image
Login / Sign Up
Image

Achsanul Qosasi

Anggota III BPK RI

Industri Sawit dalam Pusara Konflik Indonesia-Eropa

Kolom

Image

Dua unit truk mengangkut buah kelapa sawit di kawasan perkebunan sawit PTPN VI, Sariak, Pasaman Barat, Sumatra Barat, Sabtu (1/12/2018). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, sektor kelapa sawit menghadapi penurunan harga crued palm oil (CPO) sebesar 24 persen, dari 636 dolar AS per ton menjadi 485 dolar AS per ton hingga akhir Oktober 2018. | ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra

AKURAT.CO, Lagi-lagi sawit. Industri kelapa sawit Indonesia kembali menjadi akar dalam pusara konflik dagang antara Indonesia dan Uni Eropa (UE). Sejak industri kelapa sawit Indonesia tumbuh dan berkembang serta berhasil mendominasi pasar internasional, khususnya di Uni Eropa, beragam persoalan tentang industri sawit terus dimunculkan mulai dari isu kesehatan, pekerja dibawah umur hingga alasan kerusakan lingkungan.

Yang terbaru, pada Maret 2019 lalu, Komisi Uni Eropa meloloskan peraturan pelaksanaan Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II (RED II). Dalam peraturan tersebut, Uni Eropa bersepakat memasukkan minyak sawit sebagai kategori tidak berkelanjutan sehingga tidak bisa digunakan untuk biodiesel. Alasannya tentu lagi-lagi soal lingkungan. Uni Eropa menyimpulkan bahwa perkebunan sawit telah mengakibatkan deforestasi besar-besaran secara global.

Hasil kajian Komisi Eropa menyebutkan bahwa sekitar 45 persen dari ekspansi perkebunan kelapa sawit sejak tahun 2008 telah menyebabkan kehancuran hutan, lahan gambut (peatlands) dan lahan basah (wetlands) serta menghasilkan emisi gas rumah kaca secara berkelanjutan. Sementara, dalam kajian itu juga disebutkan bahwa ekspansi lahan produksi minyak kedelai (soybean oil) hanya 8 persen serta minyak rape seed dan bunga matahari (sunflower oil) hanya berkontribusi 1 persen pada kerusakan yang sama. Uni Eropa sendiri menetapkan batas 10 persen untuk menentukan produksi tanaman minyak nabati mana yang lebih berbahaya bagi lingkungan. Ketentuan itu diterapkan melalui rumus perhitungan indirect land use change (ILUC). Rumusan ini tentu patut dipertanyakan karena tidak diakui secara universal.

baca juga:

Dengan alasan itu, Uni Eropa berencana melarang secara total pemakaian biofuel berbasis minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dimulai 2030 dan pengurangan dimulai sejak 2024. Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II (RED II) ini akan dipublikasikan dalam jurnal resmi Uni Eropa.

Bagi Indonesia dan negara-negara penghasil CPO, kebijakan ini tentu saja sangat diskriminatif karena akan berdampak pada perekonomian negara. Indonesia merupakan negara dengan produksi sawit terbesar di dunia. Sebesar 60 persen produksi sawit dunia dihasilkan dari Indonesia. Selebihnya dari Malaysia dan beberapa negara Asia Tenggara. Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menunjukkan, Indonesia mengekspor 4,78 juta ton CPO ke Uni Eropa sepanjang tahun 2018, menjadikan Benua Biru sebagai tujuan ekspor kedua sesudah India. Dari jumlah tersebut, sekitar 61% di antaranya digunakan untuk biofuel.

Industri sawit mampu menyerap 3,5 juta pekerja langsung dan kurang lebih 12 juta pekerja tidak langsung. Industri ini juga berkontribusi 4,5 persen terhadap Product Domestic Bruto (PDB) Indonesia. Disamping itu, tahun 2018, devisa terbesar bagi Indonesia juga disambungkan oleh industri sawit yaitu sebesar USD20,1 milyar.

Bisa dibayangkan, jika kebijakan RED II ini diberlakukan, maka akan berdampak secara signifikan bagi perekonomian negara. Akan banyak pekerja yang terdampak serta dampak-dampak tidak langsung lainnya.

Langkah Antisipasi

Pemerintah Indonesia tentu tidak akan diam dengan keputusan diskriminatif Uni Eropa terkait sawit. Pemerintah perlu menyiapkan beberapa langkah untuk mencegah agar keputusan tersebut tidak diberlakukan. Tentu saja, langkah diplomasi menjadi langkah pertama. Sinergi antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan perlu diperkuat agar kerja-kerja diplomasi dapat berjalan dengan baik. Peran para duta besar Indonesia di Uni Eropa juga harus diperkuat sebagai perpanjangan tangan pemerintah di wilayah tersebut untuk melakukan upaya-upaya diplomasi ke berbagai pihak di Eropa.

Langkah berikutnya adalah melakukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia/World Trade Organitation (WTO). Bagi Indonesia, kebijakan ini jelas sangat diskriminatif. Oleh karena itu, jalan terbaik untuk melawan kebijakan ini adalah dengan melakukan gugatan ke WTO. Kita mendukung langkah pemerintah yang sudah menyampaikan gugatan ke WTO melalui Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa, Swiss. Permintaan konsultasi, sebagai tahap inisiasi awal gugatan, telah dikirimkan pada tanggal 9 Desember 2019 kepada Uni Eropa.

Tentu saja, gugatan ini dilayangkan setelah dilakukan pertemuan dengan asosiasi dan pelaku usaha produk kelapa sawit serta telah melalui kajian ilmiah dan konsultasi ke semua pemangku kepentingan sektor kelapa sawit dan turunannya.

Dalam semua usaha itu, Indonesia perlu menyiapkan tim lobi yang kuat untuk bisa melakukan diplomasi dengan Uni Eropa dan gugatan ke WTO. Kita harus memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam diplomasi dan lobi internasional yang banyak mendapat kritik dalam beberapa dekade terakhir. Muncul kebijakan RED II ini bisa jadi karena selama ini lobby kita terhadap Uni Eropa masih kurang. Diplomasi kita masih seadanya.

Situasi inilah yang harus diperbaiki. Jangan sampai, industri nasional kita kembali menjadi korban atas kebijakan-kebijakan sepihak negara lain.[]

 

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Kolom

Negara Sengketa

Image

News

Dicari Pimpinan KPK Bernyali Tinggi

Image

News

Kolom

Menimbang Tes DNA dalam Penetapan Hak Waris

Image

News

Kolom

Kerusakan Moral dalam Politik

Image

News

Kolom

Gagang Politik Trump

Image

News

Kolom

Unjuk Gigi Pimpinan KPK Baru

Image

News

Kolom

Mempertahankan Kadaulatan NKRI di Natuna

Image

News

Jaminan Electoral Justice dalam Pilkada

Image

News

Kolom

Rekening Gendut Pejabat Negara

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Di WEF Davos, Airlangga Bahas Peran Strategis Industri Kelapa Sawit dan Usulkan Mekanisme Carbon Credit

Menko Airlangga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melihat industri sawit secara holistik, termasuk dari aspek lingkungan, ekonomi.

Image
Ekonomi

Bayar Utang Jatuh Tempo, Garuda Bakal Cari Utang Baru

Perusahaan maskapai saat ini memang tidak bisa lepas dari utang.

Image
Ekonomi

Fitch Afirmasi Peringkat Investment Grade RI di Level Stabil, Ini Kata Bos BI

Fitch Ratings (Fitch) mengafirmasi peringkat sovereign credit rating Indonesia pada level BBB/outlook stabil (Investment Grade) pada Jumat,

Image
Ekonomi

DPR Apresiasi SMI Salurkan Pembiayaan Infrastruktur Daerah

Amir Uskara mengapresiasi gencarnya pembiayaan yang dilakukan oleh BUMN PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk pembangunan infrastruktur.

Image
Ekonomi

Majukan Industri Asuransi, WanaArtha Life Ambil Bagian di WEF 2020

World Economic Forum Annual Meeting 2020 adalah acara tahunan yang dihadiri oleh para pemimpin tinggi dunia.

Image
Ekonomi

Direksi dan Karyawan Garuda Bakal Tandatangani Pakta Integritas Soal Penyalahgunaan Wewenang Atasan

Citra Garuda Indonesia memang sedang bobrok lantaran banyaknya kasus yang terjadi di bawah kepemimpinan I Gusti Ngurah Askhara.

Image
Ekonomi

SMI Salurkan Pinjaman Rp348,2 Miliar untuk Pembangunan Jalan di Ibu Kota Baru

SMI menyalurkan pinjaman senilai Rp348,2 miliar untuk pembangunan beberapa ruas jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Image
Ekonomi

SMI Telah Salurkan Pinjaman Rp4,6 Triliun ke Pemda, untuk Apa Saja?

Hingga akhir tahun 2019, mencatat total komitmen Pinjaman Daerah yang dibuat PT SMI mencapai Rp 4,6 triliun.

Image
Ekonomi

Driver Ojek Online Keluhkan Soal Pemotongan Pajak

Potongan pajak yang dilakukan hanya oleh operator Grab, sementara Gojek belum melakukan hal serupa.

Image
Ekonomi

Bursa Saham Asia Melonjak, IHSG Malah Lemas

IHSG ditutup melemah 15,76 poin atau 0,25 persen ke posisi 6.249,21.

terpopuler

  1. Jansen: Saya Akan Berhenti Bicara Kasus Harun Masiku Asal Perkara Kivlan Dihentikan

  2. Ayah Pelajar yang Bunuh Begal: Saya Berterimakasih Atas Putusan Hakim, Saya Terima dengan Ikhlas

  3. Ngeri! Seperti 'Zombie', Korban Virus Corona Berjatuhan di Jalanan Kota China

  4. Kerajaan Sunda Empire, Legislator: Saya Minta untuk Menghentikan Ini Semua

  5. Polisi Menduga Pembunuh Pelajar Miliki Prilaku Seks Menyimpang

  6. Makna di Balik Tumbuhnya Uban dalam Pandangan Islam

  7. VIDEO: Minamino Bikin Karier Pemain Wolves Tamat, Niat Merebut Bola Malah Dapat Angin

  8. Polemik GKI Yasmin, Walikota Bogor: Bagaimanapun Warga Harus Didengarkan

  9. Shesar Tumbang, Indonesia Tempatkan Satu Wakil di Semifinal

  10. Rocky Gerung: Saya Lihat Bukan PDIP Bersama Jokowi, Justru PDIP yang Bersaing dengan Jokowi

fokus

Menyambut Shio Tikus Logam
Toleransi vs intoleransi
Problematika Kota

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

Negeri Darurat Korupsi

Image
Zainul A. Sukrin

Negara Sengketa

Image
Ujang Komarudin

Dicari Pimpinan KPK Bernyali Tinggi

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Politik Dinasti Jokowi dalam Pilkada 2020

Wawancara

Image
Video

VIDEO Jejak Sepotong Roti Jakarta

Image
Sea Games

Milos Sakovic

"Polo Air Indonesia Butuh Liga dan Banyak Turnamen"

Image
Gaya Hidup

Pertama Kali Akting Bareng, Giorgino Abraham Langsung Nyaman dengan Sophia Latjuba

Sosok

Image
Iptek

Di Davos, Johnny Plate Paparkan Strategi Komprehensif Dukung Ekosistem Digital

Image
Gaya Hidup

Najwa Shibab Bawa Perpusnas Rangkul Generasi Muda Cinta Literasi

Image
News

Pilih Jadi Seniman daripada Politisi, 5 Fakta Menarik Putri Bungsu Gus Dur Inayah Wahid