6. Tak Kuasa Menahan Tangis, Ibu Eksekutor Pembunuhan Hakim Jamaluddin: Anak Saya Orangnya Penyayang

  7. Alamat Kontraktor Pemenang Tender Revitalisasi Monas Senilai Rp71,3 Miliar Dipertanyakan

  8. Soal ‘Alamat Palsu’ Kontraktor Pemenang Tender Revitalisasi Monas, Pemprov: yang Penting Pekerjaannya Bagus

  9. Sederet Penampakan Bus Jurusan Jeneponto-Makassar Bikin Heran, Muatannya Dahsyat

  10. Ananda: Ah Kokoh Idolaku Ahok Dipuja Dunia Internasional, Aku Bangga Selalu Koh!

fokus

Toleransi vs intoleransi
Problematika Kota
Masa Depan Buruh

kolom

Image
Zainul A. Sukrin

Negara Sengketa

Image
Ujang Komarudin

Dicari Pimpinan KPK Bernyali Tinggi

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Politik Dinasti Jokowi dalam Pilkada 2020

Image
Harmaini Sitorus

Menimbang Tes DNA dalam Penetapan Hak Waris

Wawancara

Image
Video

VIDEO Jejak Sepotong Roti Jakarta

Image
Sea Games

Milos Sakovic

"Polo Air Indonesia Butuh Liga dan Banyak Turnamen"

Image
Gaya Hidup

Pertama Kali Akting Bareng, Giorgino Abraham Langsung Nyaman dengan Sophia Latjuba

Sosok

Image
News

Dari Staf Pengajar hingga Jadi Rektor Perempuan Pertama ITB, 5 Fakta Penting Reini Wirahadikusumah

Image
News

5 Fakta Penting Ahmad Riza Patria, Politisi Gerindra yang Jadi Cawagub DKI Jakarta

Image
News

Buka Kedai Kopi hingga Jadi Cawagub DKI Jakarta, 5 Fakta Perjalanan Karier Nurmansjah Lubis