Tengku Zulkarnain Sindir Ahok: Dia Mantan Napi Mau Diangkat Jadi Pejabat BUMN? Negeri Ajaib!
Foto KH Tengku Zulkarnain | Twitter/ustadtengkuzul
AKURAT.CO Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain memberikan sindiran halus kepada Pemerintah karena telah memilih Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk menduduki kursi pimpinan di salah satu perusahaan BUMN.
"Dia Mantan Napi...Bukan Profesional...Pendidikan juga Tidak S3..." tulisnya dalam akun Twitternya @ustadtengkuzul yang dipantau Akurat.co, Jumat (22/11/2019).
Sindiran Tengku Zulkarnain ini merujuk pada data bahwa Ahok memang adalah mantan Narapidana (Napi) karena kasus penistaan agama. Dia pun heran bahwa Ahok mau diangkat menjadi pimpinan BUMN bergaji ratusan juta.
baca juga:
"Dia Tidak Punya SKCK...Driver Ojol Saja Wajib Punya SKCK...? Mau Diangkat Jadi Pejabat Badan Usaha Milik Negara dengan Gaji Ratusan Juta dan Membawahi Uang Rakyat Trilyunan...? Wah wah wah...Negeri Ajaib Kali Bah..." serunya.
Sebelumnya Pengamat ekonomi Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengingatkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok harus memenuhi tiga kriteria utama sebelum menduduki jabatan srategis di salah satu badan usaha milik negara (BUMN).
"Ahok diusulkan masuk BUMN karena dianggap orang bersih dan punya integritas, tapi itu saja tidak cukup karena juga harus tahu bagaimana sisi kapasitas teknis dan paradigma," kata Mohamad Faisal di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Menurut dia, tiga kriteria itu yakni integritas karena BUMN kerap mendapat intervensi politik yang berpotensi menggangu profesionalitas dan kinerja.
Kedua, memiliki kapasitas teknis dan wawasan termasuk kemampuan interpersonal yang baik dengan lingkungan.
Direktur Eksekutif Core Indonesia itu mengatakan masih banyak korporasi milik negara yang belum berkinerja maksimal sehingga memerlukan sentuhan tangan-tangan profesional.
Kemampuan interpersonal termasuk cara berkomunikasi yang baik juga menjadi syarat yang tidak bisa dipisahkan, baik komunikasi di dalam lingkungan badan usaha maupun BUMN lainnya.
"BUMN ini kan misalnya Pertamina atau PLN, merupakan BUMN lama yang punya struktur organisasi besar, personel juga banyak, juga orang sudah berpengalaman di sana yang sudah lama, ini perlu pola komunikasi yang baik, karena tidak mungkin orang kerja sendiri," katanya.
Kriteria ketiga, lanjut dia, dari sisi paradigma karena BUMN memiliki tugas sebagai agen menjalankan pembangunan pemerintah tidak hanya memaksimalkan profit. []
