image
Login / Sign Up

Mencerna Adu Kebijakan Susi Pudjiastuti vs Edhy Prabowo Jaga Laut Indonesia

Andi Syafriadi

Kaleidoskop 2019

Image

Aktivitas kapal tangkap ikan bersandar di kampung nelayan di desa Koba, Bangka Belitung, Rabu (13/11/2019). Pada triwulan III-2019 pertumbuhan ekonomi di bangka belitung mengalami perlambatan sebesar 3,05 persen yang di dominasi oleh Industri Pengolahan sebesar 19,12 persen, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 18,75 persen. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO Beberapa waktu lalu, politikus asal Gerindra Edhy Prabowo secara resmi masuk kedalam jajaran kabinet periode kedua kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) menggeser posisi Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada periode sebelumnya.

Tiga bulan masuk ke dalam jajaran kabinet kedua Jokowi, Menteri Edhy Prabowo pun mengeluarkan beberapa kebijakan yang nampaknya menimbulkan banyak kontroversi. Alhasil tak sedikit yang menyinggung bahwa kebijakan Susi Pudjiastuti selama menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan lebih baik, dibandingkan kebijakan Menteri Edhy.

Seperti halnya kebijakan mengenai kapal maling hingga kepada wacana pembukaan keran Ekspor Benih Lobster yang menimbulkan banyak reaksi dari berbagai kalangan.

baca juga:

Kebijakan Pembukaan Keran Ekspor Benih Lobster

Saat masih menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti melarang Ekspor benih-Benih Lobster yang ada di wilayah perairan Indonesia, jangankan diekspor, ditangkap pun tak boleh.  Dimana menurut Susi, Ekspor Benih Lobster akan menimbulkan kerugian bagi Indonesia karena harga lobster akan berkali lipat ketika dijual dalam ukuran besar.

Bahkan dalam akun Twitter miliknya, Susi menjelaskan bahwasanya Lobster merupakan SDA renewable, yang bisa terus ada dan banyak kalau masyarakat menjaganya.

"Lobster adalah SDA yang renewable, yang bisa terus ada dan banyak kalau kita jaga," ucapnya melalui akun Twitternya, yang dipantau Akurat.co, Selasa (17/12/2019).

Susi menjelaskan bahwa Australia, India, Cuba dan negara lainnya yang ada Panulirus Hommarus (lobster), mereka tidak mengambil bibitnya. Menurut dirinya  negara-negara tersebut mengambil size tertentu saja.

"Australia min 1 pound &max size juga diatur. Yang besar bisa jadi indukan yang produktif. Mereka tidak budidayakan bibit, tidak Ekspor bibit. Apakah karena mereka lebih bodoh dari kita?," tegasnya melalui tulisan di akunnya.

Walaupun gelombang penolakan datang dari sejumlah kalangan hingga mantan Menteri KKP sebelumnya, namun nampaknya Menteri Edhy Prabowo tak menggubris. Edhy pun berdalih jika kembali dibukanya Ekspor Benih Lobster ini, pasalnya sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.

Ketika itu, dirinya menerima masukan dari Jokowi agar tidak gegabah dalam menerapkan aturan ini. Pihaknya pun diminta untuk menghitung baik buruknya jika keran Ekspor Benih Lobster kembali dibuka.

Tak sampai disitu, Menteri Edhy menegaskan kebijakan Ekspor lobster ini bukan bermaksud untuk mengeksploitasi alam tanpa batasan. Sebab kembali dibukanya Ekspor ini justru untuk memastikan keberlangsungan industri kelautan tetap berjalan.

"Lobster ini kan ada penangkap Benih Lobster, ada juga yang berusaha membesarkannya. Ini kan juga dilarang karena dia harus serahkan ke alam, sementara kita tahu di alam jumlahnya yang hidup itu tidak sampai 1%," jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Edhy, pihaknya juga tengah mengkaji kebijakan pemanfaatan Benih Lobster bersama para pemangku kepentingan dan pelaku usaha. Kebijakan ini tentunya akan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lobster di alam dan keberlangsungan ekonomi masyarakat nelayan.

Kebijakan Penenggelaman Kapal Ilegal Fishing di Perairan Indonesia

Pada zaman Susi dahulu Slogan 'Tenggelamkan' faktanya menjadi salah satu kata yang paling ditakuti oleh para illegal fishing di laut Indonesia.Bagaimana tidak, kapal asing manapun yang menangkap ikan di perairan Indonesia secara ilegal akan langsung ditangkap dan ditenggelamkan, hingga nantinya kapal yang tenggelam tersebut akan menjadi rumah bagi kehidupan di laut.

Nampaknya tak sampai disitu saja mengapa kata-kata 'Tenggelamkan' menjadi momok tersendiri bagi para Illegal Fishing di Indonesia. Dahulu Susi menceritakan sekitar belasan hingga puluhan ribu kapal illegal fishing terpantau beroperasi di laut Indonesia. Bahkan, kapal-kapal itu telah beroperasi di perairan Tanah Air hingga satu dekade lebih.

Beda menteri beda pula kebijakan yang akan diambil. Jika Susi Pudjiastuti menenggelamkan kapal yang berulah karena illegal fishing, maka Edhy Prabowo belakangan ini pun menegaskan jika penenggelaman kapal bukanlah satu-satunya solusi dalam perkara penumpasan kapal illegal fishing.

Meski, ia memastikan kebijakan penenggelaman kapal tidak dihentikan.Ia mengungkapkan penjaga laut Indonesia harus disegani oleh nelayan lokal dan ditakuti nelayan pencuri asing. Adapun penenggelaman kapal adalah upaya menunjukkan ke dunia bahwa Indonesia tidak tidur dalam menjaga laut. Sehingga, ia siap melakukan penenggelaman apabila diperlukan.

"Intinya kalau mereka ketahuan nyuri terus lari ya kita tenggelamkan, kenapa harus takut gitu lho. Cuma jangan membuat jargon tenggelamkan adalah segala-segalanya dalam mengatasi masalah negara ini, gitu lho," serunya.

Edhy pun mengklaim kapal itu akan dihibahkan akan seperti apa mekanismenya penerima hibah kapal itu pun masih dalam kajian. Adapun alternatif penerima hibah kapal antara lain nelayan, pemerintah daerah, atau sekolah-sekolah.  

Kebijakan Penggunaan Cantrang

Cantrang merupakan alat penangkapan ikan yang bersifat aktif dengan pengoperasian menyentuh dasar perairan. Melihat hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti buka suara soal Permen Kelautan dan Perikanan No 2/2015 tentang Pelarangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Trawl dan Seine Nets. Susi menyatakan cantrang menyebabkan konflik antarnelayan dan mengancam populasi ikan.

Aturan soal larangan penggunaan trawl sendiri pernah dikeluarkan pada era Presiden Soeharto melalui PP No 39/1980. Larangan itu keluar karena terjadinya konflik antara nelayan tradisional dan pemilik kapal trawl. Pelarangan penggunaan cantrang ini sendiri, menurut Susi, sudah ditunda hampir tiga tahun. Padahal, menurut keputusan Ombudsman atas perkara Permen Kelautan dan Perikanan No 2/2015 itu, penundaan hanya dilakukan 2 tahun.

Sementara itu, Menteri Edhy Prabowo mengakui  kebijakan pemakaian cantrang ini perlu dikaji ulang mengingat cantrang dianggap bisa merusak lingkungan. Namun, Edhy belum berani menargetkan kapan hasil keputusan itu akan diumumkan.

Kendati belum bisa menargetkan keputusan tersebut, Edhy tetap harus segera bergerak cepat. Lantaran perizinan pelarangan penggunaan cantrang akan berakhir pada Februari 2020.

Dari sederet kebijakan Edhy Prabowo yang terbilang kontroversial itu pun tak jarang memunculkan gelombang kritikan dari sejumlah pihak termasuk kalangan nelayan. Pasalnya, banyak nelayan yang belum 'move on' hingga menganggap kebijakan dari menteri periode sebelumnya yakni Susi Pudjiastuti dianggap yang lebih mampu memahami situasi dan kondisi nasib para nelayan. 

Dengan demikian, nampaknya pemerintah harus benar-benar jeli dalam setiap pengambilan kebijakan bagi setiap sektor. Terlebih jangan sampai dengan dalih ingin menyegarkan kebijakan yang ada, namun langkah itu justru menjadi bumerang hingga berdampak signifikan terhadap nasib para nelayan khususnya nasib keberlangsungan Kelautan dan Perikanan Tanah Air.[] 

Editor: Prabawati Sriningrum

berita terkait

Image

Ekonomi

KKP Genjot Percepatan Penyaluran KUR Melalui Penyuluh Perikanan

Image

Ekonomi

Wabah Corona

Rupiah Bisa Menguat, BI: Terimakasih Eksportir!

Image

Ekonomi

Wabah Corona

KKP Sebut Serfitikasi Ekspor Perikanan Meningkat di Tengah Pandemi Corona

Image

News

Wabah Corona

Asosiasi Pedagang Sebut Pemerintah Terlambat Stop Ekspor Masker

Image

Ekonomi

Wabah Corona

FOTO Meluasnya Covid-19, Pengaruhi Ekspor Mebel

Image

Ekonomi

Wabah Corona

Hadapi Covid-19 di Lingkungan KKP, Menteri Edhy Bentuk Satgas

Image

Ekonomi

Perum Perindo Ekspor Gurita ke Jepang Meski Ada Corona

Image

News

Wabah Corona

Kodam XVIII/Kasuari Gandeng KKP Cegah Masuknya Virus Corona ke Papua Barat

Image

Ekonomi

Wabah Corona

Mendag Larang Ekspor Masker dan Antiseptik hingga 30 Juni 2020

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Instruksi Menteri PUPR: Hak-hak Pekerja Konstruksi Tetap Dijamin di Tengah Pandemi COVID-19

Kementerian PUPR tetap berkomitmen menyelesaikan pembangunan infrastruktur dalam rangka menjaga keberlanjutan kegiatan ekonomi.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Pemerintah Apresiasi Bank yang Berikan Keringanan Kredit bagi UMKM

Pemerintah mengapresiasi sejumlah bank yang sudah mempersiapkan diri dalam memberikan relaksasi pinjaman kredit bagi UMKM.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Butuh Stimulus Fiskal Rp1.000 Triliun untuk Menahan Dampak Corona

Dibutuhkan stimulus fiskal sebesar Rp1.000 triliun untuk menahan dampak COVID-19 bagi perekonomian nasional.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

China Berisiko Terkena Gelombang Kedua Wabah Covid-19 Karena Impor

Tercatat sebanyak 693 kasus akumulatif yang masuk ke China dari luar negeri.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Menteri BUMN Minta Masyarakat Benar-benar Tidak Mudik Tahun Ini

Kementerian BUMN Erick minta masyarakar tidak mudik demi mencegah penyebaran COVID-19.

Image
Ekonomi

Berikut Tips Aman Transaksi Lewat ATM

Seiring dengan perkembangan teknologi dan internet, kejahatan siber terutama berhubungan dengan kartu kredit dan kartu debit makin marak.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Indef: Karantina Wilayah Penting, Harapannya Mampu Memutus Rantai Virus Corona

Ekonom senior lembaga kajian ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan mengharapkan pemerintah segera

Image
Ekonomi
Wabah Corona

APDHI Minta Pemerintah Pidanakan atau Denda Rp50 Miliar Penimbun APD dan Antiseptik

Agar Alat Pelindung Diri (APD) dan antiseptik dimasukkan ke dalam peraturan barang penting.

Image
Ekonomi

2 Cara Efektif, Kaya dengan Menabung Ala Orang Korea

Masing-masing negara ternyata punya cara menabung yang unik. Di Korea, ada yang namanya kalender saku. Pernah dengar?

Image
Ekonomi

Ingin Hemat Pengeluaran Bulanan? Simak Caranya Yuk!

Ada banyak cara untukmu jika ingin menghemat pengeluaran bulanan, salah satunya seperti yang disarankan oleh founder dan CEO Financially.

terpopuler

  1. Kisah Nabi Isa dan Lelaki Berpenyakit Kusta

  2. Gubernur Kalimantan Tengah: Diizinkan atau Tidak, Demi Keselamatan Masyarakat, Kami akan Tetap Tutup Bandara Tjilik Riwut

  3. Anggota DPR: 102 Orang Meninggal Dunia, Hari Ini, Entah Sore atau Malam, Kiranya Keluar Sebuah Kebijakan dari Istana

  4. Risma ke Para Bos: Saya Mohon Para Manajer atau Direktur Keluarkan Pegawainya 15 Menit Saja Biar Kena Sinar Matahari

  5. Gempa 5,8 SR di Sigi, Daryono BMKG: Ketika Terjadi Gempa, Orang Ingin Lari Keluar Rumah, Tapi Bagaimana Saat Ini Sedang Terjadi Wabah Virus, Orang Harus di Rumah

  6. Kacaunya Suasana Lockdown di India, Pekerja Urban Mudik Ramai-ramai

  7. Pesan Risma ke Warganya: Sekali Waktu Datang ke Balai Kota Surabaya, Kami Ada Putih Telur dan Pokak untuk Jaga Stamina Tubuh

  8. Imbau Warga Jakarta Tunda Mudik Sampai Wabah Corona Berakhir, Kapolda Metro Jaya: Supaya Penyebaran Virus Tak Makin Meluas

  9. Pemkot Yogyakarta Sebut Tidak Ada Wilayah Lakukan "Lockdown"

  10. Kasus Positif Corona di Sumsel Meningkat Jadi Dua Orang

ibunda jokowi

fokus

Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona
Hutan Kecil Terarium

kolom

Image
Zainul A Sukrin

Pandemi Covid-19 dan Keseimbangan Kekuasaan dalam Budaya Jawa Tradisional

Image
Reza Fahlevi

Gotong Royong Melawan Covid-19

Image
Azhar Ilyas

Video Call Jadi Komunikasi ‘Normal’ Sejak Pandemi Covid-19

Image
Ujang Komarudin

Pilkada di Tengah Corona

Wawancara

Image
Video

Terapi Musik

VIDEO Pulih dengan Terapi Musik

Image
Asian Games

Pria Paruh Baya Diduga Epilepsi Ditemukan Tewas Tenggelam di Kolam Majalaya

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kala Buku, Akses dan Minat Baca Orang Indonesia Belum Sinkron

Sosok

Image
Ekonomi

Masuk Forbes hingga Hobi Berkebun, Ini 5 Fakta Menarik Amanda Susanti, Pendiri Sayurbox

Image
News

Diberhentikan Secara Tidak Hormat, 5 Fakta Penting Komisioner KPU Evi Novida Ginting

Image
News

Wabah Corona

Sri Mulyani hingga Retno Marsudi, 8 Potret Menteri Srikandi Jalani WFH