breaking news: Trio Ikan Asin Jalani Sidang dengan Agenda Putusan Sela

image
Login / Sign Up
Image

Achsanul Qosasi

Anggota III BPK RI

Saatnya Membenahi BUMN

Kolom

Image

Pengusaha Erick Thohir saat memasuki kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019). Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah tokoh untuk diminta menjadi menteri atau kepala lembaga yang akan membantunya menjalankan pemerintahan periode 2019-2024. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kini kembali menjadi sorotan publik. Ada dua isu yang mengemuka. Pertama soal rencana penunjukkan beberapa tokoh untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di BUMN. Kedua, perombakan jabatan di Kementerian BUMN. Menteri BUMN Erick Thohir memutuskan hampir semua Deputi di Kementerian dipindah ke beberapa BUMN.

Kita mendukung langkah-langkah pembenahan yang dilakukan oleh Menteri BUMN yang baru. Pembenahan BUMN ini penting untuk dilakukan mengingat peran penting BUMN sangat strategis dalam perekonomian nasional.

Seperti diketahui, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengamanahi BUMN sebagai perusahaan negara dengan dua tujuan yang mulia: sebagai penyedia barang dan jasa publik untuk memberikan pelayanan sekaligus mendapatkan keuntungan. Sebagai penyedia barang dan jasa, BUMN hadir untuk memberikan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi serta memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Seiring dengan itu, BUMN juga diharapkan memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional, khususnya menyumbang penerimaan negara. Dua tujuan ini ibarat dua keping mata uang. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Keduanya harus berjalan beriringan sebagai wujud implementasi pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD Negara Republik Indonesia 1945.

baca juga:

Namun faktanya, hingga saat ini tugas mulia itu belum bisa diwujudkan secara sempurna. BUMN kita menghadapi sejumlah persoalan yang membuatnya gagal mengemban misi yang diberikan rakyat lewat UU Nomor 19 Tahun 2003. Ironisnya, beberapa BUMN justru merugi dan terus menerus harus mendapatkan suntikan dana (penyertaan modal) dari APBN.

Ada sejumlah persoalan di BUMN yang perlu diselesaikan. Pertama, tentu saja tentang tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). Ini bukan barang baru bagi BUMN. Usaha untuk memperbaiki tata kelola perusahaan telah lama dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian BUMN. Namun, usaha itu seperti mengalami kebuntuan saat kita menyaksikan sejumlah direksi BUMN justru terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Belum lagi sejumlah kasus yang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam LHP Audit Kinerja terhadap BUMN-BUMN juga mengkonfirmasi kondisi ini. Dimana salah satu temuan yang sering muncul adalah permasalahn seputar kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, BUMN kita selalu lemah dalam berkontrak. Hal ini juga dibuktikan dalam temuan audit BPK. Para pejabat BUMN lemah dalam menjaga hak dan bernegosiasi yang mengakibatkan terjadinya pemborosan keuangan negara. Yang lebih menyedihkan adalah dalam kontrak-kontrak jangka panjang yang ditandatangani BUMN kita, tidak ada ruang evaluasi. Sehingga saat terjadi kondisi yang merugikan ditengah jalan, BUMN tidak bisa melakukan tindakan apapun.

Ketiga adalah misinvestasi. Banyak BUMN mengalami kerugian karena banyaknya investasi yang sia-sia. Berdasarkan temuan BPK, sebanyak 54 persen kerugian BUMN itu terjadi karena investasi yang mubazir. Hal ini terjadi bisa jadi karena tidak akuratnya data-data saat melakukan kajian sebelum memulai investasi. Juga disebabkan karena BUMN mengakuisisi perusahaan swasta yang kondisinya kurang bagus atau kondisinya sedang banyak utang.

Keempat, saat ini banyak BUMN induk cenderung “non operating business”. Semua pekerjaan dilakukan oleh anak dan cucu perusahaan yang sejenis dengan perusahaan yang ada. Akibatnya terjadi rebutan market diantara sesama BUMN. Misalnya, BUMN yang bergerak di sektor infrastruktur merambah sektor perhotelan, properti dan energi dan dikelola oleh anak perusahaan. Sementara, kita sudah memiliki BUMN di sektor-sektor tersebut. Ada baiknya perusahaan-perusahaan sejenis digabung sehingga BUMN fokus dengan mandat yang diberikan sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah (PP).

Seluruh persoalan ini harus dibuka dan diselesaikan oleh Menteri BUMN yang baru. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Penyakit yang ada di BUMN ini harus didiagnosa dan diobati bersama-sama oleh pemerintah dan DPR. Oleh karena itu, kita berharap Menteri BUMN, Erick Thohir harus membuka ruang komunikasi yang baik dengan DPR dan BPK. Kejadian Menteri BUMN periode sebelumnya yang tidak pernah bertemu DPR tidak terulang kembali.

Langkah pembenahan BUMN oleh Menteri BUMN dan Wakil-Wakil Menterinya juga dapat dimulai dengan membaca dan memahami kembali LHP atas 52 BUMN yang diperiksa oleh BPK pada tahun 2018 dan 2019. Khususnya BUMN yang dominan dalam “Government Income & Service” seperti BUMN infrastruktur, energy, transportasi dan SDA.

Kehadiran Erick Thohir memimpin Kementerian BUMN harus menjadi momentum untuk membenahi kondisi BUMN. Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan selalu menekankan pentingnya BUMN kita untuk mampu bersaing secara global dan mampu menjadi salah satu penyumbang penerimaan negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, pembenahan merupakan faktor kunci. BUMN kita harus berbenah dan mesti bertransformasi untuk menjadi salah satu pemain penting di kancah global.

Seperti pesan Presiden Jokowi saat pengumuman Kabinet Indonesia Maju pada tanggal 23 Oktober 2019 di Istana Kepresidenan, “Bapak Erick Thohir Menteri BUMN, membangun BUMN, ekspansi ke pasar global. Itu nanti tugasnya di beliau,".[]

 

 

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Dicari Pimpinan KPK Bernyali Tinggi

Image

News

Kolom

Menimbang Tes DNA dalam Penetapan Hak Waris

Image

News

Kolom

Kerusakan Moral dalam Politik

Image

News

Kolom

Gagang Politik Trump

Image

News

Kolom

Unjuk Gigi Pimpinan KPK Baru

Image

News

Kolom

Mempertahankan Kadaulatan NKRI di Natuna

Image

News

Jaminan Electoral Justice dalam Pilkada

Image

News

Kolom

Rekening Gendut Pejabat Negara

Image

News

Banjir, Kepala Daerah dan Jokowi

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Pemerintah Belum Tetapkan BUMN Penerima PMN Rp1 Triliun

Pemerintah belum memutuskan BUMN penerima dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1 triliun pada APBN 2020.

Image
Ekonomi

Meningkatkan Kualitas Investasi Jadi Tantangan Besar RI

Ekonom Faisal Basri menyebut tantangan terbesar Indonesia adalah bagaimana meningkatkan kualitas investasi.

Image
Ekonomi

Total Investasi Induk BUMN Tambang Capai Rp24 Triliun di 2020

Proyek strategis 2020 dari MIND ID di antaranya dalam membangun proyek PLTU Sumatera Selatan

Image
Ekonomi

Legislator Singgung Insentif Direksi BPJS Kesehatan Capai Rp4,11 Miliar

Insentif yang diterima Dewas per bulannya sebesar Rp211,14 juta per bulan.

Image
Ekonomi

Pemerintah Janji Cari Titik Keseimbangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Menurut Moeldoko, omnibus law diajukan ke DPR RI dengan tujuan menciptakan lapangan kerja dan penataan pajak.

Image
Ekonomi

Bank Commonwealth Jelaskan Pembobolan Uang Ratusan Juta Milik Ilham Bintang, Faktanya Mengejutkan!

memberikan klarifikasi mengenai kasus pencurian dana di rekening milik nasabahnya.

Image
Ekonomi

DPR Klaim Bakal Akomodir Seluruh Kepentingan Melalui RUU Cipta Lapangan Kerja

DPR belum secara resmi menerima draf Naskah Akademik (NA) RUU Cipta Lapangan Kerja dari pemerintah.

Image
Ekonomi

Pasca Keluarkan Helmy Yahya, Dewas TVRI Titahkan 5 Hal untuk Karyawannya

Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia (TVRI) menyampaikan lima arahan.

Image
Ekonomi

Legislator Murka, BPJS Kesehatan Ingkar Soal Kenaikan Iuran Peserta Kelas III Mandiri

Berdasarkan rapat terakhir disepakati bahwa iuran BPJS Kesehatan Kelas III tidak akan mengalami kenaikan.

Image
Ekonomi

Harga Saham Bisnis RS Penerima Pasien BPJS Kesehatan Anjlok Terus

Sejak kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, harga saham Rumah Sakit penerima BPJS justru melemah.

terpopuler

  1. 10 Potret Manis Nadia, Anak Ekki Soekarno yang Eksis jadi Reporter

  2. Hapus Puasa Gelar, Anthony Ginting Persembahkan untuk Ibu

  3. Hapus Dahaga Juara di Indonesia, Apriyani Tak Kuasa Menahan Tangis

  4. Ada yang Bergelar Raden Ajeng, 5 Artis Tanah Air Ini Ternyata Masih Keluarga Keraton

  5. Persebaya Surabaya Berhasil Dapatkan Tanda Tangan Dua Pemain Anyar

  6. Juarai Indonesia Masters, Anthony Ginting Hapus Puasa Gelar

  7. Antonsen: Permainan Anthony Semakin Bagus

  8. Hendra/Ahsan Sebut Marcus/Kevin Lebih Komplit dari Pasangan Lain

  9. PDIP: KPK Jangan Ragu Minta Maaf Kalau Salah

  10. Dulunya Bermarkas di AS, Ini 5 Fakta Menarik Saudi Aramco, Perusahaan Minyak Terbesar di Dunia

fokus

Toleransi vs intoleransi
Problematika Kota
Masa Depan Buruh

kolom

Image
Ujang Komarudin

Dicari Pimpinan KPK Bernyali Tinggi

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Politik Dinasti Jokowi dalam Pilkada 2020

Image
Harmaini Sitorus

Menimbang Tes DNA dalam Penetapan Hak Waris

Image
Abdul Aziz SR

Kerusakan Moral dalam Politik

Wawancara

Image
Video

VIDEO Jejak Sepotong Roti Jakarta

Image
Sea Games

Milos Sakovic

"Polo Air Indonesia Butuh Liga dan Banyak Turnamen"

Image
Gaya Hidup

Pertama Kali Akting Bareng, Giorgino Abraham Langsung Nyaman dengan Sophia Latjuba

Sosok

Image
News

Tutup Usia, 5 Fakta Penting Pendiri MER-C Dokter Joserizal Jurnalis

Image
News

Liburan hingga Nongkrong Bareng, 10 Potret Hangat Helmy Yahya bersama Keluarga

Image
News

Angkat Tema Berkuda, 7 Potret Prewedding Aspri Prabowo Subianto, Ridwan Dhani Wirianata