image jamkrindo umkm
Login / Sign Up
Image

Siswanto Rusdi

Direktur The National Maritime Institute (Namarin)

Arah Bisnis Pelayaran Nasional

Image

Puluhan Kapal pinisi bersandar di dermaga pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Selasa (11/6/2019). Aktivitas bongkar muat di pelabuhan Sunda Kelapa selama libur Idulfitri masih belum terlihat. Para pekerja pun masih belum beraktivitas karena belum adanya pasokan barang yang masuk kedalam pelabuhan ini. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) baru menuntaskan Rapat Umum Anggota ke-17 di Jakarta, pada Jumat, 29/11. Ada hal menarik dalam perhelatan empat tahunan itu kali ini dan diklaim merupakan sejarah baru bagi organisasi. Untuk pertama kalinya, ketua umum dan pengawas dipilih secara aklamasi oleh peserta RUA. Biasanya, kedua posisi kunci tersebut diperebutkan dengan sengit. Saking sengitnya persaingan antara para kandidat, ketua umum khususnya, INSA akhirnya terbelah dua.

Situasi di muka terjadi dalam RUA empat tahun lalu. Tetapi, atmosfir kebersamaan terasa amat kental dalam forum tertinggi organisasi para pemilik kapal nasional itu Jumat lalu. Saya yang berkesempatan hadir dan mengikutinya hingga selesai bisa merasakannya. Suasana batin yang cair seperti itulah yang barangkali menjadi salah satu faktor terpilihnya Sugiman Layanto, Managing Director PT Wintermar Offshore Marine, Tbk, sebagai ketua umum INSA periode 2019-2023.

Adapun untuk posisi pengawas terpilih Hadi Surya, bos PT Berlian Laju Tanker, Tbk. Semula floor juga mencalonkan Johnson W. Sutjipto, ketua umum INSA periode 2015-2019, untuk jabatan ini. Namun, owner perusahaan pelayaran PT Salam Bahagia dan galangan kapal Mariana Bahagia, itu menolaknya. Berlari kecil dari kursi deret belakang menuju mikropon di panggung depan, lelaki plontos ini lalu mengatakan, “Saya mau fokus pada pekerjaan baru sebagai pelari. Jadi, saya menolak dicalonkan menjadi pengawas,” ujarnya disambut tepuk tangan meriah para peserta RUA.

baca juga:

Pria asal Palembang, Sumatera Selatan, itu memang layak diapresiasi oleh rekan-rekannya sesama pemilik kapal. Ia berhasil menavigasi INSA melewati badai yang menghadang pasca RUA ke-16 di Jakarta pada 2015. Publik mencatat setelah rapat besar ini, kembali dihelat RUA susulan di Surabaya, Jawa Timur. Sejak saat itu, shipowner Indonesia memiliki dua organisasi yang memayungi mereka. Saat ini ada 442 perusahaan pelayaran yang bernaung di bawah “INSA Indonesia” – branding baru untuk organisasi yang ditinggalkan Johnson.

Arah Ke Depan

Rapat Umum Anggota ke-17 bukan hanya sekedar ajang kangen-kangenan. Saya mencatat beberapa hal penting yang dibicarakan. Bobotnya amat strategis bagi perjalanan Bisnis Pelayaran Nasional ke depan, paling tidak dalam empat tahun kepemimpinan Sugiman Layanto. Pertama, mendorong pemerintah untuk segera merevisi peraturan dan kebijakan yang dapat menghambat pertumbuhan industri pelayaran nasional. Konkretnya, menghapus Pasal 7 Huruf G Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.76 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.

INSA menilai peraturan tersebut kontradiktif di mana pemerintah baru akan memberikan izin impor setelah proses ganti bendera selesai dilakukan. Padahal, proses ini memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Surveyor membutuhkan waktu 3 hari kerja untuk survei dan tambahan 2 hari lagi untuk membuat laporannya. Pengusaha pelayaran Indonesia yang akan membeli kapal bekas dari luar negeri harus merogoh kocek senilai Rp125 juta buat urusan survei. Sementara, sebelum kapal akan dijual oleh pemilik pertama, flag state dan biro klasifikasi sudah pula melakukan survei.

INSA meminta sebaiknya masalah ganti bendera ini dikembalikan kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Permendag No.118 tahun 2018. Organisasi ini juga meminta perbaikan terhadap Surat Edaran Kepala SKK Migas No. SRT-0102/SKKMA0000/2018/S6 tertanggal 7 Februari 2018 tentang Kewajiban Penggunaan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Dalam Operasi Perkapalan di Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Aturan itu memicu biaya tinggi (high cost economy) bagi pengusaha pelayaran karena terjadi praktik double-class. Maksudnya, sebelum diklas oleh BKI, kapal-kapal perminyakan sudah diklas oleh klas asing sebagai syarat agar bisa mendapat kontrak dari perusahaan perminyakan. Aturan SKK Migas tersebut meminta agar kapal tadi diklas kembali oleh BKI. Ya, jelas double-class dong. Ada banyak lagi yang diminta oleh INSA tetapi saya cukupkan dua aturan saja.

Kedua, meminta pemerintah tetap teguh menjalankan UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan mengawal agar kebijakan asas cabotage yang sudah berjalan sejak 2005 dapat dilaksanakan secara konsekuen dan bahkan perlu diperkuat dengan program beyond cabotage.  Sejalan dengan ini, INSA berharap agar Permendag No.82 tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu dalam rangka mendukung program tersebut dapat dilaksanakan.

Ketiga, mendorong pemerintah untuk memangkas birokasi administrasi pelayanan bidang angkutan laut dan kepelabuhanan agar menjadi lebih efisien dan efektif dengan menerapkan layanan berbasis online dan menerapkan prinsip no service no pay. Keempat, meminta pemerintah memangkas jumlah pelabuhan terbuka di Indonesia untuk memperbesar pangsa muatan dalam negeri dan mendorong keseimbangan muatan antar pelabuhan.

INSA sejak awal mengusulkan agar pelabuhan terbuka cukup lima pelabuhan atau maksium 10 pelabuhan yakni Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar dan Sorong.

Kelima, mendesak pemerintah memperbesar pelibatan anggota INSA dalam kegiatan layanan angkutan laut bersubsidi (tol laut) dengan menjadi operator kapal-kapal tol laut yang dibangun Pemerintah. Keenam, mendorong terwujudnya Sea and Coast Guard sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Pelayaran.

Ketujuh, mendorong pemerintah agar memperbaiki citra Indonesia di mata dunia internasional dengan mengeluarkan Indonesia dari daftar Top Ten Tokyo MoU dengan melibatkan klasifikasi luar negeri dalam kegiatan statutory kapal berbendera Indonesia yang beroperasi di luar negeri. Terakhir, bersama pemerintah, INSA ingin mengawal agar Joint War Committee (JWC) tidak memasukkan perairan Indonesia ke dalam daftar perairan rawan perang atau war risk zone. Dikeluarkannya Indonesia dari daftar ini tahun lalu sedikit banyak akibat lobi INSA Indonesia kepada kumpulan underwriter yang bermarkas di London, Inggris itu.

Sayang, ada beberapa hal yang sepertinya luput dari perhatian INSA Indonesia. Misalnya, bagaimana revolusi industri 4.0 akan diterapkan dalam industri pelayaran dalam negeri. Saya tidak menemukan isu ini dalam dokumen RUA yang dibagikan kepada para peserta. Bahkan, mendengar kata “revolusi industri 4.0” diucapkan dalam forum pun tidak. Barangkali isu ini akan dibicarakan dalam rapat kerja nanti. Entahlah.

Last but not least, isu gaji pokok khusus/upah sektoral untuk pelaut dalam negeri juga tidak muncul. Padahal, sebagai ujung tombak perusahaan pelayaran pelaut domestik amat sangat membutuhkannya. Sudah tak terhitung banyaknya tuntutan terkait isu ini disuarakan oleh para pelaut lokal namun tetap saja tak kunjung ada solusi. Untuk yang satu ini, ada baiknya ketua umum INSA terpilih Sugiman Layanto dapat menyelesaikannya dalam kesempatan pertama. Semoga. Proficiat INSA Indonesia! []

Editor: Denny Iswanto

berita terkait

Image

Ekonomi

Namarin: Kapal Tangker Pesanan Pertamina Masih Berada di Galangan Anak Usaha SOCI, Ada Apa?

Image

Hiburan

FOTO Geladi Resik Jelang Pentas Dutch National Ballet

Image

News

Marak Virus Corona, Namarin Pertanyakan Nasib Pelaut Indonesia di Kapal China

Image

Ekonomi

Jokowi Canangkan Pelabuhan Patimban Jadi Hub Terbesar, Pengamat: Berlebihan

Image

Ekonomi

Menhub Gandeng Gojek Selesaikan Monopoli Tol Laut, Pengamat: Mau Bikin Go-Kontainer?

Image

Ekonomi

Kolom

Urgensi Admiralty Court

Image

Hiburan

FOTO ESAI Nonton Balet Sambil Lesehan

Image

Video

VIDEO Namarina Youth Dance Gelar Pementasan di Museum

Image

Video

VIDEO Persiapan Pementasan Tari Balet Namarina

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Raih Top Brand Award 2020, Bank DKI Akan Terus Kembangkan Layanan

Tabungan Monas memiliki berbagai varian yang ditujukan untuk berbagai kalangan.

Image
Ekonomi

Menperin: Indonesia Perlu Persiapan Setelah Dicoret dari Negara Berkembang oleh AS

Menperin Agus mengatakan, diperlukan persiapan terkait dikeluarkannya Indonesia dari daftar negara berkembang oleh US Trade Representative.

Image
Ekonomi

Aprindo Minta Pemerintah Masukkan Ritel ke Dalam Kategori Industri Padat Karya

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) berharap pemerintah untuk memasukkan industri ritel ke kategori industri padat karya.

Image
Ekonomi

Indonesia Diminta Mampu Manfaatkan Peluang Ekspor Perikanan di Tengah Covid-19

Diproyeksikan produksi perikanan dunia pada tahun 2025 adalah 196 juta ton.

Image
Ekonomi

Pertamina Hulu Energi Lakukan Investasi di Blok Southeast Jambi

PT Pertamina (Persero) terus mengupayakan untuk melakukan pengembangan Minyak dan Gas di Indonesia.

Image
Ekonomi

Kelola BUMN, Erick Lebih Pilih Konsep Kluster Atau Sub Holding

Setiap Wakil Menteri BUMN akan mengawasi terhadap tujuh hingga delapan sub holding.

Image
Ekonomi

Aprindo: Omnibus Law Ciptaker Bangkitkan Ekspansi Ritel

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengatakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, merupakan jawaban relaksasi ekspansi sektor ritel di I

Image
Ekonomi

KKP Ingin Paradigma Bangun Akuakultur Harus Perhatikan Lingkungan

Pada saat ini tingkat kesejahteraan para pembudidaya juga mengalami kenaikan signifikan.

Image
Ekonomi

Mitigasi Dampak Corona, Ini 3 Jurus Intervensi BI Menstabilkan Rupiah

BI menggunakan tiga instrumen intervensi untuk memitigasi dampak COVID-19 agar sektor moneter Tanah Air tetap stabil.

Image
Ekonomi

Mulai Bulan Depan, Saldo Kartu Sembako Ditambah Jadi Rp200 Ribu

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan menambah dana Kartu Sembako, yang semula Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu.

terpopuler

  1. Masa Jabatan Hakim MA dan MK Beda, Saldi Isra: Politik Hukum Apa Yang Sedang Dibangun Pemerintah?

  2. Bantah Terima Rp7,5 M, Rano Karno: Seluruh Lalu Lintas Keuangan Diatur oleh Agus Uban

  3. Rumah Langganan Terendam Air, Deretan Artis Ungkapkan Kekecewaan Hadapi Banjir Jakarta

  4. Chef Rendy Berikan Tips Bikin Nasi Goreng yang Lezat di Rumah

  5. Hadapi Juventus, Kiper Lyon Soroti Ketajaman Ronaldo

  6. 5 Artis yang Pernah Boyong Pegawainya Berangkat Umrah

  7. Jokowi: Ini Sudah Menjalar ke Banyak Negara, Tiongkok, Korsel,  Jepang, Iran, Italia, Semua Keputusan Harus Hati-hati

  8. Sempat Kooperatif Saat Jadi Saksi, KPK Diminta Buktikan Peran DPO Nurhadi Sebagai Tersangka Suap

  9. Selidiki Kerusakan Lingkungan yang Dilakukan Anies, Komrah Kerahkan Ahli Kumpulkan Sampel di Monas

  10. Jakarta Dikepung Banjir, Tengku Zulkarnain: Baru di Era Anies, Gubernurnya Dibully Habis-habisan

fokus

Hutan Kecil Terarium
Target SDGs
Catatan 100 hari Jokowi-Ma'ruf Amin

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Memimpin Tanpa Menyalahkan

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Banjir Jakarta Menghanyutkan Elektabilitas Anies Baswedan?

Image
Achmad Fachrudin

Politik Dinasti, Oligarki dan Anomali Demokrasi

Image
Ujang Komarudin

Agama dan Pancasila

Wawancara

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kala Buku, Akses dan Minat Baca Orang Indonesia Belum Sinkron

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kepala Perpusnas: Budaya Baca Bangsa Indonesia Tidak Rendah

Image
Gaya Hidup

Literasi

Rakornas Perpusnas, Penguatan Budaya Literasi Wajib untuk SDM Indonesia Unggul

Sosok

Image
News

5 Fakta Penting Maruli Simanjuntak, Komandan Paspampres Menantu Luhut Pandjaitan

Image
News

5 Fakta Karier Rian Ernest, Politisi Muda PSI yang Maju di Pilkada Batam 2020

Image
News

Tewas Saat Luncurkan Roket Buatannya, Ini 6 Fakta Menarik Penganut Bumi Datar Mike 'Mad' Hughes