Saran Sri Mulyani ke Erick Thohir Agar BUMN Tak Buntung Terus Menerus
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019). Rapat menkeu dan komisi XI ini merupakan rapat perdana dengan pembahasan mengenai Evaluasi Kinerja 2019 dan Rencana Kerja 2020. | AKURAT.CO/Sopian
AKURAT.CO Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengharapkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa mencari keseimbangan dalam menjalankan fungsi pembangunan dengan kesehatan laporan neraca keuangan agar tidak merugi.
"BUMN selalu harus mencari titik keseimbangan antara misi pembangunan dan menjaga kesehatan dari neraca dan laporan keuangannya," kata Sri Mulyani seusai mengikuti rapat kerja Komisi XI di Jakarta, dilansir dari Antara, Senin (2/12/2019).
Sri Mulyani mengatakan, keseimbangan itu diperlukan karena BUMN sebagai entitas khusus harus bisa menjaga kesinambungan agar misi pembangunan tetap berjalan.
Untuk itu, ia memastikan dirinya bersama Menteri BUMN akan melakukan pengawasan terhadap kinerja BUMN tersebut agar tidak kesulitan ketika melaksanakan penugasan pemerintah.
"Kami bersama menteri BUMN akan bersama-sama melihat mana yang memang perlu untuk diperkuat dan bagaimana misi pembangunan tetap bisa dijalankan secara lebih akuntabel," ujar Sri Mulyani.
Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani menjabarkan penilaian terhadap BUMN melalui Z-Score untuk memantau kerentanan kondisi keuangan BUMN.
Penilaian ini mencakup rasio kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Return on Equity/RoE) dan kemampuan dalam membayar utang (Debt to Equity Ratio/DER).
Z-score ini mempunyai tiga kategori yaitu hijau berarti aman, kuning berarti waspada dan merah berarti kondisi sebelum kebangkrutan (distress).
Sebagian besar BUMN yang mendapatkan PMN berada dalam kategori merah dan rugi yaitu PT Dok Kodja Bahari, PT Sang Hyang Seri, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, PT Pertani, Perum Bulog, dan PT Krakatau Steel.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menambahkan, Z-Score ini merupakan upaya untuk menilai kerentanan kondisi neraca keuangan BUMN.
Dengan adanya penilaian ini, maka Kemenkeu bisa lebih berhati-hati dalam memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN). Sebab, tujuan pemberian modal ini untuk menciptakan jaminan atas kembalinya keuntungan.
Ia mencontohkan setiap investasi Rp1 yang ditanamkan melalui PMN seharusnya bisa mendapatkan Rp5 melalui upaya leverage surat utang yang nantinya akan dibayarkan kembali.
"Artinya Rp1 yang dikeluarkan oleh APBN itu menghasilkan 2,7, dua kali lipat yang lain, sehingga kesempatan untuk mendapatkan proyek yang lebih besar bisa terjadi," kata Isa. []
