image BI
Login / Sign Up

Halal Institute: KMA 982 Arahnya Menggiring ke Monopoli MUI

Denny Iswanto

Image

Ketua Harian Halal Institute H SJ Arifin. | Dokumentasi: Istimewa

AKURAT.CO Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal yang dikeluarkan tanggal 12 November 2019 memuat kebijakan diskresi yang mengukuhkan kerjasama BPJPH, MUI dan LPPOM MUI dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. 

Diskresi ini diberlakukan karena sejak pemberlakuan UU JPH tanggal 17 Oktober 2019 hingga saat ini belum ada peraturan menteri keuangan tentang tarif sertifikasi halal. Padahal, peraturan tarif menjadi salah satu dasar pijakan layanan sertifikasi halal oleh BPJPH. Kekhawatiran kondisi ini akan mengganggu layanan sertifikasi halal menyebabkan lahirnya KMA 982 ini.

KMA 982 ini mengundang polemik berbagai kalangan, utamanya Halal Center dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), juga pelaku usaha. LPH-LPH yang rata-rata berasal dari perguruan tinggi negeri dan ormas Islam menilai KMA ini mencederai undang-undang dan peraturan di bawahnya karena mengembalikan monopoli LPPOM MUI. Sedangkan pelaku usaha menilai KMA 982 ini menyebabkan layanan sertifikasi halal menjadi semakin rumit.

baca juga:

Ketua Harian Halal Institute H SJ Arifin menyatakan KMA ini memiliki banyak cacat dan terindikasi ada penumpang gelap di dalamnya.

“Ini kan persoalan awalnya adalah soal tarif Menkeu yang belum keluar, kok tiba-tiba ada penetapan LPPOM MUI sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa halal. Masalah tarif kok melompat jadi soal kewenangan. Ini ada apa sebenarnya?," ucapnya melalui keterangan tertulis yang diterima, Jakarta, Jumat (6/12/2019).

Ditanya mengenai sumber kecacatan KMA 982, Arifin meminta untuk menimbang pada poin huruf b. "Darimana menteri menyatakan kerja sama BPJPH dengan LPPOM MUI sesuai ketentuan peraturan perundangan. Peraturan yang mana? Kemudian lihat juga putusan diktum kedua huruf c, memberi kewenangan LPPOM MUI, itu dasarnya apa?," jelas Arifin.

“Itu kan mematikan LPH-LPH yang sudah didirikan PTN, NU, Muhammadiyah dan lain-lain. Katanya terbuka, kok malah monopoli lagi. Tidak bisa dong kebijakan diskresi tapi melanggar banyak peraturan," sambungnya.

Menjawab pertanyaan hingga saat ini baru LPPOM MUI yang sah sebagai LPH, Arifin menjelaskan, persoalan ini harus dikembalikan ke masalah utamanya. Salah satu penyebabnya adalah karena calon auditor halal LPH-LPH belum disertifikasi oleh MUI.

“Kan itu calon-calon auditor sudah lama lulus diklat, kenapa tidak segera disertifikasi oleh MUI. Berarti MUI-nya dong yang belum siap melaksanakan sertifikasi. Ini kan seperti bottleneck, salurannya hanya satu, MUI. Makanya tersumbat. Jadi calon auditor halal yang telah lulus diklat terbengkalai. Kemudian LPH-nya menjadi tidak terakreditasi. Kok saya melihat semuanya berhubungan ya. Mudah-mudahan ini tidak disengaja," paparnya.

Mengenai persoalan tarif, yakni belum adanya peraturan tentang tarif layanan sertifikasi halal dari menteri keuangan, Arifin menjelaskan, seharusnya dapat diatasi dengan pengusulan kepada menteri keuangan agar kewenangan penetapan tarif layanan sertifikasi halal dapat didelegasikan kepada menteri agama atau kepala BPJPH sebagai BLU, sesuai dengan Pasal 9 ayat (9) dan (10) PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 9 dan 10 Permenkeu Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum. 

“Ini kan sebenarnya persoalan mudah, kenapa jadi berbelit ya. BPJPH sebagai BLU bisa kok menerbitkan tarif sementara. Ini kan malah lari kemana-mana yang ujungnya adalah monopoli lagi. Semoga Kementerian Agama evaluasi semuanya, tidak mudah ditunggangi kepentingan-kepentingan aktor non-negara," paparnya.

“Semua pihak harap mengingat, UU JPH ini semangatnya kan membuktikan negara hadir untuk membebaskan dan menjaga rakyat, khususnya umat Islam Indonesia. Kok ada peraturan yang malah menjauhkan rakyat dari negaranya karena diambil alih oleh aktor non-negara. Ini juga bertolak belakang dengan misi yang diberikan presiden pada tiap kementerian yakni untuk memudahkan, memurahkan, dan mencipta lapangan kerja baru. Jangan ada yang terindikasi merusak rencana presiden untuk menyejahterakan rakyat dan umat Islam," pungkasnya. []

Editor: Denny Iswanto

berita terkait

Image

News

Pilkada 2020

Jika Pilih Azrul Ananda Sebagai Cawawalinya, Machfud Arifin Diprediksi Bisa Raih Suara Pemilih Liar

Image

News

Mustasyar PBNU Dukung Machfud Arifin Maju Pilkada Surabaya

Image

News

MUI Keluarkan Fatwa Soal Fungsi Masjid Pascapenggusuran Tamansari, Ini Kata Wali Kota Bandung

Image

News

Alasan PKS Tunjuk Nurmansyah Jadi Cawagub DKI: Lulusan Akuntansi yang Diklaim Paham Masalah Perkotaan 

Image

Ekonomi

Ada 12 Proyek di 2020, Lifting Migas Bakal Terdongkrak?

Image

Ekonomi

Arifin Tasrif Dorong Generasi Milenial Ciptakan Inovasi Bisnis Energi Terbarukan

Image

Ekonomi

Ternyata Rencana 'Pencabutan' Subsidi LPG 3 Kg Masih Tahap Kajian

Image

Gaya Hidup

Beberapa Restoran Tak Bolehkan Pelanggan Bawa Kue Tak Berlogo Halal, Ini Penjelasan MUI

Image

News

Bos Pesawat Boeing Dipecat, Terima Kompensasi Rp800 Miliar

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Hemat Anggaran, PLN Akan Lakukan Efisiensi Besar-Besaran

Image
Ekonomi

Kimia Farma Perdana Ekspor Bahan Baku Kosmetik ke Korea Selatan

Pengembangan industri bahan baku dimulai sejak tahun 2016 melalui pendirian fasilitas produksi BBO.

Image
Ekonomi

Erick Thohir Klaim Bakal Sikat Proyek Mafia BUMN

BUMN itu harus jelas model bisnisnya dengan menganalisa mau bersaing dimana, mengingat nanti BUMN hanya akan ada beberapa kluster saja.

Image
Ekonomi

RI-Singapura Perkuat Kerja Sama Peningkatan Daya Saing Industri

Pemerintah Indonesia dan Singapura sepakat untuk terus menguatkan kerja sama bilateral dalam upaya pengembangan daya saing sektor industri.

Image
Ekonomi

Pengikut Ratusan Ribu Tiba-tiba Diblok? 5 Kesalahan Bisnis di Marketplace ini Bikin Cuan Seret!

Jangan lupa membaca ketentuan di marketplace

Image
Ekonomi

Bos PLN Sebut Butuh 7.146 Stasiun Pengisi Mobil Listrik di Indonesia

Indonesia membutuhkan 7.146 stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) pada 2030 guna memenuhi kebutuhan mobil listrik.

Image
Ekonomi

Jaringan Meluas Karier Melesat! Ini 5 Tips Jitu jadi Rekan Kerja yang Lebih Open-minded

Dengarkan dan beri tanggapan

Image
Ekonomi

Pemerintah Dituntut Segera Lakukan Sosialisasi Terkait Pemanfaatan Bioenergi

Peneliti dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Ropiudin mengatakan perlu adanya sosialiasi yang masif kepada masyarakat te

Image
Ekonomi

Komisi XI DPR Panggil Direksi Asabri Bahas Kinerja dan Bentuk Hasil Investasi

Saat ini banyak terjadi permasalahan pada industri keuangan yang dirasa sudah sangat mengkhawatirkan.

Image
Ekonomi

Harapan Atas Virus Corona dan Kebijakan The Fed Buat Rupiah Sumringah

Nilai tukar rupiah pada awal perdagangan Rabu (29/1/2020) menguat 0,15% atau 20 poin ke Rp13.624 per satu dollar AS di pasar spot.

terpopuler

  1. Sampai Berujung Penjara, ini 5 Artis Tanah Air yang Pernah Terlilit Utang

  2. Rachland: Kapolri Adalah Reserse Kawakan, Mestinya Tawarkan Bantuan Kepada KPK Mencari Harun Masiku

  3. Miliki Kekayaan Rp60 T hingga Klaim Prabowo Jadi Anggota, 5 Fakta Kerajaan King of The King di Tangerang

  4. Sarita Abdul Mukti Bayar Utang Rumah Hingga Rp30 Miliar, Faisal Harris Langsung Ngamuk

  5. Penyelidikan Jatuhnya Helikopter yang Tewaskan Kobe Bryant, Otoritas Sebut Tidak Ada Kotak Hitam

  6. Institusi Negara Banyak Diisi Perwira Polri Aktif, PB HMI: Ini Darurat Orde Baru

  7. Nekat Lanjutkan Revitalisasi Monas, Anies Baswedan Bakal Dipolisikan

  8. DPRD Minta Revitalisasi Monas Diberhentikan, Kontraktor Minta Pemprov DKI Lunasi Pembayaran

  9. Belum Menikah, 11 Potret Menawan Artis dengan Gaun Pengantin

  10. Jansen: Kasihan Pak Sompie Karena Masiku Jadi Korban, Jika Ingin Melawan Saya Siap Jadi Lawyer

fokus

Universal Health Coverage
Menyambut Shio Tikus Logam
Toleransi vs intoleransi

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Nilai Strategis Kampus Merdeka dan Magang

Image
Abdul Aziz SR

Pemerintah, Untuk Apa dan Siapa?

Image
Achmad Fachrudin

Babak Baru Suksesi Wagub DKI

Image
UJANG KOMARUDIN

Negeri Darurat Korupsi

Wawancara

Image
Gaya Hidup

Literasi

Rakerpus Perpusnas: Penguatan Indeks Literasi untuk SDM Indonesia Unggul

Image
Video

VIDEO Jejak Sepotong Roti Jakarta

Image
Sea Games

Milos Sakovic

"Polo Air Indonesia Butuh Liga dan Banyak Turnamen"

Sosok

Image
News

Hadiri Rapat hingga Tinjau Kapal Selam, 8 Potret Kompak Jokowi dan Prabowo Saat Kerja Bareng

Image
News

Bikin Heboh karena Sambut Turis China di Bandara, 5 Fakta Penting Gubernur Sumbar Irwan Prayitno

Image
News

Terjerat Kasus Penipuan hingga Batal Jadi Dirut Transjakarta, 5 Fakta Penting Donny Saragih