Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up
Image

Achsanul Qosasi

Anggota III BPK RI

Industri Sawit dalam Pusara Konflik Indonesia-Eropa

Kolom

Image

Dua unit truk mengangkut buah kelapa sawit di kawasan perkebunan sawit PTPN VI, Sariak, Pasaman Barat, Sumatra Barat, Sabtu (1/12/2018). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, sektor kelapa sawit menghadapi penurunan harga crued palm oil (CPO) sebesar 24 persen, dari 636 dolar AS per ton menjadi 485 dolar AS per ton hingga akhir Oktober 2018. | ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra

AKURAT.CO, Lagi-lagi sawit. Industri kelapa sawit Indonesia kembali menjadi akar dalam pusara konflik dagang antara Indonesia dan Uni Eropa (UE). Sejak industri kelapa sawit Indonesia tumbuh dan berkembang serta berhasil mendominasi pasar internasional, khususnya di Uni Eropa, beragam persoalan tentang industri sawit terus dimunculkan mulai dari isu kesehatan, pekerja dibawah umur hingga alasan kerusakan lingkungan.

Yang terbaru, pada Maret 2019 lalu, Komisi Uni Eropa meloloskan peraturan pelaksanaan Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II (RED II). Dalam peraturan tersebut, Uni Eropa bersepakat memasukkan minyak sawit sebagai kategori tidak berkelanjutan sehingga tidak bisa digunakan untuk biodiesel. Alasannya tentu lagi-lagi soal lingkungan. Uni Eropa menyimpulkan bahwa perkebunan sawit telah mengakibatkan deforestasi besar-besaran secara global.

Hasil kajian Komisi Eropa menyebutkan bahwa sekitar 45 persen dari ekspansi perkebunan kelapa sawit sejak tahun 2008 telah menyebabkan kehancuran hutan, lahan gambut (peatlands) dan lahan basah (wetlands) serta menghasilkan emisi gas rumah kaca secara berkelanjutan. Sementara, dalam kajian itu juga disebutkan bahwa ekspansi lahan produksi minyak kedelai (soybean oil) hanya 8 persen serta minyak rape seed dan bunga matahari (sunflower oil) hanya berkontribusi 1 persen pada kerusakan yang sama. Uni Eropa sendiri menetapkan batas 10 persen untuk menentukan produksi tanaman minyak nabati mana yang lebih berbahaya bagi lingkungan. Ketentuan itu diterapkan melalui rumus perhitungan indirect land use change (ILUC). Rumusan ini tentu patut dipertanyakan karena tidak diakui secara universal.

baca juga:

Dengan alasan itu, Uni Eropa berencana melarang secara total pemakaian biofuel berbasis minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dimulai 2030 dan pengurangan dimulai sejak 2024. Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II (RED II) ini akan dipublikasikan dalam jurnal resmi Uni Eropa.

Bagi Indonesia dan negara-negara penghasil CPO, kebijakan ini tentu saja sangat diskriminatif karena akan berdampak pada perekonomian negara. Indonesia merupakan negara dengan produksi sawit terbesar di dunia. Sebesar 60 persen produksi sawit dunia dihasilkan dari Indonesia. Selebihnya dari Malaysia dan beberapa negara Asia Tenggara. Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menunjukkan, Indonesia mengekspor 4,78 juta ton CPO ke Uni Eropa sepanjang tahun 2018, menjadikan Benua Biru sebagai tujuan ekspor kedua sesudah India. Dari jumlah tersebut, sekitar 61% di antaranya digunakan untuk biofuel.

Industri sawit mampu menyerap 3,5 juta pekerja langsung dan kurang lebih 12 juta pekerja tidak langsung. Industri ini juga berkontribusi 4,5 persen terhadap Product Domestic Bruto (PDB) Indonesia. Disamping itu, tahun 2018, devisa terbesar bagi Indonesia juga disambungkan oleh industri sawit yaitu sebesar USD20,1 milyar.

Bisa dibayangkan, jika kebijakan RED II ini diberlakukan, maka akan berdampak secara signifikan bagi perekonomian negara. Akan banyak pekerja yang terdampak serta dampak-dampak tidak langsung lainnya.

Langkah Antisipasi

Pemerintah Indonesia tentu tidak akan diam dengan keputusan diskriminatif Uni Eropa terkait sawit. Pemerintah perlu menyiapkan beberapa langkah untuk mencegah agar keputusan tersebut tidak diberlakukan. Tentu saja, langkah diplomasi menjadi langkah pertama. Sinergi antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan perlu diperkuat agar kerja-kerja diplomasi dapat berjalan dengan baik. Peran para duta besar Indonesia di Uni Eropa juga harus diperkuat sebagai perpanjangan tangan pemerintah di wilayah tersebut untuk melakukan upaya-upaya diplomasi ke berbagai pihak di Eropa.

Langkah berikutnya adalah melakukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia/World Trade Organitation (WTO). Bagi Indonesia, kebijakan ini jelas sangat diskriminatif. Oleh karena itu, jalan terbaik untuk melawan kebijakan ini adalah dengan melakukan gugatan ke WTO. Kita mendukung langkah pemerintah yang sudah menyampaikan gugatan ke WTO melalui Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa, Swiss. Permintaan konsultasi, sebagai tahap inisiasi awal gugatan, telah dikirimkan pada tanggal 9 Desember 2019 kepada Uni Eropa.

Tentu saja, gugatan ini dilayangkan setelah dilakukan pertemuan dengan asosiasi dan pelaku usaha produk kelapa sawit serta telah melalui kajian ilmiah dan konsultasi ke semua pemangku kepentingan sektor kelapa sawit dan turunannya.

Dalam semua usaha itu, Indonesia perlu menyiapkan tim lobi yang kuat untuk bisa melakukan diplomasi dengan Uni Eropa dan gugatan ke WTO. Kita harus memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam diplomasi dan lobi internasional yang banyak mendapat kritik dalam beberapa dekade terakhir. Muncul kebijakan RED II ini bisa jadi karena selama ini lobby kita terhadap Uni Eropa masih kurang. Diplomasi kita masih seadanya.

Situasi inilah yang harus diperbaiki. Jangan sampai, industri nasional kita kembali menjadi korban atas kebijakan-kebijakan sepihak negara lain.[]

 

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Demokratisasi di Tengah Badai Pandemi

Image

News

Mengukuhkan Persaudaraan Sosial

Image

News

Menjual Tubuh

Image

News

Organisasi Penggerak Pendidikan

Image

News

Tapak Ir. H. Joko Widodo dan Tuan Syèkh Ibrahim Sitompul

Image

News

Penentu Sukses Pilkada di Masa Pandemi

Image

News

Kolom

Rebranding Pilkada Serentak 2020

Image

News

Kolom

Kontroversi RUU HIP

Image

News

Kolom

New Normal dan Mengerucutnya Oligarki

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Jadi 'Monster' Bagi Industri Properti, DPR Didesak Revisi UU Kepailitan

Pemerintah dan DPR RI didesak revisi UU Kepailitan dan PKPU lantaran mampu melindungi industri properti termasuk konsumen dan developer

Image
Ekonomi

KSPN Danau Toba Ditata sebagai Destinasi Wisata Unggulan

Kementerian PUPR terus melakukan pembangunan infrastruktur pada KSPN Danau Toba sebagai destinasi wisata unggulan.

Image
Ekonomi

Waskita Karya Klaim RS COVID-19 di Pulau Galang Aman Dari Puting Beliung

Waskita Karya memastikan RS COVID- 19 di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau aman dari terjangan angin puting beliung

Image
Ekonomi

Menilik Aksi Pemerintah Tingkatkan Kapasitas Fasilitas Kesehatan Penanganan COVID-19

Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah melakukan peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan baik tempat tidur ICU maupun ruang isolasi

Image
Ekonomi

Viral Curhatan Soal Bayaran Orang Asia Lebih Rendah dari Bule, Warganet: Banyak yang Cuma Modal Google

Dalam utas, disebutkan rate jasa USD 80 (Rp1,1 juta) untuk orang luar negeri terutama Eropa dan AS dan USD 25 (Rp360 ribu) untuk orang Asia.

Image
Ekonomi

Menperin Optimis Industri Mamin Tumbuh Positif Hingga Akhir 2020

Menperin Agus Gumiwang optimis industri mamin bakal mengalami pertumbuhan positif hingga akhir 2020 dengan angka tidak lebih dari tiga p

Image
Ekonomi

Percepat Realisasi PEN, Begini Upaya Pemerintah Gencarkan Koordinasi

Jokowi mengatakan percepatan realisasi program PEN kepada masyarakat akibat dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19.

Image
Ekonomi

Pemerintah Siapkan Perpres Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19

Pemerintah menyiapkan berbagai regulasi untuk pengadaan beserta pelaksanaan vaksinasi COVID-19 melalui Peraturan Presiden (Perpres)

Image
Ekonomi

Bea Cukai Bandara Soetta Gagalkan 177 Kasus Penyelundupan Narkotika Selama Pandemi

Kantor Bea dan Cukai Bandara Soetta menggagalkan 177 kasus penyelundupan narkotika yang dilakukan penumpang perjalanan udara.

Image
Ekonomi

Bea Cukai Bandara Soetta Gagalkan Penyelundupan 1,5 Juta Benih Lobster ke Vietnam

Bea Cukai Bandara Soetta menggagalkan penyelundupan benih lobster yang akan diekspor ke Ho Chi Minh City, Vietnam.

terpopuler

  1. Badan Internasional Soroti Warga Indonesia yang Cenderung Salahkan WNA atas Pandemi Corona

  2. WHO Prediksi Kehidupan Kembali Normal seperti Sebelum COVID-19 di Tahun 2022

  3. Tak Kaget Dengar Giring 'Nyapres', Helmy Yahya: Masa Capres Harus Orang Tua Semua

  4. Beda Kota Beda Penyebutannya, Ini Lho Nama Lain Odading dari Berbagai Daerah

  5. Beli Celana Dalam Dinar Candy Rp50 Juta, Bobby Stuntrider Langsung Pamer

  6. Khotbah Tentang Yahudi, Imam Masjidil Haram Mekkah Tuai Kontroversi

  7. Fadli Zon: Kalau Benar Gedung Kejagung Dibakar, ini Jelas Skandal yang Amat Besar

  8. Pernah Putus karena Beda Agama, Deretan Cowok yang Sempat Dekat dengan Febby Rastanty

  9. Ilmuwan China Klaim COVID-19 Buatan Manusia, Fadli Zon: Menarik untuk Dikaji Mendalam

  10. Bacaan Pagi Jum'at Agar Seluruh Dosamu Diampuni Allah

fokus

Akurat Solusi : Roadmap IHT
Webinar Akurat: Resesi Ekonomi
Tokopedia Dorong Digitalisasi UMKM dan Inklusi Keuangan

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

Berdaya Karena Corona

Image
DR. ABDUL MUID N., MA

Membangun Kembali Kejayaan Islam

Image
Ilham Bintang

Catatan Ringan tentang Dubes RI untuk Singapura

Image
Achsanul Qosasih

Ragam Soal Dalam Staf Ahli Direksi BUMN

Wawancara

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Image
Video

VIDEO Garuda Pastikan Penerbangan Aman Dengan Protokol Kesehatan

Sosok

Image
Ekonomi

5 Pebisnis Wanita Paling Berpengaruh di Asia, Dua dari Indonesia!

Image
News

Warganet Beberkan Foto Masa Muda Presiden Jokowi dan Iriana, Manglingi

Image
News

5 Fakta Karier Alwi Shahab, Wartawan dan Sejarawan yang Kini Tutup Usia