Gerindra Minta Erick Thohir Investigasi Keterlibatan Luhut Dalam Sengketa KCN dan KBN
RDP Komisi VI DPR RI dengan Komisi VI di kompleks parlemen senayan, Jakarta, Senin (2/12/2019). | AKURAT. CO/Atikah Umiyani
AKURAT.CO, Sengketa antara PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) melawan anak usahanya, PT Karya Citra Nusantara (KCN) belum juga berakhir.
Bahkan Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade menyinggung keterlibatan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam kasus tersebut. Awalnya, politisi partai Gerindra itu mengatakan tidak mau negara dirugikan. Lalu dia membahas soal kasus KCN dan KBN yang sudah bertahun-tahun.
"Nah rumor ini saya rasa tidak benar dan saya tidak percaya juga. Tapi perlu Bapak (Erick) investigasi, disebut-sebut nama Pak Luhut Binsar Panjaitan dalam kasus KCN dan KBN ini," jelasnya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2019).
baca juga:
Ia menyebutkan dirinya mendapat rumor keterlibatan Luhut di kasus itu meskipun tak mau mempercayainya. Oleh karena itu, ia meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan investigasi. Bahkan jika diperlukan melapor kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Katanya, hal itu juga sesuai dengan komitmen Kepala Negara yang bakal menggigit siapapun orang yang mengganggu proses-proses kegiatan di negara ini yang merugikan negara.
"Nah rumor ini saya rasa tidak benar dan saya tidak percaya juga. Tapi perlu Bapak (Erick) investigasi, disebut-sebut nama Pak Luhut Binsar Panjaitan dalam kasus KCN dan KBN ini," jelasnya.
Andre juga menegaskan investigasi Kementerian BUMN itu nantinya juga dimaksudkan untuk memperjelas rumor tersebut agar tidak menjadi fitnah.
"Harapan saya bapak menginvestigasi. Saya tidak percaya soal isu itu, tapi ini perlu bapak investigasi supaya apa? Supaya tidak timbul fitnah. Takutnya nama Pak Luhut dijual-jual oleh pihak orang," jelasnya.
Sebagai informasi, sebelumnya Organisasi Sinergi Kawal BUMN mendatangi gedung Kementerian Sekretarian Negara Jakarta, Jum'at (29/11/2019) lalu.
Adapun kedatangan organisasi ini untuk menyampaikan surat terbuka kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) guna turun membantu menyelesaikan sengkarut sengkata lahan Marunda agar aset negara dapat diselamatkan.
Berdasarkan rilis yang diterima redaksi, Sinergi Kawal BUMN melihat bahwa persoalan ini muncul karena pihak PT KCN yang berada di bawah kendali PT Karya Teknik Utama ‘berupaya’ untuk menguasai lahan milik negara di kawasan pesisir Jakarta yang notabene merupakan lahan milik negara.[]
